Dengan demikian pengasuh anak dapat diartikanserangkaian proses interaksi yang dilakukan orang yang melaksanakan tugasmembimbing, memimpin, atau mengelola anak dengan tujuan memelihara danmendidiknya dengan penuh pengertian;Menimbang, bahwa yang menurut pasal 1 ayat (6) undangundangnomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaksud denganpendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

. ; Maka makin jelaslah gugatan Penggugat sangat bertentangan dengankewajiban hukum Penggugat sebagai anggota PGRI, pengurusYayasan / Perkumpulan ; Bahwa lebih tegas lagi kewajiban hukum Penggugat diatur dalam UU RINo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III,pasal 4, ayat 6; disebutkan : Pendidikan diselenggarakan denganmemberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran sertadalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.Diatur dalam Ketentuan Umum pasal 1 angka

Hakim dan Peradilan tidakmenolak adanya perubahan dan modifikasi dalam metode pembelajaran apalagiapa yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti dapat meningkatkan minat belajar danprestasi siswa di kelas namun yang perlu Majelis Hakim tegaskan bahwamemanipulasi proses belajar yang menarik dan menyenangkan tetap harusberpegang teguh pada nilainilai baik norma kesusilaan, norma kesopanan dannorma agama sebagaimana asas/prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 4 Ayat 4Undangundang Nomor 20 Tahun 20003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yangberbunyi Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangunkemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam prosespembelajaran.

Kampusnya Dian Cipta CendikiaLampung atau disingkat DCC Lampung dan program studinya untukSTMIK DCC Lampung antara lain : S1 Sistem Komputer; S1 SistemInformasi; DIIl Tehnik Komputer; sedangkan di AMIK DCC Lampungantara lain : DIIl Manajemen Informatika; DIII KomputerisasiAkuntansi; DIll Bahasa Inggris.Bahwa saksi menerangkan persyaratan agar kampus swastastatusnya legal antara lain Mendapatkan izin dari Menteri PendidikanNasional melalui Ditjen Dikti sesuai dengan UU RI Nomor 20 tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan UU RI Nomor 12 tahun2012 tentang Pendidikan Tinggi serta peraturan lainnya.Bahwa saksi menerangkan pengaktifan cuti dilakukan apabila adamahasiswa yang mengambil cuti, namun demikian setelah aktifkembali mahasiswa yang bersangkutan harus tetap mengikutipembelajaran mata kuliah yang tertinggal hingga selesai dan jugamelaksanakan rangkaian kegiatan perkuliahan lainnya sepertiseminar, baru mahasiswa tersebut dapat diwisuda.Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;Halaman

Hal tersebut sesuai dengan sistem pendidikan nasional yangharus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikanpeningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikanuntuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahankehidupan lokal, nasional, global sehingga perlu dilakukanpembaharuan pendidikan secara terencana, terarah danberkesinambungan;Salah satu tugas yang diemban oleh yayasan a quo adalah untukmencerdaskan bangsa yaitu dengan mendirikan dan mengusahakanserta menyelenggarakan

mandaatsverlening) merupakan suatu bentuk pelimpahankekuasaan yang berbeda dengan delegasi; hal ini berarti bahwa sebetulnya tidakterjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang, sehinggatidak terjadi perubahan mengenai wewenang delegatif yang telah ada padaDepartemen Pendidikan Nasional; berbeda halnya dengan wewenang delegatifUniversitas Negeri Malang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yangdilimpahkan secara delegatif oleh dan berdasarkan Undangundang No.20 Tahun2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara dilingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asaskepastian hukum, diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri MalangNomor 0315035/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin PenghunianRumah Negara di Jl.

SATRIAberubah menjadi tulisan tangan DEDI.Perbuatan terdakwa di atas tersebut, diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 69 Ayat (1) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL;ATAUKEDUAHalaman 8 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN PRGBahwa terdakwa SYAKRIN SALEH Alias PAPA RULI pada suatu waktusekitar bulan Januari 2016, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2016, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampaidengan 2016, bertempat

NYOTO SAPUTRO, MM. selaku Kepala SekolahSMP Negeri 1 Samarinda sebagai Penanggungjawab Dana BOSNAS seharusnyamenggunakan Dana BOSNAS Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 tersebutuntuk biaya operasional non personalia pada SMP Negeri 1 Samarinda atau untuk11kepentingan sekolah yang telah ditentukan secara transparan dan akuntabelberdasarkan :1 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal48 ayat (1) yang menentukan Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsipkeadilan

NYOTO SAPUTRO, MM. selaku Kepala Sekolah SMPNegeri Samarinda seharusnya menggunakan Dana Akselerasi Tahun 2008 tersebut untukkepentingan sekolah secara transparan dan akuntabel berdasarkan :1 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal48 ayat (1) yang menentukan Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsipkeadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik;2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal79 ayat (2) yang menentukan

23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannyamenjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;Menimbang, bahwa pengertian pendidik adalah tenaga kependidikanyang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara,tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengankekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikansebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu.

dan saat in) ENANG TINDARANI danSYAKRIN SALEH telah terpilin menjadi kepala desa dan pihak calon laintidak terpilin sehingga merugikan pihak yang tidak terpilin karena jikaENANG TINDARANI dan SYAKRIN SALEH tidak masuk dalampencalonan tersebut maka bisa saja pihak lain yang di rugikan saat inimenjadi orang terpilih menjabat sebegai Kepala Desa saat ini.Perbuatan terdakwa di atas tersebut, diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 68 Ayat (1) UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM

PENDIDIKAN NASIONAL;ATAUKEDUABahwa terdakwa WAHIDIN LAWARU, S.Pd pada hari, tanggal danbulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi, atau setidaktidaknya dalam tahun2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Desa Manenili KecamatanTinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigiyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang bersalah karenamemalsukan surat pembukti resmi (akte otentik), perbuatan

Majelismenilai, PARA TERGUGAT telah melalaikan pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasimanusia, UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No.23tahun 2002 tentang perlindungan anak, "karena pada prakteknya UN menjadi satusatunya syarat penentu kelulusan tanpa mempertimbangkan nilainilai matapelajaran lainnya."

dilimpahkan kepadanya yangdapat digugat oleh orang atau badan hokum perdata (UUNomor 5 tahun 1986 pasai 1 angka 6).Tentang..... cece eee ne12TENTANG KRONOLOGISNYAI.Bahwa Universitas Islam Indonesia adalah InstitusiPendidikan Tinggi yang menyelenggarakan PendidikanTinggi, sebagai kapanjangan tanganpemerintah/eksekutif untuk mengusakhakan danmenyelenggarakan Sistem Pengajaran dan PendidikanNasional, sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31 (2) dantelah diatur dalam Undang undang Nomor 2 tahun 1989Tentang Sistem

Pendidikan Nasional maupun peraturanlainnnya..

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4ayat (1) UndangUndang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional("UU Sisdiknas") (Bukti P52) dan Pasal 5 huruf d UU Dikti :Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas.(1) Pendidikan diselenggarakan seacara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagaman, nilaikultural, dan kemajemukan bangsa.Pasal 6 huruf d UU Dikti :Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip :b. demokratis dan berkeadilan serta tidak

Selain dari itu menurut Undangundang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 24 ayat (2)menyatakan bahwa pengelolaan pendidikan sepenuhnya hakdirektur sebagai kepala Institusi perguruan tinggi, yang salah satukewajibannya adalah memberi izin studi lanjut bagi dosen, sertaPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 58 F ayat (2) poin d yangmenyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonom untukmengelola sendiri lembaga dan sumber

Majelis menilai, Para Tergugat telahmelalaikan pasal 28 UUD 1945 tentang hak asasi manusia, UUNo.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No.23tahun 2002 tentang perlindungan anak, karena pada prakteknya UNmenjadi satusatunya syarat penentu kelulusan tanpamempertimbangkan nilainilai mata pelajaran lainnya.

Dihubungkan dengan peraturan dalamkependidikan maka dapat disimpulkan Penggugat II memiliki Kemampuanmenyalurkan minat, bakat dan kemampuan / kompetensi siswasebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak : a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yangdianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ; b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat

rahayuningsih (Penggugat) melawanRektor Universitas trisaksi (Tergugat). dalam putusanMahkamah Agung tersebut terdapat pertimbangan hukumsebagai berikut : "bahwe yayasan trisakti merupakankepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakanpendidikan tinggi, oleh karena itu statuta universitas trisakti danketentuanketentuan lainnya harus berpedoman pada peraturanpemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran sertamasyarakat dalam pendidikan nasional jo. undangundangnomor 2 tahun 1989 tentang sistem

pendidikan nasional jo.peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1990 tentang pendidikanHalaman 31 dari 84 halaman Putusan No. 4/G/2015/PTUNTPItinggi. bahwa rektor universitas trisakti adalah pejabat darimasyarakat yang pengangkatannya didasarkan padaputusan/usulan senat, tetapi perlu adanya persetujuan menteriyang bersangkutan (pemerintah), dengan demikian rektortersebut dalam menerbitkan keputusankeputusan di kualifisersebagai putusan tata usaha negara oleh karenanya dapatdigugat di pengadilan tata

Bahwa dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 jo UU No.20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tergugat! posisinyasebagai badan penyelengaraan perguruan tinggi yang harus tundukpada undangundang guru dan dosen. dalam Konsiderans bagianmenimbang huruf (b) secara tegas disebutkan bahwa Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional.

Putusan Nomor 31 P/HUM/2019mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yangmeningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsaserta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi denganmenjunjung tinggi nilainilai agama dan persatuan bangsa untukkemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

;Bahwa jika ada nama atau isi surat atau ljazah penerbitannya tidak sesuaiprosedur menurut ahli tidak bisa dikatakan palsu karena kesalahan hanya darisisi administrasi ;Bahwa selama orang tersebut tidak mengetahui terhadap surat atau ljazah yangdigunakannya palsu maka tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidakada unsure kesengajaan ;Bahwa terhadap penggunaan ljazah (ljazah Paket C kesetaraan palsu ) atausurat palsu berlaku ketentuan pasal 69 ayat (1) Undangundang RI No.26 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;Bahwa terhadap Ijazah atau surat yang digunakan oleh pengguna diduga palsu,menurut ahli harus dibuktikan terlebin dahulu apakah surat atau ljazah tersebutdibuat sesuai atau bagian mana yang tidak benar apakah terkait dengan tandatangan atau isinya dan hal itu harus dilakukan uji labkrim sebagai pembandinguntuk membuktikan Ijazah atau surat tersebut otentik atau tidak ;Bahwa Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE003/J.A/2//1984 tanggal 3 Februari1984 tentang keterangan ahli mengenai