Ditemukan 808 data
52 — 3
Oleh karena itu sudahseharusnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan perkara A Quoadalah kopentensi Pengadilan Agama dan menyatakan gugatan tidak dapatditerima.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang menjadi Eksepsi juga merupakan satu kesatuan yangtidak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa Tergugat IV menolak dengan keras seluruh dahldalil dariPenggugat, kecuali yang diakui secara tegas;Bahwa Sertifjkqt Hak Milik No. 114/Desa Cikampek Selatan, KecamatanCikampek, Kabupaten Karawang, Gambar
BHETI WIDYASTUTI, SH
Terdakwa:
IKA NOVILIANA Als IKA Als VINA Binti SAMTO
728 — 321
gigiIndonesia (PDGI) cabang Karanganyar untuk memberikan keteranganselaku Ahli dalam perkara ini; Bahwa Veneer adalah proses perbaikan bentuk gigi dengan caramenambahkan bahan ke lapisan email gigi; Bahan dasar Komposit yaitu: bahan yang dibuat dan diletakkan secara langsung (dengansatu kali kunjungan) bahan dasar porselin yaitu bahan yang dibuat dan diletakkansecara tidak langsung (dengan beberapa kali Kunjungan) Bahwa Tindakan Medis adalah tindakan yang hanya boleh dlakukanoleh seseorang yang memiliki kopentensi
26 — 8
Menyatakan hukum bahwa kuasa hukum Tergugat konpensi /penggugat Rekonpensi tidak memeiliki kopentensi untuk mengajukangugatan rekonpensi sehingga gugatan rekonpensi Penggugatrekonpensi harus ditolak ;144.
65 — 28
jossrnsonncanannsrseannannnninenrneMenimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara telah terbukti tidakberwenang mengadili sengketa aquo, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompentensiabsolut pengadilan telah terbukti kebenarannya, dan oleh karena secara yuridis eksepsi dariTergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslahdikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensitentang kopentensi
284 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung yang telahberkekuatan menjadi mana ompong, namun sudah semestinya Penggugatmengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bogor, karena Pengadilan NegeriBogor yang telah memeriksa dan berwenang mengadili atas dasar gugatanyang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/PDT.G/1997/PN.Ber gugatan tertanggal 15 Oktober 1997;Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Depok tidakberwenang memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo dan olehkarenanya Eksepsi kopentensi
Putusan Nomor 615 K/Pdt/201424Bahwa mohon dalil Eksepsi Kopentensi Relatif yang disampaikan olehPenggugat dapat dianggap juga telah termuat dalam eksepsi Nebis In Idemsepanjang dalildalil tersebut adalah relevan dengan Eksepsi Nebis In Idem;Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah sama dengan perkara yangtelah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI melalui Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 588 PK/Pdt/2012 tertanggal 22 September 2004 sampaidengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2779 K/ PDT/2008 tertanggal27
152 — 118
alinia kedua Putusannya dalam pertimbangannya bahwaMenimbang bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri DenpasarNomor : 509/Pdt.G/2014/PN.Dps didasarkan pada pasal 149 RBgsampai dengan pasal 150 RBg dan SEMA No.9 tahun 1964 yang padaintinya menjelaskan bahwa bahwa satu satu alasan dijatunkanPutusan Verstek karena setelah dipanggal secara patut dan sah hadirdalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirimkanwakilnya untuk menghadap kepersidangan serta tidak mengajukaneksepsi mengenai kopentensi
MUHAMMAD TOHE, SH
Terdakwa:
MUARIB Als HAJI ARIF Bin Alm SENAWAR
114 — 24
danmenandatangani perjanjian kerja didepan pejabat Ketenagakerjaanyang telah tersertifikasi:BP2MI menerbitkan elektronik kartu tenaga kerja luar negeri (EKTKLN):PMI berangkat ke Negara tujuan penempatan;PMI tiba di negara tujuan dan melaporkan diri ke perwakilan KBRI ataudi fasilitasi oleh P3MIPMI bekerja sesuai perjanjian kerja dan ijin Kerja di Negara tujuan.Bahwa Berdasarkan UU RI No.18 tahun 2017 Pasal 5 bahwa Syaratcalon PMI sebagai berikut adalah:Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;Memiliki kopentensi
1.Ubaidillah Amri
2.Lukman Effendi
3.Sabilah Rasyad
4.Moch. Miftachul Amri
5.Mulyadi
6.Edi Sumarno
7.Syaikus Nifa
8.Agus Mujianto
9.Turno Junaidi
10.Agus Mudiwarno
Termohon:
PT. INJAPLAST
229 — 53
EKSEPSI ;Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon terdapat eksepsikewenangan absolut;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua mahkamah Agung RI No.109/KMA/SK/IV/2020, tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkarakepailitan dan PKPU halaman 19, tidak dikenal adanya eksepsi kecuali eksepsitentang kewenangan mengadili;Menimbang, bahwa mengenai kopentensi absolut yang dimaksudkan olehTermohon, setelan meneliti ketentuan dalam bukti P2a = T5, pasal 2 ayat (5)perjanjian bersama pengakhiran
SELFIA PANGAU
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA SILIAN SELATAN, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
189 — 61
Bahwa tentang pelaksanaan Uji Kompetensi pundilaksanakan oleh Tim Penguji yang berasal dari kalangan Akademisimaupun Tokoh Masyarakat.Bahwa setelah pelaksanaan uji kopentensi tidak ada keberatan ataupunrekomendasi dari Panitia Pengawas tentang pelaksanaan uji kopentensisebagaimana panitia Pengawas adalah pihak yang mengawasi semuatahapan Pemilihan Hukum Tua yang berlaku dalam Proses PemilihanHukum Tua di desa Silian Selatan ataupun desa lainnya di kabupatenMinahasa Tenggara yang mengadakan Pemilihan
157 — 21
Eksepsi Kopentensi AbsolutBahwa dalam perkara Aquo adalah memeriksa dan mengadili dalam subtansiAkad Pembiayaan Al Murabahah dengan Wakalah Nomor : 36 tertanggal 29Hal. 64 dari 75 Hal. Pen.
2006 tentang. perubahan atas undangundang nomor 7tahun 1989 tentang. peradilan agama pasal 50 ayat (2) yang menyatakan :(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang subjek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, objeksengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.Bahwa dengan demikian telah jelas sekali terhadap kewenangan PengadilanAgama dalam mengadili perkara aquo;Bahwa dengan demikian eksepsi atas kopentensi
257 — 91
menyebutkan sebagai berikut:Pengadilan adalah pengadilan Niaga didalam lingkungan peradilan umum ;Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila ada kreditur maupun pihakketiga (Penggugat) diajukan kepada Pengadilan Niaga, sebagaimanadisebutkan pada pasal 193 UU kepailitan sebagai berikut; Segala bentuk perlawanan harus diajukan ke Pengadilan Niaga melaluipanitera pengadilan disertai alasanalasan hukum yang jelas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas,maka eksepsi tergugat sepanjang kopentensi
42 — 33
Nomor 222/PDT/2017/PT.MTR26 (dua puluh enam) diklasifikasikan sebagai bentuk pelayan bidangadministrasi pendaftaran tanah Sehingga kewenangan untuk mengadili danmemutus perkara aquo adalah merupakan Kompetesi absolut pengadilan tatausaha Negara mataram bukan kopentensi Pengadilan Negeri Mataram, olehsebab itu maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidakTidaknya tidakdapat diterima.2.
Cahyani Melyawati, S.H.
Terdakwa:
Agus Ariyanto Bin Sukarjo
53 — 22
pandang sangat terbatas kemudian kecepatanyang digunakan melebihi ketentuan yang ada dimana di sekitar TKPterdapat ramburambu petunjuk kecepatan maksimal 30 Km/jam karenaposisi terakhir dari SPM Honda Scoopy BH 2197 PS sekira 14 (empatbelas) meter, yang mana terpental akibat dari dorongan kecepatan MblIsuzu Box H 8229 BS dan tidak ada bekas jejak rem dan pengendaraSPM Honda Scoopy BH 2197 PS menyebrang jalan bukan padatempatnya.Bahwa Ahli menerangkan Yang menjadi dasar keahlian Ahli adalahSertifikat Kopentensi
Terbanding/Tergugat I : PT Dinamika Agrabangun
Terbanding/Tergugat II : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk
Terbanding/Tergugat III : PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk
37 — 14
.Mengenai Penggugat Tidak Berkualitas :Bahwa penggugat XXIV tidak berkualitas sebagai Penggugat, dikarenakanSurat Perjanjian Jual Beli No. 022/DAB/LG/SPJB/II/2012 tanggal 29 Maret2012, antara Penggugat XXIV dengan Tergugat sudah dilakukanpembatalan dan telah dilakukan pengembalian kepada Penggugat XXIV,sehingga antara Penggugat XXIV sudah tidak memiliki hubungan hukumdengan Tergugat;Mengenai Pilihan Hukum :Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa danmengadili Perkara ini (Kopentensi
105 — 68
obyek sengketa tersebutdiputus oleh Pengadilan Agama bersamasama pokok perkara sebagaimana dimaksuddalam pasal 49 ; == Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi Penggugat dan saksisaksi Tergugat ternyata terbukti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sebagai subyekhukum dalam peraka a quo, samasama beragama Islam, maka berdasarkan pertimbangantersebut Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Blora secara absolut berwenangmengadili perkara a quo ; === === === Menimbang, bahwa mengenai kopentensi
90 — 28
HADI dan Saksi tidaktahu keempat orang tersebut mempunyai kopentensi (ijasah) pelaut atau tidakSaksi tidak tahu dan yang tahu adalah Sdra. HADI;Bahwa AFDALUDIN mulai bekerja dikapal sejak kapal LCT MUTIARA 77tersebut Saksi beli dari tarakan pada tanggal 08 september 2019 kemudianuntuk terdakwa, Sdra. NADUS dan Sdra. YOGI mulai bekerja dikapal LCTMUTIARA 77 sejak awal bulan oktober 2019;Bahwa posisi jabatan pekerjaan terdakwa, Sdra. AFDALUDIN, Sdra. NADUSdan Sdra.
105 — 77
BojongGede Bogor, mnamun karena kesatuan Terdakwa yaituYonif 643/Wns yang termasuk di wilayah PengadilanMiliter l 05 Pontianak atau setidaktidaknya ditempat tempat lain yang termasuk daerah hukumPengadilan Militer I05 Pontianak dengan berpedomanpada azasm kopentensi relatif maka Pengadilan Militerl 05 Pontianak yang berwenang untuk memeriksa danmengadil i perkara Terdakwa yang telah melakukantindak pidana.Kesatu*Barang siapa mengadakan pernikahan padahalmengetahui bahwa pernikahan yang telah ada
46 — 19
danTermohon, dan pada tanggal 3 Juli 2013 mediator melaporkan hasil mediasinya, danmediasi/proses mediasi gagal, tidak adanya kesepakatan ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 18 Apri2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam beritaacara persidangan;Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikanjawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;Dalam Eksepsi ;A Eksepsi tentang kewenangan Mengadili/kopentensi
Pembanding/Tergugat II : Irjon Bin Jawazir Diwakili Oleh : H. Ir Nasrun Effendi
Terbanding/Penggugat : HENRY LIBERTY Diwakili Oleh : EVA NORA, SH., MH dan Rekan
91 — 58
tersebut menyangkutpembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan tersebut harusdiajukan terlebin dahulu kepengadilan Umum;Yurisprudensi Makamah Agung Republik Indonesia No.653 K/Tun/2015tanggal 16 Februari 2016.dalam kaidah sebagagi berikut :Bahwaterhadadp kepemilikan terhadadp sengketa tanahsubtansinyayang essensial dipersoalan milik siapakah tanah yangdiatasnya terbit keputusan tata usaha negara objek sengketa ini yangHal 25 dari 37 hal putusan Nomor 79/PDT/2020/PT PBR12.seharusnya merupakan Kopentensi
1.PATRICIA HARJATI
2.DWI ASTUTI S Kep Ns MKep
Tergugat:
1.DRS SOENARYO M Kes
2.PANCA PRIYADI
Turut Tergugat:
ANTONIUS TRISNADI SETIAWAN
134 — 31
kedudukanhukum Yayasan tersebut maka wilayah hukum yang tepat mengadilisengketa Yayasan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalahPengadilan Negeri Banyumas, bukan Pengdilan Negeri Purwokerto (videposita jawaban Para Tergugat, halaman 4 dan 5);Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN PwtMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat dalamReplik telah menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mencermati arti danmakna dari pada Kopentensi