Ditemukan 678 data
ETVIN RIZAL TAMHER, SE.,M.SI,
Tergugat:
1.MAHMUT ATAMUR GAMPA
2.ALI SAHRUN
3.LA JAFAR IN
4.ABDUL MUTALIB SIA
5.NUR BOKI MONY
6.AWI YANI
109 — 69
Arif Anggoda Usmanmelawan Abdul Kadir Nasela dkk, diberi tanda P 14;Fotocopi Salinan putusan Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN tanggal 14 Mei 2020,diberi tanda P 15;Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.B/2020/PN Ambtanggal 08 Juli 2020 diberi tanda P 16;Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 46/Pid/2020/PT Ambtanggal 11 Agustus 2020 diberi tanda P 17;Hal 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020PN.Amb18.
12 — 11
af1 ltrchfcsO insrsid4790553par rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO insrsid3544630 tab rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOinsrsid5636585 Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding yang diajukanoleh Penggugat/Pembanding tersebut ternyata tidak ada halhal baru yang dapat mengubah faktadipersidangan, maka halhal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, denga rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO insrsid10825187 nrtlchfcs1 af1 ltrchfcsOinsrsid5636585 demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 03/G/2010/PTUN.ABN
88 — 44
2016 jo Putusan No. 149/B/2015/TUN.MKS joPutusan No.15/G/2015 PTUN.ABN telah beralin hak kepada Tergugat Illkarena Sertifikat Hak Milik No. 524/Kelurahan Ahusen, Gambar Situasi No.375/1984 Tanggal 8 september 1984, Luas 303 M2 (303 M), DiterbitkanBPN Ambon (Turut Tergugat Il) Tanggal 10 September 1984 Terletakdiprovinsi Maluku, Kotamadya Ambon, Kecamatan Sirimau, KelurahanAhusen, Tertulis atas nama NICK TANIMENA (Penggugat), Setempatdikenal sebagai Tanah Dijalan A.Yani Ambon dan sebidang tanah sertifikatHak
MKS, tangaal 25 Ferbuari 2016 jo Putusan Pengadilan TataUsaha Neagara Ambon Nomor : 15/G/2015/PTUN.ABN, tangaal 03 September2015.Dengan adanya Keputusankeputusan Pengadilan Tata Usaha Negaratersebut di atas, maka Penggugat tidak lagi berhak atas kedua Sertifikat HakMilik sebagaiman tersebut diatas..
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ill dalam Konvensi/Penggugat I,Il, II dalam Rekonvensi yakni Julian Rocky Tuhumury yang menerangkanbahwa saksi maupun ayahnya Nokodemus Tuhumury tidak pernahmelakukan jual beli dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, lagi pula bantahan saksi tidak hanyadikemukakan di sidang Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor190/Pdt.G/2014/PN Ab. tetapi hal yang sama telah disampaikan pada saatmenjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No mor24/G/2013/PTUN.ABN
43 — 30
Nomor Perkara: 01/G.TUN/1999/PTUN.ABN diputus tanggal 27 September 2003 jo PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 30 Maret 2004 joPutusan Mahkamah Agung Nomor: 312 K/TUN/2004, tanggal 18 Januari 2008,serta telah dieksekusi dengan diterbitkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor: SK/03/Pbt/BPN/8 1/2012tentang pencabutan dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 tanggal 24Nopember 1998 seluas 85 m? a.n Ny.
69 — 0
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 3/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 7 Juli 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tidak diterima ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagian ;
2.
146 — 66
bertanda T.T.Il.1 dapat diterima dan digunakansebagai alat bukti yang sah;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat Illtelah mengajukan alat bukti berupa surat bukti bertanda T.T.IIL1. sampai denganT.T.IIL4 dan mengajukan 1 (satu) Orang saksi, yang oleh Majelis Hakim akanmenilai kekuatan pembuktiannya dari suratsurat maupun saksi sebagaimanaterurai dibawah ini;Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.T.IIl1 adalah Putusan PengadilanTata Usaha Ambon Nomor.03/G.TUN/1995/PTUN.ABN
Negeri Waai berdasar pada pelaksanaan yang bertentangandengan hukum, maka menurut Majelis Hakim surat bukti bertanda T.Il16 tersebuttidak mempunyai nilai pembuktian karena telah mengikut sertakan perserta calonyang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor.01 Tahun 2006 dan Nomor.03 Tahun 2006 dankarena itu harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap surat bukti bertanda T.T.IIl.1 adalah PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Nomor.03/G.TUN/1995/PTUN.ABN
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
153 — 96
kekuatanhukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa danberita Desa oleh sekretaris Desa;(4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud padaayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaandan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan;Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Msh(5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa;19.Bahwa dengan jelas telah disebutkan dalam Putusan PTUN AmbonNo.16/2009/PTUN.ABN
Prof. Dr. NOVI ANOEGRAJEKTI, M.Hum
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
Intervensi:
Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum
354 — 543
. ;2 2229222 nnn n nnn n ee 22 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasarmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 19/G/2013/PTUN.ABN. sebagai berikut : Penggugat dan Il / Para Pembanding mempunyaisuara tertinggi dalam pemilihan Dekan tersebut, oleh karenaitu menurut peraturan dasarnya, dalam hal Keputusan Senat,maka Para Penggugat lah sebagai pihak yang mendapatkansuara lebih dari para calon lainnya yang kemudian ditetapkansebagai Dekan oleh Rektor/Tergugat ; Berdasarkan
141 — 33
AmbNo. 2) terletak di Desa Nania, Kecamatan Teluk Baguala, KotamadyaAmbon, Propinsi Maluku (bukti P16 dan P17), hal mana diperkuat puladengan Putusan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/G.TUN/1996/PTUN.ABN tanggal 31 Desember 1996 (bukti P) bahwa tanahyang terdaftar dengan Eigendom Verponding Nomor : 1013 terletak di DesaNania, Kecamatan Teluk Baguala Kotamadya Ambon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BUNGA, saksi DEW!
98 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rektor Universitas KhairunTernate, sebagai Tergugat, tentang sengketa TUN berkaitan denganpemilihan/pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan IlmuPendidikan dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate,walaupun Penggugat dan II mendapatkan suara terbanyak dalampemilinan (peringkat ke1), namun yang diangkat Rektor menjadiDekan justru calon lain peringkat kedua:e Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Makasarmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 19/G/2013/ PTUN.ABN
116 — 79
Foto copy Surat keterangan Nomor : 21/S.Ket81.71/1/2012, Tanggal 10 januari2012, ditandai T.T 11;12.Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor07/G/2010/PTUN.ABN, tanggal 14 Desember 2010 antara NURDIN NURLETTE,SELawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, DKK, selanjutnya ditandaibukti T.T 12. ;13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor :15/B.TUN/2011/PT.TUN.
143 — 181 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No.1212 K/Pdt/2014dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 35/PDT/2013/PTMAL harus dibatalkan;Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Dalam Tingkat Pertama Bukti P.7dan Bukti P.8 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasitelah dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor06/G.TUN/1994/PTUN.ABN Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara UjungPandang Nomor 45/Bdg.TUN/1994.PTTUN.U.PDG Jo.
74 — 32
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSirimau Kota Ambon Provinsi Maluku Nomor : 221/24/IV/2015,tanggal 9 April 2015, yang diberi tanda bukti (P.16);Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 05/Padt.G/2015/PN Msh17.Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 13/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 13 Agustus2012, yang diberi tanda bukti (P.17);18.Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 162/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS,tanggal 21 Februari 2013, yang
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
174 — 238
VII, VII, IX 18 tentang Putusan Nomor03/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 24 Agustus 2011, T.
VII, VIII, IX 19 tentangPutusan Nomor : 03/G/2011/PTUN.ABN, tanggal 24 Agustus 2011,T.VII,VII,IX 20 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor141/Pdt.G/2017/PN Amb, T.VI,VIII,IX. 21 tentang Putusan Pengadilan TinggiAmbon Nomor 38/PDT/2017/PT AMB, T.VII, VIII, IX 22 tentang PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2383 K/PDT/2018, T.VII, VIII, IX 23 tentangRisalah Rapat Kerja Komisi A DPRD Provinsi Maluku tanggal 19 Desember2016, T.
PT Konawe Putra Propertindo
Tergugat:
Bupati Konawe
308 — 424
KDI.Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut, pengadilanberkesimpulanbahwa gqugatan penqqugat melewatitenggangWaktu mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga eksepsiTergugat Il Intervensi dinyatakan diterima;...e Putusan No. 5/G/2020/PTUN.Abn, tanggal 22 Juli 2020:Menimbang, ...
DTGP) MelawanDirektur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 25 September2019Fotokopi dari fotokopi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 5/G/2020/PTUN.ABN antaraIDRIS RUMONIN, S.Pdi Melawan BUPATI SERAMHalaman 218 dari 236 halaman Putusan Nomor: 1/G/2021/PTUN.KDI.10.11.12.13.14.15.16.17.18.Bukti T.Il.Int 8Bukti T.Il.Int 9Bukti T.Il.Int 10Bukti T.Il.Int 114Bukti T.Il.Int 12Bukti T.Il.Int 13Bukti T.II.Int 14Bukti T.Il.Int 15Bukti T.Il.Int 16Bukti T.II.Int 17Bukti T.Il.Int 18BAGIAN TIMURFotokopi
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
190 — 105
tanda bukti PI7;Foto Copy Peraturan Negeri Tulehu Nomor 1 tahun 2015 tentang PenetapanPerangkat Matarumah Ohorellla Bangsaroho, selanjutnya di beri tanda b uktiPI8;Foto Copy Sistem Kekerabatan Masyarakat Negeri Tulehu oleh GazaliRahman, selanjutnya di beri tanda bukti PI9;Foto Copy Laporan hasilhasil kerja Tim Seleksi Adat Calon KepalaPemerintah Negeri Tulehu tanggal 7 November 2010, selanjutnya di beri tandabukti Pl10;Foto Copy Daftar Alat bukti Tergugat Intervensi dalam perkara Nomor :04/G/2011/PTUN.ABN
PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
317 — 186
Namun yang terjadi gugatan Penggugat baru diajukan dandidaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8Juni 2020 dan telah diperbaiki tanggal 16 Juli 2020 dengan perkara Nomor18 G/2012/PTUN.ABN. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah sangatkadaluwarsa/lewat waktu.Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.PLG2.