peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadilitelah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevansecara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu tidak ternyata Terdakwa sebagai pelaku usaha perkebunanmembuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; Bahwa ternyata lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah kebun yangbersifat tradisional, bukan lanan perkebunan dalam skala

Skala persona (Revisi I) ;-------------------------------------------------------------------------------

Skala Persona Revisi II. ;--------------------------------------------------------------------------------------

Skala Persona selaku Konsultan Perencana yang diserahkan olehsaksi Sus Nugroho dan saksi Surahman, ST kepada terdakwa. Kemudianterdakwa Akhadun Syakbaniah,SE. menetapkan spesifikasi teknis barangyang penyusunannya tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia(SNI) 0328472002 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)dan Kekuatan mutu beton sebesar K:350, yang seharusnya berdasarkanstandar teknis hanya sebesar K225, dan juga tidak sesuai syarat PBI(Peraturan Beton Indonesia) 1971.

hukum untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dimanaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yangmemperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali KecamatanPercut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala

tanpa hak danmelawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai DErikul :~ nnn n nn nnn nnn nnn nn nem nn nnn nn nnmnnnnnn nnnBerawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yangmemperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali KecamatanPercut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala

hukum= untukmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dimanaperbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yangmemperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali KecamatanPercut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala

danmelawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caraSe@bagal Derikut =s=s2nanessese tennessee nn eee ines ie nreneeeemennn enerBerawal dari informasi yang diterima oleh Sat Res Narkoba Polresta Medan yangmemperoleh informasi didaerah Jl.Kemuning Baru Desa Sampali KecamatanPercut Sei Tuan sering terjadi transaksi jual beli shabu dalam skala

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2. menghukum Tergugat untuk membuat struktur dan skala upah serta memberitahukannya kepada seluruh pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan Tergugat;

3. Menyatakan sistem pengupahan untuk seluruh pekerja Tergugat yang bekerja di wilayah HAR-2 Cirebon setiap tahunnya menggunakan dasar perhitungan Upah Minimum Kabupaten Sumedang X koefisien 1,2;

Asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan Skala 1 : 35.000, diterbitkan oleh Kernenterian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sumber data Mei 2012.12.

Foto copy warna Peta Informasi Wilayah Pertarnbangan Skala 1 :35.000, diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat jenderal Mineral dan Batubara, Sumber data Mei 2012.30. Foto copy Surat Nomor : 005/Mhn/BEK/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal permohonan perubahan titik koordinat, ditanda tangani oleh SUROSO selaku Direktur CV BEK ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan Kota Samarinda berikut lampirannya foto copy Koordinat wilayah izin Usaha Pertambangan CV.

Asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan Skala 1 : 35.000, diterbitkan olehKernenterian Energi dan Sumber daya Mineral Direktorat Jenderal Mineraldan Batubara, Sumber data Mei 2012.12.

,200.85 9,940,351.97117dengan memberikan bukti berupa Peta Informasi Wilayah Pertambangan Skala 1 : 35.000 yang diterbitkan dari Direktorat Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi danSumber Daya Mineral, dimana Peta Informasi Wilayah yang diakui terdakwaKASIM PRAJITNA als. PRAYITNA KASIM merupakan ijin untuk melakukanpenambangan di Koordinat kerja Blok B2 Sungai Keledang Regency,Samarinda Seberang Subdistric luas 40,97 Ha.

2010 tentang persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan ( KP)Eksploitasi menjadi ijin usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi kepadaCV BEK tanggal 9 Nopember 2010, akhirnya kegiatan penambangandihentikan,kemudian saksi GINO KOSASIH menanyakan pada terdakwa danterdakwa KASIM PRAJITNA alias PRAYITNA KASIM mengakui tidak memilikiijin penambangan di koordinat kerja Blok B2 di Sungai Keledang Regency,Samarinda Seberang Subdistric luas 40,97 Ha, sedangkan bukti berupa PetaInformasi Wilayah Pertambangan Skala

Perubahan Surat kesepakatan Kerjasama Pertambangan Batubara No.002/SKKPBBB/NBEGSE/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara KASIMPRAJITNA dengan GINO KOSASIH.Asli Perubahan Ke 2 Surat kesepakatan Kerjasama Pertambangan BatubaraNo. 003/SKKPBBB/NBE GSE/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 antara KASIMPRAJITNA dengan GINO KOSASIH.Asli tanda terima berupa Bilyet Giro Permata No. 048347 sebesarRp.500.000.000 (Lima Ratus juta Rupiah) sebagai tambahan uang mukauntuk PT Nuansa Bumi Energi.Asli Peta Informasi Wilayah Pertambangan Skala

Bahwa kontrak kerja Tergugat Il di Kolaka berlangsung selama 120(seratus dua puluh) hari mulai dari bulan Juli 2000 hingga November2006, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa pemborong ujicoba skala penuh teknologi asbuton di Sulawesi Tenggara berdasarSurat Perjanjian Kontrak, Nomor 02/KTR/SATKERPK/2006, danpekerjaan dimaksud sudah selesai dan rampung pada bulanNovember 2006, dan diserahkan pada tanggat 16 Desember 2006(surat bukti terlampir);1.3.

/Pdt/2010perkara Nomor: 24/Pdt.G/2008/PN.KIk.Bel2.2.2.3.2.4.Bahwa hubungan hukum yang pernah terjalin antara Penggugatdengan Tergugat Il hanya berkenaan dengan perjanjian jualbelimaterial berupa batu pecah dan abu batu sebanyak 6.000 m$ (enamribu) meter kubik, dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluhribu Rupiah) permeter kubik vide perjanjian bertanggal 11 Agustus2006, yang berkenaan dengan pelaksanaan PerjanjianNo.:02/KTR/SATKERPK/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan jasapemborong uji coba skala

Bahwa dalam perjanjian kontrak jualbeli batupecah dan abu batu sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 11Agustus 2006 tidak disebutkan batas akhir perjanjian sebagaimana JawabanTergugat Il yaitu selama 120 hari atau sampai akhirbulan November karenamengikuti pekerjaan Tergugat Il di Kolaka berupa pelaksanaan pekerjaanjasa pemborongan uji coba skala penuh teknologi Asbuton di SulawesiTenggara berdasar Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 02/KTR/SATKERPK/2006.

Bahwa dalam gambar iniada skala 1 : 1000 kalau ditarik 1 cm per gambar itu berarti 1000 cmberarti dilapangannya 10 meter;" Bahwa untuk skalanyajuga kami pertimbangkan;" Bahwa kalau dengangambar yang ini dengan skala yang ini maka ukuran yang kamidapatkan itu 8.515 m?. Kalau untuk luas 20 Ha terkait dengan skalaseharusnya gambarnya lebih besar;. Bahwa dengan skala 1 : 1000 dapat juga menggambarkan luas20 Ha tetapi kertasnya saja yang diperbesar;.

Bahwa untuk ukurankertas dapat dimungkinkan kita naikkan skala pada gambar hingga 1 :Halaman 65 dari 72Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2019/PN Olm2500 atau 1 : 5000 untuk gambar kasar yang luasnya 20 Ha.

Untukgambar kasar ini yang lebih pas dipakai skala 1 : 3000 atau 1 : 5000;" Bahwa Ahli pernah lihat gambar aslinya dan sama persisdengan foto kopinya;7 Bahwa menurut Ahli lebihmantap dari gambar aslinya;" Bahwa tidak Ahli lakukan karena ini hanya gambar kasar danbelum ada;z Bahwa Ahli tidak pernahmengukur gambar kasar yang menjadi bukti surat T44" Bahwa setahu Ahli kalau untuk ukuran skala yang sama untukluas 20 Ha seharusnya gambarnya lebih besar lagi;" Bahwa Abii pernahdiambil keterangan perihal

Bahwa kalau untuk luas20 Ha Ahli tidak dapat menghitungnya;" Bahwa pada hasil scangambar kasar Ahli mengacu pada garis garis dan skala pada gambar,titik sumbunya, lalu digit pada kaki gambar yang ada dikomputer laludihitung dan keluarlah angka 8.515 m?

Kaliau Mas Perkasa tanggal 26 April 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 20.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 Juni 2006, dengan lampiran peta skala 1 ; 50.000; Asli Keputusan Bupati Sambas Nomor: 167.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 183 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa, tanggal 17 Juni 2008, dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 190.A Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Sambas Nomor: 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kaliau Mas Perkasa tanggal 30 Juni 2008; Legalisir Salinan Keputusan Bupati Sambas Nomor: 357 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.

Kaliau Mas Perkasa tanggal 15 September 2009, dengan lampiran peta skala 1 : 100.000; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 12/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 13/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 14/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 10 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 21/SPK/KMP/JKT/I/2011 tanggal 17 Januari 2011; Copy Surat Perjanjian

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, (lima ribu rupiah) ; 000neeen nen ne nee e een nen nen n en neeneeneesHalaman 2Putusan No. 33/Pid.Sus/2017/PN.PngSetelah mendengar pembelaan atau pledooi tertulis dari Terdakwa yangpada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan penambangan dengan jjinyang belum lengkap namun usaha penambangan tersebut bukan dalam skala besarnamun secara tradisional, dan oleh karenanya Terdakwa mohon keringananhukuman dengan alasan Terdakwa

sendiri dan sebagian lagi milik orang lain yang dibeli materialnya oleh Terdakwa ;Menimbang, bahwa di persidangan juga diperoleh fakta bahwa Terdakwapernah mengurus jjin untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut namundemikian pada saat Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebutTerdakwa belum mempunyai ijin untuk itu ; Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta dan pertimbangantersebut di atas, terlinat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatanpenambangan tanah urug dan sirtu dalam skala

rupiah) atau pula menurut TuntutanPidana/Requisitoir Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1Halaman 20Putusan No. 33/Pid.Sus/2017/PN.Png(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyardrupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, akan tetapi dengan memperhatikan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan sebagaimana diuraikandiatas, dan khusus terhadap derajat daripada kesalahan Terdakwa, yang manaTerdakwa melakukan usaha penambangan dalam skala

Dati II Lampung Barat (Blad 8) skala : 1 : 25.000 ( satubanding dua puluh ribu ) .

Dati II Lampung Barat (Blad 8) skala: 1 :25.000 ( satu banding dua puluh ribu ).

Dati IT Lampung Barat(Blad 8) skala : 1 : 25.000 ( satu banding dua puluh ribu ) sedangkan titik koordinat TKPlokasi kebun milik terdakwa AHYAR BIN SAFUAN didalam kawasan hutan TNBBSReg. 22 Berdasarkan titik koordinat adalah 48M 0433598 dan UTM 9379296. dan akibatperbuatan terdakwa didalam kawasan hutan TNBBS tersebut adalah manusia disekitarkawasan hutan TNBBS, tumbuhan dan satwa karena fungsi kawasan hutan TNBBSadalah sebagai pengatur tata air dan penghasilan oksigen untuk paruparu dunia bangsadan

sebagaimanaterdapat dalam halaman 48 putusan PTUN perkara ini khususnya tentang pokokpersengketaan alinea 2: Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansitindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa telah sesuaidengan perundangundangan, dengan pertimbangan bahwa tanah negara yangdimohonkan Tergugat II adalah tanah negara tidak bebas karena sebelumnyapernah diberikan hak sewa dan hak pakai atas nama Tergugat II Intervensi.Sehingga dengan demikian Tergugat II intervensi memiliki skala

Soedarsono Martodarsono lah yang mempunyai hakutama (skala orioritas) untuk memohon tanah Negara yang bersangkutanberdasarkan ketentuan Pasal 1963 Kitab UndangUndang Hukum Perdatadan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, danbukan Tergugat II Intervensi/ Yayasan Keluarga Partaningrat, mengingatYayasan Keluarga Partaningrat berikut pengurusnya sejak tahun 1953 sampaitahun 2010 tidak pernah menguasai, bertempat tinggal dan beraktifitas di atastanah tersebut.

Seharusnya Penggugat/PemohonKasasilah yang memiliki skala prioritas utama untuk diberikan hak atas tanah negarabebas tersebut dibanding Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factidalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Keputusan Tata Usaha

Apa yang dilihat saksi merupakan kontak fisik dalam skala kecilyang terjadi antara keduanya. Keterangan tersebut disampaikan karena saksimelihat sendiri pertengkaran Pemohon tersebut yang berujung pada perginyaPemohon dari kediaman bersama. Diterangkan oleh saksi bahwa saksi seringmendengar keluh kesah Pemohon pada setiap kali terjadi perselisihan danpertengkaran.

/PK/PJK/2016ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI adalah pemegang Kontrak KaryaGenerasi VII dengan Pemerintah Republik Indonesia sejak tanggal 6Februari 1998 untuk kegiatan penambangan dan pengolahan bijih nikeldan kobalt (Proyek Weda Bay Nickel) di Halmahera Tengah danHalmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;Proyek Weda Bay Nickel ini merupakan proyek industri skala

Nilai investasi proyek tersebut mencapai US$3,000,000,000.00 (tiga miliar dollar Amerika Serikat) atau sekitar Rp.27.000.000.000.000, (dua puluh tujuh triliun Rupiah) untuk Tahap dengan skala produksi sebesar 35.000 ton nikel per tahun dan kemudiandilanjutkan ke Tahap II sebesar 30.000 ton nikel per tahun.

;Dengan skala investasi demikian besar, proyek Weda Bay Nickel inimerupakan salah satu proyek yang sangat strategis untuk mendorongpercepatan pembangunan kawasan Indonesia Timur.

Gunungkidul9. 1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SAR Yogyakarta10.1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah lstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015 tentangpembentukan tim penetapan lokasi skala kecil pengadaan tanahHalaman 3 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yykuntuk pembangunan Pos SAR Gunungkidul di Desa Ngipak, Kec.Karangmojo, Kab. Gunungkidul11.1.

Permenkeu No. 10/PMK.02/2015 Bahwa Tata Cara Pengadaan Tanah Skala Kecil diatur dalam :a.

Kecil yang semula tidak lebih 1(satu) hektar kemudian lebih dipermudah lagi dari menjadi tidaklebih dari 5 (lima) hektar.Bahwa Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secaralangsung oleh instansi yang memerlukan tanah, dalam arti tidakmelalui Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Gunungkidul1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SARYogyakarta1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015tentang pembentukan tim penetapan lokasi skala kecilHalaman 87 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yyk11)12)13)14)15)16)17)18)19)pengadaan tanah untuk pembangunan Pos SARGunungkidul di Desa Ngipak, Kec.

Gunungkidul1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR = Gunungkidul Kantor SARYogyakarta1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015tentang pembentukan tim penetapan lokasi skala kecilpengadaan tanah untuk pembangunan Pos SARGunungkidul di Desa Ngipak, Kec.

bersertifikatAsessor yang saat ini juga sebagai Konsultan di BNNK (BadanNarkotika Nasional Kabupaten) Sumenep; Bahwa tugas dan tanggung jawab Asessor adalah melakukanAssessment kepada Resident (Client) penyalahgunaan Napza; Bahwa Hefni Arisandi telah melakukan penyalahgunaannarkoba jenis sabu dan setelah dilakukan Assessment terhadap HefniArisandi telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan Hefni Arisanditelah dilakukkan Assissment oleh Ahli dan hasil Assessmentnya HefniArisandi sudah masuk dalam kategori skala

selanjutnya dilakukan secara bertahap denganmelakukan program evaluasi psikologis, program Detoksifikasi,Rehabilitasi rawat inap dan konseling yang kesemuanya bertujuanHalaman 11 dari 25 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Pmkagar Hefni Arisandi sembuh dan tidak mengulangi kembali danmengurangi komplikasi yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba; Bahwa metode yang digunakan ahli dalam melakukanAssessment terhadap Hefni Arisandi sehingga di dapatkan kesimpulanjika Hefni Arisandi ditemukan mengalami skala

H.Utomo, Mkes., SPKj. dengan kesimpulan bahwa Terdakwa sudah masukdalam kategori skala "sedang dalam ketergantungan narkoba khususnyanarkotika golongan jenis sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1(satu) pocket plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putin (Sabusabu) dengan berat netto + 0,080 gram (Sisa Lab), adalah barang bukti yangdibawa Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari temannya

Gunungkidul1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SAR Yogyakarta1 (satu) Bendel asli kKeputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015 tentangpembentukan tim penetapan lokasi skala kecil pengadaan tanahuntuk pembangunan Pos SAR Gunungkidul di Desa Ngipak, Kec.Karangmojo, Kab.

Permenkeu No. 10/PMK.02/2015 Bahwa Tata Cara Pengadaan Tanah Skala Kecil diatur dalam :7> 0 Q 0 0a> Halaman 76 dari 129 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Yyka.

Kecil yang semula tidak lebih 1(satu) hektar kemudian lebih dipermudah lagi dari menjadi tidaklebih dari 5 (lima) hektar.Bahwa Pengadaan tanah skala kecil dapat dilakukan secaralangsung oleh instansi yang memerlukan tanah, dalam arti tidakmelalui Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Gunungkidul9. 1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SAR Yogyakarta10.1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015 tentangpembentukan tim penetapan lokasi skala kecil pengadaan tanahuntuk pembangunan Pos SAR Gunungkidul di Desa Ngipak, Kec.Karangmojo, Kab.

Gunungkidul1 (satu) Bendel fotocopy proposal pengadaan tanah bagipembangunan Pos SAR Gunungkidul Kantor SAR Yogyakarta10) 1 (satu) Bendel asli keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Nomor: 157/TIM/2015 21 Desember 2015 tentangpembentukan tim penetapan lokasi skala kecil pengadaan tanahuntuk pembangunan Pos SAR Gunungkidul di Desa Ngipak, Kec.Karangmojo, Kab.

: 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran I Hasil Pengukuran Ulang);

dengan Skala 1 : 2.000) yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kendari atas nama TAGELI LASE, S.SiT (Lampiran III Hasil Pengukuran Ulang);

yang gugatannya pada pokoknyatelah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat telah berusia 59 tahun lebih atau lahir pada tanggal 26Maret 1958;Bahwa, Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap pada perusahaanTergugat dan telah bekerja terhitung mulai tanggal 16 Mei 1997 (20 tahunlebih) sedangkan besaran upah/gaji yang diterima oleh Penggugat dariTergugat setiap bulan adalah sebesar Rp.3.618.300, perbulan, denganperincian sebagai berikut :" gaji pokok sebesar =Rp. 3.583.300= tunjangan skala

upah =Rp. 35.000Bahwa, tunjangan skala upah yang diterima oleh Penggugat dari Tergugatsebesar Rp.35.000, perbulan adalah merupakan tunjangan yang sifatnyatetap dimana besaran tunjangan tersebut dibayarkan tetap setiap bulantanpa melihat apakah Penggugat masuk kerja atau tidak masuk kerja;Bahwa, selama Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat, Penggugattidak pernah diikutsertakan oleh Tergugat dalam program pensiun;Bahwa, mengingat usia Penggugat telah memasuki usia pensiun, makaPenggugat mengajukan

Bangka Belitung(lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 798/Menhut1/2012 tanggal 27 Desember 2012 skala 1 : 100.000 bekerjasamadengan PUTRA KURNIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil padaDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bangka Tengah tempatdimana dilakukan penebangan kayu, didapatkan hasil titik kordinatX :675622 dan Y : 9711035 masuk dalam kawasan hutan lindung bukitpading Desa Perlang Kec. Lubuk Besar Kab.

Bangka Belitung (lampiranKeputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 798/MenhutII/2012 tanggal27 Desember 2012 skala 1 : 100.000 bekerjasama dengan PUTRAKURNIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Bangka Tengah tempat dimana dilakukanpenebangan kayu, didapatkan hasil titik kordinat X :675622 dan Y :9711035 masuk dalam kawasan hutan lindung bukit pading DesaPerlang Kec. Lubuk Besar Kab.

Bangka Belitung (lampiranKeputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 798/MenhutII/2012 tanggal27 Desember 2012 skala 1 : 100.000 tempat dimana dilakukanHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 499/Pid.B/2014/PN Sglpenebangan kayu, didapatkan hasil titik kordinat X :675622 dan Y :9711035 masuk dalam kawasan hutan lindung Bukit Pading DesaPerlang Kec. Lubuk Besar Kab.

Menteri Lingkungan Hidup dan kehutananuntuk skala nasional, 2. Gubernur untuk skala Propinsi, 3. Bupati/Walikota untuk skala kabupaten / Kota, dan kewajiban ijin yangdipersyaratkan antara lain: 1. Dokumen Lingkungan/ ijin Lingkungan,2.