Ditemukan 754 data
60 — 21
perbuatan melawan hukum.Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidakmenjelaskan dan menyinggung posisi Tergugat II (Kelurahan JatiCempaka) dan Tergugat III (Camat Kecamatan Pondok Gede) akan tetapidi dalam petiturn angka 4 hal. 12 memohon kepada Majelis HakimPengadilan Negeri Bekasi untuk : "Menyatakan Para Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah sangat besarmerugikan Penggugat, karena Para Tergugat telah menguasai, memakai,memanfaatkan dan menjadikan sebagai jalan umurn
122 — 29
Oleh karena pinjaman kredit yang diperoleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I berstatusmacet dan TERGUGAT I telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT U untukmenyelesaikan hutangnya, namun TERGUGAT II tetap tidak melunasi kewajibannya tersebut,maka hal tersebut memberikan hak dan wewenang kepada TERGUGAT I untuk21melaksanakan penjualan melalui pelelangan umurn atas Tanah SHM No.6/Karang Bahagia yangdibebani dengan Hak Tanggungan tersebut melalui perantaraan TERGUGAT IV sesuai RisalahLelang No.264/
72 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)tidak tepatPasal II (dua romawi) ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UndangUndang KUP),menyatakan sebagai berikut:"Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampaidengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuanUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
140 — 79
Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.BDGPenggugat berkepentingan secara langsung dan sangat dirugikan atas terbitnyaSertifikat Hak Pakai Nomor 4/Gempolsari tangal 18031986 luas 60.130 M2dengan Gambar Situasi Nomor 2785/1985 tanggal 18121985, atas namaDepartemen Pekerjaan Umurn Republik Indonesia Cq.
208 — 109
penerima hak garap juga tidak dibenarkan karenatujuan dari SK KINAG itu adalah untuk tanah pertanian bukan untuk nonpertanian apalagi Penggugat sebagai badan hukurn yakni bad an usahadibidang property yang orientasi profit atau Keuntungan ;Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak selain dan seterusnya dalilPenggugat karena tidak berdasarkan hukumM ;Bahwa dengan demikian sertipikat objek sengketa telah diterbitkan sesualdengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dengan mernperhatikanasasasas umurn
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 Agustus 1974: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugatatas tanah sengketa tidak jelas (Dalam perkara: Oen Nai Tjie Melawan Ny.Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubemur Kepala Daerah Khusus lbu KotaDaerah Jakarta Raya, Cq Jawatan Pekerjaan Umurn, dengan susunan Majelis :1. DR. R. Santoso Poedjosoebroto, SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH. 3.Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007Bustanul Arifin, SH.
149 — 44
TIX/2012 09/FA/TX/2012 tanggal 14 September 2012.bahwa alasan Penggugat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan formal: Sen eketa Guga tam.Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak("UU PP") terlampir, mengatur bahwa PP bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutuskan Sengketa Pajak, dan dalam hal Gugatan,memeriksa dan memutuskan sengketa atas Keputusan Pembetulan atauKeputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUTRISNA, SH
101 — 49
Dengan demikian sudah pasti tidak ada paksaanatau tekanan dari siapapun juga untuk menjadi saksi.Sedangkan Penuntut Umurn serta terdakwa secara tegasmenyetujuinya baru dapat menjadi saksi di bawah sumpah. Jikatidak ada persetujuan dari Penuntut dan terdakwa, saksitersebut memberikan keterangan tanpa disumpah ( pasal 169ayat 2).
69 — 4
Akan tetapi di dalam perkara iniberdasarkan atas fakta gugatan Penggugat di dalam pedanjian kredit danpengakuan hutang dimaksud Tergugat mempunyai hak untuk melakukanpelelangan / menjual umurn atas obyek sengketa, apabila tedadi kreditmacet.
87 — 58
Bahwa keberatan PENGGUGAT II perihal tidak diberikan tanggapanselama lebih dan 30 (han) dan TERGUGAT Ill tidak beralasan dan sudahsepantasnya ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima karenaPENGGUGAT Ill telah memberikan jawaban untuk menyelesaikan haltersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanKepentingan Umurn dan Tim Pengadaan Tanah Tol Jorr Il RuasCengkareng Batuceper Kunciran ;c.
54 — 18
funrutelahdikirim kepada Penuntut Llnrum dari apabila Penuntut Umurn menyatakan lengkap,mal
NELSON JEFRY ENGKA bertindak untuk atasa nama PT.Mitrakoe
Tergugat:
1.Ny. LIDYA LORENS
2.Ny.LIDYA GOSAL
3.CHRISTANTO RAMBITAN
Turut Tergugat:
1.RONNY RAMBITAN
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
115 — 48
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugatpada poin 33patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh mejelis hakim yang muliakerena SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umurn ) merupakanfasilitas umum dan dipergunakan untuk kepentingan umumsehingga tidak bisa diletakkan sitajaaminan ( CONSERVATOIRBESLAG).10.
370 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Umurn Servitia Tbk,ditanda tangani olen Dewan Direksi yaitu Terdakwa DAVID NUSA WLJAYAselaku Direktur Utama Bank Umum Servitia Tok, dan salah seorang direkturatau orang yang diberi wewenang untuk itu yaitu saksi Indriani dan Kartika,karyawan PT. Bank Umum Servitia Tok, dan PT. Bank Sanho mengembalikansurat sanggup PT.
30 — 8
10 Juli 2012dan Surat Peringatan III No: 001/02338/SP/0912 Tanggal 7 September 2012 ,namun temyata Penggugat (debitur) tetap tidak melakukan pembayaranangsuran atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I, dengan demikiandalil Penggugat Poin No. 20, 22 ; Bahwa oleh karena Penggugat (Debitur) telah melakukan perbuatan ingkarjanji (wanprestasi), maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PerjanjianKredit No. 0000285/PK/02338/2100/0811 Tanggal 05 Agustus 2011 jo Pasal 8Syarat dan Ketentuan Umurn
72 — 15
Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya. melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak PidanaKorupsi. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal dari Dinas Pekerjaan Umurn
lampirannya.809. 1 (1 atu) bendal dokumen Kontrak Pelelangan Umum pekerjaan KontruksiNomor05.89/PPKDPUPESDM/2011 tanggal 28 Juli 2011.10. 1 (satu) bendel SK Kepala Dinas PUPESDM Kota Cirebon Nomor : 7001150 aPUPESDM tanggal 23 Februari 2011 tentang Penunjukan Pejabat PenatausahaanKeuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana TeknisKegiatan (PTK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Pembantu BendaharaPengcluaran (PBP), Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada DinasPek crjaan Umurn
108 — 27
Bahwa pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam melakukanpembelaan telah kami sampaikan sebagai pertimbangan yang meringankandalam tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa.Berdasarkan Tanggapan alasanalasan yang telah kami uraikan secaralengkap dan jelas dalam menjawab Pledoi Terdakwa Zaenal Arfiansah BinSukino, maka kami Penuntut Umurn Memohon Kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini Menolak Pembelaan Terdakwa dan mengabulkanTuntutan Pidana kami No. REG. PKR.
72 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melaporkan kepada penyidik umurn= apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam Undangundang ini;e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadapperlindungan konsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;>.
144 — 33
Notaris di Bandung, yang disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhimaterai cukup, diberi tanda T 10;Foto copy Surat Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN PEMBAHARUANPENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umurn, Nomor: AHU.2551.AH.01.04.
48 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal dalam Buku Panduan cukup Kepala Sekolahdan Bendahara saja.Bahwa dalam persidangan terungkap faktafakta yang rnenunjukkan bahwaJaksa Penuntut Umurn tidak dapat membuktikan dakwaannya, misalnya: biayapemeliharaan ruang komputer (terali pengaman ruang komputer) yang dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan terdapat selisin sebesar Rp.600.000,.
80 — 20
2007 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan danTata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai NegeriSipil, lampiran ke I angka II (dua rumawi) huruf A (kapital) tentangpersyaratan angka dan angka 3 huruf e.1 Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar olehTergugat :a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme, Bab III tentang Asas umurn