Ditemukan 6921 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tanah; tanah adat Perdata Adat
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 60/Pdt.G/2018/PN Mak
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat:
1.DARIUS KOTTO alias NE LIKA
2.MINGGU PAIRUNAN
3.MARTHA MUNDA
4.KRISTINA MUNDA
5.BENYAMIN MUNDA alias PONG EDI
6.SURTIAN MUNDA
7.MARKUS BATO
8.BENYAMIN MUNDA
9.YOSEP MUNDA
10.PITER MUDA
11.HELENA MUDA
Tergugat:
1.HERMAN MENDILA
2.HELI MENDILA
3.LEMBONG MENDILA alias MAMAK LEXI
4.YAKOBER MENDILA
5.YORAN MENDILA
6.SEPTIN MENDILA
7.SRI MARYANTI MENDILA
103 — 55
  • Foto Copy Laporan Penyerobotan Tanah Adat Rumah Tongkonan PongMunda diberi tanda (P. 2);3. Foto Copy Surat Pelimpahan Perkara ke Kecamatan Tallunglipu diberitanda (P.3);4. Foto Copy Kombongan (Musyawarah) Ahli waris Pong Munda diberitanda (P.4);5. Asli Foto Pembangunan Rumah Tergugat Ill pada sebelah TimurTongkonan Pong Munda diberi tanda (P.5);Halaman 62 dari 165 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.Mak6.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 32/PID.SUS/TPK/2013/PN.JBI
Tanggal 24 Maret 2014 — Drs. A. MAKDAMI FIRDAUS, M.Si. Bin HASAN
116 — 230
  • Tahun 1996 itu badanhukum publik dan Privat (PT, CV, Yayasan).Bahwa benar untuk proses HGU itu dimulai dengan adanya pencadangan lahanyang dikeluarkan Pemda TK I Jambi, untuk selanjutnya ditingkatkan keproseslegalitas.Bahwa berlakunya HGU adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang.Bahwa saksi menyatakan tanah seluas 400 ha itu tanah negara karena sepanjangtanah itu belum didaftarkan itu tanah negara.Bahwa yang memiliki tanah negara yang telah dikelola kita harus lihat tanahyang telah dikelola itu bisa tanah
    Adat atau tanah milik perseorangan yang telahmengusai tanah itu secara fisik walaupun belum didaftarkan ke BPN untuklegalitasnya.Bahwa tanah negara yang dikuasai oleh negara itu tanah masuk klasifikasi tanahnegara.Bahwa tanah yang dikuasai oleh Adat, Itu kita lihat statusnya dulu, kalaudikuasai Adat ya tanah Adat.Bahwasaksi bukan ahli di BPN, hanya selaku Kepala BPN.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan.19.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
384 — 262
  • Boedi Harsono menjelaskan, Hak Milik Adat sebagai hakyang paling kuat dalam Hukum Tanah Adat tidak disamakan dengan HakMilik dalam KUUHPadt yang disebut Hak Eigendom;> Undang Undang No. 1 Tahun 1958, tentang Penghapusan Tanah TanahPartikelir khususnya pada Pasal 3, yang menyatakan,Sejak mulai berlakunya Undang Undang ini demi kepentingan umum, hak hak pemilik beserta hak hak petuanannya atas semua tanah tanah partikelirhapus dan tanah tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnyaserentak
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2015 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 03/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. SYAHRUL RAJA SEMPURNAJAYA
348 — 1352
  • NANASUPRIYATNA uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran Biaya Untuk Pengurusan Tapal Batas Tanah Perhutanidengan Tanah Adat Masyarakat, tertanggal 21112012 yang81.82.83.84.85.86.87.88.ditandatangani WELLY SABU dikembalikan kepada NANASUPRIYATNA.Uang tunai seyumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri atas2000 (dua ribu) lembar pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dengan Logo Bank Windu KK Rawamangun di dalam tas hitam merkPolo Team dirampas untuk negara.Uang
    NANASUPRIYATNA uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran Biaya Untuk Pengurusan Tapal Batas Tanah Perhutanidengan Tanah Adat Masyarakat, tertanggal 21112012 yangditandatangani WELLY SABU dikembalikan kepada NANASUPRIYATNA.Uang tunai seyumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdiri atas2000 (dua ribu) lembar pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)dengan Logo Bank Windu KK Rawamangun di dalam tas hitam merkPolo Team dirampas untuk negara.Uang tunai seyjumlah
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-06-2022 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 23./Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 1 April 2022 — - SIMON RAHANGMETAN, S.E,.M.Si - IRMAYANI TAHIR, SH. MH. - VALERI D. SAWAKI, S.H.
411 — 70
  • Mamberamo Raya tanggal 19 Mei 2020.64. 1 (satu) lembar fotocopy Slip setoran Bank Papua tanggal 2 Juli 2020 sebesar Rp.1.500.000.000,-.65. 1 (satu) lembar kuitansi dari saudari Yustince Hamadi sebesar Rp.100.000.000,- untuk pembayaran uang muka (DP) tahap-5 sebidang tanang ukuran 100x200m2, tanggal 13 Juni 2020, yang ditandatangani oleh saudara Kamelius Bebe dan saudara Niko Pae.66. 1 (satu) lembar kuitansi dari saudari Yustince Hamadi sebesar Rp 100.000.000,- untuk pelunasan tanah adat milik
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata Tanah
Register : 30-05-2011 — Putus : 22-11-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 11/PDT.G/2011/PN.WKB
Tanggal 22 Nopember 2011 — - UMBU DJAMA DKK - UMBU DELU DANGURABA DKK -UMBU HAGA NIWA DKK
134 — 199
  • Hal inididasarkan baik pada ketentuan adat yang berlaku bagikomunitas masyarakat Sumba Tengah, maupun ketentuanhukum tanah adat yang sampai sekarang mengakui kedudukansukusuku dan tanahtanah suku yang ada di Indonesia;17.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-03-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 134/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 1 April 2021 — DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H (JPU) Drs. HERMAN SUJITO, M.Si (TERDAKWA)
296 — 86
  • RODIAH;Bahwa saksi mengetahui awalnya tanah tersebut tanah adat;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanahtersebut;Bahwa saksi tidak pegang dan tidak tahu giriknya;Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail isi dari surat keterangan waristersebut;Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2005, sdr. ROSIDIN masih ada disaat pembuatan surat keterangan waris;Bahwa saksi mengetahui bapak saksi sdr.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
151 — 311
  • Kota Ambon tahun 2012 2017; Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha(Raja) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengusus dan menjalankanpembangunan di Negeri Laha serta melayani masyarakat Negeri Laha; Bahwa Negeri Laha adalah Negeri Adat, Negeri Laha mempunyai bataspbatashak ulayat tanah Negeri Laha, tanah itu telah diraampas atau dimiliki oleh TNI AUdan Angkasa Pura Il, dan setelan Terdakwa menjadi Raja maka Terdakwa inginmengembalikan tanah itu seutuhnya sebagai tanah
    adat Negeri Laha sehinggaTerdakwa ingin hal itu di selesaikan ke ranah hukum untuk memperoleh kepastianhukum atas klein sepihak oleh TNI AU dan Angkasa Pura Il maka untuk proseshukum diperlukan biaya sehingga Terdakwa melakukan perjanjian kerja samadengan pihak CV Batu Prima guna memperoleh biaya untuk pengurusan sengketatanah Negeri Lana dengan TNI AU dan Angkasa Pura II tersebut ; Bahwa dalam proses pembuatan isi perjanjian kerja sama Terdakwa melakukanrapat dengan Badan saniri Negeri untuk kemudian
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 14 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.ENDANG ANAKODA.SH
3.Beatrix N Temmar.Sh.MH
Terdakwa:
SAID LATURUA
164 — 62
  • Kota Ambon tahun 2012 2017; Bahwa saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pemerintah Negeri Laha(Raja) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengusus dan menjalankanpembangunan di Negeri Laha serta melayani masyarakat Negeri Laha; Bahwa Negeri Laha adalah Negeri Adat, Negeri Laha mempunyai bataspbatashak ulayat tanah Negeri Laha, tanah itu telah diraampas atau dimiliki oleh TNI AUdan Angkasa Pura Il, dan setelan Terdakwa menjadi Raja maka Terdakwa inginmengembalikan tanah itu seutuhnya sebagai tanah
    adat Negeri Laha sehinggaTerdakwa ingin hal itu di selesaikan ke ranah hukum untuk memperoleh kepastianhukum atas klein sepihak oleh TNI AU dan Angkasa Pura Il maka untuk proseshukum diperlukan biaya sehingga Terdakwa melakukan perjanjian kerja samadengan pihak CV Batu Prima guna memperoleh biaya untuk pengurusan sengketatanah Negeri Lana dengan TNI AU dan Angkasa Pura II tersebut ; Bahwa dalam proses pembuatan isi perjanjian kerja sama Terdakwa melakukanrapat dengan Badan saniri Negeri untuk kemudian
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 12-12-2022
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PID. SUS-TPK/2022/PT KPG
Tanggal 6 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. AMBROSIUS SUKUR Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : TONY AJI KURNIAWAN, SH
280 — 29
  • Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
    1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
    1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
    1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah
    Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
    1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;

    Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

    1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.

    Muhammad Syair, (ber-dasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);

    Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

    1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.

Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 24-03-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 21-01-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 491/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 20 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 122
  • 217 atas nama Lalu Supama, dan bukti tersebut menunjukkanbahwa obyek sengketa 3.1 dan 3.2 berasal dari pemecahan bidang tanah sertfikat indukSHM No 217 atas nama LALU SUPARNA dengan luas tanah 11.890 M2 yangdigarap, dikelola dan dikuasai LALU SUPARNA semasa hidupnya dan hinggameninggalnya LALU SUPARNA yang dilanjutkan penguasan kepada paraahliwarisnya;Menimbang, bahwa sebagaimana asalusul riwayat tanah seluas 11.890 M2adalah tanah yang dikuasai oleh subyek hukum bernama LALU SUPARNA berasaldari tanah
    adat yang diperoleh atas dasar peralihan hak baik dalam bentuk jual belidengan pihak ketiga yang bernama H.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 21-04-2022 — Putus : 14-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN KUPANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 14 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
TONY AJI KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
Drs. AMBROSIUS SUKUR
144 — 66
  • yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
  • 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
  • 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah
    Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
  • 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;

    • Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

    1. 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.
      Muhammad Syair, (ber-dasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);

    Dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

    1. 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-11-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
FIREWORKS VENTURES LIMITED
Tergugat:
1.ALFORT CAPITAL LIMITED
2.PT. BANK IBK INDONESIA dahulu PT. BANK AGRIS dahuluBANK FINCONENSIA
Turut Tergugat:
1.PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE
2.PT Bank China Construction bank Indonesia Tbk
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA JAKARTA
4.PT. BANK COMMONWEALTH
141 — 127
  • Persetujuanprinsip Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam surat tertanggal23 Agustus 1993 Nomor 593/3144/PUOD, telah diserahkan olehPemerintah Daerah Kabupaten Tingkat Il Badung kepada Perseroandengan batasbatas :Halaman 56 dari 187 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1075/Pdt.Bth/2020/PN DpsUtara : Tanah Adat KutaTimur: Tanah MilikBarat : Kuburan dan Pura SegaraSelatan : SHGB No. 204/Kuta, SHGB No. 205/Kuta dan SHGB Nomor207/KutaSebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor :01/DLG
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — ISNAENI LAREKENG, SH.,M.Hum
106 — 31
  • menerima undangan rapat selaku anggotaPanitia Pengadaan Tanah;Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah itu bermasalah nantibelakangan saksi baru tahu kalau tanah itu masalahnya terletak padaproses pengadaannya;Bahwa setahu saya Tim Sembilan itu. harus bersamasamamelaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yangberlaku;Bahwa pada tahun 1992 dikeluarkan penegasan status tanah olehGubernur Sulteng yang ditujukan kepada seluruh Bupati Se WilayahSulteng bahwa di Sulawesi Tengah tidak ada tanah
    adat, yang adaadalah tanah negara, sementara dalam proses peralihan dinyatakanbahwa tidak boleh ada transaksi tanah negara sehingga kemudianmuncullah SK Gubernur Sulteng mengenai mekanisme Penyerahan,bahwa tanah itu dapat dapat dialinkan dari masyarakat dengan adanyaSurat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diterbitkan olehCamat setempat...
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 27-07-2017 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 376/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
1.LAMAH Binti ASIM alias LAMIAH
2.DENI SANJAYA
Tergugat:
1.JUAN SETIADI WIDJAJA, IMELDA WIDJAJA, TRI SUNADI WIDJAJA
2.Ny. LENI
3.PT. PUTRA BALI ADYAMULIA
4.TEDDI WIDJAYA
5.YULIANA WIDJAYA atau YULIANI WIDJAJA
6.JANDY WIDJAYA
7.KASRINA WIDJAYA
8.HARIANI WIDJAYA
9.MATIUS KADERI
10.EDDY NARWIN NASUTION
11.LILIANA WIDJAYA
12.LIM HARYANTO WIDJAYA SARWONO
13.Ny. LIM LIANA SARWONO
14.MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANIH
15.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING
16.WALIKOTA JAKARTA UTARA cq KEPALA KECAMATAN CILINCING cq KEPALA KELURAHAN MARUNDA
17.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINSTRASI JAKARTA UTARA
18.BUPATI BEKASI cq KEPALA KECAMATAN TARUMAJAYA cq KEPALA DESA SEGARAMAKMUR
362 — 292
  • Bahwa dengan buktibukti pada poin 16 dan 17 tersebutdi atas, dalam pelaksanaan jual beli tanah adat Girik C 715 Persil 49 D Ilseluas No.715 Persil 49 D Il seluas 45.908 m2 terdaftar atas namaMaryani bin H.Sukari dan Girik No.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 15-12-2011 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 09 / Pdt.G / 2011 / PN.Mgl
Tanggal 15 Desember 2011 — Mardi Dkk. lawan PT. ANUGERAH LESTARI PRATAMA (PT. ALP)
87 — 42
  • ijin lokasi seluas 1.000hektar yang meliputi SP II / Kampung Budi Aji dan SP III / Kampungmargo Rahayu, sedangkan pihak Tergugat dan Tergugat IImembantah tentang kepemilikan para Penggugat tersebut,dengan mendalilkan kepemilikan dan penguasaan atas obyeksengketa pihak Tergugat adalah sah karena memiliki buktibuktioutentik, begitu pula dengan dalil yang diajukan oleh pihakTergugat II bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah HGU PT.Anugerah Lestari Pratama yang berasal dari tanah negara danbukan tanah
    adat,;Menimbang, bahwa saksi MATNUH, Saksi DULKARIM, Saksi ABDULRAHMAN RM, Saksi SUJITO, Saksi SUPARNO, Saksi SUPARIYONO, SaksiBASRI AKHMAD, Saksi KHOLEH, Saksi MAT SALAM, Saksi SUGITO dan SaksiAGUS SUYATMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanahsengketa merupakan tanah milik masyarakat Kagungan Dalam sejak turuntemurun dengan bukti surat yang mereka miliki adalah Surat KeteranganTanah (SKT);Menimbang, bahwa para saksi tersebut juga menerangkan bahwatanah sengketa tersebut sudah digarap oleh
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - TOTOK HENDRIYATNO
177 — 90
  • Rini Kusuma Hayati (Pihak Pertama) kepada ImanuelRobert Najoan dan Fredariik Nayoan, SH, MH (Pihak Kedua) yangmenjelaskan bahwa Pihak Pertama telah menjual kepada Pihak Keduaatas tanah adat seluas kurang lebih 300.000 M? (30 Ha) yang terletak diDusun Dua Segati, Kec. Langgam, Kab.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2015 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg
Tanggal 23 Oktober 2015 — Ir. EKO TJIPTARTONO Bin TEDJO HADI SOEMARTO (TERDAKWA)
184 — 69
  • bersifat mutlak.Bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan Hak atas Tanah,tetapi merupakan persyaratan di dalam proses pengakuan danpermohonan hak atas tanah yang diminta oleh Kantor Pertanahan.Bahwa antara SPPT dengan Kutipan C Beda kedudukannya, kalauSPPT merupakan pajak bumi bangunan yang harus dibayar oleh wajibpajak, tetapi kalau Buku Letter C adalah merupakan pengadministrasianLetter C di desa terkait dengan penguasaan tanah yang berfungsisebagai bukti kepemilikan.Bahwa perolehan hak atas tanah
    adat yang diajukan setelah berlakunyaPP No.24 tahun 1997 sepanjang yang saksi ketahui masihdiperbolehkan perolehan hak atas tanah melalui proses Pengakuan Hakyaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b penjelasan PP No.24 tahun1997,Pasal 24 ayat (2) huruf F dan penjelasan Pasal 28 ayat (3).Bahwa syarat sahnya peralihan hak atas tanah adalah :a.syarat umumyaitu syarat sepakat yang mengikat dirinya,syarat cakap,syarat haltertentu dan syarat causa yang halal dan b.syarat khusus yaitu denganadanya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
112 — 14
  • DPRD ;Bahwa dari 9 item hanya 1 (satu) item yang terlaksana, kalau Terdakwa melihatPPTK tidak mampu melakukan sendiri tugas yang diamanahkan daerah tadimasih untung dia mengangkat bendera putih pada waktu ada 2 (dua) bulanterakhir tapi kalau dia masih bertahan sampai Desember kita yakin tidak akanselesai ;Bahwa ketidak mampuan itu mungkin karena pertama memang 9 (sembilan)item dan apalagi pengadaan tanah di Bukittinggi yang bersertifikat mungkintidak terlalu banyak tapi yang tidak bersertifikat tanah
    adat itu banyak yangbawa serta musyawarah, yang kedua yang melaksanakan tugas pengadaan tanahitu kan banyak pihak yang terkait, perlu ada wadah koordinasi jadi sebenarnyaSK ini adalah wadah koordinasi ;Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sekda apakah seluruh orang iniharus diikutkan atau ada yang harus ;Bahwa setahu Terdakwa tanah Atis Mayuti berdasarkan informasi dari staf itusemuanya di transfer kepada rekening pemilik tanah ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Permendagri No. 17 tahun 2007 ;e
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 15-06-2022 — Putus : 01-04-2022 — Upload : 15-06-2022
Putusan PN JAYAPURA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap
Tanggal 1 April 2022 —
100 — 13
  • Dan terhadap barang bukti nomor 66 yaitu 1 (satu) lembar kuitansi dari saudari Yustince Hamadi sebesar Rp 100.000.000,- untuk pelunasan tanah adat milik Kamelius Bebe yang berukuran 100m2x200m2 (2 hektar) di Holtekamp, tanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh saudara Kamelius Bebe. yang telah disita dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua maka dikembalikan kepada saudari Yustince Hamadi5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;