Ditemukan 7134 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana bendrong benprang bendrung binderang bentarang berperang benturang benwenang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus ITE
Putus : 19-11-2020 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps
Tanggal 19 Nopember 2020 — I Gede Aryastina Alias Jerinx
1529 — 1364
  • pendapatdi Penyidik kepolisian;Bahwa khusus Dalam perkara pidana tidak dikenal adanya suratKuasa untuk mewakili korban;Bahwa siapapun bisa untuk melaporkan mewakili korban;Bahwa berbicara tentang kewenangan seseorang yang diberi kuasa,seharusnya dalam Surat Kuasa dituangkan secara jelas, apaapa sajayang dituangkan dalam Kuasa tersebut agar bisa dilaksanakan oleh siHalaman 68 dari 124 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dpspenerima Kuasa sesuai dengan isi dari surat kuasa tersebut sehinggamenjadi terang benderang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2019 — PT. PERSADA BINTANG JAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMAYORAN
92 — 58
  • Ada Pejabat yang Berwenang.Berdasarkan uraian unsurunsur Pasal 1 angka 5 UU PengadilanPajak tersebut, sangat jelas dan terang benderang, yang dimaksudHalaman 17 dari 163 halaman Putusan No.43/G/2019/PTUNJKTdengan sengketa pajak adalah sengketa di bidang perpajakan terkaitdengan nilai, bukan sengketa kewenangan Pejabat Yangmenerbitkan seperti dimaksudkan pada gugatan aquo.Dengan demikian, apabila Wajib Pajak mengajukan gugatanterhadap gugatan terhadap Kewenangan, maka gugatankewenangan tersebut tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 994 K/PDT.SUS/2010
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO); PUGUH SINUNG N, DKK.
224 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa memang pasal 140 ayat (2) UndangUndang No. 13 Tahun 2003menyatakan dengan jelas dan terang benderang yang salah satunya adalahmenyebutkan waktiu terdiri dari hari, tanggal dan jam. Akan tetapi dalampelaksanaanya Termohon dalam melaksanakan aksi mogok kerja tersebuttidak sesuai dengan jam atau waktu sebagaimana yang diberitahukan dalamsuratnya tertanggal 23 April 2009 No. 96/SP PUKCIL/IV/2009. Dimanamogok kerja itu akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2009 pukul 06.00sebagaimana bukti P 4.
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
647 — 368
  • Dadang Sjamsi maupun E Rachmat Sulaeman, BACamat/PPAT Wilayah Cikande sebagai para pihak dalam perkara aquo, maka akan semakin terang benderang perkara a quo dan tujuanPenggugat Konpensi pun akan tercapai.Halaman 87 dari 246 Putusan No.32/PDT.G/2014/PN.Srg.19. Bahwa oleh karenanya dengan tidak melibatkan / tidak menarik / tidakmenjadikan pihak Penjual yang menjual tanah kepada PenggugatKonpensi, pihak penjual yang menjual tanah kepada Tergugat Konpensi s/d Tergugat Ill Konpensi dan Alm.
    Konpensi mohon agarseluruh dalildalil dalam Eksepsi, dianggap diulang dan merupakan satukesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara ini.Bahwa Tergugat Konpensi s/d Tergugat Ill Konpensi menolak seluruhdalildalil Gugatan Penggugat Konpensi kecuali halhal yang diakui secarategas kebenarannya oleh Tergugat Konpensi s/d Tergugat Ill Konpensidalam Jawaban ini.Bahwa sebelum Tergugat Konpensi s/d Tergugat Ill Konpensi menjawab/ membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat Konpensi, maka dalamrangka membuat terang benderang
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bgr
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Ranny Kusumawardhani
2.Virna Maulina, S.H
Tergugat:
1.Pramadi Kusumo
2.Bugianto
3.Anindita Aliyah Utami
Turut Tergugat:
NotarIs Sanovi Setiawan, S.H., M.Kn.
218 — 52
  • Olehkarenanya perbuatan PARA TERGUGAT secara terang benderang telahmelanggar ketentuanketentuan tersebut ;C. TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSANRAPAT YANG DIBUAT DIHADAPAN TURUT TERGUGAT DIKARENAKANBERDASARKAN PADA KETERANGAN YANG TIDAK BENAR DARI PARATERGUGAT24.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 147/Pdt.G/2014/PN
Tanggal 29 Juli 2015 — - UNGKAP ARITONANG (PENGGUGAT) - MARTALENA SITORUS (TERGUGAT I) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA (TERGUGAT II) - AIDA SELLI SIBURIAN (TERGUGAT III) - Tuan Insinyur HENRY DUMATER TAMPUBOLON disebut juga HENRI DUMATER TAMPUBOLON (TERGUGAT IV) - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Pesero) Tbk. KANTOR PUSAT JAKARTA (TERGUGAT V) - Tuan SALWINDER SINGH (TERGUGAT VI) - BINSAR PARDAMEAN SIREGAR, SH., MKN (TERGUGAT VII)
40 — 10
  • keadaan) dapat menjadikanbatal serta tidak sah dan tidak berkekuatan hukumperolehan hak Tergugatdr / Penggugat dk a quo ( Vide Pasal 1321 KUH Perdata dan Pasal 1328KUH Perdaia ) ;Bahwa dengan adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan olehTergugat dk bersama dengan Tergugat dr / Penggugat dk pada saat dibuatdan ditandatanganinya transaksi Akta Perjanjian Untuk Menjual Dan MembeliNo.46 tanggal 10 Pebruari 2010 diperbuat oleh Adi Pinem, SH sebagaimanayang telah diuraikan secara jelas dan terang benderang
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
162 — 40
  • perlu diketahui pula hingga saat ini masih berlangsung upayahukum oleh PENGGUGAT II atas adanya hibah oleh KomisiPemberantasan Korupsi / TERGUGAT II kepada Walikota Surakarta /TERGUGAT secara administrasi, masih berlangsung di tingkat PeninjauanKembali, hal tersebut didasarkan Tanda Terima Memori Peninjauan KembaliPerkara Nomor: 206/G/2017/PTUNJKT tertanggal 2 Oktober 2019 danAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 206/G/2017/PTUNJKTtertanggal 2 Oktober 2019;Bahwa permasalahan ini semakin terang benderang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 206/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.IRWAN HARTONO alias IRWAN
2.Sdri. WMING UNTUNG HARTONO alias WMING UNTUNG
Tergugat:
Nyonya VELLISIA FRISKA
Turut Tergugat:
1.Nyonya HJ. TITIEK FEBRIYANTI UTAMI MARWAN
2.Nyonya MERRY SUSANTI SIARIL, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
3.kementerian Agraria
4.PT. AGUNG PODOMORO LAND Tbk
415 — 144
  • Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidakjelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatantersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Berdasarkan uraianuraian hukum tersebut di atas, sudah sangat jelasdan terang benderang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugatsebagaimana posita angka 21 Surat Gugatan tidak dapat dikatakansebagai suatuperbuatan melawan hukum, sehingga gugatan ParaPenggugat kabur atau tidak jelas yang mengakibatkan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 112/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 12 Desember 2018 — Ir. HENDRA CHOLIL AZIS LAWAN 1. EDY CHANDRA 2.MISIANNA 3.TJAHJA KAILANI 4.AHMAD YANI 5.HUSNAWATY, S.H.,M.kn 6.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, 7.Ir. H. MUHAMMAD EFFENDI, AR
229 — 58
  • Akan tetapi MajelisHakim telah menutup mata akan hal tersebut dan mengabaikan bukti bukti yang terang benderang, sehingga putusannya adalah putusan yangsesat dan berpihak sehingga pantas untuk dibatalkan.Halaman 111 dari 154 halaman putusan No. 112/PDT/2018/PT.PLGBahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat (Sidang Lapangan)yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 Turut Terbanding dengantegas mengatakan bahwa tanah yang diakui oleh Para Terbandingsebelah Selatan berbatasan dengan tanah miliknya (Ahmad
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 04-04-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 02-11-2016
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 11 K/PM.III-14/AD/IV/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — Kapten Ctp Samsul Hadi
139 — 50
  • HermantoyoHadikoesumo (pembeli); dan4) Adanya cipta kondisi dan rekayasa faktahukum, jual beli tanah yang menjadi pokok obyektidak dibahas dalam pemeriksaan.Mendasari empat permasalahan di atas, kiranyamenjadi jelas dan terang benderang bahwa PengadilanMiliter IIl14 Denpasar tidak mungkin akan memeriksa danmengadili perkara yang diamsud karena salah alamat (Errorin persona) bukan kewenangannya, dan bilamana tetapdilaksanakan maka Pengadilan Militer Ill14 telah tidakmenerapkan hukum sebagaimana harus
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 18 Nopember 2014 — DEVY RIANTY, S.IP; LAWAN; PT. INTER OCEANINDO LOGISTIKTAMA; PT. ANDAL LAUTAN NIAGA; MOHAMMAD NOAH HAJI;
134 — 24
  • TURUT TERGUGAT lahyang mengeluarkan Nota Dinas dan menjadi Mediator perselisihan antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT.Maka sudah tepat kiranya TURUT TERGUGAT dijadikan pihak dalam perkara aquoselain agar pemeriksaan perkara menjadi terang benderang dan majelis hakimmendapatkan fakta sebenarnya.6522.Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan TERGUGAT, PARAPENGGUGAT telah berupaya secara maksimal baik dengan cara bipartitmaupun tripartit bahkan melibatkan DPRD Kab.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Putus : 06-05-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Olm
Tanggal 6 Mei 2019 — Betji Manoe, Dk lawan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dkk
180 — 85
  • Bahwa meskipun datam surat gugatan batasbatas tanah sengketadisebutkan, akan tetapi tidak disebutkan dengan jetas batasbatastanah sengketa, tidak disebutkan dengan ietas hat ini secaraterang benderang bahkan tebih terang dari terangnya sinarmatahari, dapat terbaca dari (vide Posita angka 8, yaitu disebutkanbatas tanah dan II adalah Jalan, batas tanah II dan Ill tanah D.Gaspers, batas tanah m dan IV tanah Yohanis Joseph, batastanah IV dan V tanah Habel Manoe/Penggugat, batas tanah VIdan VII adalah
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 47/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
177 — 123
  • Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Objek SengketaA Quo terang benderang adalah sebuah keputusan tertulis yang berisipenetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan olehpejabat yang membuatnya (einMaliQ);4.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -111/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Maret 2016 — -Drs. HERMAN H.N- -Lawan -SARI MERDEKA RAHMI, DKK
73 — 17
  • yang berwenang menerbitkan sertipikat sebagaimanadiatur di dalam Pasal angka 7,8, 9 dan 10 Undangundang Nomor 5Tahun 1986tentang Perasilan Tata Usaha Negara yang sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 51 Tahun 2009.Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan Dasar Hukum sebagaimana dalil danpernyataan dan tuntutan yang diuraikan dan disampaikan oleh PENGGUGAT dalamgugatannya dan berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebutdiaatas,, maka sangatlah jelas, nyata dan terang benderang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-02-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 81/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 21 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Haji MUHADDIN DAHLAN, BA Diwakili Oleh : Djoko Susanto, S.H
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH YARUSIF
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM BERCAHAYA YARUSIB
Terbanding/Turut Tergugat I : BUPATI CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat II : DPRD KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat III : DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat V : KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUMAH SAKIT ISLAM FATIMAH CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT KARS
Terbanding/Turut Tergugat IX : BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat X : IKATAN DOKTER INDONESIA IDI KABUPATEN CILACAP
Terbanding/Turut Tergugat XI : PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA PPNI KABUPATEN CILACAP
Ter
154 — 111
  • Disamping itu, secarajelas dan terang benderang dapat dilihat bahwa antara PENGGUGATdengan TERGUGAT Il sama sekali tidak mempunyai hubungan hukumsehingga tidak ada satupun alasan hukum yang sah bagi Penggugat untukmenggugat TERGUGAT Il.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
153 — 508
  • Maka jelaslah bahwaPengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri.Bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana dalil,pernyataan, dan tuntutan yang diuraikan dan disampaikan oleh Penggugat dalamgugatannya, maka sangatlah jelas, nyata, dan terang benderang, bahwa perkara aquo adalah merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — KESUMA FACHRIDHA, ST BIN RAMLI RIDWAN
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp. 719.184.944,(tujuh ratus sembilan belas juta seratus delapan puluhempat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dari jumlah anggaran Rp.1.446.410.000, (satu miliar empat ratus empat puluh enam juta empat ratussepuluh ribu rupiah), sebelum dipotong pajak ;Bahwa pengelapan aturan hukum yang dilakukan oleh Ahli BPKP telah diadopsioleh kedua Judex Facti, artinya kedua Judex Facti tersebut dengan nyata telahmelakukan penggelapan hukum;Bahwa dari alasan tersebut diatas, telah dengan terang benderang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 21-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 129/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
1.UWAN
2.JUNAEDI
3.NISAN SANJAYA
4.DARMAN
Tergugat:
Bupati Bekasi
241 — 92
  • Bahwa, sangat jelas dan terang benderang apabila dicermati,dan dikaji atas keberadaan objek sengketa dalam perkara iniadalah Keputusan yang bermaterikan peristiwa hukum hasilpelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai tindaklanjut dariSurat Badan Permusyawaratan Desa Pantaimekar KecamatanMuara Gembong Nomor 02/BPD/VIII/2018, tanggal 31 Agustus2018 Perihal Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode20182024, sehingga harus dipahami bahwa ditetapkannyaobjek
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3023 K/Pdt/2015
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. JONATHAN MOOY, DK. VS DJIMUN ALKATIRI
83 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1997Tentang Pendaftaran Tanah telah menyatakan bahwa terhadap kepemilikansurat sertipikat tanah, Indonesia menganut sistem publikasi negatif,sehingga surat sertipikat bukanlah alat bukti mutlak menunjukkankepemilikan yang mutlak terhadap suatu obyek tanah;Bahwa dengan tidak adanya bukti surat yang menunjukkan hubungankeperdataan antara Termohon Kasasi dengan Ali Djawas (alm) danHamama Alkatiri (alm), sebagaimana terkait dengan alat bukti surat P2 dariTermohon Kasasi, maka telah terbukti secara terang benderang
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-04-2018 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng
Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat:
PT. Abadi Adimulia
Tergugat:
1.PT. Unilever Indonesia, Tbk
2.Unilever Asia Private Limited
454 — 107
  • Gugatan aquo tidak jelas dalam menunjukkan hubungan antara kejadian atautindakantindakan Para Tergugat, hubungan hukum antara Para Pihak, danperaturan perundangan yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat dalamgugatannya.Sebagaimana telah berkalikali dijelaskan sebelumnya, Penggugat dalamgugatan a quo secara terang benderang telah mendalilkan bahwahubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalahhubungan kontraktual antara Pemasok/Supplier dengan Pembeli/Buyersebagaimana diatur dalam MPA