Ditemukan 834 data
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buku Kas Umum 2002, 2003/2004 ;3. 1 (satu) bendel SPJ APBN 20038, 2004 ;4. Kontrak CV. Perintis No. 188 No.027 ;5. Kontrak CV. Sidoyoso No. 188/222, No. 188/227, No.027/365 dan No.188/212.6. Kep. KPU No.89/2003, Kep. KPU No.635/2003, Kep. Gubernurtentang standar dan barang satuan barang TA.2004 Edisi 1.7. 2 (dua) map data/surat KPU Jawa Timur;8. Daftar hadir karyawan/karyawati KPU Jatim ;9. Tanda terima formulir Pileg dari CV.Sidoyoso ;10.
100 — 32
Management akan memberikan upah normatif sesuai dengan UUD No 13tahun 20038. Management tidak akan melakukan tindakan balasan baik SP, MUTASI,=9=ROTASI, DEMOSI, PHK9. Perjanjian bersama ini berlaku per tanggal 13 September 20139.
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Konvensidalam keadaan kosong.Menghukum Tergugat I, Il dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, Il danIll dalam Konvensi, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dariTergugat , Il dan Ill dalam Rekonvensi/Tergugat , Il dan III dalamKonvensi untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesarRp 5.000.000, (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabilaTergugat , Il dan Ill dalam Rekonvensi/Tergugat , Il dan III dalamKonvensi, lalai dalam menjalankan isi putusan didalam perkara ini.Hal. 63 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/20038
21 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 138/B/PK/PJK/2011terkait dengan penerbangan internasional terbentur aspek legalitas yang harusdiatur dalam Peraturan Pemerintah, maka Menteri Keuangan dihimbau untukmembantu. memprakarsai proses penetapan Peraturan Pemerintahtersebut;S583/MBU/2006.Bahwa yaitu Surat dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RepublikIndonesia kepada Menteri Keuangan tertanggal 12 Desember 2006 perihal"Perlakuan PPN atas Jasa Penerbangan Internasional Tahun 20038" yangmenindaklanjuti surat dari Menteri Perhnubungan
125 — 80
TOBA PULP LESTARI, Tbk selaku konsumendan telah mendapatkan penetapan No. 351/SIT/PID/2009/PN.MDN tanggal 29 Januari 2009 berupa barang buktisebagai berikut : nnn nnn nnn nnnnnnnnn cnc1.Fotocopy yang telah di legalisir Account PayablePayment Voucher no.070029 untuk pembayaran invoicedesember 20038, 1 (satu) set Fotocopy yang telah di legalisir Account PayablePayment Voucher no.70630 untuk pembayaran invoicemaret 2004, 1 (Satu) set Fotocopy yang telah di legalisir Account PayablePayment Voucher no
Terbanding/Penggugat I : H. Muh. Nur Bin H. Ruma Daeng Sikki
Terbanding/Penggugat II : Rosiadi Bin H. Ruma Daeng Sikki
Terbanding/Penggugat III : Drs. H. M. Usman Bin H. Ruma Daeng Sikki
Terbanding/Penggugat IV : St. Rusnah Binti H. Ruma Daeng Sikki
Terbanding/Penggugat V : H. Umar Bin H. Ruma Daeng Sikki
Terbanding/Penggugat VI : Irwan, S.Sos Bin H. Ruma Daeng Sikki
Terbanding/Turut Tergugat : Anwar Bin H. Ruma Daeng Sikki
71 — 0
latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sertifikat Hak Milik Nomor 20038/La??
80 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa untuk anggaran DPRD berupa anggaran belanja insentif sebesarRp.357.000.000, (mata pasal : 2 0101 1210301) berdasarkan SuratKeputusan DPRD Kabupaten Banyumas No. 173/8/2003 tanggal 1 Juli 20038,dibayarkan kepada pimpinan dan anggota DPRD, sebagai realisasi untuktambahan bantuan perumahan dan bantuan fraksi, dengan perincian yaitu :Hal. 9 dari 52 hal. Put.
127 — 77
Halmana sama dengan penetapan Pengadilan Agama Polewali nomor957/Pdt.P/2016/PA.Pwl, tertanggal 11 Januari 2017 yang isinya tanggalpengesahan nika berbeda antara yang dipegang oleh Penggugat denganyang ada di Pengadilan Agama Polewali, serta Surat PernyataanPengalihan / Pengoperan Penguasaan Tanah, tertanggal 12 Juli 2017yang intinya adalah direkayasa sebab objek sengketa sudah dikuasaisejak bulan Juni 20038, lalu seolah dibeli oleh Sidra alias Sudira padaHal. 23 dari 56 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2021
68 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa,Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanjalangsung tahun anggaran 2003 ;1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjaruntuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKOBL/3/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 20038 ;1 (satu) lembar kuitansi
133 — 13
Menyatakan Tergugat Konvensi telah melanggar ketentuan Pasal 169 ayat (1)UU No.13 Tahun 20038 ;3. Menyatakan Surat Nomor 0102/SKUKNTRHED/X1I/2016 yang diterbitkanoleh Tergugat Konvensi bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 ;Halaman 43 dari 45 hal Putusan Nomor:24/Padt.SusPHI/2017/PN Pbr4.
105 — 41
yangdilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang sangat tidakberdasar dan batal demi hukum;Halaman 34 dari 68 Putusan PHI Nomor 225/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgBahwa ada perkara lain yaitu pelanggaran hak normatif yang sudah kamilaporkan pada tanggal 03 Maret 2015, dan sekarang dalam prosespemeriksaan di bagian pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung;(Pembuktian akan dibuktikan pada sidang pembuktian)31.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 13Tahun 20038
91 — 40
Ftl. 145/072/IV/2016 tanggal 6April 2016.3 Surat Keterangan kepala Desa Noelbaki No. 317/DNK/VI/2015 tanggal 9Juni 2015.4 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1534/20035 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1535/20036 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1536/20037 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1537/20038 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1538/20039 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1539/200310 Foto Kopi Sertikat Tanah milik No. 1540/200311.
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1679 K/Pdt/2014(Bapak Basuki) dari (Bapak Bejo) berdasarkan Bukti kepemilikan AktaJual Beli (AJB) dan pejabat pembuat akta tanah Kecamatan Sukadana;Nomor 04/AJB/01/20038, tanggal 1732003.
126 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keliru Dalam Memahami Kewenangan Pembanding I/Tergugat Bahwa Majelis Hakim dalam halaman 110 memberikan pertimbangan:Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati alat bukti yang diajukanoleh pihak Penggugat Il Intervensi ataupun dari Tergugat , Tergugat ll,dan Tergugat Ill, terutama UU Nomor 20 Tahun 20038, Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000,ternyata Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum normatif yangmengatur mengenai kewenangan Menteri
101 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.871 K/Pid.Sus/2009119)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00486, tanggal1 September 2003 ;120)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00500,tanggal 20 November 2003 ;121)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00512,tanggal 2 Desember 2003 ;122)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00554,tanggal 23 Desember 2003 ;123)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00675, tanggal2 Desember 20038 ;124)1 (satu) lembar copy
No.871 K/Pid.Sus/2009tanggal 1 September 2003 ;119)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00486, tanggal1 September 2003 ;120)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00500,tanggal 20 November 2003 ;121)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00512,tanggal 2 Desember 2003 ;122)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00554,tanggal 23 Desember 2003 ;123)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00675, tanggal2 Desember 20038
Bank Masuk Nomor : 00370,tanggal 1 September 2003 ;119)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00486, tanggal1 September 2003 ;120)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00500,tanggal 20 November 2003 ;121)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00512,tanggal 2 Desember 2003 ;122)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00554,tanggal 23 Desember 2003 ;123)1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00675, tanggal2 Desember 20038
Bank Masuk Nomor : 00370,tanggal 1 September 2003 ;118.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00486, tanggal1 September 2003 ;119.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00500,tanggal 20 November 2003 ;120.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00512,tanggal 2 Desember 2003 ;121.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Bank Masuk Nomor : 00554,tanggal 23 Desember 2003 ;122.1 (satu) lembar copy legalisir Bukti Kas Masuk Nomor : 00675, tanggal2 Desember 20038
214 — 48
Sesuai ayat 1 Pasal 161 UUNomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sebelum Penggugat di PHK, Tergugat 1, dan 2 tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHKtersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 20038. tentang ketenagkerjaan;Bahwa begitu juga sesuai Pasal 151 ayat (3) UU.
51 — 18
September 2012 perihalPeringatan ;Surat dari YPT kepada PT.MKM Nomor 114/SETO7/YPT/2013 tanggal 14 Maret 2014, perihalPenegasan ketersediaan hunian;Surat dari PT.MKM kepada YPT Nomor012/Dir MKM/Adm/YPT/ 1112013 tanggal 18 Maret2013, perihal Permohonan:Surat dari YPT kepada PT.MKM NomorBD.O0030/YPTOO/SET07/2013 tanggal 28 Maret2013, perinal Tawaran saham:Surat dari Tergugat kepada Penggugat Nomor164/SETO7/YPT/ 2013 tanggal 3 April 2013, perihalPeringatan Il;Flat 37 dari 6 fel, Putasau Na JAG Pelt Ce 20038
186 — 92
T.llint 5 : Salinan Akta Jual Beli Nomor: 176/JB/MDG/V/20038,tanggal 01 Mei 2003 ( Fotokopi sesua asli); 6. T.lLint 6 : Salinan Akta Jual Beli Nomor: 175/JB/MDG/V/2008,tanggal 01 Mei 2003 (Fotokopi sesuai asili ); 7. T.lkint 7 : Salinan Akta Jual Beli Nomor: 177/JB/MDG/V/2003,tanggal 01 Mei 2003 (Fotokopi sesuai asli ); 8. T.lLInt 8 =: Pembatalan Surat Keterangan dan Akta Jual Beli Tanahan M.lsrun dkk di wilayah kelurahan Bonggoeya(Fotokopi dari Legalisir ); 9. T.lLInt 9 : Surat Pernyataan M.
99 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROSA SUSILAWATI menjabat Ketua Tim Pengelola Tahun2002 dan 20038 ...
untuk pulang ke tempat asalnya tersebut diatas dengan menggunakan dana pribadi dan pinjam pihak ketiga yangpeduli pelayanan kesehatan yaitu pemasok obat dan barang habis pakai,pembelian bahan makanan (Gizi) dan dana untuk pulang ke tempatasalnya ;Bahwa untuk Tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan ProgramKompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak BidangKesehatan (PKPSBBM BIDKES) dilaksanakan dan mulai berlaku tanggal1 Januari 20038
162 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bulan Agustus 20038. Bulan September 200310.11.Tanggal 10.09.2003 No.Tanggal 10.09.2003 No.Tanggal 11.09.2003 No.Tanggal 16.09.2003 No.Tanggal 18.09.2003 No.Tanggal 25.09.2003 No..