Ditemukan 741 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : asahan abraham abadan abasan abatan abrahan assahan arsalan aasahan asbahan absaha
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg
Tanggal 27 Januari 2016 — CHOYUM MUFIDAH, SE binti SULAIMAN (TERDAKWA)
116 — 32
  • administrasinya diantaranya surat pengakuanhutang, kwitansi dan kemudian uang diserahkan kepada nasabah dikantor BRI.Bahwa Persyaratan pokok adalah foto copy KTP ( Kartu tanda penduduk) dan foto copy KK ( Kartu keluarga ) dan persyaratan tambahan adalahSurat Keterangan Usaha ( SKU ) yang dikeluarkan dari desa yangbersangkutan.Bahwa maksud dan tujuan disposisi dari ka unit kepada mantri adalahuntuk dilakukan proses kredit yang dimulai dengan On The Sport ( OTS )lapangan yang tujuannya untuk meneliti ke absahan
    membubuhkantanda tangan dalam berkas tersebut dan berkas diserahkan ke bagianteller untuk dilakukan pencairan.Bahwa Persyaratan pokok adalah foto copy KTP ( Kartu tanda penduduk) dan foto copy KK ( Kartu keluarga ) dan persyaratan tambahan adalahSurat Keterangan Usaha ( SKU ) yang dikeluarkan dari desa yangbersangkutan.Bahwa maksud dan tujuan disposisi dari ka unit kepada mantri adalahuntuk dilakukan proses kredit yang dimulai dengan On The Sport ( OTS )lapangan yang tujuannya untuk meneliti ke absahan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-01-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 31 Mei 2021 — Penggugat:
PUTU ANTARA SURYADI
Tergugat:
NI LUH WIDIANI
Turut Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR Cq. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR
298 — 220
  • 2021 Tentang pembatalan PiagamSudhi Widhana Nomor : 8/SW/PHDIBali/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 atasnama Eddy Susila Suryadi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya yangmenyatakan bahwa perkawinan Eddy Susila Suryadi dan Tergugat adalah sahsebab sebelumnya telah dilakukan Upacara Sudhi Widhani, Tergugat tidakmengajukan bukti apapun;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalildalilJawabannya, maka dengan demikian dalildalil Penggugat yang menyatakankeraguannya atas absahan
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Register : 13-12-2018 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bjn
Tanggal 11 Juni 2019 — Penggugat:
ROSMINI
Tergugat:
1.Unit I Pidum Satreskrim Polres Madiun
2.Bambang Setia Budi
Turut Tergugat:
1.KAPOLRI
2.KAPOLDA JATIM
3.KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK
123 — 29
  • Kewenangan Lembaga PraperadilanBahwa perihal gugatan Penggugat mengenai,...PERLAWANAN LAPORANPOLIS NOMOR LP/109/V/2018/JATIM/RES MDN TANGGAL 16 MEI 2018DENGAN SURAT PENYIDIKAN NOMORSP.DIK/45.A/X1/2018/SATRESKRIM TANGGAL 27 NOPEMBER 2018Halaman 1 gugatan Penggugat/, seharusnya terhadap perihal ini tidakselayaknya diajukan dalam bentuk Perlawanan dan secara bersamadigabung dengan Perbuatan Melawan Hukum, sebab laporan polisi danSurat penyidikan tersebut apabila mengandung unsur ketidak absahan makalembaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 04-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 821 K/PDT.SUS/2011
PT. KAI COMMUTER JABODETABEK; SULADI, DKK.
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, berdasarkan fakta berupa ketidak absahan kedudukan hukumSerikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek (SPKAJ) tersebut diatas, makaHal. 44 dari 101 hal. Put. No. 821 K/Pdt.Sus/201 1perlu dipertanyakan dan ditelaah lebih mendalam oleh Majelis Hakim vangmemeriksa dan mengadili perkara ini :"sehingga mewakili siapakah TimPembela Serikat Pekerja Kereta Api Jabodetabek tersebut?"
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-06-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 210/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 13 September 2021 — Pembanding/Penggugat I : HARTOYO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat II : SUNAR Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat III : KLINEM Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat IV : M.RIFANGI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat V : NGATIMAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VI : TUMPUK Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VII : RATIMAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat VIII : NASIB Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat IX : DALIMIN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat X : MAWARNI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XI : RUSMIATI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XII : MISNAH Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIII : KASWAN Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIV : RUSDIANTO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XV : WAGIYO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVI : MUJIONO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVII : TRIMULIANI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XVIII : JULIANDI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XIX : NURIANI Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XX : AMAS Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Pembanding/Penggugat XXI : KASMINO Diwakili Oleh : CHARDI TAMPUBOLON,SH
Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KASIH, dkk
Terbanding/Tergugat II : SAMSUL EFENDI
Terbanding/Tergugat III : SRIATIK
Terbanding/Tergugat IV : HASUDUNGAN GULTOM
Terbanding/Tergugat V : NGAMIN NGATIRAN
Terbanding/Tergugat VI : KO CHAI
Terbanding/Tergugat VII : A CAI
Terbanding/Tergugat VIII : A DUT
Terbanding/Tergugat IX : USAHA RUMAH MAKAN PONDOK TELAGA IKAN
Terbanding/Tergugat X : USAHA PABRIK SEMEN BETON PT BERKAH MULIA BETON
Terbanding/Tergugat XI : USAHA KILANG PAVING BLOCK
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA TELAGASARI
Terbanding/Turut Tergugat II : CAMAT KECAMATAN TANJUNG MORAWA
157 — 113
  • Jika akta yang asli itu ada, maka turunan dan ringkasannya ( i.c fotocopy)hanya dapat dipercaya bilamana sesuai dengan yang asli yang selaludapat diperintahkan untuk ditunjukkan.Berkaitan dengan peraturan Hukum Pembuktian ini, Mahkamah Agung RItelah mengeluarkan beberapa jurisprudensi tetap yang menyangkut denganketidak absahan serta penilaian terhadap bukti surat fotocopy dari fotocopyyang tidak diakui lawan didalam putusan Pengadilan Negeri, yakni sebagaiberikut :1.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 31-07-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 80/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 19 Desember 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.BUDI RAHAYU
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
749 — 309
  • Surat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahandan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Nomor 005/1946/X/DPKP3/2017Tanggal 4 Oktober 2017 perihal Undangan yang ditujukan kepada masyarakatwarga RW 11 Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan KotaBandung yang terkena proyek pembangunan Rumah Deret , tertera semuawarga termasuk nama Para Penggugat, dimana dilakukan sosialisasipembangunan rumah deret Tamansari dengan agenda pemaparan penataankawasan dan penyediaan hunian yang layak serta ke absahan
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 12-04-2011 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 69/PDT.G/2010/PN.PTK
Tanggal 12 April 2011 — HAPSA A. THALIB Binti TALIBE’, DKK M E L A W A N SALAM, DKK
77 — 29
  • Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan jual beli tanah sengketa sebagaitersebut Surat Djual Beli No. 006/L56/K2.B.B tanggal 05 Februari 1956 adalah tidak sah(vide : posita 8 jo. petitum 2 Surat Gugatan Penggugat) ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak menyebutkansecara jelas halhal apa yang menjadi penyebab tidak sahnya Surat Djual Beli No. 006/L56/K2.B.B tanggal 05 Februari 1956 tersebut ;Menimbang, bahwa kemudian dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan alasanketidak absahan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 36/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : HENDRI
Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
57 — 33
  • pokok perkara dari Pembanding semulaPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak, sedangkan sebaliknyagugatan rekonpensi dari Para Terbanding semula Para PenggugatRekonpensi/Para Tergugat Konpensi, ternyata sangat erat kaitannya dengangugatan Rekonpensi, sehingga dengan pertimbangan dalam konpensimengenai pokok perkara, dianggap mutatis mutandis sebagai pertimbangandalam rekonpensi ini, dan oleh karena itu halhal yang dimintakan pada diktumrekonpensi point Nomor 3 (Seharusnya Nomor 2) tentang ke absahan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 82/Pdt.G/2016/PN.Blb
Tanggal 16 Maret 2017 — - BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT ( PENGGUGAT ) - 1. IWAN SANTOSO HARTONO ( TERGUGAT I ) - 2. Drs. H. RUDI ALAMSYAH ( TERGUGAT II ) - 3. H. S. ROCHENDI NURYA, ( TERGUGAT III ) - 4. HJ. IMAS NINGRUM YANI ( TERGUGAT IV ) - 5. Dra. NENI RIAWATI ( TERGUGAT V ) - 6. DENI MULYANA SYUKUR ( TERGUGAT VI ) - 7. AA GUMILAR,SE ( TERGUGAT VII ) - 8. DEDI SUGANDA ( TERGUGAT VIII ) - 9. AGUS SETIAWAN, ( TERGUGAT IX ) - 10. ANI MARYAM ( TERGUGAT X) - 11. HANI RASTIKA, Dra. NENI RIAWATI ( TERGUGAT XI ) - 12. DENI MULYANA SYUKUR ( TERGUGAT XII ) - 13. DODI SOMANTRI ( TERGUGAT XIII ) - 14. DEDE WIHARJA ( TERGUGAT XIV ) - 15. Hj. EULIS NUROHBIAH ( TERGUGAT XV ) - 16. KANG SOEI LIANG ( TERGUGAT XVI ) - 17. FELIX HANS CRISTANTO ( TERGUGAT XVII ) - 18. NENI WIDAYATI ( TERGUGAT XVIII ) - 19. Hj. ONENG ATIKAH ( TERGUGAT XIX ) - 20. NANANG CAHYANA, Sag ( TERGUGAT XX ) - 21. CUCU CUMARNA. A.MD ( TERGUGAT XXI ) - 22. AGUS RIDWAN, ( XXII ) - 23. WILLIAM YONATHAN ( TERGUGAT XXIII ) - 24. ZUBIR, ( TERGUGAT XXIV ) - 25. LEO INDARTO WIHARJO ( TERGUGAT XXV ) - 26. AUDRIE ABED DARMAWAN ( TERGUGAT XXVI ) - 27. NOTARIS dan PPAT Drs. MARYOTO, S.H., ( TURUT TERGUGAT I ) - 28. BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT, ( TURUT TERGUGAT II )
94 — 59
  • tersebut danSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.38/DDA/ 1969 yangterkena ketentuan landreform dan dikuasai olehPanitia Landreform DaerahTK Jawa Barat Cq Gubernur Provinsi Jawa Barat jo SK Gubenur JawaBarat tanggal 19 Desember tahun 1970 No. 255/B.XIV/ Pem/SK/70 sertaSurat Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 27Agustus 1983 Nomor: 593.41/4936/Agr hanya menyangkut luasnya sajatidak menjelaskan tentang persilpersil mana saja yang diserahkan kepadaNegara, lagi pula ketidak absahan
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama Wakaf
Register : 09-11-2011 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan PA BOGOR Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr
Tanggal 25 Februari 2014 — - Ir.TRISILADI SUPRIANTO bin WASRAPHADI - yayasan Aliya - Ir.EKO EDDY PURWANTO - KARTOMI KARSUDI - Dian WULANDARI - AGUS SISWATAMA SINGGIH - Kepala KUA Bogor Barat
276 — 63
  • Bahwa gugatan Penggugat tidak sematamata tentang penggantian Nadzir, tetapilebih dari itu yani tentang eksistensi Nadzir, dan tentang ketidak absahan AkteIkrar Wakaf sebagai pelimpahan amanah kepada Nadzir;c. Bahwa Badan Wakaf Indonesia menurut pasal 49 ayat (1) huruf d UU RI No. 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, mempunyai tugas : d.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-11-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 634/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : POPPY RACHMALIA TRISANTY,S.E.
Pembanding/Penggugat II : RINALWAN BUCHARI
Terbanding/Tergugat I : HADI HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : ANI NURYANI,SH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TRIA BELITONITO
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
556 — 406
  • sebagai berikut : Bahwa jual beli yang di lakukan oleh Penggugat yang disetujui olehPenggugat II dengan Tergugat , telah dilakukan dengan menurut ketentuanUndangundang dilakukan dihadapan pejabat Publik yang berwenang untukitu, yaitu di hadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT,sebagaimana surat bukti P2 = T 2; Bahwa dari surat surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan didukung oleh keterangan saksisaksi Luky Rayadi, Nungki Nursanti, ParaPenggugat tidak bisa membuktikan ketidak absahan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 26-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 28-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 101/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat IV : Julian Martin
Terbanding/Penggugat I : SIM KIE
Terbanding/Penggugat II : ROYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Terbanding/Tergugat I : David Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : Sinta
Turut Terbanding/Tergugat III : Tjong, Deddy Iskandar,SH
110 — 50
  • rekonpensimembeli objek sengketa dari Tergugat I,Il / Pembanding I,Il , TergugatIV/ Pembanding IV / Penggugat rekonpensi terlebin dahulu memeriksasurat Surat objek sengketa, setelah Tergugat IV / Pembanding IV /Penggugat rekonpensi melihat benar sertifikat hak milik ( SHM ) No1865 objek sengketa atas nama Tergugat ,Il / Pemanding ,Il ,selanjutnya Tergugat IV / Pembanding IV / Penggugat rekonpensibertanya kembali kepada badan pertanahan (BPN) kota Medan ( turutTergugat / turut terbanding ) tentang ke absahan
Pengadilan PN Simpang Tiga Redelong Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pid.B/2021/PN Str
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.AKBARSYAH, S.H
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
Samiyo Bin Jujuk
93 — 36
  • melakukanpemalsuan dokumen, namun dari hasil pengembangan penyidikan olehpihak Kepolisian baru Saksi tahu, jika yang melakukan pemalsuan dokumentersebut yaitu Terdakwa, Dkk; Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, sekira pukul 18.43 WIBSaksi setelah mendapatkan pesan pada aplikasi WhastApp dari salahseorang yang tidak Saksi ketahui namanya dari hal tersebut Saksimengetahui telah terjadi pemalsuan dokumen tersebut; Bahwa pada pesan WhatsApp orang tersebut menanyakan kepada Saksitentang ke absahan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-03-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 04-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 25 Juli 2012 — ROEKMANTO
67 — 35
  • Yang diakui dan dibenarkan oleh saksi.Bahwa Penerbitan Cek tersebut diajukan ke PA selanjutnyadikeluarkan dan ditanda tangan oleh Pengguna Anggaran, danapabila ada ke absahan pada cek terssebut itu bukan kewenangansaksi.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Plg
Tanggal 22 Maret 2017 — Muhammad Nasir, SE bin M.Yasin;
133 — 186
  • Maka Saksi selaku kepala ULP menugaskan Pokja untukmelaksanakan pelelangan.Bahwa saat saksi menjabat selaku Kabag Perlengkapan dan selakuKepala ULP bahwa yang menentukan pemenang lelang / thender yangtelah masuk dalam ULP adalah hasil dari verifikasi yang di lakukan olehKelompok Kerja Masing masing selanjutnya pemenang proyek / kegiatantersebut melakukan pembuktian terhadap ke absahan . kelangkapan.Berkas berkas pemenang kepada Pokja ULP.Bahwa yang lebih bertanggung jawab adalah Pokja.Bahwa berdasarkan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 27-08-2018 — Putus : 18-01-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 18 Januari 2019 — Penggugat:
RAYMON SAPUTRA
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
332 — 273
  • Haltersebut sehingga berdampak ketidak absahan, maka dia harusmembayar kepada yang berhak. Akan tetapi apabila telah terjadimembayar kepada yang tidak berhak, harus salah satu melalui aspeknegoisasi, atau mediasi untuk menyelesaikannya.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Upload : 30-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 9/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
SRI MULIANI
148 — 122
  • (Putusan)Bahwa yang mengumpulkan data bagi yang akan mengajukan kredit danyang menjamin ke absahan dokumen adalah AO ( Bambang ) dan melakukanverifikasi terhadap seluruh dokumenBahwa skoring sistem di buat oleh AO ( Bambang )Bahwa isi skoring adalah informasi tentang identitas nasabah / debiturBahwa seharusnya nasabah dan pihak Bank berhadapan langsung, namundalam hal ini semua karyawan telah memberi kuasa kepada kopkar dankopkar yang berhadapan dengan pihak BRI Agro.Bahwa isi skoring tersebut kebenarannya
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 28 Agustus 2015 — SRI AMBARWATI, S.E., M.M
168 — 66
  • Pada pokoknya dalam pernyataan itu KPAmenjamin absahan Jaminan Bank Nomor : 248/JB/BT/495, tertanggal 17 Desember2012, apabila tidak benar atau tidak sah, maka KPA bertanggungjawab secarapribadi dan menyetor ke Kas Negara sebesar nilai pekerjaan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis terdakwa telah salah dan keliru menilaiaturan hukum yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan No37/PB/2012 pasal 14 huruf C dan pasal 18 ayat 1 huruf a s/d g serta PeraturanMentri Keuangan Republik Indonesia Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR),
159 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyatakan diri selaku Ketua Umum danSekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Masa Bakti 20142019;Bahwa setidaktidaknya berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 keabsahankedudukan hukum Penggugat selaku pengurus DPP Partai Golkar harusdimohonkan dulu untuk diputuskan Mahkamah Partai Golkar, dan faktahukum bahwa tidak ada satupun keputusan Mahkamah Partai Golkar yangmensahkan kepengurusan Penggugat atas DPP Partai Golkar;Bahwa ketidakjelasan dan ketidak absahan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-06-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg.
Tanggal 2 Nopember 2016 — Muhammad Nuh Az bin H.Abdul Aziz Azwan;
118 — 146
  • Pigsyaratsyarat yang harus dilampirkan dalam pengajuan kredit, kecuali adainformasi langsung yang disampaikan kepada kami pihak Bank mengenaiketidaksesuaian data atas calon Nasabah atapun ketidak cocokan data,maupun ketidak absahan dari sebuah dokumen, maka saksi akan langsungmenghentikan dan menolak pengajuan kredit tersebut ;Bahwa tidak diwajibkan bagi nasabah untuk menanda tangani LKNBahwa barometer atau dasar saksi menyatakan LKN tersebut adalah sahdan benar adalah dengan hasil Deskripsi Laporan