Ditemukan 693 data
Urut Berdasarkan
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
H.ADRIAN ASRIL Bin ASRIL
668 — 204
BUDI PRIHALDA, SH
Terdakwa:
H.ADRIAN ASRIL Bin ASRIL
668 — 204
(Muhammad Yusuf Kapita Selekta TPPU KumpulanPembahasan Mengenai Isuisu Terkini dan Menarik, Pustaka Juanda Tigalima,Cet.
Register : 18-05-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 19 September 2017 — JUANDY BAEMA
97 — 58
97 — 58
nya,namun di situ hanya tertulis bendahara Jamkesda saja, tidak ada tertulis nama;Bahwa setahu saksi Terdakwa JUANDY BAEMA menjabat sebagai sebagaibendahara umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur;Bahwa saudara FAHRIL ABDUL RAHMAN pada tahun 2014 menjabat sebagaijurubayar dana Jamkesda;Bahwa yang menjabar sebagai bendahara Puskesmas Buli pada tahun 2012adalah saudari Fatma Ibrahim, dan pada tahun 2013 dijabat oleh saudari AndyNurlia, untuk tahun 2014 dijabat oleh saudari Mince Maryana Kapita
Register : 18-09-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/PID.SUS/TPK/2014/PN TPG Tanggal 11 Februari 2015 — Muis, SE Bin Sutardji (Alm) (Terdakwa)
84 — 13
84 — 13
Dalam bukunya yangberjudul Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan isuisu Actual dalam kejahatanse oeFinansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian melawan hukum seringdirancukan dengan pengertian Penyalahgunaan Wewenang padahal dua haltersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah jugamelawan hukum, melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkanpenyalahgunaan wewenang adalah juga
Putus : 10-10-2013 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 10 Oktober 2013 —
53 — 79
53 — 79
suatu perbuatan yangmenyebabkan perubahan yang menunjukan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya ; Menimbang, bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014Lampiran Buku Prioritas Nasional Tabel 3 tentang Kerangka Ekonomi Makro 20102014, Kolom PDB Perkapita Proyeksi Jangka Menengah 20102014, ukuran kayasecara obyektif adalah apabila dalam suatu negara penghasilan per kapita
Register : 24-09-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte Tanggal 13 Januari 2015 — HALIL GAUS, BA
87 — 32
87 — 32
Sedangkan kata "kedudukan" dalam unsurhukum tersebut menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidanapenerbit Alumni Bandung menyatakan bahwa jika kedudukan ini diartikan sebagaifungsi pada umumnya", maka seorang direktur Bank swasta juga mempunyaikedudukan ;Menimbang, bahwa menurut redaksional ketentuan pasal 1 angka 2Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undangundang
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
90 — 25
90 — 25
Bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014Lampiran Buku Prioritas Nasional Tabel 3 tentang Kerangka Ekonomi MakroHalaman 147 dari 212 halaman Putusan No : 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR10.11.12.20102014, Kolom PDB Perkapita Proyeksi Jangka Menengah 20102014,memakai ukuran kaya secara obyektif adalah apabila dalam suatu negarapenghasilan per kapita per orang per tahun telah mencapai Rp. 47.428.700.
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
101 — 50
101 — 50
suatu perbuatan yangmenyebabkan perubahan yang menunjukan bertambahnya kekayaan seseorangsecara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya ; Menimbang, bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014Lampiran Buku Prioritas Nasional Tabel 3 tentang Kerangka Ekonomi Makro 20102014, Kolom PDB Perkapita Proyeksi Jangka Menengah 20102014, ukuran kayasecara obyektif adalah apabila dalam suatu negara penghasilan per kapita
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst Tanggal 3 Januari 2019 — Pidana Korupsi :
- PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING, Tbk (sebelumnya bernama PT DUTA GRAHA INDAH, Tbk);
2770 — 5659
2770 — 5659
hanya berlindung di belakang undangundang, hakim harus tampil dalam totalitas termasuk dengan hati nurani.Halaman 4 dari 350 halaman Putusan 81/Pid.sus/TPK/2018/PN Jkt PstSelanjutnya di dalam putusan juga ada ungkapan, bahwa hakim iturepresenting the unrepresented and the under represented (rakyat yangdiam, yang hanya dapat merintih di bawah penderitaan, seperti ketidakadilan,korupsi dan sebagainya), demikian Satjipto Rahardjo, dalam bukunya,Keadilan Hukum, Keadilan Sosial dan Keadilan Moral dalam Kapita
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
235 — 111
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
235 — 111
Mengajar kapita Selekta bidang Pemerintahan di Program Pasca SarjanaSTPMDAPMD Yogyakarta (November 2013)2. Menguji Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM.3. Mengajar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasiladan Sosiologi Politik di STIE YKPN Yogyakarta (Sejak September 2014 sekarang) ;4. Mengajar mata kuliah Penulisan Hukum (Legal Memorandum) pada ProgramMagister Hukum Kenegaraan Program Pascasarjana FH UGM (sejakNovember 2016) ;5.
Putus : 05-09-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013 Tanggal 5 September 2013 — UCOK TIGOR SIMBOLON CS 2 ORANG / Serda / 31960350790677
1739 — 931
1739 — 931
Muladi, S.H. dalam bukunya :Kapita Selekta HukumPidana*).Bahwa dikaji dari aspek *Teori/Filsafat Integratif?
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016 Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1167 — 5325
1167 — 5325
Bahwa menurut Prof Sudarto dalam bukunya yangberjudul Kapita Selekta Hukum Pidana yang dimaksudperbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnyamengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak danlain sebagainya si pembuat bertambah kekayaannya.
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 15 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
366 — 124
Ali fikri
Terdakwa:
1.ISMUNANDAR
2.ENCEK UNGURIA RIARINDA FIRGASIH
366 — 124
Karena berupa penyuapan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suapaktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan danmempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana padapemberi suap gratifikasi menurut Pasal 12B ini;Menimbang, bahwa menurut pendapat Barda Nawawi Arief dalambukunya Kapita Setekta Hukum Pidana, Penerbit PT.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2015 Tanggal 8 April 2015 — BUDI MULYA
1153 — 907 — Berkekuatan Hukum Tetap
1153 — 907 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan merujuk kembalikrisis pada Tahun 1997/1998, penutupan 16 bank kecil pada waktu itumemicu) ambruknya kepercayaan masyarakat terhadap sistemperbanka sehingga mengakibatkan krisis yang menelan biaya sangatbesar, yaitu: biaya rekapitalisasi perbankan (sekitar Rp 600 triliun),pertumbuhan negatif 18%, pengangguran yang meningkat hingga 20%angkatan kerja, menciutnya perdapatan per kapita, meningkatnyapenduduk miskin, dan terjadinya kekacauan politik.2.8.