Bahwa dasar saksi ditugaskan sebagai Ketua Pokja VII (tujuh) untukmelakukan proses pelelangan tersebut adalah berdasarkan:1.3.Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu..

hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa kepada PA/KPA melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;10.Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULPProvinsi Bengkulu;11.Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;12.Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaanbarang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkuluberdasarkan SK dari Gubernur Bengkulu No.P

Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu.2.

Jika lengkap dan sesuai dengan diterbitkan nota Pemeriksaanjalur merah untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang dan diterbitkanLaporan hasil pemeriksaan (LHP) dan jika sesuai maka dikeluarkan suratpersetujuan pengeluaran barang (SPPB), hal tersebut dilakukan sesuaidengan UU No.17 tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 144/PMK.04/2007, Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai no.P. 42/BC/2008tentang petunjuk pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk dipakaisebagaimana telah diubah dengan peraturan

Negeri Cibadaktentang Penunjukan Penasehat Hukum Secara Prodeo (Cumacuma) No. 557/Pen.Pid.B/2011/PN.CBD, tertanggal 21 November 2011 ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas dan suratsurat yang terlampirdalam perkara ini ;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwadipersidangan ;Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan ;Telah membaca dan memperhatikan Hasil Visum Et Repertum No.P

ditemukan oleh penyidik/penyidik pembantu Unit IlTipidter Sat Reskrim Polres Lampung Tengah tersebut diduga kuatmerupakan limbah B3 atau dikategorikan sebagai limbah B3 kategoribahaya 1 berdasarkan daftar limbah B3 dari sumber spesifik umumsebagaimana Lampiran tabel 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun2014 dengan kode limbah B3 A3371, yaitu limbah klinis yang memilikikarakteristik infeksius yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanankesehatan dan juga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen LHK No.P

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.08/ Menlhk/ 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber DayaAlam, disebutkan :Pasal 1 ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber DayaAlam merupakan unit pengelola konservasi sumber dayaalam dan ekosistemnya yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KonservasiSumber Daya Alam dan Ekosistem.Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alamsebagaimana dimaksud dalam

persidangan, tetapi telah dinazegelen; PhotoCopy SuratSurat Keterangan atas nama TUGIMIN, dkk.Sebanyak 26 Lembar; diberi bertanda P.24;Halaman 13 dari 114 halaman Putusan Nomor 261/Pdt/2018/PT MDNBahwa PhotoCopy surat bukti tersebut diatas dapat diperlinaktkan aslinyadi persidangan dan telah pula dinazegelen serta dilegalisir di KepaniteraanPengadilan Negeri Lubuk Pakam; PhotoCopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, No. 60073/01/1994,tanggal 26 Januaari 1994; diberi bertanda P.25; PhotoCopy Surat Seruan, No.P

:P.4/KM.63/18/X/P.ATP09 tgl. 07 Nopember 2009beserta lampirannya.Surat Ijin Berlayar Port Clearance No.P.4/KM.63/26//XII/P.ATP09 tgl. 10 Desember 2009beserta lampirannya.Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhanAtapupu Th. 2003 s/d 2005.Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhanAtapupu Th. 2006 s/d 2007.Buku register kapal yang keluar masuk dipelabuhanAtapupu Th. 2008 s/d 2009.Surat Ijin Berlayar dalam bentuk Hasilsetingan/Klise sebanyak 2 lembar (A dan B).Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000

CitraSawit Indah Lestari (vide bukti T5).Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka judex facti telah keliru dalammemberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan bahwa PemohonKasasi telah melakukan pengujian atas keputusan TUN objek gugatan aquo dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan No.P.33/MenhutIV2010, yang mengakibatkan kesalahan penerapan hukumdalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, sehingga cukupalasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untukmembatalkan

lahansebagaimana dimaksud meliputi : a. sistem deteksi dini untuk mengetahuiterjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; b. alat pencegahan kebakaranhutan dan atau lahan; c. prosedur operasi standar untuk mencegah danmenanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; d. perangkatorganisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangiterjadinya kebakaran hutan dan atau lahan; e. pelatihan penanggulangankebakaran hutan dan atau lahan secara berkala.Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK No.P

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.P.08/ Menlhk/ 2016 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber DayaAlam, disebutkan :Pasal 1 ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber DayaAlam merupakan unit pengelola konservasi sumber dayaalam dan ekosistemnya yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KonservasiSumber Daya Alam dan Ekosistem.Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alamsebagaimana dimaksud dalam

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No.P.07/Menlhk/2016 tentang Organisasi dan TataKerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, diatur bahwa dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UnitHalamant13 dari 54 halaman Putusan Nomor117/PDT/2018/PTKPGPelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayahkerjanya meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan.Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena lokasi obyek sengketamerupakan

PI/05621 tgl. 31/05/2006 untuk pembelian 1 Fortuna Rack 45U seharga Rp. 15.500.000 dan 4 Fortuna Rack 20 U seharga Rp.22.296.000.Nota No.P tgl. 27/05/2006 untuk pembelian C.Nikon Coolpix L1 sebanyak26 senilai Rp.71.500.000, dan Tripod sebanyak 26 senilaiRp.6.500.000.,132271.272.273.274.275.276.277.278.279.280.281.282.283.Nota dari RJ Tgl.30/5/2006 untuk pembelian Kabel VTP Category 5sebanyak 26 Roll senilai Rp.23.920.000,, Conecctor RJ 45 sebanyak 26box senilai Rp.1.950.000,, Tool Kit dan Krimping

PI/05621 tgl. 31/05/2006 untuk pembelian 1 Fortuna Rack45 U seharga Rp. 15.500.000 dan 4 Fortuna Rack 20 U seharga Rp.22.296.000.Nota No.P tgl. 27/05/2006 untuk pembelian C.Nikon Coolpix L1sebanyak 26 senilai Rp.71.500.000, dan Tripod sebanyak 26 senilaiRp.6.500.000.

PI/05621 tgl. 31/05/2006 untuk pembelian 1 Fortuna Rack 45U seharga Rp. 15.500.000 dan 4 Fortuna Rack 20 U seharga Rp.22.296.000.Nota No.P tgl. 27/05/2006 untuk pembelian C.Nikon Coolpix L1 sebanyak26 senilai Rp.71.500.000, dan Tripod sebanyak 26 senilai Rp.6.500.000,Nota dari RJ Tgl.30/5/2006 untuk pembelian Kabel VTP Category 5sebanyak 26 Roll senilai Rp.23.920.000,, Conecctor RJ 45 sebanyak 26box senilai Rp.1.950.000,, Tool Kit dan Krimping 26 Unit senilaiRp.31.200.000,Faktur Penjualan dari DIGISOFT

PI/05621 tgl. 31/05/2006 untuk pembelian 1 FortunaRack 45 U seharga Rp. 15.500.000 dan 4 Fortuna Rack 20 Useharga Rp. 22.296.000.Nota No.P tgl. 27/05/2006 untuk pembelian C.Nikon Coolpix L1sebanyak 26 senilai Rp.71.500.000, dan Tripod sebanyak 26 senilaiRp.6.500.000.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 tentang Persetujuan Pembuatan dan/atauPenggunaan Koridor, pihak yang bermaksud untuk menggunakan area hutansebagai jalan koridor wajid memeperoleh persetujuan penggunaan jalankoridor, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.

Konpensi merupakan kawasan hutan sebagaimana bukti Surat ini,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jalan koridor yanghal 90 dari 116 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN KIkdigunakan oleh Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi adalah benarmelewati kawasan hutan negara sebagaimana dalam dalil gugatan rekonpensi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildaliinya tersebutPenggugat Rekonpensi/ Tergugat Il Konpensi mengajukan bukti TII6 yaituPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

P.14/MenhutII/2011,wajib dilengkapi dengan Izin Lingkungan, mengingat dalamPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.14/MenhutII/2011, tidak ada diatur atau disinggungtentang Izin Lingkungan ; b.

P59 : Kompedium Hukum Yayasan, Badan Pembinaan Hukum NasionalKementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012 (sesuai print out);60.P60 : Analisa dan evaluasi peraturan perundangundangan tentangyayasan, badan pembina hukum nasional Kementerian Hukum dan HAM RItahun 2013 (sesuai print out);61.P61 : Prinsipprinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah,Kormonev pelaksana Inpres No.5 Tahun 2004 tentang percepatanpemberantasan korupsi, November 2006 (sesuai foto copy);62.P62 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P

.20/MENHUTIV2009 tentangpanduan penanaman satu orang satu pohon (one man one tree) (Sesuaifoto copy);;63.P63 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.70/MENHUTIV2008 tentangpedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan (Sesuai foto copy);Hal 83 dari 116 hal.Pen.No.307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon telahmengajukan buktibukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dantelah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :1.

Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pelunasan Pembelian 1 Unit ApartemenSignature Park Lt.19 Tober TB unit 7 tertanggal 6 Februari 2013, diberitanda P9;10.Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00143/Kel.Kutorejo, seluas195 m2 atas nama Insinyur TERGUGAT, diberi tanda P10;11.Fotocopy lin Bangunan No.P.68 TH 2011 dan fotocopy KeputusanBupati Tuban tanggal 21 Maret 2011 tentang jin Mendirikan Bangunankepada TERGUGAT, diberitanda P11;12.Fotocopy 1 (satu) gabung berkas permohonan IMB atas namaTERGUGAT tertanggal

Apabila ada kawasan hutan yangdiperlukan untuk pembangunan sektor non kehutanan dan harusdilakukan tukar menukar kawasan, tidak pernah diwujudkan dalamjual beli, tetapi dengan cara tukar menukar seperti diatur dalamKepmenhut Nomor 292/Kptsll/1965 yang diubah dengan PeraturanMenteri Kehutanan No.P.66/Menhutll/2006 tentang Tukar MenukarKawasan Hutan;NJKP kehutanan lebih besar 2x dari NUKP Pertambangan sangattidak adil dan tidak jelas pertimbangannya.

Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/MenhutlI/2014 tanggal 2 September 2014 Tentang = IzinPemanfaatan Kayu;5. Fotocopy Laporan Triwulan (JanuariMaret 2015) PT. MakmurBersama Asia;6. Fotocopy Laporan Triwulan Il (AprilJuni 2015) PT. MakmurBersama Asia;7. Fotocopy Laporan LKPM Triwulan IV (OktoberDesember 2015)PT.Makmur Bersama Asia.Bundel 3 terdiri dari:1. Fotocopy Berita Acara Pertemuan/Musyawarah Masyarakat DesaMasaran tanggal 08 Januari 2015;2. Fotocopy Surat PT.

Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012tanggal 10 Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULPProvinsi Bengkulu.b. Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala ULPNo.824/229/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakanpelelangan kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBengkulu Tahun Anggaran 2012 nama kegiatan: PembangunanPabrik Es kapasitas 10 Ton/hari di Kab.

hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyediabarang/jasa kepada PA/KPA melalui ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;10.Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada ULPProvinsi Bengkulu;11.Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP;12.Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaanbarang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Pokja VII pada ULP Provinsi Bengkuluberdasarkan SK dari Gubernur Bengkulu No.P

Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu.2.

IndoramaSynthetics Tbk DivisiSpun YarnsSurat Pengumuman Bersamaperihal Kenaikan Upah BerkalaTahun 2020 No.P/IRSDSPN/I002/2020 tertanggal 24 Januari2020 yang menyatakan PihakPerusahaan dengan Pekerja telahbersepakat untuk kenaikan upahberkala dengan upah pokokterendah yaitu sebesarRp.4.039.068, (empat juta tigapuluh sembilan ribu enam puluhdelapan rupiah) yang mulai berlakudari tanggal 26 Desember 2019sampai dengan 25 Desember 2020dan akan dibayarkan gaji mulabulan Februari 2020 (sesualdengan Objek

Gubernur Jawa Barat (buktisesuai dengan foto copy) ;Berita Acara tanggal Dewan Pengupahan KotaTasikmalaya tanggal 23 Oktober 2019 (bukti sesualdengan foto copy) ;Surat Wali Kota Tasikmalaya No.561/2729/Disnaker, tanggal 4 November 2019,Perihal: Penetapan Upah Minimum Kota (UMk)Tasikmalaya Tahun 2020 yang ditujukan kepadaGubernur Jawa Barat (bukti Sesuai dengan fotocopy) ;Berita Acara Dewan Pengupahan KabupatenTasikmalaya tanggal 14 November 2019 (buktisesuai dengan foto copy) ;Surat Bupati Tasikmalaya No.P