Ditemukan 690 data
125 — 41
Khusus untuk penyusuan HPS danSpesifikasi Teknis dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a.n.SABARUDIN SIANTURI, SKM yang diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) sdr DAULAT NAINGGOLAN, SKM, M.Kes. Bahwa panitia ULP tidak pernah dilibatkan atau ikut dalam penyusunan HPS, danHPS tersebut diterima panitia ULP dalam bentuk Print Out dan Sofcopy dari PPK(SABARUDIN SIANTURI, SKM). Bahwa benar sebagai pemenang atas tender tersebut adalah PT. TIARA DONYA(Direktur MHD.
259 — 509
Kehutanan;e Bahwa saksi mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa dariBapenas;e Bahwa penyusunan RAB tersebut dibawah kendali Kepala Biro Umum;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menetapkan pemenang ;Bahwa yang menyiapkan dokumen adalah Sigit Sutiyoso;Bahwa penyusuan dokumen di Hotel Pitagiri dibiayai oleh Anggaran DepKehutanan;Bahwa dalam proses pengadaan SKRT Tahun 2006 didahului denganpenyusunan RAB yang penyusunannya disiapkan oleh Sigit Sutiyoso;Bahwa saksi menerima draf draf RAB itu
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE AL MAHDALY, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
SYAHRAN UMASUGI, SH
167 — 86
Seluruh item dalam Bill Of Quantity(BOQ) dijadikan acuan dalam penyusuan RAB oleh Rekananyang mengikuti lelang.Bahwa saksi tidak pernah mengirim email ataupun member!
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
5.HUBERTUS TANATE, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
MUHAMAD DUILA alias MEMET
184 — 100
Seluruh item dalam Bill Of Quantity(BOQ) dijadikan acuan dalam penyusuan RAB oleh Rekananyang mengikuti lelang. Bahwa saksi tidak pernah mengirim email ataupun memberisecara langsung berupa dokumen penawaran terdapat RABdan Bio data Perusahaan PT Aego Media Pratama kepada DwiDharma Tuankotta terkait pembanguan Water Front City TahapIl Tahun 2016.Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwamembenarkanya;11.
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
229 — 60
Inspektorat hanya berperanmemberikan bimbingan teknis penyusuan RKAS kepada KepalaSekolah, Bendahara, Tata Usaha atau operator sekolah. Pada tahun2018 RKAS juga dikunci oleh pihak Dinas Pendidikan dimana pihaksekolah tidak dapat mengubah jenis atau jumlah kebutuhan, akan tetapiapabila ada perubahan pihak sekolah masih bisa mengajukanperubahan kepada Dinas Pendidikan untuk mengubah aplikasi sesualdengan perubahan kebutuhan.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
217 — 526
Bendahara Pembantu : Maurin Huwae;Bahwa ada 3 seksi di bawah Bidang Persampahan yaitu : Seksi Pengurangan Sampah : kepala seksinya Mira Wakanubun; Seksi Persampahan : Kepala Seksinya Berce Leleury Seksi Angkutan Sampah : Mauritz Tabalessy.Bahwa mengenai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya(DPPA) T.A. 2019 milik Dinas Lingkungan Hidup (DLHP) Kota Ambon saksiselaku Kepala Bidang tidak pernah melihat DPA/ DPPA tersebut;Bahwa dalam penyusuan Rerncana Kerja Anggaran (RKA) DLHP saksi tidakpernah
839 — 2399
Salah satu tupoksi Bappeda yaituyang pertama menyusun rencana tata ruang wilayah dan yang berikutnyaadalah mengkoordinasikan penyusuan rencana penataan ruang kawasanstrategis provinsi;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku ketua komisi D dan anggotaBalegda DPRD Provinsi DKI Jakarta;Bahwa ketika saksi masuk pada tanggal 2 Januari 2015, posisipembahasan Raperda RTRKSP Jakarta sudah terdaftar di prolegda dantindak lanjutnya adalah pada tanggal 23 Nopember 2015 Pemprov DKIJakarta menyampaikan draf
634 — 215
formal tidak ada masalah ; Bahwa Perda Nomor : 5 tahun 2008 ini memang ada didiskusikan,kamipun tahunya di badan legislasi daerah waktu itu menimbulkanperbedaan pendapat terkait dengan masa pelaksanaan pembangunanmain stadion karena pada Perda 5 tahun 2008 itu. masapembangunan harus selesai pada Desember 2011, jadi itu yangmenimbulkan perbedaan sehingga itu dipending dulu sampai kita melakukan konsultasi ke Mendagpri ;Bahwa tidak ada peran biro hukum didalam pengurusan PB Pon ; Bahwa secara informal penyusuan