Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sbaat stbat saat stat surat stabat sutaat start strat satat saaat starat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 07-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2919 K/PDT/2009
H. ANDI PARENRENGI; TALLI DG GALLA
138 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedang mengenai pertimbanganhukum T.1.2/TIl.1 Intervensi 2 berupa staat Blaad 1922 No. 173 bahwaTergugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1922, tidakdapat dibenarkan karena hanya sekedar foto copy, tidak dapatmenunjukkan aslinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-02-2008 — Upload : 21-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1757 K/PDT/2007
Tanggal 20 Februari 2008 — NANIK SUSILOWATI, DK VS DJOHAN HIJANTO, DK
21 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka berdasarkan Pasal 28 PJN ayat 1 yang berbunyivanner een of meer der verschijnende partijen de taal waarin de akteis verleden Diet verstaan, zal huneene vertolking der akte door denotaris en indien deze daartoe Diet in staat is door eene folk, wordenvoorgehouden. Yang Artinya penandatangan dari sesuatu akta tidakdapat dilakukan pada harihari yang berlainan.
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 30-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Pol
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUGIHARTO, S.H.
Terdakwa:
WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD. MUIS
34 — 16
  • Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ IlI/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-10-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — RICO VINO, DK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
67 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu(staat organ, public office, public official) Nendak mengatur,mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentukepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, makasatusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal ituadalah dalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenanganmengatur
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 862/Pid.Sus/2018/PN Dps
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
A.A Gede Rai
80 — 67
  • beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Umum Pencurian
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 128 /Pid.B/2015/PN.NNK
Tanggal 9 September 2015 — AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN
64 — 14
  • PUTUSAN NO 126/PD.B/201 5/PN.NNKpidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PN MASAMBA Perdata Tanah
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PN MASAMBA Nomor 9/Pdt.G/2013/PN.Msb
Tanggal 9 Januari 2014 — RATNA DEWI, Dkk Vs M. ARIFIN SHAD, Dkk
59 — 17
  • Tanah negara tidak bebas (onvrij staat landsdomein) semua tanahtanah yang terikat dengan hakhak penduduk asli, yang dikuasaiberdasarkan hukum adat, seperti hak ulayat dan hak perorang;Primair:Dalam Eksepsi1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para tergugat seluruhnya;2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima/ontvankelijk verklaard;3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Dalam pokok perkara1.
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Penadahan
Register : 10-06-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 55/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 28 Agustus 2014 — - SIPRIANUS UMBU MBADI alias SIPRI alias DEMUS,CS
45 — 13
  • dan bahwa para terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap hak hak asasi manusia (human rights), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption ofHalaman 23 dari 40 putusan nomor 55 / Pid.B /2014 / PN.Wgpinnocense) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (rechts staat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLATATION (NIKP)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
57 — 28
  • KantorRepresentative di SP3 Desa Swarga Bara, Kecamatan SangataUtara, Kabupaten Kutai Timur diwakili oleh Tuan Chin Po Peng,pekerjaan Direktur Utama NIKP, dalam hal ini diwakili oleh AndrisPatolamo Sakudu, SH dan Sri Winarti,SH Advokad dari LembagaBantuan Hukum Garuda Borneo, beralamat di Jalan Etam RT.12Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 15 Maret 2016 , dan padatingkat banding diwakili oleh Stepanushok,SH.MH beralamat diJalan Indra Kila Staat
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 727/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Murjani Harto dahulu bernama Ong, Pwee Jan Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat II : Sundoro Harto dahulu bernama Ong, Tiong Hoe Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat III : Handoko Harto dahulu bernama Ong, Tiong Kie Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat IV : Samuel Harto dahulu bernama Beno Sarkoro atau Ong, Kim Hok Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Pembanding/Tergugat V : Puro Kastowo Harto disebut juga Purokastowo Harto dahulu bernama Ong, Kian Gwan Diwakili Oleh : Robi Putri Jayanti SH
Terbanding/Penggugat : PT. Kereta Api Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
425 — 394
  • diteliti lebin jauh Bukti T/PR3 ternyata EigendomVerponding Nomor 7159 sisa yang sudah dipertimbangkan diatas diterbitkan pada tahun1915, sedangkan Gewiijsde Grondkaart diterbitkan pada tanggal 25 Juli 1926, haldemikian jelas hak Eigendom Verponding 7159 adalah lebih duluan terbit, dengandemikian maka tidaklah beralasan hukum jika dikatakan bahwa tanah obyek sengketatersebut yang awalnya berasal dari hak Eigendom Verponding Nomor 7159 tersebutberada diatas tanah penguasaan oleh Perusahaan Kereta Api Staat
    Menimbang, bahwa selain halhal yang telah dipertimbangkan diatas, perlu puladipertimbangkan bahwa tuntutan Terbanding semula Penggugat pada dasarnyamerupakan tuntutan yang telah daluwarsa karena sejak terbitnya Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1/K Kelurahan Wonokromo yang terbit tahun 1977, tidak pernah adasatupun upaya atau tindakan Terbanding semula Penggugat untuk menuntut hak yangdidalilkannya dimiliki berdasarkan Grondkaart tersebut, seharusnya seluruh tanahGrondkaart yang menjadi asset Tanah Staat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-05-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT SELECTRIX INDONESIA VS 1. TEGUH IMAM SANTOSO, DKK
60 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 161:(1) Dalam hal pekerja/ouruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diaturdalam Perjanjian Kerja/Peraturan Perusahaan atau Perjanjian KerjaBersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasetelah kepada pekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan SuratPeringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturutturut;Bahwa dalam suatu Negara hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhakprivat setiap warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslan mendapatperlindungan dari segala tindakan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 24-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat:
Harjono,SE
Tergugat:
PT Bussan Auto Finance Cabang Surabaya
77 — 20
  • Nomor 44/Padt.SusPHI/2020/PN Sby36.37.38.15Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rechts staat),hakhak privat setiap warga negara (Subjektive privat rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugatselaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya, dengan inimemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan keadilan.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 21-06-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2011.-
Tanggal 21 Juni 2011 — Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH., vs MENTERI PEKERJAAN UMUM,
71 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publictertentu (staat organ, public office, public official) hendak mengatur,mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepadasubyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, maka satusatunyabentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentukundangundang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifatmengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secaraeksplisitmendapatkan delegasi kewenangan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 07-03-2018 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 07-03-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap
Tanggal 21 Februari 2018 —
93 — 34
  • pengusaha melakukanperbuatan sebagai berikut:Huruf Ctidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturutturut atau lebihDengan demikian Tergugat harus membayarkan hakhak ParaPenggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) UU No. 13 tahun 2003;Bahwa dalam suatu negara hukum republik Indonesia (rechts staat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-03-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 22 P/HUM/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — PT. BERKAT BUMI PERSADA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
101 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu jika suatu Lembaga atauPejabat publik tertentu (staat organ, public office, public oficial) hendakmengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajibantertentu kepada subjek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum,maka satusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu adalah dalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu. secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenanganmengatur
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 19-04-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 187/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 21 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Diwakili Oleh : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : INCE BAHARUDDIN ALIAS BAHARUDDIN
Terbanding/Tergugat II : INCE RAHMAWATI ALIAS RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat III : PT PELABUHAN INDONESIA IV PERSERO
Terbanding/Tergugat IV : PT PERTAMINA CQ. PT. PERTAMINA PERSERO UNIT PEMASARAN DALAM NEGERI WILAYAH VII SULAWESI
Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VII : H. ANDI PARENRENGI
Terbanding/Tergugat VIII : TALLI DG GALLA
Terbanding/Tergugat IX : ABDUL RAJAB DG SARRO
132 — 117
  • No.187/PDT/2018/PT MKS2919K/Pdt/2009/PN.Mks yang menjadi dasar Penetapan tanah peninggalanBelanda dengan menyatakan ... karena Staat Blaad 1922 No. 173 kepadaPelindo IV TIDAK DAPAT DIBENARKAN KARENA HANYA FOTO COPYYANG TIDAK ADA ASLINYA.9. Bahwa oleh karena perlawanan dalam bentuk derven verzet maka masihrelevan jika dalam perkara a quo dilakukan pengujian, apakah benar tanahsengketa adalah tanah adat milik Terlawan dan Terlawan II ataukahmerupakan tanah negara milik Pelawan?.
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Khusus
Putus : 18-08-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 55 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 18 Agustus 2015 — RUSDIN AMBEN Als UDIN Bin ALU
117 — 33
  • a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 31-10-2019 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 220/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
IDA MADE SINGARSA
Tergugat:
1.PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
2.KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
150 — 75
  • Staat Grundgesetzdimaknai sebagai Aturan Dasar Negara yang merupakan norma fundamental Negaramengenai pembagian kekuasaan Negara dipuncak Pemerintahan.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Ran
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.DAVID ROGER JULIUS PAKPAHAN, SH
2.M. Wildan Awaljon Putra, SH
Terdakwa:
Romi Antonius Als Romi
17 — 6
  • Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristalbening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,15 (nolkoma lima belas) gram; 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong); 1 (satu) korek api gas warna merah yang staat VAR Putusan/Pid.Sus/2019/PN Ran 1 (Satu) buah korek api gas (mancis) warna biru; 1 (Satu) buah Tas Kain warna hitam, berisikan : 1 (Satu) bungkusplastik bening ukuran sedang berisikan narkotika yang diduga Jenis sabudengan berat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 126 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 30 September 2015 — VERAWATI MANTU Alias VERA
85 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atausementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berhargayang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berhargatersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalammelakukan perbuatan tersebut"Bahwa selanjutnya menurut Moeljanto berpendapat bahwa niat jangandisamakan dengan kesengajaan" oleh karenanya niat tidak sama dan tidakbisa disamakan dengan kesengajaan, menurut Simons, van Hamel,Zeevenbergen, dan Pompe "namen aan dat vootnemen gehel gelijk staat