Ditemukan 7138 data
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Yayasan Pengusaha Banyumas
425 — 594
Putusan Nomor : 157/G/2020/PTUN.JKTBukti P 35Bukti P 36Bukti P 37Bukti P 38Bukti P 39Bukti P 40Bukti P 41Bukti P 42Banyumas Tahun 2015 (fotokopi seSsuai denganaslinya);Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.418/MPK.D/KL/2015 tanggal 30 November 2015tentang Izin Satuan Pendidikan KerjasamaPenyelenggaraan SD 3 Bahasa Putera WHarapan(fotokopi Sesuai print out);Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)20346822 diberikan kepada SD Nasional 3 BahasaPutera Harapan Purwokerto tanggal 7 November
HIJRAN SAFAR, SH
Terdakwa:
Dr. SAWALUDDIN, S.E.,M.Si.
210 — 128
Bahwa dalam Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan UniversitasHaluoleoTA. 2014 jumlah anggaran yang tertera dalam DIPA tahun 2014sekitar 50 milyar dengan alokasi kegiatan perencanaan sebesar Rp.5.625.448.000, (lima milyar enam ratus dua puluh lima juta empat ratusempat puluh delapan ribu rupiah) untuk keselurahan bangunan termasukgedung kuliah umum, museum Walacea dan gedunggedung kuliah.Kemudian pekerjaan konstruksi seSsuai kontrak sebesar Rp.43.990.500.000, (empat puluh tiga milyar sembilan
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
288 — 202
sesuai tindasan Surat No. 011/PU/74, tanggal 15Januari 1974, dari Pertamina Unit IV kepada BapakGubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur, perihalPembangunan Terminal Minyak Di Lawi2;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat No.528/Pem/SD.1/1974, tanggal 6 April 1974, dari WalikotaKepala Daerah Kotamadya Balikpapan kepadaCamat/Kepala pemerintahan Kecamatan BalikpapanSeberang, Perihal Opname bangunan dan tanamandiatas areal yang ditunjuk untuk keperluan PertaminaUnit IV di Kampung Lawi2;Foto kopi seSsuai
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
396 — 242
;Bahwa yang dimaksud dengan kata tidak sesuai pada Pasal 114 Ayat (2)UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah bahwa izin usahaperkebunan yang tidak sesSuai persyaratannya. Kegiatan usahaperkebunan dapat dilakukan harus sesuai dengan lokasi dan luasan yangtertera didalam Izin Usaha Perkebunan, jika dilakukan kegiatan usahaperkebunan diluar Izin Usaha Perkebunan, maka dapat dikatakanmelakukan kegiatan usaha perkebunan tanpa memiliki Izin UsahaPerkebunan.
84 — 22
sudah atausedang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (LampiranKeppres 80/2003, poin C.2a.13)Semua pihak yang terlibat di dalam proses pengadaaan (PPK,Panitia/Pejabat Pengadaan) harus melaporkan hasil kegiatannyakepada pihak yang mengangkatnya.Jika dalam proses pelaksanaan pengadaan (mulai prosesperencanaan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak) di kemudianhari ditemukan ketidaksesuaian dengan prosedur maupun kontrakyang disepakati maka masingmasing pihak harusmempertanggungjawabkan tugaS mereka sesSuai
M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
Terdakwa:
ARISDIANTO Bin SEMANG
161 — 87
.> Bahwa seharusnya anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) danDana Desa (DD) tahun anggaran 2016 dan Alokasi Dana Desa (ADD)tahun anggaran 2017 tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatanyang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) pada Desa Loka Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran2017, namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Penjabat (Pj)Kepala Desa Loka telah melakukan perbuatan melawan hukum denganmenggunakan dana tersebut tidak seSsuai dengan peruntukkannyasehingga terdakwa
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
177 — 52
Harapan pada tahun 2016tersebut;Bahwa Saksi keberatan dengan adanya tanda tangan Saksi di palsukanoleh pihak lain seolaholah saksi menerima uang honorarium Linmastersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa akan memberitanggapan pada saat pembelaan;Birmanto, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa Saksi pada tahun 2014 saksi bekerja menjadi Limas di DesaBeno Harapan sampai dengan sekarang yang diangkat oleh KepalaDesa berdasarkan SK (Surat keputusan) seSsuai
Terbanding/Penggugat : NY. MARGARETHA TJANDRA
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULSEL
59 — 30
2016/PN.Mks. tanggal 19 September2016 dan Akte pernyataan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula PenggugatMelalui Kuasanya pada tanggal 11 Nopember 2016, kepada KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulSel sebagaiturut Tergugat I/Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2016, dankepada Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BadanPertanahan Nasional Kota Makassar sebagai turut Tergugatl/Tferbanding pada tanggal 31 Oktober 2016, sesSuai
68 — 9
ada pembayaran;Bahwa pinjaman dari Bank jJabar di bukukan,sedangkan yang lainnya dicatat oleh bendaharakarena bentuknya dana talangan, untukpembukuannya saksi tidak tahu secara detail, tetapibendahara dapat menjelaskannya;Bahwa pencatatan dan pembukuan dilaksanakan olehbendahara dan Ka Subsie Pembukuan, saksi tidak tahukenapa tidak dicatat dan dibukukan, Pengawasan olehatasan langsungnya adalah Kasie Administrasi dankeuangan;Bahwa dana sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) Penggunannya sessuai
128 — 244
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PA Tkl.harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) seSsuai denganbagiannya sebagaimana diktum angka 3 (tiga) secara Sukarela, amandan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakansecara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuanaparat Kepolisian dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, makaakan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antaraPenggugat dan Tergugat;6.
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
158 — 58
menutup anggaran penghasilan tetap perangkatdesa Desa Cibentang, Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumitahun 2018 dan tahun 2019;Menimbang, bahwa akibat kedua yang tidak dikehendaki dan atautidak dalam maksud serta pengetahuan Terdakwa ASEP SUKANDAR binANDANG, namun pasti terjadi sebagai akibat perbuatanperbuatanTerdakwa ASEP SUKANDAR bin ANDANG iersebut adalah TerdakwaASEP SUKANDAR bin ANDANG tidak dapat memastikan lagi apakahanggaran yang ada dalam pengelolaan Terdakwa ASEP SUKANDAR binANDANG, sesSuai
1.ZAINUDDIN DALIMUNTHE
2.SOLEH DALIMUNTHE
3.LELY DALIMUNTHE
4.UMAH DALIMUNTHE
Tergugat:
1.ZAHARA SIREGAR
2.BUDI DALIMUNTHE Alias BUDIANTO DALIMUNTHE
3.SABDIN CIBRO, SH
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran KPKNL Kisaran
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu
202 — 49
Lokot Dalimunthe dengan Zahara Siregar/Tergugat I, sesSuai dengan surat keterangan Ahli waris Alm. LokotDalimunthe yang turut diketahui oleh Lurah Kelurahan SigambalKecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu;2. Bahwa semasa hidup Alm.
75 — 24
ada pembayaran;Bahwa pinjaman dari Bank jJabar di bukukan,sedangkan yang lainnya dicatat oleh bendaharakarena bentuknya dana talangan, untukpembukuannya saksi tidak tahu secara detail, tetapibendahara dapat menjelaskannya;Bahwa pencatatan dan pembukuan dilaksanakan olehbendahara dan Ka Subsie Pembukuan, saksi tidak tahukenapa tidak dicatat dan dibukukan, Pengawasan olehatasan langsungnya adalah Kasie Administrasi dankeuangan;Bahwa dana sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratusjuta rupiah) Penggunannya sessuai
RAHMAT HIDAYAT
Terdakwa:
JOVINUS KUSUMADI
430 — 119
Pembayaran saksi sebagai castamer melalui rekening seSsuai padainvoice;Kemudian Penuntut Umum menyatakan pertanyaan untuk saksi cukup;Oleh Hakim Ketua mempersilankan Penasehat Hukum terdakwa untukbertanya kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan Penasehat Hukum terdakwabertanya kepada saksi sebagai berikut;Hal. 18 Berita Acara No. 134/Pid.B/ 2019/PN.Bpp.Apakah ada yang mengarahkan saksi melakukan pembayaran melalui rekeningpribadi terdakwa ?
94 — 28
Waskiman.225e Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sesuatu dari TerdakwaEndang Lili atau dari orang lain sehubungan dengan hal tersebut, namunsaksi tidak tahu yang terjadi pada orang lain.e Bahwa benar tugas SPI adalah memeriksa tentang kelayakan pencairankredit nasabah seperti agunan yang sesSuai dengan persyaratan,perjanjian yang belum mengikat, tentang analisa kredit yang belum bisadipertanggungjawabkan kelayakannya, Surat Kuasa yang tidak layak,pelaksanaan wawancara oleh SPI dan bagian kredite
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
251 — 588
Penguasa Perang Daerah pada saat itu, juga seSsuai denganpertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/K/Sip/1978dalam perkara antara Penggugat Konpensi dengan Tergugat Konpensiyang telah berkekuatan hukum tetap, kami kutip sebagai berikut :bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salahmenerapkan hukum. Dalam ganti rugi yang diputuskan dalam KeputusanNomor 335 K/Sip/1971 hal bunga telah diperhitungkan.
203 — 129
Setiap tim terdiri dari satuketua tim dan beberapa anggota tim, seSsuai dengan pembagian wilayahmasingmasing. Pelaksanaan kegiatan identifikasi dan inventarisasi itu dimulaipada bulan April 2008, yakni di Kecamatan Pasir Sakti, Labuhan Maringgai,Way Jepara, Mataram Baru dan Kecamatan Sukadana.Setelah selesai melakukan identifikasi dan inventarisasi, hasilnyadiserahkan kepada P2T.
408 — 273
., tertanggal5Oktober 1998, diberi tanda T.II4a (sessuai dengan asli) ;15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.a26.2s28.29.123Surat No. O1/SUM/RsI2/2007 tertanggal 7 Januari 2010 perihal: KeberatanPenggunaan Nama WL Samuel de Meyer F, diberi tanda T.II15 (foto copy) ;Surat No : W.7.Ca.Ht.04.08.324 III 3 1997 tertanggall7 Mei 1997 perihal :Permohonan Penjelasan I Petunjuk tentang Tanah Eigendom Verponding Nomor :448/279, yang terletak di Desa Tjoeroeg, Cimanggis Bogor, seluas : + 2.188.603m2.
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
DR. ANDI TATAT BIN M. AZHAR TOHA
516 — 239
disita, jika disitakonsekuensi akibat terhadap pasien seperti apa jika melakukanpenyitaan itu, menurut ahli secara moral hukum dan secara penggunaankewenangan yang bijaksana perbuatan tersebut tidak bermoral danbijaksana; Bahwa tidak tepat pasien dan rumah sakit disebut menghalanghalangupaya penanggulangan wabah, karenanya rekam medis merupakanhidup matinya pasien, tidak boleh rekam medis itu diberikan kesiapapunkecuali atas izin pasien, pasien adalah manusia dan wajib diberlakukansebagai manusia, SesSuai
1.ASMADI SYAM, SH
2.MUHAMMAD ARIFIN S, SH
Terdakwa:
AFRIZAL Bin TARLIAN
81 — 29
Pekerjaan pokok item pekerjaan Galian Tanah dan pekerjaan PasanganBatu 1:4;Halaman 24 dari 184 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2019/PN BnaPekerjaan pokok item pekerjaan saluran pasangan batu 1:4 danplasteran 1:3;Pekerjaan pokok item pekerjaan saluran tanah timbunan dan pipa drainhole 1%:Bahwa Terdakwa Afrizal Bin Tarlian selaku konsultan Pengawas tidakmenjalan tugas tanggungjawab dan fungsi pengawasan sebagaimanamestinya sehingga menciderai ikatan perjanjijan SeSsuai dengan SuratPerintah Kerja Nomor: