Ditemukan 7165 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana bendrong bendrung benprang binderang bentarang berperang bendayang benturang
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 17-05-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT SMR
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Terdakwa : ASWANDINI EKA TIRTA Diwakili Oleh : Nevi Ariestawaty, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum : Ali fikri
196 — 89
  • Kesalahan tidak adanya pertimbangan hukum atau tidak dipertimbangkannya dalam putusan terhadap kesalahan penerapan Pasal 65ayat (1) ke1 KUHPidana yang menjadi kesimpulan TUNTUTAN Penuntut Umum.Bahwa ternyata Majelis Hakim dalam putusannya tidakmempertimbangkan adanya KESALAHAN KESIMPULAN PenuntutUmum dalam TUNTUTANNYA yang menyatakan dengan tegas dan jelas,nyata terang benderang yang berbunyi sbb.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — Drs. UTAY SUHERMAN, M.Si Bin H.T. SURYANA
162 — 63
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berarti penghancuran hukum(interpretation cessat in Claris, interpretation est perversion) (Varia PeradilanNomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2016 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plg.
Tanggal 9 Februari 2017 — Zulfikar Muharrami
713 — 343
  • saksi MerkiBakri, saksi Umar Usman untuk keperluan Bupati Banyuasin dan dalam kasusHalaman 140 dari 156 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN Plg.tersebut Terdakwa selalu menjadi sasaran (objek) untuk menyiapkan sejumlahuang setiap kali ada permintaan uang oleh Sutaryo untuk Kepentingan Bupati YanAnton Ferdian, sehingga menurut Majelis Hakim syarat untuk dijadikannya saksipelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dapat diberikan kepadaTerdakwa karena telah mengungkapkan kasus ini menjadi terang benderang
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Tanah
Register : 11-01-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PN SURAKARTA Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Skt
Tanggal 10 Agustus 2016 — 1. ROSA NADARINI ; 2.SIGIT BUDIARSO vs 1. SEKTI SUTIMAN; 2. LIDIA LESTIANA; 3. YEFRI HENDYANTO SAPUTRO ; 4. HENNY MILASARI
113 — 72
  • sengketa dalam perkara ini.Dalam Pokok Perkara1.Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi di atas mohon dianggap merupakansatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan dalam pokok perkara.Bahwa Tergugat I1,+2, l4 menolak seluruh dalildalil Para Penggugat kecuali yangsecara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I1,2, +4, sedangkan yang tidakdiakui kebenarannya mohon dianggap ditolak/disanggah.Bahwa sebelum Tergugat 11, +2, l4 menanggapi gugatan Para Penggugat danagar perkara ini menjadi terang benderang
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 23/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penggugat:
1.PRAJNA PUTRI
2.DHARMANANDA
3.SIDHARTA PRAJNA GAJA
4.RAHULA
5.SUKNAWAN PRAJNA GAJA
6.SUTJITRA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.KAMRIL NUR, S.H.
2.NASRI
3.YUSNITA
4.ERLAN
5.RAFLI
6.MAHANI, DKK
176 — 93
  • merupakan tindakan yangtidak sesuai dengan tujuan filosofis dibatasinya tenggang waktu 90hari mengajukan gugatan di PERATUN;Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto dan berdasarkan uraian diatas, selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia bersikap bijaksanadengan tidak membiarkan Para Penggugat melakukanpenyelundupan hukum dengan berlindung di balik SEMA Nomor 2tahun 1991, padahal senyatanya tanah tersebut sejak tahun 1970Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.PBR Halaman 94 dari 217an secara kasat mata dan terang benderang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 3 Maret 2015 — PT. SRIREJEKI PERDANA STEEL VS Sa’an Bin Timan , DKK
93 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perusahaan Tergugat karena secara nyatadan tegas para Penggugat tidak berkeinginan untuk bekerja diperusahaan Tergugat semenjak mogok kerja dilakukan sampaidikeluarkan panggilan dan Il untuk bekerja kembali di perusahaanTergugat ;e Berdasarkan analisa dan pertimbangan di atas, maka tidak beralasanhukum pula apabila Para Termohon Kasasi/semula para Penggugatdiberikan upah proses selama perselisihan ini dimajukan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas ABandung karena secara terang benderang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 50/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 27 Januari 2021 — Penggugat:
MUAMMAR KHADAVI
Tergugat:
1.Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Nusa Tenggara Barat
2.KKP Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dilingkungan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah NTB
3.Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) WilayahNusa Tenggara Barat
343 — 207
  • Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka seluruhobjek sengketa a quo adalah terang benderang sebuah keputusantertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlakusejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (e/nmalig);.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2021 — Putus : 05-10-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 30/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 5 Oktober 2021 — Penggugat:
Sunardi Rikardo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
Parwoto
263 — 206
  • Sehingga Para Penggugat tidak memiliki egal standing dalam perkara aquo,Menimbang, bahwa Penggugat II melalui Repliknya telah membantah dalilHalaman 146 dari 189 halaman / Putusan Nomor: 30/G/2021/PTUN.BDGEksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, dengan menyatakan padapokoknya bahwa sudah terang benderang dan terbukti dengan adanya perbuatanTergugat yang telah menerbitkan 53 Sertipikat tanah Hak milik (objek Sengketa) diatas tanah milik Para Penggugat, maka sudah tentu Para Penggugat
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 511/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 2 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : Widi Kusuma Bayu Putra Diwakili Oleh : Widi Kusuma Bayu Putra
Pembanding/Tergugat II : Andri Kurniawan Diwakili Oleh : Widi Kusuma Bayu Putra
Terbanding/Penggugat : Cut Nurhayati
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk cq. Bank Mandiri Kantor Cabang Bogor
217 — 154
  • JAMBO KUPIdalam perkara aquo adalah sangat penting dan sangat relevan untukmembuat terang benderang perkara ini dan demi lengkapnya Pihakpihakdalam perkara aquo agar tunduk dan patuh pada putusan dan dapatdieksekusi putusan tersebut, mengingat Teuku Ghiyas Khausara selakuDirekturl Il maupun Teuku Ghaisa Aufa selaku Direkturl III juga merupakanPara Persero Pengurus/Sekutu Komplementer di CV. JAMBO KUPI yangjuga ikut melakukan Pengurusan dalam CV. JAMBO KUPI.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 870/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
MARTINI LUISA Als Dr EVA
811 — 391
  • Hal ini juga berlaku pada KBLInya;Bahwa penjualan langsung memiliki ciriciri sebagai berikut, yaitu tanpa agendistribusi atau perantara;Bahwa perbedaan penjualan tanah melalui makelar dengan penjualanlangsung adalah orang yang menjual tanah tidak termasuk pelaku usaha,dimana pelaku usaha adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi secarateruS menerus dan benderang, artinya tidak ditutuptutupi.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 30-09-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 428/Pid.B/2021/PN Rhl
Tanggal 20 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.SHAHWIR ABDULLAH,SH
2.JUPRI WANDY BANJARNAHOR, SH
Terdakwa:
RUDIANTO Alias RUDI Bin MARULI SIANTURI
142 — 73
  • dan Saksi Rustam Effendy Siregar di persidangan bahwapermasalahan antara Kelompok Teruna Sinulingga, dkk dan Terdakwa tidakpernah diajukan gugatan perdata karena menurut Teruna Sinulingga, dkk alashak yang dimiliki Terdakwa adalah palsu, sehingga Majelis Hakim berpendapatuntuk menilai lebih lanjut mengenai suratsurat tersebut bukanlah dari prosesperadilan pidana sebagaimana perkara ini melainkan dari proses peradilanperdata sehingga duduk persoalan terkait hak kepemilikan tersebut menjaditerang benderang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 April 2019 — YANA DARYANA, SE alias ABAH UJE Bin ACENG
185 — 181
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundang telahjelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya,karena penafsiran terhadap katakata yang jelas berarti penghancuran hukum(interpretation cessat in Claris, interpretation est perversion) (Varia PeradilanNomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan PA TAKALAR Perdata Agama
Register : 07-02-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA TAKALAR Nomor 50/Pdt.G/2020/PA.Tkl
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 205
  • Hal tersebut dapat dibuktikan secara terang benderang olehpenggugat dengan adanya kejadian manipulasi dana milik penggugatsebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), selaindari pada itu juga bahwa tergugat pernah meminta bantuan kepadapenggugat untuk disiapkan dana sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluhlima juta rupiah) karena terdesak harus menutupi kekurangan danamesjid yang menjadi tanggung jawabnya dan kejadian ini, sama sekaliHalaman 60 dari 198 hin.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
508 — 273
  • Kewenangan tim Koordinasi buruh tidak dirumuskan secara jelas danterang benderang untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikanmasukan dalam rangka penyempurnaan Omnibus Law sebagaimana hal itudiatur dalam Satgas yang berisi pengusaha.d. Pemberitahuan pembentukan Tim koordinasi buruh tidak dilakukandengan itikad baik dan dilaksanakan secara layak dan patut, ditunjukandengan pencatutan nama KASBI tanpa konfirmasi.125.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
255 — 151
  • kedua belahpihak misalnya anggota keluarga dipekerjakan sebagai karyawan diperusahaan tersebut ;Bahwa jika ketua pelaksana pengadaan tanah adalah sekaligus pihakyang menyatakan diri adalah pihak yang membutuhkan lahan makasecara normatif yuridis Pasal 53 PP 19 Tahun 2021 yakni ; 1.Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri, 2.Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh Kepala Kantor wilayah selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah ;Bahwa secara terang benderang
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 59/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 5 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Teuku Muhammad Yusuf Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat II : Teuku Muhammad Fauzi Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Pembanding/Penggugat III : Cut Fatirawati Diwakili Oleh : BAHRUL ULUM, SH, M.H
Terbanding/Tergugat I : T. Saiful Bahri, Dkk.
Terbanding/Tergugat II : Indra Mawan
Terbanding/Tergugat III : Rizwan H. Muhammad
Terbanding/Tergugat IV : M. Thaleb Yusuf
Terbanding/Tergugat V : RAHMA YANTI
Terbanding/Tergugat VI : Bakhtiar
Terbanding/Tergugat VII : Marbawi
Terbanding/Tergugat VIII : Rosma Nainggolan
Terbanding/Tergugat IX : Sauddin
Terbanding/Tergugat X : Anti Dewi
Terbanding/Tergugat XI : Idang Jaini
Terbanding/Tergugat XII : P. Samosir
Terbanding/Tergugat XIII : Fakhruddin
Terbanding/Tergugat XIV : Alfian
Terbanding/Tergugat XV : Samsul Bahri
Terbanding/Tergugat XVI : Iskandar
Terbanding/Tergugat XVII : Burhanuddin
Terbanding/Tergugat XVIII : Abdurrahman Ubit
Terbanding/Tergugat XIX : Ab
382 — 239
  • Bahwa, Gugatan Intervensi terhadap Tergugat Intervensi XXXIX (BPKS)secara jelas dan nyata serta terang benderang tidak mempedomanikepada ketentuan peraturan perundangundangan yang telah bakudan tetap mengenai pembuktian kepemilikan objek sengketa.9. Bahwa disamping itu pula, dalildalil Penggugat Intervensi tersebut telahmemasuki pokok perkara a quo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — DADANG SUPRIYATNA
162 — 771 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disebabkanhakim telah mempertimbangkan suatu norma hukum yang secaraterang benderang bertentangan dengan kehendak pembentukundangundang yang terdapat dalam norma Pasal 263 ayat (1)KUHAP;Putusan yang mengakibatkan rumusan norma hukum yangsudah jelas, tuntas menjadi berubah atau norma yang sudahlimitatif menjadi bertambah.Sebagai contoh: Putusan Mahkamah Agung yang menerima danmembenarkan Permintaan Peninjauan Kembali Penuntut Umum,dengan pertimbangan hukum bahwa Penuntut Umum adalahpihak sebagaimana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
343 — 190
  • Proline FinanceIndonesia (Tergugat II Intervensi) dan ahli waris dari Almarhum Lie Bok Soei (incasu Para Penggugat) (vide bukti P1=T1=T.II.Int4);Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana telahdiuraikan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa menjadi terang benderang bahwaPara Penggugat yang merupakan ahli waris Lie Bok Soei memiliki hubungan hukumdengan surat keputusan objektum litis kecuali Penggugat II atas nama DAMIRI H.SAJIM yang telah melepaskan haknya untuk menolak warisan dan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-10-2018 — Putus : 07-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 Desember 2018 — Ny.MARIA SOFIAH Alias SOPIAH CS >< PT.EQUATOR MAJAPURA (dahulu adalah PT.CUBAMAKARYA GRIYA TARUNA CS
329 — 213
  • Harvest Time berada di Mayapada Tower Penthouse21th floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta, Indonesia,dimana secara jelas dan terang benderang kedudukan hukumTergugat Il berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sehinggasecara jelas Para Penggugat telah salah menyebutkan identitasdari Tergugat Il mengenai alamat yang berakibat pula kesalahantentang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri JakartaSelatan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memilikikompentensi atau kewenangan dalam
    sampai dengan BuktiT Il 758 yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II tidak ada korelasidan tidak ada relevansinya dengan bidang tanah sebagaimana dimaksuddalam obyek sengketa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwadalil tersebut jelas sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan dalilHalaman 488 dari 494 Hal Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.DKIberikutnya pada halaman yang sama yang menyatakan bahwa buktibuktisurat yang diajukan Pembanding II semula Tergugat Il sangat jelas danterang benderang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 23-02-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2015 — AIDIL MAKMUR RAMBE Bin H. MASRIFIN RAMBE
86 — 23
  • Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum : jika teksatau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, maka tidakdiperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yangjelas, berarti penghancuran hukum (/nterpretatio cessat in claris, interpretation estperversio) (Varia Peradilan, Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).