Ditemukan 7256 data
243 — 192
Satrio No. 289, Karet Kuningan, Jakarta Selatan12930, yang dalameo y=hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor21/SKK/PDT/KHDJ/X/2014 tanggal : 1 Oktober 2014,Untuk selanjutnya disebut12) (6 aa PARA PENGGUGAT;MELAWAN1. Dr. PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO, sebagai Direktur danPemegang Saham PT. Blue Bird Taxi terakhir beralamat di Jalan KemangTimur Raya No. 34, RT. 010/RW. 004, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai ................. TERGUGAT ;2.
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
AKHMAD SYUKRIYANTO Bin H ABU BAKAR BOERHAN
130 — 64
PRIADImengajukan pembiayaan di Bank Mandiri SyariahJambi Sipin dengan menggunakan 5 nama orang lain, M.RAHMANmengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah JambiSipin dengan menggunakan 4 (empat) nama orang lain, danNASRULLAH mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah JambiSipin dengan menggunakan 4 nama orang lain, dan menggunakandana pencairan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi,adalah perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai mana yangdimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor21
245 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pandu Wibowo;BB 423 : 1 (satu) lembar fotokopi sesuai dengan aslinya kuitansi Nomor21/KW/LPC/XII/2009 dari PT Somit Karsa Trinergi untuk pembayaranTermin Ill (ketiga) atas pengadaan dan pemasangan 600 unit solar homesystem di Kalimantan Timur Rp655.547.142,00 tanggal 14 Januari 2009yang ditandatangani oleh Pandu Wibowo;BB 424 : 1 (satu) lembar faktur pajak standar PT Lima Putra ContrindoTermin Ill Nomor 010.00009.00000001 tanggal 14 Januari 2009 yangditandatangani oleh Direktur PT.
Somit Karsa Trinergi Nomor21/LPCINV/I/09 diterbitkan tanggal 14 Januari 2009 ditandatangani olehSdr. Pandu Wibowo;BB 426 : 6 (enam) lembar fotokopi sesuai aslinya surat perjanjian kerjaantara PT Somit karsa Trinergi dengan PT.
109 — 34
Sarolangun.Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan pendapat kepada JaksaPenyidik pada kejaksaan Negeri Sarolangun yaitu yaitu berdasarkan SuratTugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Nomor21.a/ST/XVIII.JMB/2/2015 tanggal 27 Februari 2015 menjadi keterkaitan Ahlidengan kegiatan pengaspalan Jalan Desa Mekar Sari tersebut.Bahwa Ahli bekerja di BKP RI sejak tahun 2001 sebagai auditor ahli.Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang teknik.Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan pisik jalan Desa Mekar
158 — 97
. : Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor21/PUUXII/2014, tanggal 28 April 2015;4. Bukti P 4. : Putusan Praperadilan No.36/Pid.Prap/2015/PN. JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015;5. Bukti P 5. : Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 Agustus2016, yang dikeluarkan Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia;6. Bukti P 5.a : Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Agustus 2016,yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia;7. Bukti P 5.b.: Berita Acara Penerimaan Barang Bukti No.
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
NASRULLAH BinH. MANDAK
110 — 35
PRIADImengajukan pembiayaan di Bank Mandiri SyariahJambi Sipin dengan menggunakan 5 nama orang lain, M.RAHMANmengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah JambiSipin dengan menggunakan 4 (empat) nama orang lain, danNASRULLAH mengajukan pembiayaan di Bank Mandiri Syariah JambiSipin dengan menggunakan 4 nama orang lain, dan menggunakandana pencairan pembiayaan tersebut untuk kepentingan pribadi,adalah perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai mana yangdimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor21
1077 — 464
Si pelaku dengansengaja tidak mau melaksanakan larangan yang lahir karenakewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan.Bahwa memperhatikan unsurunsur yang termuat dalam rumusanPasal dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimanadikemukakan dalam butir8 di atas, maka menurut ahi:a).
1.Heru Pramono
2.Jaslik
3.sukam
4.Panji
5.Suwarman
6.M.Azmi Damanik
7.Leman
8.Sudarmen
9.Sutrisno
10.Muliadi
11.Agustono
12.M. Slamet
13.A. Rasyid
14.Sunarman S
15.Zulfan Syahputra
16.Abdullah
17.Ponidi
18.Edi Suhartono
19.Ramlan
20.Yanto
21.Legimin
22.Abdul Azis
23.Antoni
24.Zeki
25.Masdianto
26.Bambang Purwanto
27.Suwando
28.Supian
29.Suriyanto
30.Indriawan
31.Jumingan
32.Susiadi
33.Winarso
34.Sumidi
35.M. Salem
36.Sugiandi
37.Nurul Mustafa
38.Jhony Sandi
39.Kariman
40.Suyatno
41.Kusno Junaidi
42.Sarbini
43.Ari Purwanto
44.Eli Susianto
Tergugat:
PT.Semadam
150 — 38
persyaratanmogok kerja,kapan pelaksanaan, peserta mogok pekerja/Buruh angota Serikatatau non anggota serikat serta siapa yang beratnggung jawab terhadap mogokkerja yang dilakukan dalam surat pemberitahuan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 141 (1) Undangundang nomor 13tahun 2003 berbunyi /Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerimasurat pemberitahuan mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajibmemberikan tanda terima:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 (1), (2) Undang undang nomor21
185 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Terdakwa LUKASMRAMRA,S.H. dan Terdakwa TED YONES MOKAY, S.Sos, M.Si.bertentangan dengan :Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Jo Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga dari PP Nomor 24 Tahun 2004, yakni:v Pasal 1 yang mengatakan antara lain " Dalam Peraturan ini yangdimaksud dengan Uang Paket adalah, uang yang diberikan setiap bulankepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikutirapatrapat
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum III : Moh. Januar Ferdian, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi Diwakili Oleh : AHMAD TANALI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Andi Pawelloi
Terbanding/Terdakwa I : Donni Satria, SE MM
263 — 193
Pemegang Saham);Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor21 Tanggal 4 September 2003 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;Hal. 145 dari 150 hal Putusan Nomor 443/PID/2019/PT DKIFotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PemindahanHakHak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 NotarisLinda Herawati, SH di Jakarta;Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor18 Tanggal 8 Juni 2004 Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;Fotocopy legalisir
111 — 19
Sarolangun senilai Rp.2.410.150.000, (dua milyar empat ratus sepuluhHalaman 130 dari 180 halaman Putusan Nomor 31/PID.SusTPK/2015/PN.Jmb.juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada Dinas PU & PERA Kab.Sarolangun.Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan pendapat kepada JaksaPenyidik pada kejaksaan Negeri Sarolangun yaitu yaitu berdasarkan SuratTugas Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi Nomor21.a/ST/XVIILJMB/2/2015 tanggal 27 Februari 2015 menjadi keterkaitan Ahlidengan kegiatan pengaspalan Jalan Desa
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
506 — 272
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHUAH.01.060005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, S.H.30.
BAMBANG NURDYANTORO, SH
Terdakwa:
ABDUL HALIM NAUE Alias ANJAS
115 — 28
Tri Karya Dharma, paketpekerjaan abrasi pantai desa Biluhu Tengah di. tempat, nomor21/AB/GTOAP/IX/2017, Lampiran: 1 berkas, Perihal: Evaluasi Paketpekerjaan abrasi pantai desa Biluhu Tengah, yang ditandatangani oleh PT.Arenco Binatama, tanggal 03 Oktober 2017;Barang atau dokumen lain terkait perkara tersebut (tidak ada);Tanda Terima Surat dari Jamkrindo;Surat Keputusan Kepala Biro Pengendali pembangunan dan LayananPengadaan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Lingkup ProvinsiGorontalo, nomor:800
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ASHARI SYAM, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Pintar Simbolon, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ABDUL RAHMAN, SH
132 — 80
Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penesihat Hukumnya telahmengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.Plk, tanggal 28 Nopember 2017 danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa PenuntutUmum pada tanggal 28 Nopember 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bandingberdasarkan Akta Permintaan banding Nomor : = 21/Akta/Pid.SusTPK/2017/PN.PIk
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
285 — 253
tindakpidana.Bahwa uraian pasal dan peranan Pemohon dalam perbuatan yangdisangkakan akan diuraikan dalam resume berkas penyidikan ataudi dalam surat dakwaan yang akan disampaikan/dilimpahkan kepengadilan perkara pokok, sehingga dalil Pemohon tidak tepat jikamempermasalahkan uraian Pasal dan peran dari Termohon didalam surat perintah penyidikan.Bahwa sesungguhnya lingkup kewenangan Praperadilan secaralimitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21
ENJANG SLAMET, SH.
Terdakwa:
NAJIB, S.Sos
176 — 193
Kdimemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :Pasal 18 ayat (3)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
ERFANDY RUSDY QUILIEM, SH.,MH
Terdakwa:
NIZAM MUHAMAD, B.Sc
161 — 32
MUHAMAD, B.Sc.Tempat Lahir : GorontaloUmur/Tanggal Lahir : 68 tahun/ 24 Februari 1952Jenis Kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat Tinggal : BTN Palupi Permai Kelurahan Palupi KecamatanTatanga Kota PaluAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa ditahan sebagai Tahanan Kota Palu, oleh :1.Majelis Hakim, Penetapan Nomor : 21/Pid.SusTPK/2020/PN Pal tertanggal14 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 12 Juni2020;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor21
58 — 15
;e Bahwa BeritaBerita Acara Bencana Alam tersebut tidak dapat dibenarkankarena tidak melalui prosedur yang seharusnya, sebab tidak ada Tim yangberkompeten yang melakukan survey lokasilokasi tersebut sehingga dapatdipertanggung jawabkan;e Bahwa sesuai dengan Undangundang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor21 Tahun 2008 diputuskan berdasarkan SK yang menentukan adalah Bupati;e Bahwa khusus Abrasi Pantai pada Tahun 2012 secara khusus tidak adamengeluarkan status Bencana Alam;e Bahwa berdasarkan laporan
280 — 157
Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1)teKUHP dalam Dakwaan Pertama Dakwaan Penuntut Umum, yakni : Beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendirisehingga merupakan beberapa kejahatan , JUGA telah dapat terpenuhi danterbukti secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbanganhukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruhunsurunsur Pasal 4 Jo Pasal 48 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun
74 — 38
10Oktober 2011, karena menunggu laporan SPJ Bosda Triwulan I Tahun2011 sehingga Dana Bosda Triwulan IT Tahun 2011 baru dicairkan Tanggal 10Oktober Tahun 2011 sedangkan Untuk Dana Bosda Triwulan II dan IV Tahun 2011baru dicairkan tanggal 13 Desember 2011.Bahwa SDN 001 Pulau Derawan Belum melaporkan SPJ Dana Bosda tahun 2011 TriwulanII dan III, namun karena saat itu dia akhir tahun yang apabila Dana Bosda tidak disalurkanakan dikembalikan ke kas daerah maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21