Ditemukan 736 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekal kebar kepal kebau keba kemal kenal kebak keban
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 16-04-2008 — Putus : 01-12-2008 — Upload : 17-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1526/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg
Tanggal 1 Desember 2008 — Penggugat:
1.H M BAKOERbin TOSAH
2.H M SUEB bin TOSAH
3.HARIRI bin H FATHURROHMAN
4.ABDUL HASIB bin H FATHURROHMAN
5.SIROJUDDIN bin H FATHORROHMAN
6.Dra SITI RUCHIbinti H FATHURROHMAN
7.A ABRORI bin H FATHORROHMAN
8.FATMAH binti H NUR ASIDIN
9.Liswati binti H. Nur Asidin
10.Siti Jainab binti H. Nur Asidin
11.Suhaimi binti H. Nur Asidin
Tergugat:
H. FAISOL bin H. NUR ASIDIN ALM
Turut Tergugat:
1.MAHFUD BUDIANTO bin H. NUR ASIDIN ALM
2.ROHMAWATI binti H. NUR ASIDIN ALM
3.ASIA bin H. NUR ASIDIN ALM
131 — 92
  • Olehsebab para Tergugat Rekonpensi berbuat semenamena terhadap harta benda dankeluarga serta rumah tangga Penggugat Rekonpensi, merupakan perbuatanmelawan hukum dan pencemaran nama baik adalah hak pribadi PenggugatRekonpensi untuk membela diri;Bahwa, semua Warga negara, Indonesia sama kedudukannya di muka hukum(equalty before the law) tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, darikalangan profesi apapun tidak ada yang kebal hukum (immun), maka sesuaiketentuan hukum Penggugat Rekonpensi menuntut
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN MAUMERE Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mme
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
1.GREGORIUS WILHELMUS
2.YOHANES NONG YAN
3.ANTONIUS TESEN
5.THERESIA OKO
6.ANASTASIA FLORIDA D
7.GREGORIUS WILHELMUS alias ARI
Tergugat:
1.SUSO SUHAMI YULIANTI
2.HANDOKO WIJAYA
3.PETRUS POLIKARPUS FERNANDES
4.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Sikka
5.Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Sikka
98 — 117
  • Karena itu Tergugat akansegera memproses yang bersangkutan sesuai peraturanperundangundangan yang berlaku baik secara pidanaHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Padt.G/2020/PN Mmemaupun perdata negara kita adalah negara hukum dan tidakada satu orang pun di Republik ini yang kebal hukum;Bahwa saat mediasi di Kantor Badan PertanahanKabupaten Sikka tanggal 16 Juli 2018, Saudara LaurensiusPisen (Pensiunan Anggota Kepolisian), telan mengakui danmembenarkan antara lain bahwa: Pelapor merupakan
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum
Register : 22-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 106/Pid.B/2019/PN Mkd
Tanggal 30 Juli 2019 — Penuntut Umum:
IRMA RAHMAWATI,SH
Terdakwa:
Sulis Adi Kusworo Bin Suparman
38 — 6
  • temannya tetapi tidakdikembalikan; Bahwa Saksi tidak mengetahui peran masingmasing dari pelakuyang melakukan penganiayaan; Bahwa benar Saksi bertemu dengan pihak keluarga korban bersamadengan Kapolsek Secang dan Kapolsek Tegalrejo untuk meminta maaf; Bahwa sepengetahun Saksi, keseharian para pelaku penganiayaanadalah wajar tidak nakal; Bahwa Saksi mendengar sesuatu yang dikatakan mengenai korbanpada saat Saksi di tempat di jalan cor kampung dekat pabrik Olympic,yaitu ada yang mengatakan kalau korban kebal
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA 2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA 3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI 4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
533 — 1302
  • luas 200 Ha. terletak diKelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, KabupatenSarolangun, Provinsi Jambi.Bahwa guna menghindari timbulnya preseden yang lebih buruk lagidikemudian hari knususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilan dimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kitaHalaman 15 dari 98 halaman, Putusan Perdata Nomor 10/Padt.G/2018/PN SRL39.40.41.42.43.cintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT maupunpihakpihak lain yang merasa dirinya kebal
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 30-10-2019 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
AMRICK
Tergugat:
1.RAMLAN
2.RAMLI
3.RAMLAH
4.RAMSA
5.RAMSO GATOT
6.MISNAH
7.SUYANTI
8.Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai cq Kecamatan Perbaungan, cq LURAH TUALANG
155 — 69
  • PerbaunganKabupaten Serdang Bedagai (bukan Kepala Lingkungan tanah obyekperkara tetapi berdekatan dengan tanah obyek perkara) bermaksudmembersihkan tanah obyek perkara untuk dipakai dalam memperingatiHUT ke 71 Kemerdekaan Republik Indonesia dan saksi ingin mengetahulpemilik tanah tersebut, lalu saksi diperlinatkan Suran Nomor 55 tersebutkemudian saksi linat dan saksi baca;Bahwa, Tanah obyek perkara seluas + 8 (delapan) hektar;Bahwa, Saksi mengetahui seseorang yang bernama TUKIL tetapi saksitidak kebal
Pengadilan PN SENGETI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 142/Pid.B/2012/PN.SGT
Tanggal 14 Januari 2013 — - MUHTAR D Bin DAHAPAR
136 — 508
  • D ( mantan kepala desa arangarang ) dan untuk masajabatannya, saksi tidak tahu, sedangkan yang lainnya saksi tidak kebal sertasekarang ini sdr. Muhtar. D sebagai masyarakat biasa di desa arangarang ;Bahwa untuk luasan kebun sawit pt. Sumbertama nusa pertiwi sekarang iniberjumlah sebanyak 8.829 ha, yang terdiri dari :1) Kebun sawit inti pt.
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
6464 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Sebuah prosedur yang menyediakan untuk melakukan penyitaandan perampasan aset tanpa memerlukan keyakinan kriminal, perampasan aset tanpa adanya putusan pidana(NonConviction Based) penting dilakukan ketika pelaku yang salah sudah mati, telah melarikan diri dari yurisdiksi,atau yang kebal dari penuntutan.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - MIRZA
179 — 117
  • KUSMIATY, M.Pharm bahwa Vaksin dengan nama Vaksin Pediacel,Vaksin Tripacel, Vaksin Engerix B dan Vaksin Havrix adalah berfungsi meningkatkankesehatan tubuh manusia dan menjadikan tubuh imun atau kebal terhadap penyakittertentu sebagaimana tertera dalam brosur vaksin itu sendiri;Menimbang, bahwa vaksin sesuai dengan fungsi dan peruntukannya adalah untukmenjadikan tubuh menjadi imun terhadap sesuatu penyakit tertentu sehingga berfungsiuntuk meningkatkan kesehatan tubuh manusia maka Vaksin adalah termasuk
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 26-08-2016 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 505/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 28 Agustus 2017 — Penggugat:
EKA HALIM
Tergugat:
1.NY. SURYANI DARMADI. TAN LIANG NIO
2.SURYAWAN SANTOSA
171 — 50
  • Tidak ada satupun kesalahan Warga Negara yang kebal akanhukuman. Sehingga tuntutan pengungkapan kebenaran baik kebenaranHalaman 20 dari 107 halaman Putusan Nomor: 505/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Brt.formil maupun kebenaran materiil di depan hukum, haruslah mendapatperlindungan hukum sebagaimana disyaratkan oleh UndangUndang yangberlaku.
Pengadilan PN SENGETI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 16-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 141/Pid.B/2012/PN.SGT
Tanggal 14 Januari 2013 — - H. UUH SUBHI SIDIEK BIN H. ABDULLAH SIDIEK
107 — 47
  • D ( mantan kepala desa arangarang ) dan untuk masajabatannya, saksi tidak tahu, sedangkan yang lainnya saksi tidak kebal sertasekarang ini sdr. Muhtar. D sebagai masyarakat biasa di desa arangarang ;Bahwa untuk luasan kebun sawit pt. Sumbertama nusa pertiwi sekarang iniberjumlah sebanyak 8.829 ha, yang terdiri dari :1) Kebun sawit inti pt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2011 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 505/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Mei 2013 — HARDI WIJAYA >< BANK INDONESIA,Cs
190 — 38
  • Indonesia, /nternational Daily News,Indonesia Shangbao dengan tembusan ke Presiden dan Wakil Presiden RI,Menteri Menteri terkait, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA, Ketua TimPemberantas Korupsi, Ketua KPK, Media cetak dan elektronik denganbesar harapan semoga TERGUGAT sesuai dengan tugas danpertanggung jawaban pengawasan bank, segera menindaklanjuti sertamelakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan perbuatan fraud danserangkaian tindak pidana kejahatan perbankan TERGUGAT II yang seolaholah bersifat kebal
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-12-2015 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 596/Pdt.G/2015/PN.Jkt Utr.
Tanggal 10 Agustus 2016 — M. KARSAN ; yang beralamat di Jalan Sungai Tirem No.195 RT.010/RW.08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberiikan kuasa kepada : Drs. Gindo L. Tobing, SH.MH., Rr. Ani Wijayati, SH.MHum., dan Haposan S.R. Sinaga, SH., Advokat/Konsultan Hukum LAW FIRM TOBING, WIJAYATI, SINAGA & PARTNERS (TWSP), yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata III No.44 A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2015; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. DIREKSI PT. AETRA AIR JAKARTA (AETRA) ; yang beralamat di Gedung Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lt.2, Jalan Boulevard Kelapa Gading LA.3 No.1, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ZAKA HADISUPANI OEMANG, SH., ANDI SADDAM ALFIH, SH., PERRY HASAN PARDEDE, SH., AYU ANGGRAINI PUSPITASARI, SH., dan ANDI TAUFIQ MULIAWAN, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MJAYA HADI & Co., beralamat di Menara Palma Lantai 12, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2, Jakarta-12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2016; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. EDI SANTOSO ; yang beralamat di Jalan Warakas I No.189, Gang 26, RT.010/RW.08, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: JUNDRI RASDIAMAN BERUTU, SH., dan BENNY MARNALA PASARIBU, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM BERUTU & PARDEDE LAWFIRM, yang beralamat di Menteng Square TBSO-2, Jl. Matraman No.30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2016; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PERUSAHAAN AIR MINUM DKI JAKARTA (PD. PAM JAYA) ; yang beralamat di Jalan Penjernihan II Pejompongan, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ZAKA HADISUPANI OEMANG, SH., ANDI SADDAM ALFIH, SH., PERRY HASAN PARDEDE, SH., AYU ANGGRAINI PUSPITASARI, SH., dan ANDI TAUFIQ MULIAWAN, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MJAYA HADI &Co., baralamat di Menara Palma Lantai 12, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-2, Jakarta-12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Pebruari 2016; Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
67 — 35
  • Logika terbalik dari PENGGUGAT tersebut menunjukkan bahwa PENGGUGAT nyatanyata menyangkal keberadaan SuratPencabutan ljin Pengelolaan Hidran/MCK dan Perubahan Tarif (Vide BuktiT.I1) perihal pencabutan SIPH/MCK serta perubahan tarif atau seolaholahmenganggap dirinya sebagai orang yang kebal terhadap peraturan, ketentuandan perundanganundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1huruf (v) Perda DKI No. 11/1993 tentang definisi hidran dan mekanisme peruntukan hidran itu sendiri;Bahwa TERGUGAT
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama
Register : 06-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 1575/Pdt.G/2018/PA.Slw
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
168 — 89
  • Tetapi apakah PPATtersebut kebal hukum dan tidak dapat dituntut atas kesalahan yangdibuat ?
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-11-2016 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 637/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Maret 2018 — Muhamad Rasid,Cs X DEPARTEMENT OF IMMIGRATION AND BORDER PROTECTION (Department Imigrasi dan Batas Perlindungan) ,Cs
303 — 146
  • Pemegangkartu Advokat No. 01200415/KAI WT/I/2209anggota dari Kongres Advokat Indonesia (KAI)Fotocopy dari Print Out dari internet tentangkekebalan Kedubes asing tidak mutlak.Diambil dari website www.hukumonline.com tgl04 Juli 2011,Fotocopy dari Print out Siapa bilang kedutaanbesar kebal hukum..?Mengenai Sengketa Ketenagakerjaan AntaraPekerja Dengan Kedutaan Besar Asing, MingguTgl 1 Januari 2017 oleh : Husen Bafaddal, S.H.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 901/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 10 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT CAHAYA HIDUP BALI SENTOSA Diwakili Oleh : Lalu Abdi Mansyah, S.H
Terbanding/Tergugat I : PERKUMPULAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN KONDOMINIUM HOTEL THE EDEN KUTA
Terbanding/Tergugat II : EFENDI DJASMIN
Terbanding/Tergugat III : SUNARJO TIRTO
Terbanding/Tergugat IV : PT PAPAN UTAMA INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : DEBBY SINTYAWATI TJAHJANTO, S.H., M.Kn.,
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : BUPATI BADUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. EDEN KUTA MANAGEMENT
256 — 122
  • baik yang memilikipantai maupun yang tidak memiliki pantai, rataratamemiliki occupancy rate sekitar 70% (low season) s/d100% (high season);Harga The Eden diperkirakan/direncanakan ratarataRp.700.000,/malam untuk tahun 2012 adalah hargayang relative mudah dijangkau untuk turis domesticmaupun manca Negara (+ USD 70/night);Segmen, harga yang dipilin dengan Rp.700.000,/malam dan lokasi dari The Eden sangatlahtahan dari berbagai masalah seperti terror bom,traveling warning dll Karena turis local yang kebal
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 18-11-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 145/PDT/2011/PT PLG
Tanggal 8 Maret 2012 — Terbanding/Penggugat : Martina Oemar, SE
Turut Terbanding/Tergugat : Ny. Merry Aryanti R, DKK
56 — 19
  • tuntutan/gugatan yang sama).Jadi jelas berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut diatas, bahwa gugatanPenggugat tidak berdasar hukum dan melawan hukum, adapun dalil gugatantersebut sengaja diputarbalikkan sedemikian rupa oleh Penggugat, tidak lebihsematasemata untuk menyembunyikan atau menutupnutupi kepalsuan alatbukti surat tanah Penggugat, lain tidak ; Tergugat 2 tidak habis pikir sebenarnya kalau orang atau pihak, makaorang atau pihak mana yang begitu angker kuat membekingiPenggugat, sehingga kebal
Pengadilan PN MUARO Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MUARO Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Mrj
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
172 — 25
  • revindicatoire beslaag) terhadap harta kekayaan para Tergugat baikberupa benda tetap/ tidak bergerak maupun benda tidak tetap/ bergerakyang akan Penggugat sebutkan dan mohonkan secara tersendiri;Bahwa guna menghindarkan timbulnya preseden yang lebih buruk lagidikemudian hari khususnya terhadap wibawa dan kekuasaan Pengadilandimata masyarakat, dan demi tegaknya hukum di bumi Indonesia yang kitacintai ini, baik oleh tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat maupunpihakpihak lain yang merasa dirinya kebal
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-07-2011 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 51/PDT.G/2010/PN.TPI
Tanggal 21 Juli 2011 — IKA YULIA (Penggugat) vs - PT. CAKRAWALA BINTAN PERKASA, dkk (Tergugat)
67 — 2
  • Bangunan KolamRenang yang mempergunakan barangbarang milik penggugat dan menyerahkankeseluruhan barangbarang milik Penggugat kepada Penggugat;Bahwa, Penggugat telah meminta bantuan kepada Pihak Kepolisian Resort KotaTanjungpinang dan melaporkan perbuatan perampasan yang dilakukan oleh Tergugat I,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namum Pihak Kepolisian tidak mampumenghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III dan Tergugat IV adalah orangorang yang kebal
Pengadilan PN KENDAL Pidana Umum
Register : 20-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN KENDAL Nomor 86/Pid.B/2017/PN Kdl
Tanggal 7 Nopember 2017 — PURWANTI,SH BINTI SUPIYANTO
124 — 162
  • adapun pledoi yang terkait dengan alasanpenghapusan pidana karena merupakan hak Jabatan terdakwa sebagaiAdvokad atau juga merupakan alasan pembenar, maka Majelis Hakimmenyatakan tidak sependapat dengan hal tersebut, karena padaprinsipnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang Advokadharuslah sesuai dengan ketentuanketentuan yang digariskan oleh hukumdan seseorang yang menjadi Advokad tidaklah kemudian harus diartikanbahwa Jabatan Advokad tersebut akan menjadikan dirinya menjadiseseorang yang kebal
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK
Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
65 — 18
  • lain yang memeriksa dipersilahkan tetapiharus minta ijin terlebih dahulu kepada BPK ; Bahwa BPKP lahir muatan politisnya kental sekali BPKP lahir berdasarkan KepresNo. 15/1983, BPKP memeriksa Keuangan Negara dan Pembangunan, sedangkankedudukan dari BPKP adalah pembantu Presiden, padahal yang mengelolakeuangan negara dan pembangunan adalah eksekutip/Presiden, ini ada maksudnyaPresiden tidak bisa diperiksa oleh BPK karena ada BPKP yang dianggap lebihspesialis BPKP sehingga pada waktu itu Presiden kebal
    Teoripasti akan bertanya seharusnya begitu dan benar ditaruh diatas, sehingga sumberhukum yang lain tidak bertentangan dengan teori, artinya kalau peraturanperundangundangan bertentangan dengan teori itu peraturan perundangundangannya yang dikalahkan, seperti dalam teori dalam negara hukum tidak adaistlah kamus kebal hukum, ternyata ada diskriminatif. Undang undang ada yangmengatur diskriminatif sehingga undangundangnya yang harus dikalahkan.