Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.62/MenhutlI/2014 tanggal 2 September 2014 Tentang = IzinPemanfaatan Kayu;5. Fotocopy Laporan Triwulan (JanuariMaret 2015) PT. MakmurBersama Asia;6. Fotocopy Laporan Triwulan Il (AprilJuni 2015) PT. MakmurBersama Asia;7. Fotocopy Laporan LKPM Triwulan IV (OktoberDesember 2015)PT.Makmur Bersama Asia.Bundel 3 terdiri dari:1. Fotocopy Berita Acara Pertemuan/Musyawarah Masyarakat DesaMasaran tanggal 08 Januari 2015;2. Fotocopy Surat PT.

No.P 333569, halaman 13 yangmenerangkan bahwa cap tanggal keberangkatan dari Polisi ImigrasiBandara Ngurah Rai, Bali, tanggal 18 Desember 2010 dan Capkedatangan di Paris dari Polisi Imigrasi Bandara RoissyCharles deGaulle, Perancis, halaman 16 di Paspor yang sama, yangbersangkutan tiba di Paris tanggal 19 Desember 2010, yangselanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P.I 19.d) ;20.Foto Copy Slip Penarikan uang tunai tanggal 14 Januari 2010, pada kasirCommonwealth Bank Palembang dari rekening

: 1 (satu) Unit Sepeda Motor MerkSuzuki tahun 2010 warna biru hitam No.Pol : AG6442MC nomor rangka :MH888GICAA1421852, Nomor mesin : 4201D481703, kedua : 1 (satu) unitSepeda Motor Honda Beat Tahun 2011 Warna Merah No.Pol AG3514OE,Nomor Rangka : MHIJF5127BK532573 Nomor Mesin : JF51E2529394, ketiga 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS Tahun 2011 warna putih No.Pol :AG31880B Nomor Rangka : MH1JF7115BK114192 NomorMesin : JF71E1113598, keempat : 1 ( tu) unit sepeda motor Honda Vario Warnahitam, No.P

P.14/Menhutll/2011 dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.20/Menhutll/2013 telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Termohondan sesuai dengan asas kemanfaatan bagi negara (doe/matigheid).Dari seluruh uraian tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepadaMajelis Hakim Agung yang memeriksa permohonan keberatan hak uji materiil inlitis, untuk mengadili dan memutus sebagai berikut:1.2sMenolak permohonan keberatan Pemohon seluruhnya;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;Halaman 53 dari

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.51/MenhutIl/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Penggunaan SuratKeterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan hak jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut1/2006 tanggal 17 Oktober 2006 tentang perubahan kesatu atas PermenhutNo. P.51/MenhutII/2006 tanggal 10 Juli 2006 Yo Permenhut No. P.33/Menhutll/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang perubahan kedua atasPermenhut No.

(Fotokopi Sesuai dengan asili);Kartu Pegawai Sipil Republik Indonesia No.P 157770, tanggal 7September 2010, atas nama Ahia Novie, S.E., M.Si. (Fotokopisesuai dengan asili);Kartu PNS Elektronok (KPE) tanggal 18 Oktober 2013, atasnama Ahia Novie. (Fotokopi sesuai dengan asili);Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor: 566/UN24/KP/2017, tanggal 22 Juli2017, atas nama Ahia NOvie, S.E., M.SA.

IndoramaSynthetics Tbk DivisiSpun YarnsSurat Pengumuman Bersamaperihal Kenaikan Upah BerkalaTahun 2020 No.P/IRSDSPN/I002/2020 tertanggal 24 Januari2020 yang menyatakan PihakPerusahaan dengan Pekerja telahbersepakat untuk kenaikan upahberkala dengan upah pokokterendah yaitu sebesarRp.4.039.068, (empat juta tigapuluh sembilan ribu enam puluhdelapan rupiah) yang mulai berlakudari tanggal 26 Desember 2019sampai dengan 25 Desember 2020dan akan dibayarkan gaji mulabulan Februari 2020 (sesualdengan Objek

Gubernur Jawa Barat (buktisesuai dengan foto copy) ;Berita Acara tanggal Dewan Pengupahan KotaTasikmalaya tanggal 23 Oktober 2019 (bukti sesualdengan foto copy) ;Surat Wali Kota Tasikmalaya No.561/2729/Disnaker, tanggal 4 November 2019,Perihal: Penetapan Upah Minimum Kota (UMk)Tasikmalaya Tahun 2020 yang ditujukan kepadaGubernur Jawa Barat (bukti Sesuai dengan fotocopy) ;Berita Acara Dewan Pengupahan KabupatenTasikmalaya tanggal 14 November 2019 (buktisesuai dengan foto copy) ;Surat Bupati Tasikmalaya No.P

tidak adalahan lagi untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pertambanganBahwa setelah adanya permasalahan di pertambangan sebagaimana tersebut diatasbelakangan baru diketahui ternyata TERGUGAT II belum memiliki perijinanpinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana yangdisyaratkan dalam UU NO.41 Tahun 1999 tentang yang diamandemen denganPerbu No 1/2004 jo Permenhut P.2/MenhutIl/2004 (Permenhut P.12/Menhut11/2004 sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dan telah diubah denganPermenhut No.P

l/2004 sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dantelah diubah dengan Permenhut No.P.43/MenhutII/2008 Tanggal 10 Juli 2008tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan).Bahwa TERGUGAT II walaupun saat itu belum memiliki ijin pinjam pakaikawasan hutan dari Menteri Kehutanan untung penambangan di Mornopo,Halmahera Timur, namun sudah menyuruh melaksanakan pekerjaan proyektersebut kepada TERGUGAT serta mengetahui dan menyetujuiPENGGUGAT sebagai sub kontraktor TERGUGAT , sehingga menimbulkanmasalah yang berakibat

sertipikatapabila bibit berasal dari benih yang bersertipikat dan SuratKeterangan apabila bibit berasal dari benih yang asalan ,sedangkan untuk memberikan sertipikat benih juga berdasarkanpermohonan ke BPTH kemudian dibentuk Tim untuk mengambilsampel benih yang diuji di Laboratorium BPTH baru kemdiandiberikan sertipikat apabila benihnya bersertipikat (berasal darisumber benih bersertipikat) dan surat keterangan apabilaberasal dari benih yang asalan , mekanisme tersebutsebagaimana diatur dalam Surat Menhut No.P

dengan menyebutkan jenis tanaman , jumlahtanaman dan asalusul benih (tanamannya berasal dari sumberbenih bersertipikat atau tidak (asalan) ;Bahwa rekomendasi sebagai pengada dan pengedar benih ataubibit tanaman hutan dari BPTH yang diberikan kepada CvAmartyadh jangka waktu' rekomendasinya ditentukanberdasarkan SK Penetapan oleh Dinas Kehutanan setempat danpada tahun 2005 jangka waktu berlakunya selama 3 tahunnamun sejak diterbitkannya SK Penetapan sebagaimana diaturdalam Keputusan Menteri Kehutanan No.P

Batasbatas Tanah :Sebelah UtaraSebelah TimurSebelah SelatanSebelah BaratSporadik No.P. SYARKAWI: Amansyah: Jalan Umum: Samiran: Abdullah: 027/PGBSPRDK/VIII/2007Memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan.RT/RW: 17/05Hal. 95 dan 128 hal. Put. No. 645 K/PDT/2011Kel./KecKabupatenNIB/Luas: Pengambangan/Banjarmasin Timur: Kota Banjarmasin: Lebar 10 M dan PanjangBatasbatas Tanah :Sebelah UtaraSebelah TimurSebelah SelatanSebelah BaratSporadik No.82.

bank dengan baik sesuai ketentuan, lalumenyebabkan nasabah deposito tidak tercatat dalam administrasi banktersebut, itu menjadi tanggung jawab korporasi ;Bahwa menurut pendapat ahli, tanggung jawab pemegang sahamterhadap kerugian suatu korporasi adalah sepanjang pemegang sahambukan pengurus itu tanggung jawab sebatas saham yang disetor danapabila pemegang saham sebagai pengurus maka pemegang sahamharus bertanggung jawab sepenuhnya ;Bahwa ditunjukkan bukti laporan keuangan publik, bukti : P1 s/d No.P

Wanma walaupundengan pekerjaanya Selaku PNS dan mempunyai Jabatan Sebagai KepalaDinas tidak serta merta berhak mendapatkan Pembagian Sebidang TanahDari Program TORA karena tetap harus diajukan permohonan PelepasanKawasan Hutan dalam Fungsi HPK sesuai Permen NomorP.96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan KawasanHutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.Bahwa apabila ingin melakukan kegiatan penambangan maka berdasarkanPasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

karenaberdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa serta buktibuktiyang diajukan, penjualan bibit Karet Okulasi tahap sebanyak 47.884 batangdisertifikasi BP2MB Sumsel bulan Januari 2006 umur 36 bulan, diserahkanbulan April 2006; logikanya bibit telah berumur 69 bulan; dan penyerahan tahapIl sebanyak 31.316 batang pada bulan JuniJuli 2006; logikanya bibit telahberumur 912 bulan; sehingga seluruhnya berjumlah 79.200 batang sesuaiKontrak dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P

Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP Provinsi Bengkulu.2.

Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaanbarang/jasa kepada ULP Pemerintah Provinsi Bengkulu;35Bahwa saksi ditunjuk selaku anggota Pokja VIl pada ULP Provinsi Bengkuluberdasarkan SK dari Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10 Mei2012 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala ULPNo.824/229/IX/2012 tanggal 29 Agustus 2012 untuk melaksanakan pelelangankegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu T.A. 2012;Bahwa besar dana dalam kegiatan Pembangunan

Menurut Keputusan Gubernur Bengkulu No.P.164 Tahun 2012 tanggal 10Mei 2012 tentang penetapan personalia Pokja pada ULP ProvinsiBengkulu.2.

Bukti P17a : Fotocopy Permohonan Sertifikat Hak Milik Bagi 94 KKPurnawirawan TNI AU No.P/0O17/FKP.PN/2008 tertanggal 7 April 2008 kepadaKantor Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ; 10. Bukti P17b : Fotocopy Tanggapan dari BPN Pusat Jakarta No.24226101Dv.1 tertanggal 21 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur ; 11.

PeredaranHasil Hutan memiliki tugas pokok dan Fungsi melaksanakanpendelegasian tugas pimpinan dalam hal ini menyelenggarakanadministrasi peredaran hasil hutan;Bahwa yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah Dokumenangkutan yang merupakan surat keterangan (SKSHH) yangmenyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai buktilegalitas pengangkutan hasil hutan hak yaitu kayu bulat atau kayuolahan rakyat sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan sesuai denganperaturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

Pada halaman Il 14 : terkait dengan pembangunan sarana danprasarana penunjang merupakan satu kegiatan sesuai dengan denganPermenhut No.P.43. tentang pinjam pakai kawasan.Putusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 93 dari 3124.

IMMS belum sesuai dengan Pasal 9 (4) Permenhut No.P.43/MenhutIV2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakaikawasan hutan sehingga permohonan tersebut belum dapat diproses lebihlanjut dan berkas permohonan dikembalikan kepada PT. IMMS.Putusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 140 dari 31216.17.Saksi MUKHAMAD MUHLIS :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa saksi bekerja di di kantor PT. IMMS beralamat di Jl.

P.18 yang telah diubah dengan PERATURANMENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : P. 14/Menhut1/2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERIKEHUTANAN NOMOR P.18/MENHUTII/2011 TENTANG PEDOMANPINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (Selanjutnya disebut Permenhut No.P.14) sebagaimana diatur dalam Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 7APenggunaan jalan oleh pemegang izin pinjam pakai kawasan hutanterhadap jalan yang dibangun pemegang izin pemanfaatan hutan atauPerum Perhutani atau pengelola Kawasan

meminta karena itu adalah rahasia kedua belah pihak ;Bahwa saksi mengetahui PT AKT itu. memperoleh izin pinjam pakaikawasan hutan dari MenteriKehutanan; Bahwa berdasarkan izin yang diberikan oleh menteri Kehutanandihubungkan dengan Peraturan Menetri Kehutanan bahwa tidak lagidibenarkan bahwa untuk penetapkan pungutan kecuali dengan fasilitasbersama, pengertian skema dengan penggunaan hutan dengan fasilitasbersama artinya tetap bisa mengambil biaya konpensasi bersama,berdasarkan Peraturan Dirjen PUK No.P

Akte PasuPasuPabagashon/Akte Pemberkatan Nikah No.P.143/01.3/R.07/D.XVI/ 2018 atas nama Wesly Sianturi denganNurjaidah Silalahi yang diterbitkan oleh HKBP SimatupangResort Muara;3. Bukti P03, Fotocopy sesuai dengan aslinya. Surat keterangananggota jemaat HKBP No. 66/R4/D17/V1/95, diterbitkan tanggal7 Juni 1995 dari Kantor HKBP RESSORT MUARA danditandatangani oleh Pat. . Panjaitan, S.Th.;4. Bukti P04, Fotocopy sesuai dengan aslinya.

suratsurat bukti diatas tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, tetapi telah dinazegelen; 24 PhotoCopy SuratSurat Keterangan atas nama TUGIMIN, dkk.Sebanyak 26 lembar; diberi bertanda P.24;Bahwa PhotoCopy surat bukti tersebut diatas dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan telah pula dinazegelen serta dilegalisir di KepaniteraanPengadilan Negeri Lubuk Pakam;25 PhotoCopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah,No.60073/01/1994, tanggal 26 Januari 1994; diberi bertanda26 PhotoCopy Surat Seruan, No.P