Aceh Besar (deb swap RDI 352) tersebut dilakukan kontrakdengan sistim kontrak HARGA SATUAN yaitu pekerjaan diselesaikandalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetapuntuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tehnis tertentu,yang volume kerjanya masih bersifat perkiraan sementara, danpembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volumepekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan oleh penyedia barang danjasa;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan

Aceh Besar (deb swap RDI 352) sebagaimana yang tertuang dalamkontrak yaitu:e Melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan tersebut;e Membuat rencana tehnis di lapangan;e Memberi saransaran dan masukkan untuk kontraktor dalampelaksanaan pekerjaan;e Memeriksa dan mengesahkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan;e Menolak dan memerintahkan kontraktor pelaksana untuk tetapmenggunakan bahanbahan meterial sesuai dengan spesifikasi tehnisyang ditentukan dalam gambar rencana, RAB dan RKS yangdituangkan dalam

kontrak kerja fisik;e Melaporkan kepada KPA melalui PPTK secara tertulis apabila kontraktorpelaksana tidak mengindahkan saransaran dan penggunaan bahanmaterial yang tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis;Bahwa terhadap pekerjaan pengawasan kegiatan Pembangunan JalanLingkungan Pulo Nasi, Kab.

., 5.600.000, 1.900.000, rcngan tehnis danPenahan (5 Unit)02 Pembuatan patok 30.000.000, 10.815.000, 19.185.000, batas lokasi(Hutan lindung)03 Pembuatan patok 40.010.400, 37.728.000, 2.282.400, larikan (HutanLindung)04 Pembuatan papan 2.750.000. 1.650.000, 1.100.000. nama lokasi(Hutan lindung)05 Pembuatan 10.000.000, 8.000.000. 2.000.000., pondok kerja(Hutan lindung)06 Tanaman (Hutan 82.500.000, 82.500.000.

K/Pid/... 01Penyusunanrcngan tehnis danPenahan (5 Unit)7.900.000,5.600.000,1.900.000, 02Pembuatan patokbatas lokasi(Hutan lindung)30.000.000.10.815.000,19.185.000, 03Pembuatan patoklarikan (HutanLindung)40.010.400.37.728.000,2.282.400, 04Pembuatan papannama lokasi(Hutan lindung)2.750.000,1.650.000,1.100.000, 05Pembuatanpondok kerja(Hutan lindung)10.000.000,8.000.000,2.000.000, 06Tanaman = (HutanLindung)82.500.000.82.500.000, 07Upah(Pengukuran, dll)petugas25.600.000.7.200.000,18.400.000, 08Buruh(Pengukuran

Atas keterangan Terdakwatersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.nonn Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa NarkotikaGolongan berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwaRahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian,tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis PengujianKimia, ZUL

Atas keteranganTerdakwa tersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.wonn Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa NarkotikaGolongan berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwaRahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian,tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis PengujianKimia, ZUL

dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, maka oleh karena itu dapat diterima ;Menimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyaialah : ;1, bahwa menurut pendapat Hakim perkara Lingko Langkas adalah perselisihan mengenai luas wilayah yang tidak tepat, karena penafsiran wilayah dan daerah oleh Hakim sebagaimana tercantum didalam Undangundang No, 5 tahun 1974, maka dengan demikianHakim di sini menyamakan ulayat istilah tehnis

No.556K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 yang mengandung abstrak hukumbahwa Keputusan yudex facti yang didasarkan kepada petitumsubsidair dan tidak hanya terikat pada petitum primair, dibenarkansepanjang diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasakedilan asalkan masih dalam rangka yang serasi dengan inti petitumprimair; Bahwa berdasarkan Hasil RAKERNAS tahun 2010 tentang tehnis yustisialangka (4).

No. 58/Pdt.G/2015/PTA.Ykmemperhatikan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta UU No 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan hasil RAKERNAS Tahun 2012tentang tehnis yustisial angka (2) menyatakan : Dalam memeriksa,mengadili dan memutus perkara Hakim harus bersikap responsive,progressive dan tidak terpaku pada sikap positivism;Bahwa keputusan RAKERNAS tersebut diputuskan dalam rangkamendorong Hakim dalam memutus perkara untuk

Yang penting saya dapat uang dan selamat "Kemudian padahari selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wib saksimenyerahkan sendiri 1 (satu) butir kemasan kondom kepada saksiLANGLANG ASMARA SANTA bin BUDIMAN yang menyampaikan tehnispengeluaran barang (shabu) dan saksi mengikuti saja yang penting amannamun meskipun tidak mengetahui tehnis secara langsung hinggaakhirnya barang sampai kepada saksi ANDY bin BUDI SUTANTOdansekitar jam 14.00 wib saksi, saksi LANG LANG, terdakwa WAHYUditangkap petugas

Bahwa Terdakwa tidak ikut andil ataupbun yang menentukan kegiatanmengeluarkan barang shabu begitupun tehnis pengeluaran barangnya,karena yang terdakwa ketahui saksi SAYEDI telah menyerahkan semuanyakepada saksi LANGLANG sedangkan masalah shabu dijadikan duit/uangakan dibicarakan setelah barang keluar dari Rutan Polda Jatim danTerdakwa tidak mendapatkan ataupun menerima keuntungan ataupunimbalan dari kegiatan ini dan merasa lega karena barang shabu sudah tidakdidalam Blok E Rutan Polda Jatim.

Yang penting saya dapat uang dan selamat"Kemudian pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wibsaksi SAYEDI menyerahkan sendiri 1 (satu) butir Kemasan kondom kepadasaksi LANGLANG ASMARA SANTA bin BUDIMAN yang menyampaikansecara tehnis dikeluarkan barang (shabu) mengikuti saja yang penting amannamun terdakwa tidak mengetahui cara tehnisnya hingga akhirnya barangsampai kepada saksi ANDY bin BUDI SUTANTO tanpa sepengetahuanterdakwa dansekitar jam 14.00 wib terdakwa, saksi LANG LANG,

Dengan adanya tuntutanPenggugat Rekonvensi/Pembanding agar nafkah anak dibayar tunai tersebut,menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut merupakanpenambahan gugatan baru di tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengubah gugatan rekonvensinya pada tingkat banding.Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA//032/SK/IV/2006tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Bab Pedoman Tehnis

Administrasi dan Tehnis Peradilan Agamaangka Il huruf B butir 1.k halaman 388 bahwa perubahan gugatandiperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban danapabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus denganpersetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).

No. 2106 K/Pdt/2006MERUPAKAN PERBUATAN/TINDAKAN YANG BERSIFATMENGADILI (suatu putusan) ; Adanya Perlawanan Pihak Ill tidak dengan sendirinyamenangguhkan pelaksanaan eksekusi, sebelum Ketua PengadilanNegeri menerbitkan/mengeluarkan suatu PENETAPAN penangguhaneksekusi setelah minta ijin penundaan pada Pengadilan Tinggi tidakjuga dengan Putusan Sela sebagaimana kasus ini ;(Dari Literatur Himpunan Permasalahan Hukum pada PraktekPeradilan Dalam Tanya Jawab dalam Tehnis Yustisial diterbitkan olehDirektorat

Hukum dan Peradilan MARI tahun 1996 serta LiteraturPutusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu oleh ProyekPembinaan Tehnis Yustisial MARI tahun 1997 ) .Karenanya Penangguhan Eksekusi yang dituangkan dalam PutusanSela (I) tanggal 7 Juni 2004 perkara No. 13/Pdt.G/2004/PN.Tgl. olehMajelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut diawal persidangan apalagitanoa meminta ijin terlebin dahulu pada Pengadilan Tinggi adalah jelastelah menyalahi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, cacathukum, karena pertimbangan

Nurlina ; 1 (satu) lembar surat advis tehnis ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.CV. Nurlina Nomor 522.21/029/DKII/2008, tanggal 22 Pebruari 2008;e 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor : 522.21/752/EKI/X1/2006, tanggal 26 November 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) padaKawasan Non Budi Daya Kehutanan (KBNK) an. CV.

Nurlina Nomor :522.21/5486/DKII/2006, tanggal 20 November 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Prinsip Nomor : 522.21/2778/EK,tanggal 19 April 2007 ;e 1 (satu) lembar surat Permohonan advis tehnis untuk CV.

Photo Copy Dokumen Administrasi, tehnis, Biaya dan kualifikasi PT RiskaJaya Bakti semarang Pekerjaan pembangunan jalan paket I (belik17.18.19.20.21.22.23.24.watukumpul dan comal bodeh) kegiatan pembangunan jalan dan jembatan diKabupaten Pemalang tahun anggaran 2010.

Asli Dokumen administrasi ,tehnis, biaya dan kualifikasi PT Riska Jaya Baktisemarang Pekerjaan pembangunan jalan paket I (belik watukumpul dancomal bodeh) dan paket II (widodaren karangasem,lingkar kota comal,bojongbata sumberharjo, sumberharjo banjarmulya, KH Ahmad Dahlan danHos Cokroaminoto) kegiatan pembangunan jalan & jembatan di KabupatenPemalang tahun anggaran 2010.

Back Up Data Pekerjaan pembangunan jalan paket I (belikwatukumpul dan comal bodeh) dan paket JH (widodarenkarangasem,lingkar kota comal, bojongbata sumberharjo, sumberharjobanjarmulya, KH Ahmad Dahlan dan Hos Cokroaminoto) kegiatanpembangunan jalan & jembatan di Kabupaten Pemalang tahunanggaran 2010. 1617181920212223Photo Copy Dokumen Administrasi, tehnis, Biaya dan kualifikasi PTRiska Jaya Bakti semarang Pekerjaan pembangunan jalan paket I(belik watukumpul dan comal bodeh) kegiatan pembangunan jalan

danjembatan di Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2010.Asli Dokumen administrasi ,tehnis, biaya dan kualifikasi PT RiskaJaya Bakti semarang Pekerjaan pembangunan jalan paket I (belikwatukumpul dan comal bodeh) dan paket II (widodaren karangasem,lingkar kota comal, bojongbata sumberharjo, sumberharjobanjarmulya, KH Ahmad Dahlan dan Hos Cokroaminoto) kegiatanpembangunan jalan & jembatan di Kabupaten Pemalang tahunanggaran 2010; Delivery ticket pembangunan jalan paket I (belik watukumpul dancomal bodeh

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyiabPasal 12 ayat (2) yang berbunyiPelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah.Belanja atas beban anggaranbelanja Negara dilakukanPasal

Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Jakarta senilaiRp.32.200.000,(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanja Negaradidasarkan prinsipprinsip sebagaiberikut :21a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengansertarencana, program/kegiatanfungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyiPasal 28 ayat (13) yang berbunyi :3.

Kasus ini diduga dengan sengaja tindak pidana melakukan penggelembungan suara olehDivisi Tehnis KPU Lubuklinggau ;Halaman 33 dari 102 halaman Putusan Nomor 514/Pid.Sus/PN Llg2. Untuk 4 komisioner KPU Lubuklinggau diduga melakukan kelalaian dan melanggar kodeetik ;3.

yang tugasnya lebih cenderung kepenghitungan dan mempersiapkan secara tehnis kebutuhan yang diperlukan ; Bahwa sekretaris KPU yang bertanggung jawab secaratehnis di sekretariatan ; Bahwa yang memberi surattugas untuk staf adalah sekretaris KPU ; Bahwa saksi pada saat di Palembang sebagai sopir Gatot, dan saksi juga sudah ada SKuntuk persiapan Pilpres ; Bahwa saksi tidak ada kewenangan dalam memperbaiki penghitungan suara ; Bahwa sampaitanggal 25 April 2014 masih ada rekapitulasi suara ; Bahwa saksi

Bahwa DB 1 sudah ditanda tangani oleh Komosioner KPU Lubuklinggau Bahwa yang membacakan rekapitlasi di KPU propinsi adalah Divisi Tehnis Bahwa pada tanggal 25 April 2014 KPU Lubuklinggau telambat membacakan perbaikankarena datanya untuk rekapitulasi dibawa oleh salah satu komisioner Divisi tehnis yaitu F.Gatot Wijayanto ; Bahwa yang menemukan tidak sinkron antara DA1 dan DB.1 adalah Komisioner KPULubuklinggau itu sendin ; Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Propinsi : Bahwa apabila ada unsur

;Bahwa Ketua Pokja adalah Bpk Herunimus, sekretaris saksi sendiri dll ;Bahwa saudara Dendi tidak termasuk Devisi Tehnis ;Bahwa yang dibawah bapak Gatot adalah pak Hironimus dan termasuk operator karenajabatan beliau sebagai kasubag tehnis ;Bahwa yang ikut pelatihan adalah saudari Elidia;Bahwa saksi tidak tahu mengapa saudari Elia tidak dimasukkan sebagai operator.Bahwa Dendi sebelumnya tidak termasuk operator, tapi saat dioperator ada Dendi yang telahdapat SK dari Sekretaris KPU ;Bahwa program yang

Terdakwa Gatot Wijayanto :Bahwa terdakwa diangkat dan bekerja sebagai Komisioner Divisi Tehnis dan PenyelenggaraanPemilu di Kantor KPU Kota Lubuklinggau, sejak Terdakwa diangkat pada tanggal 7 Januari2014, atas dasar pengangkatan dari KPU dari Provinsi Sumetera Selatan dan suratpengangkatan / keputusannya yang ditanda tangani oleh ketua KPU Prov Sumsel yangbernama ASPAHAN ;Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Komisioner Divisi Tehnis danPenyelenggaraan Pemilu di KPU Kota Lubuklinggau tersebut

Bahwa Keahlian yang ahli miliki yaitu berdasarkan Ijazahpendidikan di Strata S1 dan S2 Universitas Islam Riau jurusan BudidayaPertanian yaitu tentang Pembinaan tehnis budidaya perkebunan yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembinaan usahaperkebunan. Bahwa Aturan atau perundang undangan yang mengaturtentang perkebunan yaitu:a. Undangundang RI No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem BudidayaTanaman.b.Undang undang RI No 18 tahun 2004 tentang Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian nomor 47/PermentanOT.140/4 /2014tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan pencegahan sertapengendalian kebakaran lahaan dan kebun.f.Peraturan Mentri Pertanian nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman penilaian Usaha Perkebunan.g.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 11/ Permentan/ OT.140/03/ 2015 tentang Sistim Sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 235/Pid.B/LH/2019/PN.Rgth.Pedoman Tehnis Pembukaan/penyiapan lahan tanpa bakar

Bahwa adapun Prosedur dan tata cara pembuatanperkebunan semua komoditi perkebunan secara sah yaitu:a) Tahap Pra tanam (Persiapan) terdiri dari :Pembuatan Perizinan.= Perencanaan.Pembibitan.Pembukaan lahan.Yang diatur berdasarkan :7 Pasal 4 UU no 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidayatanaman.7 Pasal 4 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.7 Peraturan Mentri Pertanian RI Nomor98/Permentan/OT.140/9/2013.7 Pedoman tehnis pembukaan/penyiapan lahan tanpa tanpabakar dan pemanfaatan limbah pembukaan lahan

Bahwa berdasarkan Pedoman tehnis pembukaan /penyiapan lahan tanpa bakar dan pemanfatan limbah pembukaan lahanpada areal perkebunan Direktorat Jendral perkebunan kementrianpertanian tahun 2012 tahapan pembukaan lahan yang dimaksud adalah:a. Menebang/menumbang adalah memotong tegakan pohonuntuk kegiatankegiatan perkebunan menggunakan parang, kampak,chain swa atau gergaji rantai atau menggunakan alat berat untukdiameter lebih dari 10 cm (Sepuluh centi meter) sedangkan untuk.b.

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan Hasilpenerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotasebesar 30% kepada Provinsi 70% sebagai Pendapatan Daerah ;e Bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBN KB) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah dan untuk Wilayah Kabupaten Morowali dikelolaholeh Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali

Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan) ;Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja kendaraanbermotor roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan Pembantu UnitPelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali yaitu :aKendaraan baru :Pihak dealer atau pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya padaKantor Samsat Kolonodale (Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale)dengan membawa dokumen faktur, cek fisik dan pemilik

Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah ITV MorowaliProvinsi Sulawesi, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor UnitPelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku, KabupatenMorowali, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam

sesuai Pasal 69Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan Hasilpenerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotasebesar 30% kepada Provinsi 70% sebagai Pendapatan Daerah ;Bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBN KB) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah dan untuk Wilayah Kabupaten Morowali dikelolaholeh Unit Pelaksana Tehnis

Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan) ;Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja kendaraanbermotor roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan Pembantu UnitPelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali yaitu :Kendaraan baru :Pihak dealer atau pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya padaKantor Samsat Kolonodale (Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale)dengan membawa dokumen faktur, cek fisik dan pemilik

apabiladiraba;Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudutpandang yang berbeda;Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabiladiterawangkan ke sumber cahaya;Tidak terdapat mikroteks;Tidak terdapat Latent Image; Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut diatas maka abhiberpendapat bahwa :>5 (lima) lembar tersebut merupakan bukan uang Rupiah asilipecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 yangdikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifik tehnis

2011,tanggal 01 Agustus 2011 tentang perubahan kedua atas PeraturanBank Indonesia Nomor : 7/42/PBV/2005 tentang Pengeluaran danPengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000, (lima puluh ribu)Tahun Emisi 2005, dengan demikian, 5 (lima) lembar tersebut adalahuang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaranyang sah;8 (delapan) lembar tersebut merupakan bukan uang Rupiah asilipecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 yangdikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifik tehnis

ACHMADFASICHULISANI, terhadap barang bukti yang menyerupai uang adalahsebagai berikut:> 5 (lima) lembar tersebut merupakan bukan uang Rupiah aslipecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifik tehnis dandesainya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor13/17/PBV2011, tanggal 01 Agustus 2011 tentang perubahan keduaHalaman 23 dari 30 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Clpatas Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/42/PBV/2005 tentangPengeluaran

dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan 50.000,(lima puluh ribu) Tahun Emisi 2005, dengan demikian, 5 (lima)lembar tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakansebagai alat pembayaran yang sah;> 8 (delapan) lembar tersebut merupakan bukan uang Rupiah aslipecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 yangdikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifik tehnis dan desainyatertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/17/PBV/2011,tanggal 01 Agustus 2011 tentang perubahan

Tanggal 3 Juli 2013, Vide Pertimbangan Hukum PutusanHal. 13 alinea pertama, bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasidan Tehnis Peradilan Perdata Umum Halaman 45 sampai denganHalaman 46 Angka 11 huruf a sampai dengan Huruf k Tidak DikenalAdanya Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat TionghoaDan Pengesahan AnakAnak Yang Dilahirkan dan juga secara tegas danterang sebening kaca kristal telah Melanggar dan Melawan UU. RI.

Tanggal3 Juli 2013, Vide Pertimbangan Hukum Putusan Hal. 13 alinea pertama,bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis PeradilanPerdata Umum Halaman 45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 hurufa sampai dengan Huruf k Tidak Dikenal Adanya Penetapan PengesahanPerkawinan Adat Tionghoa Dan Pengesahan AnakAnak Yang Dilahirkandan juga secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggardan Melawan UU. RI.

Tanggal 3 Juli2013, Vide Pertimbangan Hukum Putusan Hal. 13 alinea pertama,bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis PeradilanPerdata Umum Halaman 45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 hurufa sampai dengan Huruf k Tidak Dikenal Adanya Penetapan PengesahanPerkawinan Adat Tionghoa Dan Pengesahan AnakAnak YangDilahirkan dan juga secara tegas dan terang sebening kaca kristal telahMelanggar dan Melawan UU. RI.

Tanggal 3 Juli 2013, videPertimbangan Hukum Putusan Hal. 13 alinea pertama, bahwa berdasarkanPedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum Halaman45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 huruf a sampai dengan Huruf kTidak Dikenal Adanya Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat TionghoaDan Pengesahan AnakAnak Yang Dilahirkan dan juga secara tegas danterang sebening kaca kristal telan Melanggar dan Melawan UU. RI.

Tanggal 3 Juli 2013, Vide Pertimbangan HukumPutusan Hal. 13 alinea pertama,bahwa berdasarkan Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis PeradilanPerdata Umum Halaman 45 sampai dengan Halaman 46 Angka 11 hurufa sampai dengan Huruf k Tidak Dikenal Adanya Penetapan PengesahanPerkawinan Adat Tionghoa Dan Pengesahan AnakAnak Yang Dilahirkandan juga secara tegas dan terang sebening kaca kristal telah Melanggardan Melawan UU. RI.

Adapun tehnis pencatatan dikarenakan situasi kondisiKabupaten Bengkulu Utara yang sudah terjadi pemekaran sebagian wilayahnyamenjadi Kabupaten Bengkulu Tengah yang pula termasuk wilayah PekikNyaring sebagaimana domisili/tempat tinggal Pemohon, maka penegasanpelaksanaan tehnis dalam Pasal 52 Undangundang Republik Indonesia Nomor24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut merujukpada ketentuan di dalam Surat Panitera

yang namanya tidak diketahuinya, dan diterima terdakwa diseputaran Putri Ayu Kecamatan Telanai pura;e Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkaraterdakwa rencananya untuk dipakai bersamasama dengan Dody;e Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai atau memiliki danjuga untuk menggunakan shabu;e bahwa ternyata dari Keterangan Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obatdan Makanan RI di Jambi NO : PM.01.05.891.06.13.1134 tanggal 28 Juni2013 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis

diterima terdakwa di seputaran Putri AyuKecamatan Telanai pura beberapa jam sebelum kejadian;Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkaraterdakwa rencananya untuk dipakai bersamasama dengan saksi Dody, tanpa ada ijinuntuk menguasai atau memiliki dan juga untuk menggunakan shabu tersebut;Menimbang, bahwa ternyata dari Keterangan Hasil Pengujian dari BadanPengawas Obat dan Makanan RI di Jambi NO : PM.01.05.891.06.13.1134 tanggal 28Juni 2013 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis

situasi yang terlampir dalampetikan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara NoSK.198/DA/HML/LB/1980 pada bulan Oktober 1980 tidak dapatdilakukan dikarenakan terhadap pengukuran bidang tanah tersebutsesuai dengan waktu pada kutipan gambar situasi pemetaannyabelum menggunakan sistem koordinat sebagaimana yang dioatur padaHalaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 1453/Pid.Sus/2019/PT MDNperturan pemerintah No 24 tentang pendaftaran tanah Jo peraturanmenteri agraria No. 3 Tahun 1977 tentang petunjuk tehnis

dibuatpada bulan Oktober 1980; Bahwa sesuai dengan kutipan gambar situasi yang terlampir dalampetikan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara NoSK.198/DA/HML/LB/1980 pada bulan Oktober 1980 tidak dapat dilakukandikarenakan terhadap pengukuran bidang tanah tersebut sesuai denganwaktu pada kutipan gambar situasi pemetaannya belum menggunakansistem koordinat sebagaimana yang dioatur pada perturan pemerintah No24 tentang pendaftaran tanah Jo peraturan menteri agraria No. 3 Tahun1977 tentang petunjuk tehnis

telah dikerjakan dengan tahap perencanaan, tahap persiapan,tshap pelaksanaan dan tahap penyelesaian sertifikat tanah yang telah dibayarkan gantiKerugian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan undangundang nomor 2Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum danPeraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionalmomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Tehnis

maka biayaame timbul terhadap permohonan ini dibebankan kepada Pemchon ;Mengingat ketentuan pasal 1404 s/d 1412 KUH Perdata, UndangUndang nomor 2Taten 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum danPecsturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 sebagaimana perubahan ketiga dengan PeraturanSrcsiden nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pemibangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionalgemor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Tehnis