Bahwa tentang pelaksanaan Uji Kompetensi punHalaman 31 dari 64 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2019/PTUN.Mdo10.11.dilaksanakan oleh Tim Penguji yang berasal dari kalangan Akademisimaupun Tokoh Masyarakat.Bahwa setelah pelaksanaan uji kopentensi tidak ada keberatan ataupunrekomendasi dari Panitia Pengawas tentang pelaksanaan uji kopentensisebagaimana panitia Pengawas adalah pihak yang mengawasi semuatahapan Pemilihan Hukum Tua yang berlaku dalam Proses PemilihanHukum Tua di desa Kalait Satu ataupun

Mengenai Pilihan Hukum:Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksadan mengadili Perkara ini (Kopentensi Relatif), dikarenakan dalamSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang telah disepakati danditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat dalam Pasal13 SPJB yang pada Pokoknya berbunyi: "Para Pihak Sepakatperselisihan atau beda pendapat akan diselesaikan melaluiPengadilan Negeri Jakarta Timur.hal 42 dari53 hal Put Nomor 657/PDT/2017/PT.DKISeharusnya Gugatan Para Penggugat diajukan

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana diubah kedua kali dengan UU No. 51 tahun 2009, karenatindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Klaim Kepemilikan Lahandan Turut Tergugat dalam proses menerbitkan pensertfikatan hak atastanah obyek sengketa aquo merupakan tindakan Tata Usaha NegaraPutusan No. 595 Pdt.G 2016 PN.Sby Halaman 34 dari 46yang merupakan perbuatan Atministrasi maka Pengadilan Negeri tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquokarena merupakan kopentensi

Sehingga kesalahan Oditur Militer yangmenambah kata TIDAK dalam rumusan norma hukum ke dua pada Pasal121 Ayat(1) KUHPM tidak ada celah hukum untuk mentolelir karena tidakada alasan pembenar secara yuridis maupun kewenagan (kopentensi) bagiOditur Militer untuk menambah katakata dalam suatu rumusan pasalkecuali mengutip dengan benar sesuai dengan aslinya.

Sehingga kesalahan Oditur Militer yang menambah kataTIDAK dalam rumusan norma hukum ke dua pada Pasal 121 Ayat(1)KUHPM tidak ada celah hukum untuk mentolelir karena tidak ada alasanpembenar secara yuridis maupun kewenangan (kopentensi) bagi OditurMiliter untuk menambah katakata apapun dalam suatu rumusan pasalkecuali mengutip rumusan aslinya saja.Qn Bahwa kesalahan pengetikan dengan menambah kata TIDAKdalam Pasal 121 Ayat (1) KUHPM pada surat dakwaan dan dalampembuktian unsur 3, tetapi dalam menuntut

362.100.000,Dana Ditarik dari rekening Bang BJB atas Nama SMKN 1Luragung :Tanggal 9 September 2015 sebesr Rp.169.950.000,Tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.192.150.000,Jumlah Rp. 362.100.000, Bahwa Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Pusat maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Propinsitahun anggaran 2014/2015 serta Dana Sumbangan Pendidikan(DSP) tahun ajaran 2014/2015 berdasarkan Rencana Kegiatandan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 1 Luragungdiperuntukan untuk membiayai 8 standar Kopentensi

Tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp. 192.150.000,Jumlah Rp. 362.100.000,Bahwa Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Pusat maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Propinsitahun anggaran 2014/2015 serta Dana Sumbangan Pendidikan(DSP) tahun ajaran 2014/2015 berdasarkan Rencana Kegiatandan Anggaran Sekolah (RKAS) SMK Negeri 1 Luragungdiperuntukan untuk membiayai 8 standar Kopentensi sebagaiberikut : Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan SebesarRp.258.750.000, Pengembangan Standar Isi sebesar

Tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp. 381.000.000,> Tanggal 21 Nopember 2014 4Ssebesar Rp.232.000.000,> Tanggal 10 Maret 2015 sebesar Rp. 579.600.000,> Tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp. 84.600.000,> Tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 16.800.000,> BOS PROVINSI.> Tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 174.000.000,> Tanggal 9 September 2015 sebesar Rp. 169.950.000Bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan JUKNIS danRKAS bahwa penggunaan dana tersebutn untyuk operasionalsekolah yang terdiri dari 8 standar kopentensi

kelulusan Sebesar Rp. ()> Stadar Isi sebesar Rp. ()> Standar Proses sebesar Rp. (),> Standar pendidik dan tenaga kependidikan sebesarRp. 19.200.000,> Standar sarana dan Prasarana sebesarRp.76.220.000.> Standar pengelola sebesar Rp. > Standar pembiayaan sebesar Rp. 231.080.000.> Standar penilaian sebesar Rp. 17.500.000,> Penyusunan dan Pelaporan Rp. 4.000.000,Bahwa penggunaan dana tersebut sesuai dengan JUKNIS danRKAS bahwa penggunaan dana tersebut untuk operasionalsekolah yang terdiri dari 8 standar kopentensi

ANITA VIRA ANDIKA berdomisili di wilayah HukumPengadilan Negeri Sidoarjo sehingga dengan demikian Gugatannya bertentangan denganundangundang menyangkut Kopentensi Relatif ;Tegasnya :1.FERRY LAMO sebagai Pribadi Subyek Hukum mempunyai Hak dan Kewajiban,dan Tanggung Jawab sendiri terhadap hubungan hukum dengan orang lainsekiranya ada Hubungan Hukumnya ;FERRY LAMO dalam status atau kapasitasnya sebagai DIREKTUR UTAMA PT.ANITA VIRA ANDIKA, dalam urusan dimuka Pengadilan (maupun urusan dariBadan Hukum

No. 458 K/Pdt/2013) yang mempunyai kopentensi dengan objeksengketa yang digugatnya adalah pelawan karena pelawan adalah pemiliksah tanah objek sengketa sebagaimana dalam putusan perkara No.39/Pdt.G/2011/ PN.BB, jo Nomor : 159/PDT/2012/PT.Bdg, jo.

Bahwa tentang pelaksanaan Uji Kompetensi pundilaksanakan oleh Tim Penguji yang berasal dari kalangan Akademisimaupun Tokoh Masyarakat.Bahwa setelah pelaksanaan uji kopentensi tidak ada keberatanataupun rekomendasi dari Panitia Pengawas tentang pelaksanaan ujikopentensi sebagaimana panitia Pengawas adalah pihak yangmengawasi semua tahapan Pemilihan Hukum Tua yang berlaku dalamProses Pemilihan Hukum Tua di desa Tatengesan ataupun desalainnya di kabupaten Minahasa Tenggara yang mengadakan PemilihanHukum

Bahwa tentang pelaksanaan Uji Kompetensi punHalaman 30 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 24/G/2019/PTUN.Mdodilaksanakan oleh Tim Penguji yang berasal dari kalangan Akademisimaupun Tokoh Masyarakat.Bahwa setelah pelaksanaan uji kopentensi tidak ada keberatan ataupunrekomendasi dari Panitia Pengawas tentang pelaksanaan uji kopentensisebagaimana panitia Pengawas adalah pihak yang mengawasi semuatahapan Pemilihan Hukum Tua yang berlaku dalam Proses PemilihanHukum Tua di desa Watuliney Tengah ataupun

Dalam EksepsiEksepsi Kopentensi AbsolutePengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang dalam mengadili dan memeriksaperkara ini, karena Tergugat Il dalam menjalankan profesinya dilindungi olehUndangundang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan terkait adanyadugaan pelanggaran Kode Etik harus terlebin dahulu diperiksa di DewanKehormatan Notaris yang memeriksa dan mengadili perbuatan, Etika dan produkNotaris yang sedang melaksanakan tanggung jawab profesi;1.Bahwa Tergugat II dalam menjalankan

Tergugat telan mampu memberi jawabanatas gugatan Penggugat sehingga harus dipahami bahwa gugatan Penggugatternyata cukup jelas dan atau tidak kabur, disamping itu setelan Majelis Hakimmencermati dengan seksama dari materi eksepsi Tergugat tersebut ternyataeksepsinya dalam masalah sita Jaminan telah memasuki materi pokok perkara yangberada diluar materi eksepsi yang harus dibuktikan terlebin dahulu di depanpersidangan dan eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut bukanlanh mengenaikopentensi absolut dan kopentensi

yangseadiladilnya (Et aquo);halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT.PLG.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat / Pembanding tersebutTergugat II / Terbanding I, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV,Tergugat V / Terbanding V, dan Tergugat VI / Terbanding VI telah mengajukanjawaban sebagai berikut;Tergugat ITDalam Eksepsi1 Bahwa Tergugat IT menolak dengan keras seluruh dalildalil Penggugat,kecualiterhadap halhal yang diakui dengan tegas.2 Bahwa gugatan Penggugat merupakan kopentensi

Standing,Halaman 62Putusan Perkara Nomor: 3/G/2021/PTUN.PDGyaitu Tidak Memiliki Kualitas / Kedudukan serta Eksepsi gugatan ParaPenggugat daluarsa harus dinyatakan diterima;DALAM POKOK SENGKETA;Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensimengenai Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dan EksepsiGugatan Para Penggugat Daluarsa ,maka cukup bagi Majelis Hakim mengambilkesimpulan dan tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat IIIntervensi terkait Kopentensi

EKSEPSI KOPENTENSI ABSOLUT: 1. B ahwa Penggugat yang menyampaikan Dalilnya dalam Gugatannya padaPosita butir 8 dan 9 maupun dalam Petitum butir 6 dan 7 jelas telahmembuktikan Gugatan Penggugat melampaui kewenangan Absolutdengan dasar dan alasan sebagai berikut: 1.1.

ANITA VIRA ANDIKA berdomisili di wilayah HukumPengadilan Negeri Sidoarjo sehingga dengan demikian Gugatannya bertentangan denganundangundang menyangkut Kopentensi Relatif ;Tegasnya :1.FERRY LAMO sebagai Pribadi Subyek Hukum mempunyai Hak dan Kewajiban,dan Tanggung Jawab sendiri terhadap hubungan hukum dengan orang lainsekiranya ada Hubungan Hukumnya ;FERRY LAMO dalam status atau kapasitasnya sebagai DIREKTUR UTAMA PT.ANITA VIRA ANDIKA, dalam urusan dimuka Pengadilan (maupun urusan dariBadan Hukum

Bahwa setelah pelaksanaan uji kopentensi tidak ada keberatan ataupunrekomendasi dari Panitia Pengawas tentang pelaksanaan uji kKopentensisebagaimana panitia Pengawas adalah pihak yang mengawasi semuatahapan Pemilihan Hukum Tua yang berlaku dalam Proses PemilihanHukum Tua di desa Molompar Timur ataupun desa lainnya di kabupatenMinahasa Tenggara yang mengadakan Pemilihan Hukum Tua.Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan Perkara Nomor : 27/G/2019/PTUN.Mdo10.Bahwa dari uraian tersebut diatas jika Majelis

maka dalil eksepsi Tergugat IV tentang masalahtersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat yang lainya setelahPengadilan Negeri mencermati dengan seksama dari materi eksepsi Para Tergugattersebut ternyata eksepsinya dalam masalah ini telah memasuki materi pokok perkarayang berada diluar materi eksepsi yang harus dibuktikan terlebih dahulu di depanpersidangan dan eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut bukanlah mengenaikopentensi absolut dan kopentensi

oleh Bidokkes Polda DIY yang bukan merupakansuatu. lembaga yang ditunjuk dan berwenang' melakukanPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimana yang adadalam surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor194/Menkes/SK/VI/2012, Majelis Hakim mengemukakanpendapatnya sebagai berikut : Bahwa menurut Majelis HakimBiddokkes yang dijadikan tempat untuk memeriksa tes urinTerdakwa tersebut adalah suatu lembaga dibawah struktur PoldaDIY yang merupakan satu kesatuan dari Polri yang juga mempunyaikemampuan dan kopentensi

Penyelesaian sengketa disebutkan : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa parapihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbritase, ketentuan tersebutbersesuaian dengan surat penjelasan dari BANI dimana dalam surat tersebut disebutkan gagalnya para pihak dalam Penyelesaian Pembayaran BiayaAdministratif dalam suatu perkara Arbritase tidak menyebabkan batalnya suatuPerjanjian Arbritase yang telah disepekati oleh Para Pihak sehingga Penyelesaiansengketa antara para pihak tetap menjadi Kopentensi

:Bahwa saksi saat ini bekerja di kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta, menjabat sebagai Kepala Seksi Kepenghuluansejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, adapun tugasnya adalahmemberikan pelayanan dan pembinaan dibidang penghuluan yang terdiridari :1) Peningkatan kopentensi Penghulu dalam pelayanan nikahrujuk ;412) Mmelakukan penelitinan kinerja penghulu ;3) Pengidministrasian pelayanan nikah rujuk ;Dan tanggungjawab melakukan pengawasan/minitoringpelaksanaan perkawinan