Ditemukan 7506 data
150 — 53
NIP masihbelum maksimal untuk melunasi fasilitas kredit, akan tetapi karena pimpinan /Pimpinan Cabang temasuk temasuk unsur Direksi PT.
88 — 70
sudah ada gambaran dasar dimana tanahyang dimohonkan, kemudian apabila telah dilakukan identifikasi kebenarandan kelengkapan maka akan ada pemeriksaan oleh panitia kalau HGB, HakMilik panitia apa, knusus HGU akan dilakukan panitia HGU itu sebagai upayamelihat kondisi di lokasi tanah yang dimohonkan, tentu kalau kemudian tidakada sesuatu artinya seluruh persyaratan itu telah dipenuhi akan diberikansurat keputusan pemberian hak atas tanah didalamnya ada kewajibankewajiban yang harus dilaksanakan temasuk
121 — 79
NIP masihbelum maksimal untuk melunasi fasilitas kredit, akan tetapi karena pimpinan /Pimpinan Cabang temasuk temasuk unsur Direksi PT.
104 — 58
Aga dan Daeng Massusung;Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah miliknya Ibe Kakang;Bahwa Saksi tidak tahu asalnya dari mana tanah To Udzung, yang Saksiketahui mendengar dari orang tua nama To Udzung yang artinya Lingkunganperkampungan;Bahwa Saksi tidak tahu silsilan lobe Kakang atau Puang Mawar secaraterperinci namun yang Saksi dengar dari orang tua di Sirindu bahwa paraTergugat dan para Turut Tergugat temasuk di dalam silsilah lbe Kakang atauPuang Mawar;Bahwa yang Saksi dengar dari orang tua yang
82 — 28
Halmahera Timur tahun 2009oleh Kepala Dinas atas nama LUTH MUHAMMAD, S.IpBahwa ia mempunyai Tugas adalah mencatat barang masuk danbarang keluar, temasuk data assetaset yang diadakan oleh DinasPerhubungan dan Telekomunikasi, untuk dimasukan dalam invertarisbarang kemudian ia laporkan ke Kepala Dinas.Bahwa pada sekitar bulan November tahun 2009 ada terdapatpengadaan 2 unit mobil hiluks dari proyek pekerjaan pengadaan alatalat transportasi pedesaan, pada waktu itu ia sendiri yang melakukanpemeriksaan
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
JAFARUDDIN Bin DAHE.
114 — 32
meminta untukmengembalikan berupa setoran ke kas daerah atau ke kas Desa; Bahwa temuan Perdata atau kerugian adalah temuan kerugian yangpada Prinsipnya harus dikembalikan ke kas desa atau ke kas Daerah; Bahwa sejak laporan hasil pemeriksaan untuk desa khusus Pasitallu Kec.Taka Bonerate Kab Kep Selayar saksi terima dari pihak InspektoratKabupaten kepulauan selayar sampai dengan sekarang ini saksi belumpernah menerima sejumlah pengembalian temuan baik berupa temuanAdministrasi ataupun temuan perdata temasuk
130 — 40
memeriksa barang saksi tidak tahu berapa persenprestasi kerja yang sudah dilaksanakan ;Bahwa saksi pernah hadir atas undangan Penanggung jawab Proyekdalam rapat evaluasi pada tanggal 17 Desember 2003 dan dalamrapat tersebut dibicarakan masalah tanggal dan masalahredaksional, namun saksi tidak tahu apakah ada perubahan dantidak tahu alasan perubahan ;Bahwa pada saat rapat evaluasi Seluruh = panitia penunjukanlangsung, panitia pemeriksa pekerjaan, penanggung jawab proyek,pimpro dan bendahara proyek temasuk
LEONARD HASUDUNGAN NT, S.H.
Terdakwa:
JIMMY SEMUEL REINHARD MURMANA, ST
241 — 103
terkait pertanyaan nilai kerugian keuangan negaraberdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugianPutusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk halaman 83 dari 268keuangan negara (PKKN) dugaan tindak Pidana Korupsi atas pekerjaanPematangan dan Talud Lokasi PLTG (100 M x 200 M) Pada DinasPekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Kaimana TA. 2017,sesuai surat Nomor : SR330/PW27/5/2018 tanggal 23 Oktober 2018 yangditerbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, apakah nilaitersebut temasuk
174 — 78
A Chairul. berdasarkan akta Jual Beli nomor : 91/2012 tanggal12 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT ETIl MULYATI,SH.M.Kn. dengan luas 19.998 M2.Bahwa ketiga sertipikat hak milik tersebut telah berusia lebih dari limatahun karenanya berdasarkan pasal 32 PP Nomor : 24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah maka secara hukum ketiga sertipikat hak milik tersebutdiatas tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun temasuk tergugat dalamrekonpensi dan turut tergugat ;3.
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG
136 — 179
Sudarsono ternyata telah diduduki/dikuasai PT.Sinar Kartasura sejak Pebruari 1970, bahkan sejak tahun 1966 menurut SK PanglimaDaerah Militer Vil Diponegoro selaku PEPERDA Penguasa Perang Daerah) JawaTengah No.PPD/00/22/10/1996 ;14).Sebenarnya tanah yang diserahkan oleh Penguasa Perang Daerah (Pepera) JawaTengan kepada PT Kartasura tidak temasuk tanah PT KAI (dulu PNKA), akan tetapiternyata ikut disertipikatkan oleh PT.
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
FRANS ANTHONY, SE MM
25 — 0
Temasuk dalamkondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tulis sejak lahir dan lainlain.Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itupada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kKemudian dihinggapi olehsuatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria,melankolia, gila dan lainlain.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan yang bersesuaian terbukti bahwa FRANS ANTHONY, SE.
Terbanding/Tergugat I : Jaka Malik Ibrohim
Terbanding/Tergugat II : Asep Supriatna
Terbanding/Tergugat III : Endut Rahma
Terbanding/Tergugat IV : Enjang Nandang
Terbanding/Tergugat V : Endang Salim
Terbanding/Tergugat VI : Asep Mulyadi
Terbanding/Tergugat VII : Enca
Terbanding/Tergugat VIII : Sugiono
Terbanding/Tergugat IX : Endi
Terbanding/Tergugat X : Nurhayati
Terbanding/Tergugat XI : Sunarwan
Terbanding/Tergugat XII : Supriyanto
Terbanding/Tergugat XIII : Rudy Siswanto
Terbanding/Tergugat XIV : Muhamad Ansori
Terbanding/Tergugat XV : Merry
Terbanding/Tergugat XVI : Hendro
Terbanding/Tergugat XVII : Rohendi
Terbanding/Tergugat XVIII : Parijan
Terbanding/Tergugat XIX : Oman Suganda
Terbanding/Tergugat XX : Diana
Terbanding/Tergugat XXI : Dedi Suryadi
Terbanding/Tergugat XXII : Rasmadi
Terbanding/Tergugat XXIII : Sutarmo
Terbanding/Tergugat XXIV : Sutrisno
Terbanding/Tergugat XXV : Yuyu Wahyudin
83 — 63
Badanbadan sosial, yang ditunjuk oleh MenteriPertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri KesejahteraanSosial.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diatas ParaTerlawan Termohon Tereksekusi tidak temasuk dalam pengecualiansebagaimana dimaksud 1 PP No. 38/1963.Bahwa oleh karenanya terbuktinya adanya kesalahan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1.AKhusus meletakkan atas objek a quo (dalam perkara ini barang/bendatidak bergerak) yang sesungguhnya berdasarkan
103 — 106
tersebut didasarkan kepadakewenangan yang dimilikinya, sehingga menciptakan terjadinya kKewenangan mutlak(kompetensi absolut) pada masing masing badan peradilan, dan oleh karenanyamasing masing lingkungan badan peradilan hanya berwenang memeriksa danmengadili sebatas perkara yang telah ditetapkan oleh Undang Undang ;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan Eksepsidalam perkara ini adalah apakah kewenangan mengadili antara Pengadilan Niagadengan Pengadilan Negeri (Umum) tersebut temasuk
92 — 49
sebagaiberikut :Primair :Bahwa terdakwa LEGIMAN yang menjabat sebagai KetuaOrganisasi Masyarakat Setempat Nagor Sidotani secara bersamasama dengan BONAR ZEITSEL AMBARITA, ST sebagai Direktur CVBona Lestari (dilakukan penuntutan secara terpisah) antarabulan September 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampaidengan tahun 2006, bertempat di Nagori Sidotani KecamatanBandar Kabupaten Simalungun atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih temasuk
Aaron Tigor Martahi Sihombing
Tergugat:
1.Djaja Wiharja
2.Hj. Euis Sukaesih
3.Rokayah
4.Dadja Wiharja
5.Dede Mulyana
6.Asep Mulyadi, SE
7.Empon Juriah
8.M. Djalil Hasan, SH
9.D. Warga Surwi
10.Eddy Makmunadi
11.Ining
12.Rambert Gandaputra
Turut Tergugat:
1.Achmad Kosasih
2.Idha Widiansih, SH., Sp. N
3.Iis Santika, SH
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
5.Citra Isma Uspitasari
131 — 38
, Tergugat IV, Tergugat X)Menimbang bahwa, terhadap dalil Eksepsi Daluwarsa mengenai Penggugatyang mengajukan gugatan sudah daluwarsa atau lewat waktu sesuai denganketentuan Pasal 1967 KUHPdt masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atastuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangantermasuk kepemilikan hak atas tanah adalah 30 tahun tanpa ada suatu alas hak,sedangkan menurut Pasal 1963 KUHPdt masa daluwarsa sebagai suatu saranahukum untuk memperoleh suatu hak temasuk
123 — 41
NIP masihbelum maksimal untuk melunasi fasilitas kredit, akan tetapi karena pimpinan /Pimpinan Cabang temasuk temasuk unsur Direksi PT.
247 — 147
NIP masihbelum maksimal untuk melunasi fasilitas kredit, akan tetapi karena pimpinan /Pimpinan Cabang temasuk temasuk unsur Direksi PT.
59 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UU No 16 Tahun 2000 melainkan temasuk dalam objek keberatandan banding yang diatur dalam Pasal 25 jo Pasal 27 UU No 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 16 Tahun 2000, dimana menurut Pasal 23 ayat (2)huruf b merupakan pengecualian dari objek Gugatan;6.
684 — 594
Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor11 Tahun 2012, tentang Bangunan Gedung;Menimbang, bahwa dengan adanya penambahan kriteria bangunangedung dengan fungsi keagamaan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IzinMendirikan Bangunan bahwa temasuk didalamnya yaitu bangunan pelengkapkeagamaan, namun setelah lebih lanjut membaca ketentuan Peraturan MenteriDalam Negeri didapati bahwa yang dimaksud dengan bangunan
76 — 47
kegiatan KONI dan termasukmengelola dana KONI tidak transparan dan tidak melibatkan Bendahara danpengurus KONI lainnya, sehingga pengelolaan KONI Kabupaten Tapanuli Tengahyang demikian tidaklah profesional, tidak transparan dan berdasarkan faktanyaTerdakwa dalam menggunakan dana hibah hanya bersama saksi ManggalaPage 125Putusan Pengadilan TIPIKORNo.119/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnSitangggang saja, sehingga wajar tidak dilibatkannya pengurus KONI lainnyatermasuk Bendahara, rentan terjadinya penyimpangan temasuk