Menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah.Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerahMelaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebananggaran belanja.Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnyaMelakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaranMelaksanakan pungutan penerimaan bukan pajakMengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkanMenanda tangani surat

;Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 427dinyatakan yang menjadi persoalan apakah pandanganhukum kasasi MA sudah mencerminkan rasa keadilandalam proses pungutan pajak? Dan apakah Putusan MAtelah mempertimbangkan pada pemahamanfilosofipungutan pajak yang sejak semula dimaksudkan untukmencapai penerimaan Negara dan bukan untukmemidana Wajib Pajak?.....apakah untuk menegaskanbesarnya pajak terutang bisa dilakukan atas dasar Halaman 46 dari 139 halaman.

Bahwa uang Komite untuk tahun 2014 dipungut pada semester II tahunajaran 2013/2014 untuk periode bulan JanuariJuni 2014 yaitu sbesar Rp20.000, per siswa, sedangkan untuk semester (JuliDesember) tahunajaran 2014/2015 sampai sekarang tidak dipungut lagi uang komite atausemua siswa sudah dibebaskan dari pungutan uang komite.

Bahwa dana Komite tersebut digunakan untuk pembayaran Bebanmengajar Guru yaitu. biaya transport Guru Mata Pelajaran yangdibayarkan setiap bulannya, dan juga tunjangan bendahara komite,transport kKunjungan rumah, dan setelah pungutan uang komite dengansendirinya biayabiaya tersebut tidak diberikan lagi. Bahwa saksi sudah lupa Jumlah dana BOSNAS T.A 2014 yangdiperuntukkan dan atau yang diterima olen SMA Negeri 2 Namlea. Bahwa jumlah dana BOSNAS T.A 2015 semeter juga saksi tidak ingatlagi.

semester dan dilaksanakan tidak secara bersamaan akan tetapitergantung oleh guru mata pelajaran yang barkaitan; Bahwa ulangan harian dilaksanakan dengan cara gurumembaca soal dan siswa menulisnya pada buku catatan masingmasing,sehinggga tidak ada menggunakan soal ulangan yang sudah dicetak; Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat penyusunanRKAS sekolah dan saksi juga tidak tahu apakah rapat tersebut pernahdilakukan atau tidak; Bahwa untuk semester pertama tahun = ajaran2014/2015 masih diadakan pungutan

Melaksanakan Pungutan / Penagihan / Penerimaan keuangan daerahyang dipercayakan kepadanya serta menyelenggarakanpenatausahaannya sesuai ketentuan yang berlaku;b. Menyetorkan ke Kas daerah Kab. Tabalong melalui Bank BPD Kalselselambatlambatanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja terkecuali bagi yangkondisinya sulit (terisolir) dapat dilakukan selambatlambatnya 3 (tiga)hari kerja;c.

Melaksanakan pungutan dan penagihan atas penerimaan Daerah yangmenjadi tanggungjawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan;b. Menyelenggarakan Penatausahaan terhadap selurun penerimaan danpenyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuaiketentuan PerundangUndangan yang berlaku;c.

Bahwa mengenai pungutan IMB itu ada target dan yang menetukan adalahDispenda dan untuk kecamatan Muara Harus ditarget sebesar Rp. 4.000.000,namun kami tidak dapat memenuhi target tersebut. Bahwa semua uang pungutan IMB itu disetorkan kekas daerah dan yangmenyetorkannya adalah Kasi Tramtib. Bahwa untuk kegiatan yang ada didalam msayarakat itu dananya berasal darikebijakan Camat dan Camat di PKK sebagai penyantun dan sekarang sebagaiPembina.

Bahwa mengenai uang pungutan IMB semuanya disetorkan ke Kas daerah.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan5. NORDIN BIN AKHMAD Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Camat Banua Lawas kemudianpindah menjadi Camat Murung Pudak. Bahwa Saksi sebagai kepala Desa Hapalah pernah meminta bantuan kepadaTerdakwa selaku Camat Banua Lawas untuk perbaikan jalan karena putusakibat banjir dan jalanan yang putus itu lalu disiring.

Bahwa memang seharusnya pungutan retribusi itu disetorkan ke kas daerahtetapi karena acuannya yaitu peraturan Bupatinya belum ada maka Terdakwaberanggapan dan hanya mengikuti kebiasaan yang lalulalu, selain itu karenatarget sudah tercapai dan karena banyaknya kegiatan kemasyarakatan yangmemerlukan dana maka dana IMB itu Terdakwa pergunakan.PUTUSAN NOMOR : 18/PIDSUSTPK/2016/PN. Bjm.

Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBahwa Saksi menjelaskan tujuan dana BOS Pusat dan dana BOSDAsebagai berikut: Dana BOS Pusat berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018tentang PetunjukTeknis Bantuan Operasional Sekolah tujuan danaBOS Pusat yakni untuk : membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personilsekolah, akan tetapi masih ada beberapa pembiayaan personil yangmasih dapat dibayarkan dari dana BOS; membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didikSD/SDLB/SMP/SMPLB yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusatatau pemerintah daerah; meringankan beban biaya operasi sekolan bagi peserta didikSD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat;dan/atau. membebaskan pungutan peserta didik yang orangtua/walinya tidakmampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan olehmasyarakat.Tujuan BOSDA berdasarkan Keputusan Wali Kota BekasiNomor:420/kep. 568.ADISDIK/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017tentang Petunuk Teknis Pengguanaan BOSDA Kota Bekasi Tahun 2018tujuan dana BOSDA

adalah sebagai berikut: Membebasakan pungutan biaya operasional sekolah sebagai pesertadidik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik; Meningkatkan angka partisipasi kasar; Mengurangi angka putus sekolah; Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yangorangtua/wali tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikanyang terjangkau dan bermutu; Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.Bahwa berdasarkan Permendikbud

Honor yang saksi terima di transfer ke nomor 0019276491100 BankJabar Banten.Bahwa setelah dana honor tersebut di atas ditransfer ke rekening saksitidak pernah ada pemotongan dan/atau pungutan atas honor saksi terimaBahwa sepengetahuan saksi Terdakwa SIMAH melaporkan kepada saksibahwa untuk dua orang guru yang tidak di gaji oleh Pemkot atas perintahTerdakwa ARSAD SUTARYA pembayaran honor menggunakan dana BOS.Bahwa terkait kelebihan uang atas SPJ dana BOS yang fiktif sebagiandiperkunakan untuk Tunjangan

Melaksanakan Pungutan / Penagihan / Penerimaan keuangan daerahyang dipercayakan kepadanya serta menyelenggarakanpenatausahaannya sesuai ketentuan yang berlaku;b. Menyetorkan ke Kas daerah Kab. Tabalong melalui Bank BPD Kalselselambatlambatanya dalam waktu 1 (satu) hari kerja terkecuali bagi yangkondisinya sulit (terisolir) dapat dilakukan selambatlambatnya 3 (tiga)hari kerja;c.

Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara Penerima pada Kecamatan MurungPudak tersebut sejak tanggal 03 Januari 2011 sampai dengan sekarang.a.Bahwa Tupoksi saksi selaku Bendahara Penerimaan pada Kecamatan MurungPudak sesuai dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45 / 004 /2011, tanggal 03 Januari 2011 tersebut adalah sebagai berikut :Melaksanakan pungutan dan penagihan atas penerimaan Daerah yangmenjadi tanggungjawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan;Menyelenggarakan Penatausahaan terhadap

Dana Perimbangan; danc. lainlain pendapatan daerah yang sahBahwa Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa ataupemberian izin tertentu ynag khusus disediakan dan/atau diberikan olehPemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dan RetribusiPUTUSAN NOMOR : 18/PIDSUSTPkK/2016/PN. Bjm. Halaman 558Daerah merupakan Pendapatan Daerah dan hal tersebut diatur dalamPermendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah.

Bahwa mengenai pungutan IMB itu ada target dan yang menetukan adalahDispenda dan untuk kecamatan Muara Harus ditarget sebesar Rp. 4.000.000,namun kami tidak dapat memenuhi target tersebut. Bahwa semua uang pungutan IMB itu disetorkan kekas daerah dan yangmenyetorkannya adalah Kasi Tramtib. Bahwa untuk kegiatan yang ada didalam msayarakat itu dananya berasal darikebijakan Camat dan Camat di PKK sebagai penyantun dan sekarang sebagaiPembina.

Bahwa memang seharusnya pungutan retribusi itu disetorkan ke kas daerahtetapi karena acuannya yaitu peraturan Bupatinya belumadamaka Terdakwaberanggapan dan hanya mengikuti kebiasaan yang lalulalu, selain itu karenatarget sudah tercapai dan karena banyaknya kegiatan kemasyarakatan yangmemerlukan dana maka dana IMB itu Terdakwa pergunakan.PUTUSAN NOMOR : 18/PIDSUSTPkK/2016/PN. Bjm.

harus mengikutiketentuan umum yang ada pada buku KUHP;Bahwa di dalam hukum pidana, semua perbuatan di bidang administrasihukum pidana menggunakan teori hukum pidana, kegunaannya untukmenerapkan sanksi pidana administrasi dalam rangka penegakkan hukum;Bahwa dalam Hukum Pidana yang harus didahulukan adalah AspekAdministrasi sesuai dengan Sifat Hukum Pajak yang merupakan bagian daripada Hukum Perdata Dagang serta Sifat Fiskus (memungut pajak sebanyakbanyaknya) serta mengatur supaya dapat memaksimalkan pungutan

,MH Ahli Hukum Pidana:Bahwa yang harus didahulukan adalah Aspek Administrasi sesuai denganSifat Hukum Pajak yang merupakan bagian dari pada Hukum PerdataDagang serta Sifat Fiskus (memungut pajak sebanyakbanyaknya) sertamengatur supaya dapat memaksimalkan pungutan pajak.

,MHPidana yang harus didahulukan adalah Aspek Administrasi sesuai denganSifat Hukum Pajak yang merupakan bagian dari pada Hukum PerdataDagang serta Sifat Fiskus (memungut pajak sebanyakbanyaknya) sertamengatur supaya dapat memaksimalkan pungutan pajak. Sedang unsurPidana dilakukan apabila unsur administrasi sudah tidak dapat di penuhi olehwajib pajak dan menimbulkan kerugian Keuangan Negara.

Bumiaji Kota Batu135) Uang tunai sebesar Rp. 764.000,- (tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai uang hasil pungutan dari peserta Prona tahun 2015 di Dusun Durek Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu.136) Uang tunai sebesarRp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) sebagai uang hasil pungutan dari peserta Prona tahun 2015di Dusun Sumbersari Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu.

mengkoordinasikanpengelolaan pendapatan baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),dana perimbangan dan lainlain pendapatan yang sah serta mempersiapkan tandabukti penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan fungsi sebagaiberikut :a) Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pendapatan.b) Menyiapkan rumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring danpelaporan tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.c) Melakukan evaluasi RAPB Desa serta Ranperdes tentang PengelolaanRetribusi dan pungutan

Permasalahan dalamperkara a quo adalah mengenai pungutan dana Izin Mendirikan Bangunan(IMB) yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, yang oleh Penasihat HukumTerdakwa menyatakan bahwa tidak disetornya uang pungutan Izin MendirikanBangunan (IMB) itu karena digunakan untuk kegiatan operasional KantorKecamatan Murung Pudak yang tidak dianggarkan;Bahwa akibat dari perobuatan Terdakwa telah menimbulkan keru gianNegara sesuai hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Hasildari pungutan tersebut, oleh saksi Dra. Hartini telah terkumpul uang sebesar Rp.76.000.000, (tujuh puluh enam juta rupiah), di luar dari Dinas Pekerjaan Umumkarena sesuai dengan arahan saksi Sanijan S Toembak kalau dari DinasPekerjaan Umum, dana partisipasinya tersendiri, sehingga saksi Dra. Hartinitidak memungutnya lagi.

Sedangkan SPT Tahunan orang pribadi, itu paling lambattanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak yang bersangkutan dilewati.Putusan No. 6/Pid.SusTPK/2017/PN Gto.Hlm.253/323Sedangkan untuk badan hukum, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnyasetelah tahun pajak.Bahwa sementara untuk SP PKP secara jabatan adalah pengukuhan status bahwawajib pajak punya kewajiban atas pungutan PPN baik sebelum ditetapkan sebagaiPKP maupun setelah PKP secara jabatan.

Besaran kewajiban pajak pajak yang harus dibayarkan terhadapNegara ditetapbkan sesuai keputusan jenis dan pungutan yangberlaku kepada Kementrian Pertambangan (ada tarif).

Tergugat dalam Periode , Periode Ildan Periode Ill;Putusan Perdata Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Pbu halaman 183Menimbang, bahwa menurut pengertiannya, Invoice atau faktur adalah suratpenagihan yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pelanggan sesuaikesepakatan yang tertera di PO atau Purchase Order (surat pemesanan yangdikeluarkan setelah terjadi kKesepakatan), dengan kata lain Invoice berisi rincianbarang atau jasa dengan harga yang harus dibayar oleh pelanggan, sedangkanFaktur pajak adalah bukti pungutan

Pembangunan adalahdiatur oleh Perda No;08 tahun 1989 tentang Perubahan Ketiga kaliPeraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon No;09/Perda/1974tentang apa pungutan Sewa Tanah Kotamadya Cirebon ;Bahwa keterlibatan Otong Mulyadi dalam hal ini adalah mungkinmelakukan pengukuran, sedangkan untuk prosesnya pengukuran saksi tidaktahuBahwa dasar pelepasan, ada ganti rugi sebesar Rp.700.000.000. lebih, uangditerima oleh perorangan yaitu oleh Martono ;Bahwa benar kwitansi penerimaan uang yang diperlihatkan

Ada pungutan untuk parkir kKendaraan sepeda motoryang dititipkan para pegawai dikenakan Rpl. 1.000, (seribu rupiah) dansepeda dayung Rp. 500, (Limaratus rupiah).B ahwa Terdakwa sebagai bendahara sejak tahun 1997 menerima uanghasil dari retribusi kirakira sebesar Rp. 400.000, (Empat ratus riburupiah) setiap bulan. Dan setahun sekali menerima uang sewa sebesarRp. 15.600.000, (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

pengadaan barang/jasa.Huruf f :Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.Huruf g :Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara .Pasal 115 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentangPedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengendalian,sebagai berikut :K/L/D/I dilarang melakukan pungutan

prosespengadaan barang/jasa.Huruf f :Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocorankeuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.Huruf g :Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara .Pasal 115 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentangPedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengendalian,sebagai berikut :K/L/D/ dilarang melakukan pungutan

Pasal 115 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentangPedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengendalian,sebagai berikut :K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa.d.

pengadaan barang/jasa.Huruf f :Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dankebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.Huruf g :Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan ataupihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikannegara .Pasal 115 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentangPengendalian, sebagai berikut :K/L/D/ dilarang melakukan pungutan

tentang pedoman pengelolaankeuangan desa pada Pasal 14, bahwa penerimaan desa meliputi semuapenerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, terdiri dariatas kelompok :" Pendapatan asli desa Hasil usaha (tanah kas desa, hasil BUMDES)Y Hasil aset (pasar desa, tempat pemandian umum, jaringanirigasi, tambatan perahu) Swadaya, partisipasi dan gotong royong (uang/tenaga, barangyang dinilai dengan uang) Lainlain PAD (hasil pungutan

Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;h. Menandatangani SPM;i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya;Halaman 20 dari 178 Putusan perkara No 2/Pid.SusTPK/2016/PN. Palj. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;.