Ditemukan 7749 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : punguan penguatan pemungutan pungan pongutan pangukan pangiutan
Penelusuran terkait : Korupsi Pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 23 Mei 2016 — Ir. ANDI SOSE PARAMPASI, M.Si
103 — 23
  • Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan;h. Menandatangani SPM;i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yangdipimpinnya;Halaman 20 dari 178 Putusan perkara No 2/Pid.SusTPK/2016/PN. Palj. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan apakah Putusan MahkamahAgung telah mempertimbangkan padapemahaman filosofi pungutan pajak yang sejaksemula dimaksudkan untuk mencapai penerimaanNegara dan bukan untuk memidana WajibPajak?.....apakah untuk menegaskan besarnyapajak terutang bisa dilakukan atas dasar PutusanMahkamah Agung dan bukan atas dasar SuratKetetapan Pajak?
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 251/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat : PT. SAPERE AUDE Tergugat : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Tergugat II Intervensi : IRFANNUDIN, dkk.
593 — 585
  • penanganan kerjasama antara Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan KepolisianDaerah Metro Jaya No.01/1731/IX/2018 dan No.B/PKS27/IX/2018/Datro tanggal 26 September 2018 tentang Kerjasama di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang serta Keputusan Bersama Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta danKepolisian Daerah Metro Jaya No.96/KEP31/IX/2018 dan No.KEP/30/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Tim TerpaduPemberantasan Mafia Tanah, Pungutan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 29 Juli 2021 — PT. PERTAMINA (PERSERO)
467 — 303
  • Sadr.MASTAR kepada Camat/Kepala Wilayah KecamatanBalikpapan Seberang;Halaman 112 dari 176 HalamanPutusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.SMD179.180.181.182.183.184.185.Bukti P179 :Bukti P180 :Bukti P181 :Bukti P182Bukti P183 :Bukti P184 :Bukti P185 :Foto kopi sesuai dengan aslinya tanpa tanda tanganDaftar Pungutan Ipeda dalam rangka pembayaran gantirugi hak2 penduduk di Petung/Komplek B igl. 4Desember 1974 Keperluan jalur pipa minyak Union;Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Terima(Kwitansi) tanggal 6 Oktober
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 31 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
MUSIHRIN. S.PDi Bin YA.IS
172 — 97
  • pidana, makaberdasarkan Pasal 222 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan untuk membayarbiaya perkara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah melakukan tindak pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkannantinya memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan sebagaiberikutdibawah ini;Keadaan yang memberatkan : PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana suap dan atau pungutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2960 K / PID.SUS / 2015
Tanggal 23 Maret 2016 — DWI ENGGO TJAHYONO, SH
169 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Instruksi KepadaPeserta huruf C, Angka 16.3, menyebutkan bahwa : biayaOverhead, dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusidan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harusdibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barangint di perhitungkan dalam total harga penawaran;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
209 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAmenggunakan doktrin hukum vicariousliability....namun MA sendiri meragukan doktrinhukum yang diterapkannya..Oleh karena dalamPutusan MA juga dinyatakan bahwa MA menyadarigagasan menuntut' pertanggungjawaban pidanakorporasi belum diterima seutuhnya karena alasanyang sangat formal bahwa korporasi dalam perkaratersebut tidak didakwa (lihat hal. 427).Bahwa di dalam Kajian tersebut halaman 427 dinyatakanyang menjadi persoalan apakah pandangan hukumkasasi MA sudah mencerminkan rasa keadilan dalamproses pungutan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
284 — 201
  • Sdr.Halaman 112 dari 176 HalamanPutusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.SMD179.Bukti P179 :180.Bukti P180 :181.Bukti P181 :182.Bukti P182183.Bukti P183 :184.Bukti P184 :185.Bukti P185 :MASTAR kepada Camat/Kepala Wilayah KecamatanBalikpapan Seberang;Foto kopi sesuai dengan aslinya tanpa tanda tanganDaftar Pungutan lpeda dalam rangka pembayaran gantirugi hak2 penduduk di Petung/Komplek B tgl. 4Desember 1974 Keperluan jalur pipa minyak Union;Foto kopi sesuai dengan aslinya Bukti Terima (Kwitansi)tanggal 6 Oktober
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 05-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 517/Pid.B/2017/PN Blb
Tanggal 15 Agustus 2017 — USEP DADANG HAEDANI Als. ASEP LANANG Bin Bibin (alm)
97 — 14
  • LIANA NAFITA terdakwayang simpan karena menunggu pencairan uang JHInya namun setelahcair maka bukunya diberikan kepada orangnya langsung.Bahwa tidak ada pungutan biaya oleh petugas Jamsostek/BPJSKetenagakerjaan tersebut dalam pengurusan berkas aplikasi pencairanJamsostek/BPJS Ketenagakerjaan.Bahwa selain Sdri. IRA DININNGRUM ada orang lain yang dipakai sebagaicalo atau yang mengurus ke kantor Jamsostek/BJPS Ketenagakerjaanadalah Sdr. HERI (tetangga), Sdr. YADI (tetangga), Sdri.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 5 Maret 2018 — Penuntut Umum:
MELANI SH
Terdakwa:
ABDUL MUNIR, S.Sos.I Bin SAHARI
80 — 34
  • verifikasi lapangan terhadap LembagaPKBM Penerima dan BOP Paket B Tahun 2013 di Kabupaten BengkuluTengah;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan Audit terhadap 24(dua puluh empat) Lembaga PKBM penerima Dana BOP ProgramPaket B Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak memilikikegiatan yaitu tidak ada peserta didik, tidak ada fasilitas belajar, tidakada ruang belajar dan tidak ada tutor (fiktif);Halaman 54 dari 161 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgl Bahwa saksi tidak mengetahui pungutan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
515 — 581
  • Kemudian menjaga tidakterjadinya pungutan dalam bentuk apapun oleh lembaga lain selainPemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kemudian ikut membantu menciptakan keamanan pada objekperjanjian kerjasama dan beserta jaringan pipa. Kemudian melakukanpembacaan meter induk bersama Pihak Kedua. Kemudian melakukanverifikasi laporan hasil baca meter induk yang telah dilakukan secarabersama oleh para pihak.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum
Register : 29-01-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 79/Pid.B/2018/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
GERSON A. SAUDILA, SH
Terdakwa:
1.H Retno Pramudya SH MH Bin Abdul Hadi
2.Iskandar Daeng Mapfuji Bin M Amin Daeng Mapfuji
132 — 24
  • tersusun diatas kendaraan di pintugudang / lapangan penumpukan atau sebaliknya di dalam areal pelabuhan)kepada Pelindo Pontianak sebesar Rp. 1.300.000, untuk ukuran container 40Feet, akan tetapi oleh anggota dan mandor Koperasi TKBM Jasa Karya Unit R/DPelabuhan Pontianak tetap melakukan penagihan terhadap saksi Japriadi untukproses bongkar muat barang milik PT Adovelin Raharja yang dilakukan diPelabuhan Dwikora Pontianak.Bahwa pada bulan Oktober 2016 saksi Japriadi pernah melakukan protesterhadap pungutan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 27-03-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 5 Maret 2018 — Penuntut Umum:
MELANI SH
Terdakwa:
DISWARTI S.Pd., Binti Alm H. ASULANA
90 — 21
  • Kegiatan BOP ProgramPaket B Tahun 2013; Bahwa tidak ada dilakukan verifikasi lapangan terhadap LembagaPKBM Penerima dan BOP Paket B Tahun 2013 di Kabupaten BengkuluTengah; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lapangan dan Audit terhadap 24(dua puluh empat) Lembaga PKBM penerima Dana BOP ProgramPaket B Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah tidak memilikikegiatan yaitu tidak ada peserta didik, tidak ada fasilitas belajar, tidakada ruang belajar dan tidak ada tutor (fiktif); Bahwa saksi tidak mengetahui pungutan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid Sus TPK /2015/PN Dps
Tanggal 1 Desember 2015 — I KETUT KURNIAWAN
92 — 55
  • keadaansehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.Bahwa saya mengetahuinya = sebabnyadiperiksa sebagai saksi pada hari ini sehubungan dengan penyalahgunaankeuangan di LPD Kerta yang dilakukan oleh terdakwa I Ketut Kurniawanselaku Ketua LPD Kerta.Bahwa terkait dengan keberadaan LPD Kerta,saya dalam kapasitas sebagai Kolektor Kredit pada LPD Kerta sejak sekitartahun 2000 sampai dengan sekarang.Bahwa terkait dengan tugas saya sebagaiKolektor kredit, yang saya lakukan adalah melakukan pungutan
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 03-01-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MAKALE Nomor 1/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 8 Oktober 2013 — POLINA PANGALINAN, SEMUEL DALLUNG (PENGGUGAT) VS KADO’, BUKKA, BONGKO, DKK (TERGUGAT)
113 — 47
  • Ketiga pajak tanah tersebutpada tahun 1961 diganti dengan pungutan baru dengan nama luranPembangunan Daerah, disingkat IPEDA. PEDA inipun kemudian diganti dengan pajak baru, yang diberi namaPajak Bumi dan Bangunan, disingkat PBB. (Undangundang No. 12tahun 1985) ; 22222Berbeda dengan ketiga pajak yang digantinya, pengenaan IPEDA danPBB, tidak dihubungkan dengan status tanah yang bersangkutan,biaroun tanah tetap disebut obyek pajak (pasal 2).
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 42/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG
Tanggal 21 Desember 2016 — AMSAL JONATHAN IBRON BETTY
108 — 176
  • ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan danmenyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanjaoprasional kantor; Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJperhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KuasaPengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen; Menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPPUP, SPPGU, SPPTUdan SPPLS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannyaKepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); Melakukan pungutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1150 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Agustus 2016 — HUSKE DWI GUSTIAN bin Raja Husin
68 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahalseharusnya Terdakwa berdasarkan ketentuan hanya memungut biayakepada pemohon sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai denganbiaya PNBP;Terdakwa melakukan pungutan biaya untuk setiap sertifikasi melebihi biayayang seharusnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 21 Januari 2013 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
87 — 186
  • Kuasatersebut saksi tidak tahu,karena yang menyodorkanadalah Pak RUSTAMADJI karena Pak RUSTAMADIJItidak mempunyai Surat Kuasa arsipnya hilang,sedangkan maksud surat kuasa yang pertama saksitanda tangani di BPN pada saat timbul masalah adalahuntuk melegalkan jual beli antara HARYANTO danRUSTAMADJI dan juga untuk melancarkan prosespensertifikatan tanah atas nama HARYANTO ;Bahwa saksi menjual tanah yang telah saksi pecahmenjadi 20 sertifikat sebesar Rp. 110.000, / per meterperseginya bersih tanpa ada pungutan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1942 — 2760
  • Trada alam Minera, Tbk perihal perubahandan/atau tambahan Informasi atas rencana transaksiMaterial PT Trada Alam Minera, Tbk;Surat dari Otoritas jasa keuangan NomorS.754/PM.221/2019, tanggal 02 Juli 2019, kepadaDeriksi PT Trada alam Minera, Tbk perihal perubahandan/atau tambahan Informasi atas rencana transaksiMaterial PT Trada Alam Minera, Tbk;Surat dari Otoritas jasa keuangan Nomor$.152/PM.221/2019, tanggal 31 Januari 2019, kepadaDeriksi PT Trada alam Minera, Tbk perihal tegurankedua pembayaran pungutan
    OJK denda keterlambatantahap IV 2018;Surat dari Otoritas jasa keuangan NomorHalaman 385 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI166.167.168.169.170.171.172.$.33/PM.221/2019, tanggal 07 Januari 2019, kepadaDeriksi PT Trada alam Minera, Tbk perihal teguranpembayaran pungutan OJK Tahap IV 2018 dan dendaketerlambatan;Surat dari Otoritas jasa keuangan Nomor$.347/PM.22/2018, tanggal 08 Februari 2018, kepadaDeriksi PT Trada alam Minera, Tbk perihal pemenuhanPOJK Nomor 11/POJK.04/2017 atas saham PT Tradaalam
    Maritime, Tok perihal penelahaan atasHalaman 386 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI173.174.175.176.177.178.179.180.181.laporan keuangan tengah Tahunan per 30 Juni 2017;Surat dari Otoritas jasa keuangan NomorS.544/PM.221/2017, tanggal 31 Mei 2017, kepadaDeriksi PT Trada Maritime, Tok perihal mata acaraRUPS PT PT Trada Maritime, Tok POJK 10/2017;Surat dari Otoritas jasa keuangan NomorS.59/PM.221/2017, tanggal 20 Januari 2017, kepadaDeriksi PT Trada Maritime, Tbk perihal teguran pertamapembayaran pungutan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-02-2021 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 4/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 24 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Heru Hidayat
1754 — 1590
  • Trada alam Minera, Tbk perihal perubahandan/atau tambahan Informasi atas rencana transaksiMaterial PT Trada Alam Minera, Tbk;Surat dari Otoritas jasa keuangan NomorS.754/PM.221/2019, tanggal 02 Juli 2019, kepadaDeriksi PT Trada alam Minera, Tbk perihal perubahandan/atau tambahan Informasi atas rencana transaksiMaterial PT Trada Alam Minera, Tbk;Surat dari Otoritas jasa keuangan Nomor$.152/PM.221/2019, tanggal 31 Januari 2019, kepadaDeriksi PT Trada alam Minera, Tbk perihal tegurankedua pembayaran pungutan
    OJK denda keterlambatantahap IV 2018;Surat dari Otoritas jasa keuangan NomorHalaman 385 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI166.167.168.169.170.171.172.$.33/PM.221/2019, tanggal 07 Januari 2019, kepadaDeriksi PT Trada alam Minera, Tbk perihal teguranpembayaran pungutan OJK Tahap IV 2018 dan dendaketerlambatan;Surat dari Otoritas jasa keuangan Nomor$.347/PM.22/2018, tanggal 08 Februari 2018, kepadaDeriksi PT Trada alam Minera, Tbk perihal pemenuhanPOJK Nomor 11/POJK.04/2017 atas saham PT Tradaalam
    Maritime, Tok perihal penelahaan atasHalaman 386 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2021/PT DKI173.174.175.176.177.178.179.180.181.laporan keuangan tengah Tahunan per 30 Juni 2017;Surat dari Otoritas jasa keuangan NomorS.544/PM.221/2017, tanggal 31 Mei 2017, kepadaDeriksi PT Trada Maritime, Tok perihal mata acaraRUPS PT PT Trada Maritime, Tok POJK 10/2017;Surat dari Otoritas jasa keuangan NomorS.59/PM.221/2017, tanggal 20 Januari 2017, kepadaDeriksi PT Trada Maritime, Tbk perihal teguran pertamapembayaran pungutan