Ditemukan 743 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 16 September 2015 — Pidana
- WARYONO KARNO
272 — 240
272 — 240
dirumah dinas tersebut sekitar 23 bulan, menjelang Terdakwa mau pensiun, untukmemudahkan mobilisasi isteri Terdakwa yang sedang sakit berobat ke rumahsakit;Bahwa Terdakwa juga pernah bercerita kepada Saksi, Terdakwa tidak mautinggal di rumah dinas yang bagus dan kemanamana strategis, karena khawatirkalau nanti disaat pensiun Terdakwa kaget biasa hidup enak lalu kembali kerumah yang Jelek;Bahwa Saksi sering mengantar Terdakwa rapatrapat ke Menko Perekonomian,DPR RI, Istana Presiden, Wakil Presiden, Menpan
dengan BEM, HMI, PMII, dan hari Rabu 23 Agustus2011 dengan wartawan ESDM (tertera tulisan tangan nama nama dibelakang kertas). 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran dari Biro Hukum dan Humas untukpembayaran Kegiatan Sosialisasi sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus JutaRupiah) yang diterima tanggal 20 Juni 2013. 1 (satu) lembar asli kuitansi berwarna hijau sejumlah Rp. 50.000.000,00 (LimaPuluh Juta Rupiah) yang diterima IRNA pada tanggal 3 Oktober 2012 denganketerangan untuk pembayaran Deputi Menpan
Register : 30-08-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 20 Januari 2020 — Penuntut Umum:
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1484 — 1230
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1484 — 1230
norma yang bersifat umum,yang untuk melaksanakannya perlu peraturan perundangundangan pelaksanaan dalam bentuk antara lain PeraturanMenpan RB dan bisa juga dalam bentuk peraturan BKN atauPeraturan KASN. terkait dengan persyaratan pengangkatanjabatan khususnya JPT pratama belum adaperaturanpelaksanaannya maka kita harus merujuk pada pasal terakhiryaitu. sepanjang peraturan pelaksanaan dari peraturanpemerintah ini belum ditetapbkan maka peraturan yang lamamasih bisa digunakan, yaitu ada peraturan Menpan
Register : 28-04-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 40/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 10 Agustus 2016 — Pidana Korupsi
- BOBBY REYNOLD MAMAHIT
158 — 67
158 — 67
adalahmenjamin pelakasanaan peraturan perundangundangan secara efektif;Bahwa apabila dalam praktik ditemukan atasan langsung menerima sesuatupemberian dari pihakpihak terkait (pinak yang menang suatu proyek) yangsebenarnya bukan menjadi bagian dari hak atasan langsung tersebut untukmenerimanya, ahli berpendapat berbagai macam bentukpemberian/penghargaan yang diterima tidak dalam konteks honor/gaji dariaparat pemerintah itu merupakan bentukbentuk dari penerimaan yang tidaksah, oleh karena itu sekarang menpan