Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sbaat stbat saat stat surat stabat sutaat start strat satat saaat seaat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 10-01-2012 — Putus : 13-06-2012 — Upload : 13-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 03/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2012 — Ivone Felicia Intan D.S;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat,2.PT. Pertamina (PERSERO)
160 — 102
  • Thomas Bkps Kebon JaheDjakarta, (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; UndangUndang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang NasionalisasiPerusahaanPerusahaan Milik Belanda di Indonesia, (foto kopi darifoto kopi) ; : BB Model No 17, Staat behoorende bij het besluit van denGouvemuer Generaal Van Nederlandsch Indie Van 19 No. yangPenggugat peroleh dari arsip Negara, (foto kopi dari foto kopi) ; Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor : 03/G/2012/PTUNJKT.47. Bukti P 3848. Bukti P 39A9. Bukti P 40a50.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-05-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — PAULA A SANTI HUTASOIT VS PT MEGASARI MAKMUR
101 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkanPasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo, agar Tergugat membayarkan uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta hakhak lainyang belum diterima agar dibayarkan dengan masa kerja terhitung sejaktanggal 16 Mei 2005;Bahwa dalam suatu Negara hukum Republik Indonesia (rechts staat)
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 20-11-2017 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Blg
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penggugat:
REINHART TAMPUBOLON, DR,MPH
Tergugat:
1.PURNAMA SITI CHADIJAH TAMPUBOLON
2.THERESIA S. SITORUS
3.YOAN PARLINDO SINAGA
4.RUTH MARIA SARASWATI BATU BARA
5.NATALIA PESTA SIANTURI
6.NETTY E. SAMOSIR
7.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
8.JULITRI RORIANA, S.H.,M.Kn
119 — 45
  • Dengan tidak mencoba memberikan kuliah umum, karenakami ketahui bahwa kuasa PENGGUGAT telah memiliki pendidikanhukum yang tinggi, akan tapi harus kami sampaikan kepada kuasaPENGGUGAT, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (recht staat)dan hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (8) UUD 1945.Sehingga segala sesuatu perbuatan hukum, juga telah dipayungi olehhukum.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 22-04-2019 — Putus : 14-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 212/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 14 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ny G.R.Ay KOES SUPIYAH
Pembanding/Penggugat II : Ny. GKR TIMOER RUMBAI KUSUMA DEWAYANI
Pembanding/Penggugat III : NY Dra GRAY KOES MOERTIYAH M Pd Dra GKR WANDANSARI M Pd
Pembanding/Penggugat IV : Ny GRAy KOES ISBANDIYAH. SH.M.Kn GKR. RETNO DUMILAH
Terbanding/Tergugat : SAMPEYANDALEM INGKANG SINUHUN KANGJENG SUSUHUNAN S.I.S.K.S PAKUBUWONO XIII HANGABEHI
330 — 247
  • 18Halaman 15 Putusan Nomor 212/PDT/2019/PT SMG.Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuksusunan pemerintahannya ditetapbkan dengan undangundang, denganmemandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistempemerintahan negara, dan hakhak asalusul dalam daerahdaerah yangbersifat istimewa;Penjelasan Resmi Pasal 18 UUD 1945BAB VIPEMERINTAH DAERAHPasal 18Oleh karena Negara Indonesia it eenheidstaat, maka Indonesia tak mempunyaidaerah dalam lingkungannya yang bersifat staat
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum
Register : 06-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN MARABAHAN Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrh
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.Gusti Muhamad Kahfi Alamsyah, SH
2.Erlianti, S.H.,M.H.
Terdakwa:
SITI AISYAH, S.AG Binti ALM H. DUMIYATI
67 — 17
  • obatobatan bebas dan obatobatbebas terbatas untuk dijual secara eceran;Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 419 Tahun1949 tentang Ordonansi Obat Keras disebutkan yang dimaksud dengan obatHalaman 36 dari 60 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mrhobat keras ayaitu obatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik,yang mempunyai' khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan,mendesinfektan dan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupuntidak, yang ditertapkan oleh Secretaris van Staat
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
JURESI
Tergugat:
PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA CLP
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar Pematang Panggang
2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.PT Hutama Karya Persero sebagai pengelola Jalan Tol Trans Sumatera JTTS
488 — 254
  • Sesuai Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal 1 : 750.000 Marga Staat yang dibuatzaman pemerintahan kolonial Belanda pada Tahun 1930;Bahwa Pada Tanggal 27 Juli 1970 Kepala Kampung Menggala Mas, KepalaKampung Panaragan, Camat Panaragan, Kepala Negeri Tulang BawangUdik Panaragan dan Pemuka Adat dari Kampung Menggala Mas, KampungPanaragan, Kampung Penumangan, Kampung Bandar Dewa, melakukanpemeriksaan Tanah areal Umbul Tegal Berak 1 dan Tegal Berak 2 dalamsatu hamparan seluas + 828 Ha, yang dikuatkan
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 31-07-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Menggala
Tanggal 31 Juli 2019 — Juresi Lawan PT. Citra Lamtorogung Persada (CLP)
163 — 33
  • Sesuai Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal 1 : 750.000 Marga Staat yang dibuatzaman pemerintahan kolonial Belanda pada Tahun 1930;Bahwa Pada Tanggal 27 Juli 1970 Kepala Kampung Menggala Mas,Kepala Kampung Panaragan, Camat Panaragan, Kepala Negeri TulangBawang Udik Panaragan dan Pemuka Adat dari Kampung Menggala Mas,Kampung Panaragan, Kampung Penumangan, Kampung Bandar Dewa,melakukan pemeriksaan Tanah areal Umbul Tegal Berak 1 dan TegalBerak 2 dalam satu hamparan seluas + 828 Ha, yang dikuatkan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 113/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 28 Oktober 2015 — PAULA A SANTIHUTASOIT ; L A W A N; PT MEGASARI MAKMUR;
71 — 466
  • Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kami memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar TERGUGAT membayarkanuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kaliketentuan pasal 156 ayat (3) dan (4) UU No. 13 tahun 2003 serta hakhak lainyang belum diterima agar dibayarkan dengan masa kerja terhitung sejak tanggal16 Mei 2005;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhakprivat
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2016 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 222/Pdt.G/2015/Pn.Sgr
Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat - I Wayan Alus Tergugat - Made Merta
30 — 13
  • pada waktu itu Tanah Negara adalah tanah milik Negara (Raja/Ratu)Halaman 51 dari 90 Putusan Nomor 222/Pdt.G/2015/PN.Ser.diterapkan di Indonesia melalui produk hukum dalam peraturan agrarischbesluit yang diundangkan dalam lembaran Negara Staatblad no. 118tahun 1870 (S. 1870118).Bahwa dalam pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van de tweede enderde bepaling der voormelde wet blijft het beginsel gehandhaafd, dat allegrond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen,domein van de Staat
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Perjanjian
Putus : 14-03-2013 — Upload : 31-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 12/Pdt.G/2012/PN-PSP
Tanggal 14 Maret 2013 — KEPALA DESA UNTE RUDANG, DKK VS PT. BARUMUN RAYA PADANG LANGKAT, DKK
207 — 54
  • riel (konkrit) telah dirugikan karenanya, yakni berupa:Tergugat I telah menikmati sendiri hasil keuntungan dari pembangunanperkebunan kelapa sawit di atas lahan milik Para Penggugat tanpamemperhatikan hakhak Para Penggugat incasu, sehingga adalah wajar danadil jika Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada ParaPenggugat sebesar Rp. 1 (satu) milyar/bulan terhitung sejak bulan Mei 1996sampai dengan Tergugat I melaksanakan putusan dalam perkara ini;Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI (Rechts Staat
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 01-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Cbi
Tanggal 1 Nopember 2021 — Penggugat:
TRI WARDONO AJI
Tergugat:
CHARLES SIBARANI
Turut Tergugat:
ATR/BPN KABUPATEN BOGOR
170 — 116
  • Itu sebabnya UUMahkamah Agung membuka Upaya Hukum Luar Biasa terhadap putusanyang sudah berkekuatan hukum tetap, karena kalau dibenarkan apabiladidalam hidup masyarakat dibenarkan suatu putusan yang dzalimberkeliaran tanpa staat pantaskah, masyarakat apakah itu? Maka itulahsebabnya didunia mana pun dikenal upaya hukum luar biasa, di Indonesiayang nama nya disebut upaya hukum Peninjauan Kembali.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 217/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 26 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Tri Hardiyanto
Terbanding/Pembanding/Penggugat : DEVI NOFRIDA
Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur
Terbanding/Tergugat XI : Notaris dan PPAT M. Yuhendar, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : Peni Setia Indrianti
Terbanding/Tergugat VII : Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Rizul Sudarmadi, S.H., M.Kn
Terbanding/Tergugat V : Rena Sarah Oktiviyani
Terbanding/Tergugat III : Dokter Hewan Subono Widoyoko
Terbanding/Tergugat XII : PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Terbanding/Tergugat X : Ayu Krisna Putri
Terbanding/Tergugat VIII : Muhamad Iqbal,
Terbanding/Tergugat VI : Notaris Netty Maria Machdar, S.H.,
Terbanding/Tergugat IV : dr. Abbi Angkasa
Terbanding/Tergugat II : Anita Herdiyati
88 — 55
  • kepastian mengenai tanda tanganseseorang.Menurut praeadviseur itu pekeryaan ini dilakukan olehseorang notaris sebagai suatu badan negara (orgaan vande staat) dan berdasarkan itu. maka tindakannyamempunyail kekuatan undangundang (him. 17).Pekerjaan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepadaseorang notaris itu adalah sesuatu yang demikianberharga, sehingga harus disimpan baikbaik (een goedkastelijkk om te bewaren) dan seorang notaris harusmenjunjung tinggi tugas itu serta melaksanakannyadengan tepat dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 21 Oktober 2015 — MARIANUS ELPHIANUS JAWA, S.T
58 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Van Bemhrekm dalam bukunya yang berjudullee book van het ned staat Proces recht, b herziene druk halaman95 yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut:Hal. 63 dari 75 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2334 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 22 Februari 2011 — LITA EKARINA
47 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pendapat ini sejalan dengan Memorievar Toelichting dan saran dari Raad Van Staat yang bermaksudmembuat suatu perbedaan antara pengertian yang sempit darioogmerk yang diartikan sebagai naaste doel yakni suatugequatificeerd opzet yang merupakan suatu eigenaarde riching vanden wil atau suatu sifat yang aneh dari suatu kehendak.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 19-11-2018 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dps
Tanggal 8 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Nyoman Bela P. Atmaja, SH.
Terdakwa:
1.I Gusti Arya Dirawan
2.Hartono
101 — 100
  • benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranHalaman 54 dari 72 Putusan Nomor 1226/Pid.B/2018/PN Dpsserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentusaja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah(Presumption of Innocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkandirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-07-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
IMELDA IDATAMA SIALLAGAN
Tergugat:
PT. FAST RETAILING INDONESIA
86 — 16
  • Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap Warga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukanpihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yangtelah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan inimemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan keadilan ;40.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 30-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 17-09-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 361/Pid.Sus/2018/PN Bls
Tanggal 8 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.ACI JAYA SAPUTRA, SH
2.AGRIN NICO REVAL, S.H
Terdakwa:
NUR AZMI, ST Alias EMI Bin HASYIM AR
104 — 61
  • Maar tenzij er een speciale regel in de regels staat artinva Bahwamemang pada prinsipnya kewenangan melakukan penuntutan hadirseketika ada dugaan terjadinya tindak pidana terlebin dianggap bahwakepentingan umum dianggap langsung terkena sehingga pihak yangterkena tindak pidana itu harus menerima adanya penuntutan sekalipunia sendiri tidak menghendakinya.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 14-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 227/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 23 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PT Kereta Api Indonesia Persero
Terbanding/Tergugat I : ROBBY ARIEF SUMARKO
Terbanding/Tergugat II : LIE SIEKKIEN
Terbanding/Tergugat III : EDDY WIDJOJO
Terbanding/Tergugat IV : NANNY ANGGRIYANY
Terbanding/Tergugat V : LILI SUGIARTI SUGANDHI
Terbanding/Tergugat VI : YUYUN MAWARIA HERAWAN
Terbanding/Tergugat VII : WIDYAWATI WIDJOJO
Terbanding/Tergugat VIII : EKO HARTONO
Terbanding/Tergugat IX : YUSUF LAYMENA
Terbanding/Tergugat X : H. WIYANTO, S.H
Terbanding/Tergugat XI : M. PUGUH SUHADI
Terbanding/Tergugat XII : RENDY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat XIII : WINOTO RAHARDJO
Terbanding/Tergugat XIV : LIE SUGIARTO
Terbanding/Tergugat XV : ANNETTA WINIAWATI
Terbanding/Tergugat XVI : IRWAN SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat XVII : HALIM WIJAYA
Terbanding/Tergugat XVIII : ESTER INDRAWATI WIDJAYA
Terbanding/Tergugat XIX : JEOH CHENA YAUSE
Terbanding/Tergugat XX : SARTONO SUTANDI
Terbanding/Tergugat XXI : ANANG HASAN
Terbanding/Tergugat XXI
388 — 712
  • BaikPerushaan Kereta Api Swasta Belanda maupun PerusahaanKereta Api Pemerintah (Staat Spoor Wegen en VerenigdeSpoorweg Beadrijf) diserankan kepada satu badan pemerintahRepublik Indonesia yang disebut Djawatan Kereta Api RepublikIndonesia disingkat DKARI, yang kemudian bentuk hukumnyaberubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api disingkat PNKA,kemudian berubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Apidisingkat PJKA, selanjutnya berubah menjadi Perusahaan UmumKereta Api disingkat PERUMKA dan sejak
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-10-2010 — Putus : 21-07-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN LUMAJANG Nomor 527/Pid.B/2010/PN.Lmj
Tanggal 21 Juli 2011 — ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH
153 — 34
  • Mutiaramaka berdasarkan buku HI KUHPerdata yang bersifat terbuka, Majelis Hakim akanmempertimbangkan tentang adanya kontrak tersebut dengan didasarkan pada hukum privat;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dengan didasarkan pada asas hukumperdata : ia dianggap berkedudukan sejajar dengan lawan berkontraknya (staat op gelijkevoet als een privaat person) adalah manakala suatu instansi mengadakan perjanjiandengan hukum perdata ; Menimbang, bahwa terungkap fakta secara peraturan perundangan yang menjadilegalisasi
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 19/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
Drs. WAHYA, M.Pd.
Tergugat:
GUBERNUR BANTEN
150 — 111
  • Pasal 28 huruf (a) sSampai dengan huruf (j)merupakan norma dasar atau staat fundamental norm, yang didalamnya ada kepentingankepentingan individual. Artinya bahwaberbicara dalam konteks gaji mestinya itu tetap dibayarkan, karenaterkait hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Pasal28 merupakan turunan dari International Covenant tentang HumanRight/Hak Asasi Manusia yang kemudian diturunkan dalam UndangHalaman 44 dari 76.