Ditemukan 1873 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 4/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 23 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : KUSNO
Terbanding/Penggugat : EKO SATRIO
Terbanding/Turut Tergugat I : SAMIN R
Terbanding/Turut Tergugat II : MUKHTAR NASUTION
Terbanding/Turut Tergugat III : SUKIRMAN Alias SUKIR
2823
  • atauseluas + 10 Ha (artinya atas klaim Tergugat menjadi lebih lebar danjustru semakin lebih tumpang tindin dengan hak atas tanah milikPenggugat dan Turut Tergugat 1);d. Kwitansi milik Tergugat tanggal 29 Agustus 2004 tentang buktiPenyerahan Tanah dari Wagimen kepada Tergugat menggunakanmaterai 20102015 dane. Kwitansi milik Tergugat tertanggal 5 April 2014 tentang pengembalianuang Turut Tergugat III oleh Tergugat menggunakan materai 2015;f.
Register : 13-10-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 568 K/TUN/PILKADA/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — 1. Drs. H. ZAMBRI., 2. Ir. YULISMAN, MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT;
9022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diumumkanpada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 dengan surat pengumuman Nomor206/KPUKab.003.435070/VIII/2015;Tindakan Komisi Pemilihnan Umum menerbitkan surat a quo, merupakanPutusan Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yang penetapan tertulis,dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum,berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukum perdata, keliru dan tumpang tindin
Putus : 22-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1577 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Oktober 2013 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Melawan PT. JUI SHIN INDONESIA
5734 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1577 K/Pdt/2013.melaksanakan pelayanan public khususnya dalam perkara aquo sesuaidengan tupoksi kewenangannya untuk menetapkan batas sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.3/1997 pasal 19 ayat 2 telah memberikan keterangan bahwa Sertifikatinlitis (Sertifikat Hak Guna Bangunan No.7/Bendungan) terdapat overlapdengan Sertifikat Hak Milik No.154/Bendungan' sehinggaterdapatpermasalahan tumpang tindin
Register : 05-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 PK/TUN/2017
Tanggal 30 Oktober 2017 — LISNA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. KAHAR WIRIANTO;
4923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dari Hak Guna Bangunan Nomor: 220/besar danHak Guna Bangunan Nomor: 233/Besar sebagaimana disebutkan dalamPutusan Nomor: 410/Pdt.G/2011/PN.Mdn, tanggal 29 Mei 2012 KepalaSeksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sesuai dengan Nota Dinastanggal 16 Maret 2015;Bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Survei Pengukuran danPemetaan tanggal 18 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kepala SeksiHak Tanah dan Pendaftaran Tanah telah memberikan penjelasan bahwatanah yang domohonkan tersebut tidak terjadi tumpang tindin
Register : 17-06-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 50/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 23 September 2013 — JADMAL LIMBONG KANUNA sebagai PENGGUGAT MELAWAN 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai TERGUGAT 2.LIPMAN LIMOA,SH sebagai Tergugat II Intervensi
7443
  • karena Tergugat dalammenerbitkan Keputusan a quo adalah berdasarkan ketentuan PerundangundanganPasal 61 dan 62 dan 63 Peraturan Kepala Bandan Pertanahan Nasional RI No. 3Tahun 2011 pada intinya bahwa penyelesaian kasus pertanahan diluar pengadilandapat berupa perbuatan hukum administrasi pertanahan meliputi pembatalan hakatas tanah karena cacad hukum adminstrasi yang antara lain karena adanyakesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luasdan atau karena adanya tumpang tindin
Register : 17-06-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 82/PID/2019/PT PTK
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : NG ANDRY, S.E. Alias KIANG MUA Anak NG TJHE NGIE Diwakili Oleh : TUMPAK PARULIAN SITUNGKIR, SH
Terbanding/Penuntut Umum : COKI FELANI, SH
15627
  • Hafsah untuk memeriksa kebenaran sertifikat hak milik terdakwa serta BeritaAcara engukuran Balik Batas yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ErikMuliawan, dan hasilnya tanah milik Terdakwa sesuai SHM 28213 posisinyaberada di Parit Seruat dan bukan di Parit Nabe, dan Berita Acara PengukuranBalik Batas yang dikeluarkan oleh pihak BPN menyatakan Bahwa setelahdilakukan ploting oleh bagian pemetaan terindikasi tumpang tindin denganHM.2347 dengan Nomor GS.2496/1998 maka peta bidang hasil pemngembalianbatas
Register : 08-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
276
  • bahwa karena pokok gugatan adalah mengenaipengosongan tanah dan bangunan yang dikuasi oleh para Tergugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan mengenai kewarisan, sehinggadengan demikian gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan kewarisansehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum danpatut untuk ditolak; Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tumpang tindih;Menimbang, bahwa yang menjadikan alasan eksepsi para Tergugat yaitupetitum gugatan tidak jelas dan tumpang tindin
Putus : 28-10-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/TUN/2011
Tanggal 28 Oktober 2011 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, DKK VS Hj. SITTI RAHMANIAR,
3325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Rlyang mengadili perkara ini telah melampaui kewenangannyasehingga salah dalam menerapkan hukum karena perkara inimerupakan sengketa kepemilikan dimana Penggugat dan II harusmembuktikan terlebih dahulu hak dan letak tanah miliknya yangtumpang tindin dengan sertifikat obyek sengketa, khususnyaPenggugat II yang alas haknya hanya merupakan Akta Jual Beli.Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan
Register : 10-10-2011 — Putus : 27-02-2012 — Upload : 12-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 132/PDT/2011/PT PLG
Tanggal 27 Februari 2012 — Pembanding/Tergugat : Drs. AMINUDDIN Diwakili Oleh : BAHRUL ILMI YAKUP, SH.MH.CGL
Terbanding/Penggugat : Drs. ALBERT LASI, SH Diwakili Oleh : LISA MERIDA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : MASAGUS NAWAR Diwakili Oleh : EVA DE RUSSEL, SH
Turut Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN ILIR
6217
  • Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat , yangbertumpang tindin dengan sebagian tanah milik Penggugat tersebutyaitu lebih kurang 20.000 m?
Putus : 22-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 591 PK/Pdt/2012
Tanggal 22 Mei 2013 — Ir. RM. PUNTO WIBISONO VS PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk (semula bernama PT. BINTARO RAYA)
143155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 591 PK/Pdt/2012Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Aren yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 1991 tumpang tindin (overlapping) dengan SertifikatHGB Nomor 18/Pondok Aren yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli1985, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Arenadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehinggadengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Pondok Jaya jugaadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Register : 26-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 172/PDT/2019/PT MTR
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : AMAQ MUHIR
Terbanding/Tergugat II : AMAQ DEVI
Terbanding/Tergugat III : LAQ SURYANI
Terbanding/Tergugat I : INAQ RUDI
Terbanding/Turut Tergugat : NURANIM
7635
  • Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo padahalaman 33 alinea Il menyatakan sebagai berikut;Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pendapat diatas, terbukti bahwapenguasaan tanah obyek sengketa oleh keturunan alm.Amaq Samilahtersebut adalah tidak melawan hukum sebab didasarkan jual beli yangsah, sehingga dengan demikian Majlis Hakim menilai Penggugat tidakdapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;Pertimbangan hukum tersebut kontradiksi dan tumpang tindin denganpertimbangan
Register : 09-11-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN WONOGIRI Nomor 138/Pid.Sus/2015/PN Wng
Tanggal 7 Desember 2015 — JOKO SUPARLAN bin (alm) WITO SARONO
7318
  • saat itu saksi dirangkul oleh ANGGER kemudian ANGGER mengatakan AYOMELU AKU SIK dan saat itu saksi di bawa oleh ANGGER ke belakangpanggung yaitu halaman rumah orang yang berjarak kurang lebih 100Meter, kKemudian saksi dan ANGGER berhadapan dan saat itu SdrANGGER bilang KOK KOWE JOGETE KOYOK NGONO kemudiansaksi menjawab LHA KOWE KOK YO NGONO kemudian salingberpegangan baju dan saat itu AGGER berhasil membanting saksi danhalaman 9 dari 28 Putusan No.138/Pid Sus/2015/PN Wngsaksi saat itu terjatuh di tindin
Register : 26-11-2020 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 132/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Mei 2021 — Penggugat:
ECEP DODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Yayat Supriatna, Dkk
309184
  • jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin
    Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/TUN/2014
Tanggal 21 Mei 2014 — HINDUN SHOLICHAH, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SIDOARJO., II. PT. INDO PERKASA USAHATAMA
9530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa objek sengketa T1 s.d.T6 data fisik maupun data yuridis juga tumpang tindin dengan objek fisikdikuasai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding berdasarkanLetter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron (bukti P20);Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran sertifikat objeksengketa (T1 s.d.
    Penetapan batasbatasnya;Dikarenakan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961diabaikan oleh Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan Gambar SituasiT.16 s.d. 7.21, maka terjadi tumpang tindin antara tanah milik ParaPenggugat/Pembanding (tanah negara) Gambar Situasi Nomor 276/P/1995dan tanah Letter C Desa Nomor 368 atas nama Moch. Koiron/P20) denganSertifikat objek sengketa bukti T1 s.d. T6;Gambar Situasi bukti T16 s.d. T21 sebagai lampiran Sertifikat objeksengketa T1 s.d.
Register : 18-11-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT BTN
Tanggal 8 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DWI KUSTONO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. SAMAD. S. Sos., M.Si Bin H. UCIT Diwakili Oleh : BASUKI, S.H., MH., MM., Dkk
146168
  • Ade lIrawan Hidayat sebagai pihak Penjual denganApriyatna sebagai pihak Pembeli bermasalah tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elin Khodijah, maka bidangtanah tersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin danselanjutnya diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepadapihak yang berhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.
    Ade lrawan Hidayat sebagai Pihak Penjual denganApriyatna sebagai Pihak Pembeli bermasalah karena tumpang tindin denganSertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Elih Khodijah, maka bidang tanahtersebut tidak terpilih, sehingga bidang tanah yang terpilin dan selanjutnyaHalaman 34 dari 52 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/PT.Btn.12.diproses pelepasan dan pencairan anggaran ganti rugi kepada pihak yangberhak adalah:a. Tanah Kosong dengan luas tanah 2.100 M2, nama Pemegang Hak H.
Register : 03-02-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 6/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 9 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : H.BAHDAR JOHAN Bin AWANG Diwakili Oleh : sedam, S.H.M.H
Terbanding/Tergugat I : PT. ADARO INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : Drs. M.HARLIE,
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DESA MABURAI
8935
  • Setelah selesai pengukuran objek tanah Aquokepemilikan dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II, maka pada saat itudiberikan waktu diskusi oleh majelis Hakim anggota dan Penggugatmenanyakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat III di lahanobjek Kepemilikan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II yaituhasilnya Objek/tanah aquo milik Penggugat tidak Termasuk dalam TanahTergugat Il artinya tidak ada tumpang tindin dimana berbeda objek inidisampikan iangsung oleh tim pengukuran Tergugat III
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Jbg
Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat:
NUR MUSYAFFA'
Tergugat:
SUKARMAN
20380
  • Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo
Register : 28-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 12/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
IRMA YUNINGSIH,
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI
10492
  • Dimana, dalam prosesnya mengandung kecacatanhukum administrative, serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintah ;* Adanya tumpang tindin hak kepemilikan atas tanah akibatperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak
Register : 13-07-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 48/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 4 Juli 2017 — TEDDY. L A W A N 1. PT. Modernland Realty, Tbk. 2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG, (dahulu Badan Pertanahan Nasional/BPN) Kota Tangerang.
12250
  • Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi
Putus : 17-09-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN POSO Nomor 157/PID.B/2013/PN.PSO
Tanggal 17 September 2013 —
223
  • Kabupaten Poso, tepatnya di Jalan Tengah PasarSentral Poso;Bahwa ceritanya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan, pada hariSenin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 07.10 Wita, di KelurahanKayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, saksi sementaramembuka tempat jualan saksi, saksi mendengar suara motor terdakwa danmemarkir di depan jualan saksi, setelah itu saksi menyusun jualan saksiyang berada didalam toko saksi, tidak lama kemudian tibatiba saksimelihat terdakwa terjatunh dengan posisi di tindin