Ditemukan 7749 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : punguan penguatan pemungutan pungan pongutan pangukan pangiutan
Penelusuran terkait : Korupsi Pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus
Register : 22-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN CIREBON Nomor 103/Pid.B/2021/PN Cbn
Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NURI SRI AMARANTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
PANCA DEWI binti PRAYITNO
45 — 31
  • >Panca Dewi binti Prayitno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  • Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
  • Menyatakan Terdakwa Panca Dewi binti Prayitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengeluarkan Barang Impor Tanpa Persetujuan Pejabat Bea Dan Cukai Yang Mengakibatkan Tidak Terpenuhinya Pungutan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk
Tanggal 16 September 2014 — HARIADI, SPd. SD Bin SARIJA
67 — 12
  • tugas dan wewenang seorang kepala desaTerdakwa tidak tahu namun yang diketahui tentang tugas dan wewenangsebagai Kepala Desa, antara lain: sebagai pimpinan pemerintahan desa sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan baik pembangunan,pemerintahan dan kelembagaan desa sebagai penanggungjawab keuangan desa.Bahwa kewajiban Terdakwa selaku Kepala desa antara lain : membuat APBDesdi awal tahun anggaran serta kelengkapan lainv membuat peraturan desa dan keputusan desa bersama sama denganBPD terkait : pungutan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Februari 2011 —
152 — 625
  • apakah pemeriksa pajak ini sudahmelaksanakan ketentuan undangundang perpajakanatau tidak, tapi haknya pemeriksa diberi kesempatansudah dalam berita acara pemeriksaan ;Bahwa surat tanggapan ataupun Berita AcaraPemeriksaan Pajak itu bukan dasar kita menentukanditerima atau tidak, dasar yang kita terima adalahUndangundang menyatakan demikian, jadi kitamenampung surat tanggapan baik menampungpembahasan kita teliti apakah sesuai ketentuanperpajakan atau tidak karena Pasal 23 Undangundang Dasar 1945 bahwa pungutan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 27 Mei 2016 — Pongky Aries Hermawan, SE ; KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
65 — 63
  • Terdapat pungutan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesarRp3.125.000,00.4 Terdapat Jasa Giro belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp25.634.787,00Dari hasil audit atas dokumen rekening koran, kami menemukan bahwa selama periodebulan Januari 2014 sampai dengan April 2014 diperoleh jasa giro, setelah dikurangi pajakjasa giro dan biaya administrasi sebesar Rp 52.804.302,00.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-01-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 127/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 6 Januari 2014 — MUCHLIS Alias H. MUCHLIS IBRAHIM Bin MAD KASAN
49 — 10
  • Pendapatan Asli Desa meliputi : 1) Hasil usaha desa ; 2) Hasil Kekayaan desa ; 3) Hasil swadaya masyarakat ; 4) Hasil partisipasi dan hasil gotongroyong ; 5) Pungutan desa ; 6) Lainlain pendapatan asli desa yang syah; b. Bantuan dari pemerintah daerah meliputi : 1) Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah ; 2) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterimaoleh pemerintah daerah ; c. Bantuan dari pemerintah propinsi ; d. Bantuan pemerintah ; e.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — YUGIARTI Binti SUKARDI
87 — 11
  • Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak.g. Mengadakan ikatan/perjajnjian kerjasama denga pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.h. Menandatangani Surat Perintah membayar belanja langsung danbelanja tidak langsung.i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SatuanKerja Perangkat Derah yang di pimpinya.j. Mengelola barang milk daerah/kekayaan Daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang di pimpinya.k.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 14-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL (PN. Bengkulu)
Tanggal 24 Juni 2014 — M. ZAIRIN, SE., MM Bin Alm. H. JARIS
85 — 35
  • Mutiara Efendi untukmemberangkatkan 100 (seratus) orang dengan catatan tidak ada pungutan lain.Bahwa, terdakwa bertindak sebagai peserta dan ketua rombongan, oleh karena ituterdakwa tidak menyerahkan pengelolaan uang transportasi sebesar Rp.350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PPTK Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
205 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lihat Pasal 283A UndangUndang Dasar 1945 yangmenyatakan:Halaman 172 dari 194 halaman Putusan Nomor 1500/B/PK/PJK/2017114.115.116.117.118.119.120.Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negaradiatur dengan undangundang.;Bahwa dalam prinsip hukum yang sangat fundamental, orang tidak bolehmengambil keuntungan dari kelalaiannya sendiri.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 14 Desember 2016 — SUSY DAMAYANTI GABEL Binti RUSLI
87 — 60
  • Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak.g. Mengadakan ikatan/perjajnjian kerjasama denga pihak lain dalam batasanggaran yang telah ditetapkan.h. Menandatangani Surat Perintah membayar belanja langsung dan belanjatidak langsung.i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan KerjaPerangkat Derah yang di pimpinya.j. Mengelola barang milk daerah/kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang di pimpinya.k.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
133 — 28
  • ., adalah tidak berkaitan langsung denganurusan pungutan Diskon Off Faktur oleh bagian Keuangan RSUD Slemandengan alasan : Tidak ada tindakan dari Terdakwa yang menghendaki, mengetahui danmeniatkan timbulnya akibat berupa keuntungan untuk diri sendiri atauorang lain atau korporasi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
398 — 395
  • Tindakan gegabah danceroboh tersebut jelas merugikan kepentingan masyarakat setempat yangberpotensi kehilangan penghasilan dari kegiatan dan operasi TERGUGATdisekitar tempat mereka tinggal, kepentingan para karyawan yang berpotensikehilangan pekerjaan, kepentingan TERGUGAT yang nyatanyata kehilanganbiaya dan investasi serta penghasilan dari kegiatan tersebut, dan tentunyakepentingan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang berpotensikehilangan pendapatan dari penerimaan pajak, pungutan dan pembayaran
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 23-05-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 09 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 23 Mei 2016 —
42 — 5
  • Th yang kami terima bersamaan dengan penerimaandata rekening guruguru SMTK Malinggang yang lain saat pengajuan usulan danabantuan ;Bahwa benar kami tidak pernah melakukan pungutan apapun dalam pengurusanbantuan tunjangan operasional guru tersebut;Bahwa benar saya ada meminjam dana bantuan oprasional sarana prasaranaSMTK Malinggang tersebut sebesar Rp. 20.000.000, dari SULIADI, S.Th padatanggal 08 Agustus 2012 sesuai kuitansi tanda terima pinjaman tersebut;Bahwa benar saya meminjam uang sama terdakwa
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2016 — Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH.
109 — 17
  • Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikanlaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan Perundangundangan; 17). Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuandari KPA/PPK; 18).
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 04-12-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ALEXANDER SULUNG.SH
Terdakwa:
TAN JHONY TANSIL
216 — 43
  • Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu selurun PPN yang telahdibayarnya selama satu Masa Pajak, yang dibuktikan denganadanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yangditerbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan, atasperolehan BKP/JKPSelisin antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila PajakKeluaran lebin besar daripada Pajak Masukan, maka selisinnyamerupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negaramelalui Bank Persepsi.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 19-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT AMBON Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs.SOBO MAKATITTA
196 — 84
  • pustakawanPengembangan data baseperpustakaanPemeliharaan perabotperpustakaanPemeliharaan danpembelian ACperpustakaanKegiatan dalam Administrasi pendaftaran Termasuk untukrangka Penggandaan formulir kKonsumsi dan honorpenerimaan pendaftaran panitia dalam rangkapeserta didik Pendaftaran ulang penerimaan peserta didikbaru Biaya pemasukan, validasi, baru.pemutakhiran data dan Standar pembiayaanpengiriman data pokokmengacu kepada batassiswa kewajaran setempat atauPembuatan spanduk batas yang telahmadrasah bebas pungutan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI
457 — 219
  • SusTPK/2020/PN.TteMenimbang, bahwa dengan demikian kendatipun dikatakan bahwapungutan tersebut untuk biaya pembayaran pajak, biaya ukur dan titipan kepemda, namun karena sifatnya diharuskan oleh terdakwa, sehingga pungutantersebut memberatkan dan mengarah kepada pemaksaan, sejatinya bahwa karenainisiatif pungutan itu berasal dari Terdakwa selaku Staf Tata Pemerintahan dansaksi Rahmat Safrani selaku Kepala Bagian Pemerintahan, maka hal itu dapatdiartikan atau dimaknai sebagai keharusan dari seorang
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM Bin ME. SUKARDI SURIADJI
136 — 31
  • Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor berdasarkan laporan yangdisampaikan kepada saksi dikarenakan saksi tidak melaksanakan teknisnamun belakangan baru diketahui ternyata kegiatan bimtek tersebut tidakdilaksanakan dan saksi tidak mengetahui penyebab tidakdilaksanakannya bimtek tersebut;Bahwa pungutan biaya yang diterima oleh pihak LPPM Sanggabuanaberkaitan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas BadanMusyawarah dan Badan Kehormatan bagi Pimpinan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 13/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2016 — Ir. ISDAWARNI BINTI Alm. ISMAIL ISHAQ;
103 — 13
  • Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikanlaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan Perundangundangan; 17). Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuandari KPA/PPK; 18).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
187 — 36
  • Bdgnamun belakangan baru diketahui ternyata kegiatan bimtek tersebut tidakdilaksanakan dan saksi tidak =mengetahui penyebab tidakdilaksanakannya bimtek tersebut;Bahwa pungutan biaya yang diterima oleh pihak LPPM Sanggabuanaberkaitan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas BadanMusyawarah dan Badan Kehormatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRDKab.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-12-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 95/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Mei 2013 — - JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE
95 — 47
  • dua puluh enam ribu limaratus dua puluh sembilan rupiah) hal mana oleh BPKP Propinsi Sumatera Utaratelah dijadikan sebagai kerugian keuangan negara ;Menimbang, bahwa atas kerugian negara tersebut, Pledoi Terdakwamaupun Penasehat Hukumnya sebagaimana diajukan pada lampiran pledoiTerdakwa dan saksi Very Eva Susanti Siregar yang diserahkan dalampersidangan diberi tanda lampiran 3 (berupa surat surat pernyataan penerimadana insentif) ternyata saksi Very Eva Susanti Siregar telan membayar danainsentif pungutan