Ditemukan 7753 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : punguan pemungutan penguatan pungan pongutan pangukan pangiutan
Penelusuran terkait : Korupsi Pungutan biaya pengurusan dokumen keimigrasian Dana alokasi khusus pendidikan; pungutan liar; unsur "setiap orang" Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 04-12-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Mnd
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ALEXANDER SULUNG.SH
Terdakwa:
TAN JHONY TANSIL
197 — 43
  • Jumlah Pajak Masukan (PM) yaitu selurun PPN yang telahdibayarnya selama satu Masa Pajak, yang dibuktikan denganadanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yangditerbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan, atasperolehan BKP/JKPSelisin antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Apabila PajakKeluaran lebin besar daripada Pajak Masukan, maka selisinnyamerupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negaramelalui Bank Persepsi.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 12/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2016 — Ir. ELMIZAN Bin ALAMSYAH.
105 — 17
  • Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikanlaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan Perundangundangan; 17). Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuandari KPA/PPK; 18).
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2010 — Putus : 07-09-2011 — Upload : 28-11-2011
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 86_PID_B_2011_PNBT_HUKUM_07092011_Korupsi
Tanggal 7 September 2011 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Unggul, S.Sos.M.Si
139 — 31
  • biaya panitia pengadaantanah sewaktu diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik dan Terdakwabaru membacanya setelah ada dakwaan dari Penuntut Umum ;Bahwa Terdakwa menyadari kalau melihat SE Menkeu tersebut dandibandingkan dengan kreasi yang Terdakwa lakukan~ untukmenentukan prosentase honor panitia, maka lebih menghematterhadap penggunaan keuangan daerah ( jauh lebih kecil ) ;Bahwa Terdakwa pernah memungut kembali honorarium yang sudahdibagikan kepada seluruh panitia untuk disetor kembali ke kasNegera , pungutan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
609 — 1695
  • danharmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harusmerupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahanyang berinteraksi secara baik dengan lembagalembaga negara danpemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan citacita kemerdekaanIndonesia yang tercantum dalam konstitusi Negara Kesatuan RepublikIndonesia":Halaman 178 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUNJKTMenimbang, bahwa jika dilihat sumber anggaran OJK adalah dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus
Register : 18-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 29-01-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT GTO
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MUHAMMADONG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SOFYAN HASAN, S.TP., M.M. Diwakili Oleh : HASNIA,S.HI.,M.H.,M.A.,CLA.,CPLC.CPCLE
180 — 85
  • etika sebagai berikut:g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara; danh. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untukmember atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apasaja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut didugaberkaitan dengan pengadaan barang/jasa;,Pasal 115 ayat (1) adalah: K//D/I dilarang melakukan pungutan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2016 — EDDY SOFIANDA PUTRA Bin ZAINALUDDIN
72 — 11
  • Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikanlaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan Perundangundangan; 17). Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuandari KPA/PPK; 18).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Drs. MAULANA SYACHRUL KOSWARA, MM Bin ME. SUKARDI SURIADJI
132 — 31
  • Purwakarta Provinsi Jawa Barat tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor berdasarkan laporan yangdisampaikan kepada saksi dikarenakan saksi tidak melaksanakan teknisnamun belakangan baru diketahui ternyata kegiatan bimtek tersebut tidakdilaksanakan dan saksi tidak mengetahui penyebab tidakdilaksanakannya bimtek tersebut;Bahwa pungutan biaya yang diterima oleh pihak LPPM Sanggabuanaberkaitan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas BadanMusyawarah dan Badan Kehormatan bagi Pimpinan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-08-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 13/Pid Sus-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 12 Agustus 2016 — Ir. ISDAWARNI BINTI Alm. ISMAIL ISHAQ;
97 — 13
  • Melakukan pungutan dan penyetoran pajak serta menyampaikanlaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai peraturan Perundangundangan; 17). Melaksanakan pembayaran setelah mendapat persetujuandari KPA/PPK; 18).
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 03-10-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 3 Oktober 2016 — BUDI SEPRIANSON, S.E., Bin HANDURAN.
99 — 38
  • Bahwa selama tahun 2013 saksi tidak pernah menerimaalatalatkebersihan dari Fakultas, sehingga barangbarang yang tertera dalamkwitansi yang bernilai sebesar Rp. 2.375.000, dan Rp. 2.350.000, saksitidak tahu karena tidak pernah menerima ATK dan barangbarangtersebut secara sekaligus;Bahwa saksi tidak tahu anggaran FKIP Unpar pada tahun 2013 karenasaksi tidak pernah diikut sertakan rapat untuk penyusunan anggaranFakultas, namun pernah saksi ikut rapat mengenai UKT (uang KuliahTunggal) yakni tidak ada pungutan
    tahun 2013 saksi tidak bisa memastikan apakah rincianATK sebagaimana dalam kwitansi senilai 2.850.000, dan Rp.2.750.000.pernah diterima atau tidak, karena masingmasing dosen pada ujiansemester meminta kebutuhannya melalui jurnal kKemudian mengambilsendiri ATK yang dibutuhkannya itu;Bahwa saksi tidak tahu anggaran FKIP Unpar pada tahun 2013 karenasaksi tidak pernah diikut sertakan rapat untuk penyusunan anggaranFakultas, namun pernah saksi ikut rapat mengenai UKT (uang KuliahTunggal) yakni tidak ada pungutan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 6 Maret 2017 — Dr. QODARIAH ARIANTO, SE, MM Binti M. JAHIDIN
186 — 36
  • Bdgnamun belakangan baru diketahui ternyata kegiatan bimtek tersebut tidakdilaksanakan dan saksi tidak =mengetahui penyebab tidakdilaksanakannya bimtek tersebut;Bahwa pungutan biaya yang diterima oleh pihak LPPM Sanggabuanaberkaitan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas BadanMusyawarah dan Badan Kehormatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRDKab.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-05-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 09 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm
Tanggal 23 Mei 2016 — SULIADI, S.Th Bin MARTONO RASIT
97 — 18
  • Th yang kami terima bersamaan dengan penerimaandata rekening guruguru SMTK Malinggang yang lain saat pengajuan usulan danabantuan ;Bahwa benar kami tidak pernah melakukan pungutan apapun dalam pengurusanbantuan tunjangan operasional guru tersebut;Bahwa benar saya ada meminjam dana bantuan oprasional sarana prasaranaSMTK Malinggang tersebut sebesar Rp. 20.000.000, dari SULIADI, S.Th padatanggal 08 Agustus 2012 sesuai kuitansi tanda terima pinjaman tersebut;Bahwa benar saya meminjam uang sama terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-11-2013 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 700/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2014 — MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, melawan PT. SURYA PANEN SUBUR
391 — 389
  • Tindakan gegabah danceroboh tersebut jelas merugikan kepentingan masyarakat setempat yangberpotensi kehilangan penghasilan dari kegiatan dan operasi TERGUGATdisekitar tempat mereka tinggal, kepentingan para karyawan yang berpotensikehilangan pekerjaan, kepentingan TERGUGAT yang nyatanyata kehilanganbiaya dan investasi serta penghasilan dari kegiatan tersebut, dan tentunyakepentingan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang berpotensikehilangan pendapatan dari penerimaan pajak, pungutan dan pembayaran
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-02-2016 — Upload : 31-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -65/Pdt.G/2015/PN.Tjk
Tanggal 1 Februari 2016 — -MINTARDI HALIM -Lawan -PT Way Halim Permai, DKK
126 — 63
  • Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sedangkanPT Dharmala Realindo sudah dibubarkan berdasarkan Akta Nomor 70 tanggal 20Oktober 2001, Notaris Paulus Widodo Sugeng Haryanto, SH, Nomor dan tanggal SK:C2HT 01.10.A.1491;Bahwa dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak mau membayar PPH 21,sehingga terpaksa PPH tersebut dibayar oleh Penggugat sudah sesuai dengan isi SuratPernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tanggal 23 Juli 2009 (bukti T.I.11),angka 10 berbunyi: Semua biaya, iuran, pungutan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 22-12-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penuntut Umum: 1.JODHI ATMA ENCHI, SH 2.FAJARUDIN S.T. SALAMPESSY. SH 3.ASNIAR. SH Terdakwa: ISMIT TIDORE
151 — 82
  • Perlu saya tambahkan bahwa pungutan pajak tersebutsaya serahkan kepada kepala desa Ismit Tidore namun disetor kekas Negara atau tidak saya tidak mengetahuinya.Bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran baik ternadap AlokasiDana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di Desa Yehu Kec.Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 menurut sayabelum sesuai dengan RKPDesa untuk tahun 2015.Bahwa tugas saksi selaku bendahara khususnya dalampenatausahaan pelaporan realisasi dan LPJ diambil alih olehKepala Desa Ismit
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 5 April 2021 — Penuntut Umum:
MELLY DIANA
Terdakwa:
1.MOHAMAD WAHYU, S.Pd
2.SUBADRI, S.Ag., M.M.
3.DEDE M. ILYAS, S.Pd., M.M
229 — 60
  • 2020/PN Bdgdi Kota Bogor gugus merupakan bagian dari Kelompok Kerja KepalaSekolah (K3S) tingkat kecamatan dan tingkat kota Bogor;Bahwa sepengetahuan saksi setiap Kepala Sekolah secara otomatismenjadi anggota dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), namunkepengurusan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) baik tingkatkecamatan maupun tingkat kota dilakukan pemilihan;Bahwa sepengetahuan saksi K3S tidak memiliki AnggaranDasar/Rumah Tangga, namun pada tahun 2017 dan 2018 pada tingkatkecamatan tidak ada pungutan
    Namun pada tahun2017 dan 2018 pada tingkat kecamatantidak ada pungutan rutinmelainkan hanya bersifat incidental saja, misalkan iuran untuk konsumsirapat, nara sumber, untuk kegiatan lombalomba, biaya untukpengadaan naskah soal UTS, UAS, Try Out, dan Ujian Sekolah.Bahwa pada tahun 2017 pembayaran iuranuran tersebut dilakukansecara tunai, akan tetapi pada tahun 2018 pembayaran dilakukansecara non tunai dengan system transfer antar rekening dari Bank JawaBarat dengan nomor rekening 0071251365101 atas
    ingatKerohanianBidang Olahraga : Tidak ingatBidang : Tidak ingatOrganisasiBidang Humas : Tidak ingatBidang Senin : Tidak ingatBudayaBidang : Tidak ingatPemberdayaanPerempuanBahwa pada tahun 2017 dan 2018 pada tingkat kecamatan bogorselatan terdapat iuran rutin di K3S Kecamatan Bogor Selatan denganbesaran Rp. 300, (tiga ratus rupiah) per siswa per bulan yangdibayarkan oleh Bendahara Sekolah kepada Bendahara K3S TingkatKecamatan yaitu BU IMAS WINDAWATI yang dibayarkan secara tunai.Bahwa selain daripada itu ada pungutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-06-2015 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — ROKIB, dkk VS PT IRE TECH
129 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saya akanmemberantas Serikat Pekerja dan mengusut dana pungutan (uang COS) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 aksi unjuk rasa tidak diperbolehkandilakukan di depan kantor perusahaan Tergugat oleh Bapak Badari selakuKapolsek Cikarang Selatan dan dijaga ketat oleh anggota Kepolisian.Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013, terjadi lagi PHK 3 (tiga) oranganggota PUK sepihak secara lisan oleh perusahaan Tergugat denganalasan tidak jelas, yaitu menimpa :1. Lia Lidiawati (Penggugat XVI)2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 14 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Himawan Setianto, SH MH
Terdakwa:
SUNARYO Alias MOCH BUSRO KARIM Bin BAHRUN
122 — 34
  • danadanatersebut.Bahwa saksi tidak pernah menerima uang selain dari pemerintah DesaKebakalan selain uang bantuan opersional Keuangan BPD yang nilainyasebesar Rp. 12.000.000, (Sepuluh juta rupiah)Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak pernah membahas rencanamaupun pelaksanaan kegiatan, tetapi saksi malah sering dimintai tandatangan untuk beberapa kegiatan.Bahwa saksi mengetahui ADD berasal dari pendapatan desa, DD berasaldari pemerintah pusat, termasuk dari portal termasuk galian pasir,bengkok, pungutan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2014 — Putus : 06-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 6 Februari 2015 — - Drs. M. JAMAAN Als. MAAN AK. ZAKARIA
68 — 39
  • Terdapat pungutan/iuran bendahara komite kepada masing masing kelompokyang nilainya ditinggikan dengan maksud kelebihannya digunakan untukkepentingan pribadi, kenyataannya pengeluaran sebenarnya lebih kecil, namundipertanggungjawabkan melampaui nilai sebenarnyaMengganti metode kerja yang seharusnya ditujukan untuk tenaga kerja tani agardapat memperoleh upah kerja untuk meningkatan pendapatan, diganti denganmesin excavatore Bahwa Dokumen yang digunakan atau dijadikan dasar untukmelakukan perhitungan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 Desember 2015 — Pidana Korupsi - HUSKE DWI GUSTIAN
122 — 29
  • Fakta hukum mana didukungoleh keterangan saksi Popop Rahmat Purwadiana yangbersesusian satu sama lain dengan keterangan saksi WekuF.Karuntu dan keterangan terdakwa.17.Bahwa rekapitulasi penggunaan uang hasil pungutan penerbitansertipikat pelaut diluar PNBP yang dikumpulkan oleh terdakwatersebut adalah sebagai berikut :a. pengeluaran kebutuhan di Subdit Kepelautan dari Bulan Agustus2010 hingga Bulan Agustus 2012 yaitu untuk pembelian AlatTulis Kantor (ATK), pengurusan laporan ke IMO, pengirimandokumen
Pengadilan PN PALEMBANG
Register : 25-05-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 15 Oktober 2015 —
28 — 0
  • Berkas pencairan dana termyn I dan II- Lembar disposisi Kabag Keuangan Sekda Okus dan lampiran 1500/KEU/SPP-LS/11 09 Agustus 2011- Surat perintah membayar langsung dinas PU 127/SPM-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011- Surat pernyataan PPK dinas PU Kab.Okus tentang pajak dan pungutan resmi Tanpa nomor / tanggal- Surat pernyataan verifikasi kelengkapan documen pencairan dana 162/SP/DPU/OKUS/2011 09 Agustus 2011- Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa 127/SPP-LS/DPU/OKUS/2011 09 Agustus