Ditemukan 880 data
86 — 53
78Saksi bertindak sebagai bendahara yang bertugas menerima kelebihan pinjaman kreditanggota pada tahap , tahap Il, tahap Ill dan tahap IV, karena sesuai lampiran perjanjiankredit Nomor : SKC/PWK/2008.032 tanggal 14 Mei 2008, lampiran perjanjian No.SKC/PWK/2008.061 tanggal 9 Mei 2008 dan lampiran perjanjian kredit No.SKC/PWK/2008.172 tanggal 2 Agustus 208 terjadi mark up yaitu jumlah pinjaman yangdiajukan tiaptiap anggota tidak sesuai dengan yang diterima sehingga ada kelebihanuang pinjaman yang dterima
,Saksi3 bertindak sebagai bendahara yang bertugas menerima kelebihan pinjaman kreditanggota pada tahap , tahap Il, tahap Ill dan tahap IV, karena sesuai lampiran perjanjiankredit Nomor : SKC/PWK/2008.032 tanggal 14 Mei 2008, lampiran perjanjian No.SKC/PWK/2008.061 tanggal 9 Mei 2008 dan lampiran perjanjian kredit No.SKC/PWK/2008.172 tanggal 2 Agustus 208 terjadi mark up yaitu jumlah pinjaman yangdiajukan tiaptiap anggota tidak sesuai dengan yang diterima sehingga ada kelebihanuang pinjaman yang dterima
SKC/PWK/2008.172 tanggal 2 Agustus 208terjadi mark up yaitu jumlah pinjaman yang diajukan tiaptiap anggotatidak sesuai dengan yang diterima sehingga ada kelebihan uangpinjaman yang dterima anggota dan Saksi bertugas menerimakelebihan uang tersebutlalu diserahkan kepada Terdakwa.I.
161 — 44
Bahwa selain Tergugat melakukan pemberitahuan sebagaimana butir 3.Huruf e. di atas, Tergugat juga telah melakukan upaya penagihansecara optimal baik melalui telepon maupun kunjungan kepada Debituryang beralamat sama dengan Penggugat yaitu :1) Kunjungan tanggal 21 Mei 2015, diterima oleh istri Debitur (anakperempuan Penggugat).2) Kunjungan tanggal 24 Februari 2016, dterima dan bertemu denganorang tua Debitur.3) Kunjungan tanggal 18 Juli 2016, Debitur tidak bersedia di hubungi.Dalam kunjungan tersebut
M. Syamsul Arief PT.Suvarna Bhumi Indonesia
Tergugat:
Teguh Rahardjo, S.E.
Turut Tergugat:
Diana Ika Oktaviani, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Malang
165 — 95
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat dterima. (niet onvankelijk verklaard)DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas obyeksengketa a quo.3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan cidera janji atauwanprestasi.4.
29 — 19
Sidimpuan.e Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp. 435.000.000,(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp.65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah)setelah dterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos.
Sidimpuan.Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp. 435.000.000, (empat ratus tigapuluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000, (enam puluh lima jutarupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) setelah dterima oleh saksi HADI ASHARI NASUTION, S.Sos.
105 — 31
Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 56/Pdt.G/2018/PNSkw tanggai 14 Maret 2019..TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Membaca, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober2018 yans dterima dar didatiakar: cd Kepan iteraan Pengaditan Negeri Singkawangpada tanggal 1 Oktober 2018 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/ 2018/PN Skw., telahMengemunKanan gu igatai sebagai berinut:A.
533 — 227
Berdasarkan atas asas iktikad baik ini harusnya parapihak yang ingin mencatatkan perjanjian lisensi harus dterima olehNegara, para pihak tidak peduli apakah Negara ada aturan secaradetail atau tidak. Yang kedua dasarnya adalah kebiasaan pencatatanperjanjian lisensi yang pernah saya lakukan dan tementemen lakukanitu memang diterima oleh direktorat jenderal HKI dan ini tentunyamenjadi hukum yang mengikat juga untuk hari ini walaupun tidak adahukum yang sifatnya tertulis.
66 — 31
Aris bahwa bantuan dari Propinsiuntuk tahap ke dua sudah cair, selajutnya saksi memberitahukan kepadaTerdakwa sebagai ketua Pokmas untuk melakukan pencairan di Bank Jatim,akan tetapi pada saat itu saksi tidak ikut pencairan ke Bank Jatim karena adakesibukan di Desa ;Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wib saksi mendapat laporandari ketua dan bendahara pokmas yaitu Terdakwa dan Sutrisno bahwa danabatuan tahap dua yang seharusnya dterima pokmas sejumlahRp.100.000.000 (seratus juta rupiah)
94 — 34
Yusuf, Abdul Chazim bin Sulaiman,telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat telah dapat membuktikandalildalil gugatan Penggugat, dengan demikian sudah sepatutnya gugatanPenggugat dinyatakan dapat dterima;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang muncul di Persidangan, berupa buktisurat yang diajukan Penggugat berupa P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, telah terbukti secara hukum akan kebenaranobjek perkara a quo adalah merupakan harta bersama Penggugat danTergugat, dengan adanya pelaksanaan
292 — 79
Artinya, bagaimana bisa dterima akal sehatperkara yang telah didaftar pada tanggal 19 Mei 2020, denganregister perkara nomor : 22/Pdt.SusPHI/2020/PN.Gsk., akan tetapisurat kuasa dan surat gugatan baru ada pada tanggal 15 Juni 2020.Oleh karena itu, harusnya perkara yang disidangkan dalam perkaraini merupakan perkara baru, dengan register baru pula, bukanmenyidangkan perkara dengan register nomor : 22/Pdt.SusPHI/2020/PN.Gsk.
SUZAN YOKU, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
FRANS YOKU (Almarhum) Diwakili oleh ahli waris bernama ALFIUS IMERSON C. NICOLAAS JOKU
285 — 119
UpayaAdministratif tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugatmasih dalam Tenggang waktu pengajuan gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telahlewat waktu (daluwarsa) karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsitersebut dinyatakan tidak dterima
AHIA NOVIE, S.E., M.SA.
Tergugat:
Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,
177 — 186
AdministrasiPemerintahan;Bahwa Pasal 129 ayat 1 Undangundang Nomor 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Undangundang Sipil Negaramengatur penyelesaian sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upayaadministratif, yang dalam ayat 2 mengatur pembedaan antara upayakeberatan dan upaya banding;Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Penggugat telah melakukan UpayaAdministratif dengan mengajukan Banding Administratif kepada BadanPertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan materi banding telahdiserahkan dan dterima
NANDA KARMILA, SH
Terdakwa:
Kurniawan Bin Amin
51 — 16
13 alasan gugatan perihal tidak adanya Tata TertibPemilinari Ketua RW.IO Kelurahan Semanan KecamatanKalideres Jakarta Barat Periode Tahun 2019 sampai denganTahun 2022, Panitia Pemilihari Ketua RW.IO KelurahanSemanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Periode Tahun2019 sampai dengan Tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia pada tanggal 5 Januari2019Maka dengan demikian alasan penggugat dan penggugat IItentang tidak adanya TATA TERTIB PEMILIHAN RW 10 tidakdapat dterima
1.SUKARDI Bin JAHIDIN
2.KARTIKA Binti H. JUMADI
3.MILA KARMILA BINTI H.JUMADI.
Tergugat:
1.SANTI ANJARINA.S.Psi.Binti Alm.JASA KATAREN
2.HJ.MURNIATI.M.KES Binti AlM.MUHAMAD ZENI SITEPU
112 — 16
di atas.Menimbang, bahwa untuk mempersingkan uraian putusan ini makasegala sesuatu yang telah termuat dalam gugatan konvensi telah dianggaptermuat pula dalam gugatan rekonvensi.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalamKonvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard) maka terhadap gugatan Rekonpensi Penggugatdalam Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi yang mempunyai hubungandengan gugatan konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat dterima
404 — 185
Berdasarkan atas asas iktikad baikini harusnya para pihak yang ingin mencatatkan perjanjian lisensiHalaman 45 dari 65 putusan Nomor :5/Pdt Sus HKI/2017/PN.Smgharus dterima oleh Negara, para pihak tidak peduli apakahNegara ada aturan secara detail atau tidak.
51 — 11
ParaTergugat itu bersikeras tetap dengan pendiriannya tidak maumemberikan bagian yang menjadi hak Penggugat tersebut;Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang telah tidak maumemberikan hak Penggugat tersebut adalah perbuatan yang telahmelawan hukum dan melanggar peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa, oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapatdiselesaikan dengan cara sukarela oleh Para Tergugat, makaPenggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan AgamaKayuagung, kiranya gugatan Penggugat ini dapat dterima
1.SABENIH, S.H
2.ARMADI
Tergugat:
1.HALIMI, SIP. MA
2.SEKRETARIS PANITIA Up. NISIN AZWAR
3.ANGGOTA PANITIA Up. SUPARMAN
4.ANGGOTA PANITIA Up. SUNARYA
5.ANGGOTA PANITIA Up. EFENDI alias PETRIK
6.SABENI, SE
Turut Tergugat:
1.Dra HANY WAHYUNI
2.CAMAT KECAMATAN KALIDERES
55 — 14
13 alasan gugatan perihal tidak adanya Tata TertibPemilinari Ketua RW.IO Kelurahan Semanan KecamatanKalideres Jakarta Barat Periode Tahun 2019 sampai denganTahun 2022, Panitia Pemilihari Ketua RW.IO KelurahanSemanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat Periode Tahun2019 sampai dengan Tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia pada tanggal 5 Januari2019Maka dengan demikian alasan penggugat dan penggugat IItentang tidak adanya TATA TERTIB PEMILIHAN RW 10 tidakdapat dterima
PURNOMO KAI
Tergugat:
1.PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA Manado QQ PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA Gorontalo
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Limboto
145 — 36
PKSS tidak pernah menolak apabila ada yang meminta kembalikontrak pekerja yang hilang;Masuk kantor dari jam 07.00 pagi sampai dengan jam 19.30 (SIP 2), shiftmalam dari jam 19.30 sampai dengan jam 07.30 pagi;Saksi mendapatkan seragam pengadaan dari PKSS;Saksi tidak tahu berapa gaji yang dterima oleh Penggugat, tapi yang pasti diatas UMP;Saksi menerima upah sejumlah Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus riburupiah);Saksi menerima uang lembur sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);Yang tercantum dalam
1.LASIMAN
2.SARIJO
3.SUPENDI
4.SARTIMAN
Tergugat:
1.JOHAN alias RUDI JONCER
2.Pemerintah RI Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Lampung cq BPN Lampung Selatan
3.Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatra JTTS Kabupaten Lampung Selatan
4.Negara Republik Indonesia C.q Presiden RI C.q Pemerintah Provinsi Lampung
57 — 7
UangGanti Rugi) atas tanah adalah tergugat dengan berdasarkan Sertifikat HakMilik: Nomor: 488 /Desa Tanjung Sari yang dikeluarkan oleh Tergugat IISedangkan Tergugat bukanlah pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor:488/Desa Tanjung Sari;Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2018/PN KlaSehingga dengan demikian Para Penggugat adalah salah subjek (Error inPersona), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yangterhormat harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat dterima
58 — 23
Sidimpuan.Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp. 435.000.000, (empatratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,(enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) setelah dterima olehterdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos.
Sidimpuan.e Bahwa terhadap pencairan dana sebesar Rp. 435.000.000, (empatratus tiga puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 65.000.000,44(enam puluh lima juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesarRp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) setelah dterima olehterdakwa HADI ASHARI NASUTION, S.Sos.
118 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
hingga perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukanmemori banding ;Terhadap pertimbangan tersebut, Pemohon Kasasi sangat dan sangatkeberatan, karena pertimbangan tersebut salah dan cenderung melanggarhakhak Terdakwa dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut :> Tidak benar kalau Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalamperkara a quo ;> Terdakwa telah mengajukan memori banding melalui Pengadilan TindakTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal, 17Oktober 2013, yang dterima