Ditemukan 7963 data
176 — 475
Kedudukanhukum Ratna Parapat (Penggugat Konvensi/Tergu gat Rekonvesi) bukanlahsebagai subjek dalam perjanjian dan dalam akta surat kuasa untuk menjual.Dalam surat perjanjian kerjasama Ratna Parapat (PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvesi) sebenarnya telah memberikan persetujuan(ijin) kKepada suaminya untuk menjual tanah atas nama DR. Drs.
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
343 — 240
KAI tersebut tidak menggunakanGrondkarrt sebagai alas hak, namun menggunakan PP No 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah,Halaman 107 dari 136 halaman Putusan Perkara Nomor 168/G/2020/PTUN.Sby.maka Ahli berpendapat jika kembali kKepada PP 40 Tahun 1996 tentangSHGB dengan pemberian hak akan tetapi pemberian itu atas dasarpermohonan dan dalam pendaftaran Alas Hak itu ada pada SK Kanwilmaka pendaftarannya tetap mengacu ke PP No. 24 Tahun 1997, jadi jikatentang pemberian
64 — 29
Kemudian saksi menyerahkanmobil itu kKepada Hendrik dan terdakwa Merianti Simanjuntak AlsYanti membayar uang rental sebesar Rp.2.000.000, kepada saksisetelah Hendrik pergi membawa mobil.Bahwa terhadap 1 unit mobil Toyota Avanza warna Silver BM 1175TW adalah pada awalnya tanggal 13 November 2016 sekira pukul16.00 Wib saksi bersama Ruri main ke rumah terdakwa MeriantiSimanjuntak Als Yanti untuk membicarakan masalah perpanjangkontrak 1 unit mobil Toyota Avanza wama putih BK 1433 IR yangsebelumnya sudah
103 — 27
Interna Permai (Tergugat II) dibeli oleh Ny.INDRA WATI*) pada tanggal 17 Juni 1993 kemudian dialinkan ataudijual Kembali kKepada SUMARSA HALIM*) pada tanggal 13 Februari2001;*) TIDAK DISEBUTKAN BERPOSISI SEBAGAI PENGGUGATSHGB No. 516 dari pemisahan SHGB Induk No. 284/ KelurahanBraga atas nama PT.
67 — 19
dari PT PUTRI SELARAS dan ketua koprasi palumbon jayakecamatan Manis kab Purwakarta yaitu sdr H ASEP SUPRIATNA ;Bahwa benar surat kesepakatan tersebut dibuat sekira bulan oktober 2013 diruangan kabid koprasi dinas koprasi UMKM perindag kab Purwakarta.Bahwa PT PUTRI SELARAS membuat yaitu : 25 unit kios dengan ukuran 3x3 meter , 1 los dengan ukuran 18x18 meter, bangunan MCK dengan 2 ruang ukuran 3x3 meter ;Bahwa benar yang menyerahkan uang sebesar Rp 720.000.000, (tujuh ratusdua puluh juta rupiah)kkepada
RAMSES FELLE, S.H.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA
Intervensi:
1.ELIESER JOANGKA
2.DIVA JENA PARERA
218 — 178
,(Fotokopi sesuai dengan asli);Halaman 103 dari 165 Halaman Putusan Nomor : 24/G/2020/PTUN.JPRBukti T.Il.Int25Bukti T.II.Int26Bukti T.II.Int27Bukti T.II.Int28Bukti T.II.Int29Bukti T.II.Int210Bukti T.Il.Int211Bukti T.II.Int212Bukti T.Il.Int213Naskah Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Ninggey,Tanggal 29 Desember 77, (Fotokopi sesuai denganasli);Bukti Pembayaran Ganti Rugi Tanah Adat Ninggey,Tanggal 29 Desember 1977, (Fotokopi sesuai denganasli);Surat dari Pimpinan Musyawarah Tanah Adat Ninggey(Kemiri) kKepada
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
509 — 790
Gili Cat Il kKepada Tergugat II.98. Berdasarkan Pasal 40 UU Pelayaran (pasal yang juga menjadirujukan Penggugat), disebutkan bahwa Tergugat II selaku perusahaanangkutan di perairan memiliki tanggungjawab terhadap keselamatandan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut.99. Atas tanggungjawab sebagaimana di atas, Pasal 41 ayat (1) UUPelayaran mengatur sebagai berikut:Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapatditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa:a.
124 — 82
Fakta sebenarnya adalah pada tahun 2012PEMOHON pernah memberikan slip gaji kKepada TERMOHON bertujuanagar TERMOHON dapat mengetahui nominal gaji PEMOHON, namunTERMOHON tidak mengindahkan perihal itu dengan bersikap tidak perdullyang terpenting keinginan/ambisi TERMOHON haruslah PEMOHONpenuhi.Bahwa Allah berfirman dalam Surat AnNisa ayat 34 yang berbunyi Kaumlakilaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telahmelebihkan sebagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita
123 — 69
di aula KantorKecamatan Alor Tengah Utara dengan menghadirkan para pelaku indikasipenyelewengan dana SPP PNPMMPd baik tingkat Kecamatan maupun tingkatDesa; Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hasil temuan TimInvestigasi dan klarifikasi hasil temuan Tim Investigasi; Dalam MAD Khusustersebut pelaku indikasi penyelewengan dana SPP tingkat Kecamatan yanghadir hanya Saudara ZADRAK ATABUI (mantanSekretaris UPK) dan SaudaraURSINUS ATAPAY (mantan Bendahara UPK), dan pada saat dimintakanklarifikasi kKepada
93 — 14
UU Surya Perdana dalam pembuatan surat penawaranyang diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam rangkakegiatan pengadaan alat permainan edukatif tahun 2011, Terdakwa UUSuryaPerdana tidak pernah meminta ijin kKepada saksi selaku DirekturCV. Galih Prima Luthan; Bahwa Sdr. UU SuryaPerdana hanya meminta dukungan pabrik kepadasaksi dan pernah meminta blangko kosong kop perusahaan yang telahdi tandatangani dan distempel, adapun di pergunakan untuk apa, saksitidak mengetahuinya; Bahwa CV.
76 — 7
Tentang Pembayaran Ganti KerugianBahwa dalam Gugatannya, para penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap hari kKepada para penggugat, akibatterlambatnya para penggugat menerima uang ganti rugi terhitung sejak gugatan inididaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh sampai denganmempunyai kekuatan hukum tetap.Hal ini terjadi kerancuan karena Tergugat Ill tidak dituntut oleh para Penggugatuntuk memberikan ganti rugi, namun dituntut memberikan ganti
51 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebuah rumah Jalan Aur Kuning Perumahan Aur Kuning BlokJ24 Pekanbaru atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang memberi ataumenjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp.900.000.000, (sembilanratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp.1.800.000.000, (satu milyardelapan ratus juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara2yaitu kKepada
78 — 26
SYAM SUARMAN (Kepala Unit Pasar Merdeka) HILMAN (Kepala Tata Usaha Unit Pasar Merdeka) AHMAD NUR FAUZI (Kepala Urusan Operasional K3 Unit PasarMerdeka) ANDI KUSNADI (staff operasional K3) Saksi sendiri SARIF HIDAYAT (staff operasional K3) Bahwa saksi melakukan pungutan dan penerimaan pembayaranKISTB kepada para pedagang sebesar Rp.700.000, (tujuh ratus riburupiah) kKepada setiap pedagang non kios dan non los di PasarMerdeka dari tanggal 25 Februari s/d 20 April 2014;Halaman 51 dari 146Putusan No.
163 — 42
datang meminta tanda tangan Saksi padatahun tanggal 24 Januari 2020, dengan alasan untuk mengurus surat karena suratjual beli tanah yang lama sudah robek;Bahwa isi surat yang pertama Saksi tanda tangani adalah penjualan sebanyak 450(empat ratus lima puluh kaleng) padi dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);Bahwa saksi menjual tanah kepada Terdakwa dan lokasi tanah yang dijual saksiadalah di samping Hotel Labersa (i belakang warung Terdakwa);Bahwa tanah tersebut Saksi jual kKepada
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini diterapkan sejalan dengansuatu pendapat hukum bahwa seorang Wajib Pajak yang telahdijatuhi hukum pidana sebagaimana dikutip dari pendapat Cochran& Valone (1995) merupakan suatu tindakan yang berupa Retribution(pembalasan), Deterrence (pencegahan), Incapacitation(penahanan dan pengasingan), Rehabilitation (pengintegrasiankembali kKepada masyarakat) dan di sisi yang lain yang serupadengan pendapat Terance D.
154 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 215 PK/PID.SUS/2015Kisbandono, dan telah Terpidana tolak, karena menolak keterangan saksiadalah hak Terpidana;Hak menolak ini Terpidana pakai, karena Terpidana tidak pernahmenerangkan dan mengatakan seperti itu kKepada Heru Kisbandono; Inibukan untuk berbelitbelit atau mengadaada, ini rasional atau masukakal, karena persidangan bertugas menilai apa yang terjadi dan apa yangterucap dari saksi dan Terpidana;Pada perkara Terpidana ini terdapat keadaan tidak sempurnanya alatbukti saksi, yaitu satu
620 — 297
Dyandra yang bekerja sama denganTerdakwa dan saksi melihat sendiri MOU nya tahu ada mou dari pakSonny Franslay.Bahwa saksi tidak tahu kerugiannya atas penggunaan Logo Apkomindo diMega Bazar di JEC Banguntapan Bantul.Bahwa Setahu saksi tahun 1999 s/d 2005 ketua umum Hidayatmenggunakan logo apkomindo ijin tertulis kKepada Pak Sonny Franslay.Bahwa Sementara semua ketua umum minta ijin dalam penggunakanlogo.Bahwa sejak ada logo Sonny Franslay mengumumkan kepada anggotapada rapatrapat kalau menggunakan
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
241 — 200
PekerjaanPeningkatan Jalan KemiriDepapre.1 (Satu) lembar dokumen fotocopy Surat Permintaan TTD Cek Nomor Cheque GF991836, Nilai Rp200.000.000, Keperluan Entertaint Walikota.1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher tanggal 7/6/16,Nomor 006/KK.BEP/061, dibayar kKepada/paid to: PWidodo, Uraian utk BPK100.000.000, EDY TUPAMAHU 95.000.000.2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT.
KemiriDepapre Lanjutan, dengan uraianBy Pengurusan Tagihan Uang Muka, Jumlah 10.000.000 beserta kuitansinya.181. 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor019/KK.BEP/061 tanggal 17/6/16, dibayar kKepada/Paid To PWidodo, NomorCek/BG: GF 994446, Project:...., dengan uraian By Pengurusan Uang MukaTagihan 10jt dan By Entertain & Operasional 10jt, Jumlah 20.000.000 besertalampiran kuitansinya.182. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Pengeluaran/Payment Voucher Nomor036/KK.BEP/0616 tanggal
96 — 63
SavanaLestari, kKepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor, Tgl 19 Desember2015.;42.1 (satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. SavanaLestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor/aturajapalembang, Tgl 28 Desember 2015.;43.1 (satu) lembar asli Surat Jalan (Pengiriman Barang) dari PT. SavanaLestari, kepada/Tujuan CV. Tembulun SS Junyor/BaturajaPalembang, Tgl 29 Desember 2015;44.6 (enam) lembar asli Slip Bukti Setor tunai Via ATM dari Sdr EKOSAPUTRA (CV. Tembulun SS Junyor) kepada PT.
196 — 440
Pada pasal tersebutdiatur bahwa Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuaidengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasamengajukan permintaan secara tertulis kKepada PA/KPA melalui PPK untukpenyerahan pekerjaan. PA/KPA kemudian menunjuk Panitia/PejabatPenerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasilpekerjaan yang telah diselesaikan.
Yaitu, merupakan pejabat penangungjawab satuan kerja yangmelaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementrian/lembaganya.Bahwa sejalan dengan pola bangunan menurut Undangundang KeuanganNegara pasal 6 ayat 1, 2a, dan 2b, setiap Kepala Satker, sebagai penerima kuasadari Menteri selaku Penggunan Anggaran, kemudian mendelegasikankewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara yang diperolehnya darimenteri kKepada masingmasing pejabat di bawahnya sesuai kaidah yang dianutdalam undangundang