Ditemukan 7983 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADLINA,SH
100 — 52
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksamaalasanalasan keberatan Penuntut Umum tersebut di atas, menurut Majelis HakimTingkat Banding bahwa Penuntut Umum pada intinya telah sependapat denganpertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindakpidana yang dilakukan Terdakwa sebagiamana pada dakwakan Primair melanggarPasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2
589 — 690
Pasal 39UU KUP terpenuhi, siapa saja terkait penyampaian SPT tidak benar dilakukanproses bukti permulaan, entitas wakil wajib pajak kalau minta bantuan orang lainPasal 43 UU KUP kita terapkan;Bahwa kalau penyusun SPT mendapat data yang tidak benar dari wajib pajak,harus dibuktikan dulu pihak ketiga tersebut;Bahwa apabila SPT salah menerapkan tarif pajak saja maka berdasarkan Pasal13 ayat (2), DJU harus menerbitkan SPT kw;Bahwa sebagaimana Pasal 43 UU KUP batasan formal untuk pihak lain yangmembantu sebagiamana
480 — 389
Bahwa sebagiamana telah berulang kali Tergugat sampaikan, bahwaPeringatan , Peringatan II, dan Peringatan III dikeluarkan telah sesuaidengan prosedur yang tercantum dalam Panduan Umum ProgramPendidikan Dokter Spesialis FKKMK UGM, maka Objek Sengketayang mencantumkan peringatanperingatan tersebut sebagaidasar menimbang tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan.
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
HAMDANI YAKUB Bin YAKUB
125 — 63
KINAL JAYA PUTERA tersebut sesungguhnyatidak memenuhi syarat kelayakan jaminan sebagiamana diatur dalam Bab II Poin Cbutir 3 Surat Keputusan Direksi PT.
kKarenanya majelis hakimberpendapat bahwa unsur ke5 dalam arti sebagai orang yang turut serta melakukanperbuatan pidana juga telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakandalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka cukup beralasan majelis Hakim menyatakanTerdakwa HAMDANI YAKUB tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan sebagiamana
R.A. AZIZI. SH
Terdakwa:
Drs. H.MUHAMMAD JAMIL
143 — 84
KINAL JAYA PUTERA tersebut sesungguhnya tidakmemenuhi syarat kelayakan jaminan sebagiamana diatur dalam Bab II Poin C butir 3Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIRPT.BM/I/2011tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BengkuluMandiri, yang mengatur perihal besarnya penyertaan modal perusahaan lainbergantung kepada nilai jaminan yang layak dalam penyertaan modal usaha.
telahterbukti menurut hukum dan keyakinan ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakandalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka cukup beralasan majelis Hakim menyatakanTerdakwa MUHAMMAD JAMIL tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Penasehat Hukum yangdikemukakannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 Nota Pembelaannya, denganalasan dan pertimbangan sebagiamana
96 — 26
bangunan tersebut, sehingga pihak jasa penagih hutangtersebut justru berbalik dan menyalahkan Penggugat Konpensisendiri.Bahwa ketika usaha Penggugat Konpensi menggukanan jasapenagih hutang tidak berhasil, maka Penggugat Konpensimemaksakan untuk menempuh upaya hukum terhadapTergugat Konpensi, yakni dengan cara melaporkan TergugatKonpensi dan Turut Tergugat Konpensi kepada Polres JakartaTimur dengan tuduhan seolaholah Tergugat Konpensi danTurut Tergugat Konpensi memaksa masuk kedalampekarangan tertutup sebagiamana
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau suatu koorporasi tanpa mempertimbangkan nilainilai dan rasa keadilan yang ada di masyarakat Desa Penyaring, KecamatanMoyo Utara, Kabupaten Sumbawa, mengingat bagi masyarakat yang ada diDesa Penyaring jumlah uang untuk kegiatan pembuatan saluran pembuangyang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa adalah jumlah yangcukup besar;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka Penuntut Umumberpendapat bahwa unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,orang lain atau korporasi" sebagiamana
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
183 — 28
yangterletak di Kelurahan Keputin Kecamatan SukoliloKotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya yang akandijadikan tanah pengganti sebagiamana SuratPerjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh KepalaKelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan MulyorejoKotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya yaituSOEHARTONO, S.H.
yangterletak di Kelurahan Keputin Kecamatan SukoliloKotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya yang akandijadikan tanah pengganti sebagiamana SuratHim. 58 Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SbyPerjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh KepalaKelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan MulyorejoKotamadya Daerah Tingkat Il Surabaya yaituSOEHARTONO, S.H.
116 — 31
dilakukan langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melaluitahapan penyelenggaraan pengadaan taah yang diaturdalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum danperaturan pelaksanaannya4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hailpenilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beliHalaman 77 dari 129 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Yykatau tukar menukar atau cara lain yang disepakati keduabelah pihak5) Pengadaan tanah sebagiamana
PT BINA MUTU SEJAHTERA
Tergugat:
1.FX BAMBANG TRI MARGONO
2.PT TOKYU LAND INDONESIA
3.PT TOKYU PROPERTY MANAGEMENT INDONESIA
881 — 457
Pengadilan Negeri Jakarta Timuradalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2000tentang Rahasia Dagang (selanjutnya disebut UU Rahasia Dagang) yangmenentukan:1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapatmenggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,berupa:a. gugatan ganti rugi; dan/atau b.b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam Pasal 4.Halaman 2 Putusan Nomor 542/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim2) Gugatan sebagiamana
128 — 41
saling berkontradiksi atau salingbertentangan satu sama lain mengakibatkan Gugatan a quo ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima25.Bahwa mengenai pembagian harta bersama atau objek sengketadengan alur atau rangkaian peristiwaperistiwa sebagaimanadijelaskan Tergugat Konvensi tersebut diatas, sudah banyakpresedenpreseden melalui Putusan Mahkamah Agung maupunpenelitianpenelitan hukum terkait harta bersama tidak selamanyahanya mengacu pada UndangUndang Perkawinan serta KompilasiHukum Islam sebagiamana
Drs. BENNY BACHTIAR, M.Si
Tergugat:
WALI KOTA BANDUNG
319 — 278
Hal inidisebabkan pejabat yang menetapkan keputusan konstitutif telahmengeluarkan ketetapan hukum yang baru, bukan pernyataan tentangsesuatu sebagiamana keputusan dektlaratif; Ahli menyatakan Presiden memegang kekuasaan dalam seluruhmanajemen ASN, termasuk pengangkatan dan pemberhentian, sertamutasi seluruh aspek pengelolaan administrasi ASN itu bisa dilihat diPasal 53 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, bahwa Presiden dapatmendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan pemindahandan pemberhentian
Pembanding/Penggugat II : Sujina Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat III : Suharman Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Sudirman Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat V : Sukarmi Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VI : Megawati Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VII : Ajijah Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VIII : Elina Maulia Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat IX : Maryani Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat X : Erna Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XI : Trinawati Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XII : Apriyansyah Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XIII : Deri Andika Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XIV : Muhammad Reza Diwakili Oleh : Jaka Mahendra,
81 — 60
Hayani AR) pada masa menjabat sebagaiKepala Desa, Desa Teluk Tenggirik periode 2008 2013, telahmengetahui bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat seluas + 80 Ha, juga di klaim dan diakui oleh Turut Tegugat II dan adaupaya dari Tergugat III untuk menyelesaikan permasalahan antaraPenggugat dan Turut Tergugat II sebagiamana surat Tergugat Illtanggal 15 Mei 2019 nomor 593/108/TT/2009 tentang undangan surveykelapangan tanah yang bermasalah yang ditandatangani oleh TergugatIll sendiri selaku
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
172 — 166
menyetujui Draft dokumen Amdal yangdiajukan oleh pemrakarsaSaksi Penyerahan perbaikan dokumen AMDAL tersebut tidak pada sidang KomisiPenilai AMDAL akan tetapi diserahkan kepada Sekretariat Komisi Penilai AMDALuntuk mengoreksi serta meneliti apakah dokumen KA ANDAL yang diserahkanPemrakarsa ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL tersebut sudah diperbaiki sesuaidengan saran dan masukan dalam sidang Komisi Penilai AMDAL untuk selanjutnyadisetujui dikeluarkan ijin kelayakan lingkungan.Saksi dalam keadaan sebagiamana
tetap menyetujui draft dokumen Amdal yang diajukan olehpemrakarsaBahwa saksi penyerahan perbaikan dokumen AMDAL tidak pada sidang KomisiPenilai AMDAL, tetapi diserahkan kepada Sekretariat Komisi Penilai AMDAL untukmengoreksi serta meneliti apakah dokumen KA ANDAL yang diserahkanPemrakarsa ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sudah diperbaiki sesuai dengansaran dan masukan dalam sidang Komisi Penilai AMDAL untuk selanjutnya disetujuidan dikeluarkan ijin kelayakan lingkungan.Bahwa saksi dalam keadaan sebagiamana
tetap menyetujui draft dokumen Amdal yang diajukan oleh pemrakarsaBahwa saksi penyerahan perbaikan dokumen AMDAL tidak pada sidang KomisiPenilai AMDAL, tetapi diserahkan kepada Sekretariat Komisi Penilai AMDAL untukmengoreksi serta meneliti apakah dokumen KA ANDAL yang diserahkanPemrakarsa ke Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sudah diperbaiki sesuai dengansaran dan masukan dalam sidang Komisi Penilai AMDAL untuk selanjutnya disetujuidan dikeluarkan ijin kelayakan lingkungan.Bahwa saksi dalam keadaan sebagiamana
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
263 — 181
Kemudian daripada itu,dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapatmengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalamPasal 1335 BW menyebutkan: Suatu perjanjian tanpa sebab,Hal 168 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB23.24. atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atauterlarang, tidak mempunyai kekuatan.
Bahwa mengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalam PasalHal 232 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMB17.18.19.1320 BW, ada empat syarat sahnya suatu perjanjian:1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3. Suatu hal tertentu;4.
Tidakterpenuhinya unsur obyektif dalam suatu perjanjian mengakibatkanperjanjian batal demi hukum, dan hal ini berarti perjanjian tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum sejak dibuatnya perjanjian tersebut;Bahwa dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapatmengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalam Pasal 1335 BWmenyebutkan: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karenasesuatu Ssebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;Bahwa adanya kontradiktif
Kemudian daripada itu,dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapat mengacu ketentuanhukum yang diatur sebagiamana dalam Pasal 1335 BW menyebutkan: Suatu perjanjiantanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan.
201 — 781
dan Tenaga Honorer Pemerintah Kota Batamkepada Pemerintah Kota Batam, sebesar kewajiban pembayaran yangdiputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam dikurangi dengan pembayaransebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini,adalah sekaligus merupakan pelaksanaan dari kesanggupan PIHAKKEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalamNOTULEN rapat PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada harijumat dan sabtu tanggal 03 s/d 04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
dan TenagaHonorer Pemerintah Kota Batam kepada Pemerintah Kota Batam, sebesarkewajiban pembayaran yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batamdikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, adalahsekaligus merupakan pelaksanaan dari kesanggupan PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalam NOTULEN rapat PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada hari jumat dan sabtu tanggal 03 s/d04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
Kota Batam, sebesarkewajiban pembayaran yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batamdikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 1) Pasal ini;Halaman 115 dari 528 Putusan Nomor 10/PID.SUSTPK/2018/PT PBR4) Bahwa pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 1 ini, adalahsekaligus merupakan pelaksanaan dari kKesanggupan PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA, sebagaimana tertuang dalam NOTULEN rapat PIHAKPERTAMA dengan PIHAK KEDUA pada hari jumat dan sabtu tanggal 03 s/d04 Mei 2013 di Batam, sebagiamana
Terbanding/Tergugat I : Ny. R.KURAESIN HASRATI
Terbanding/Tergugat II : Ny. R.IKKA SRIKALIWARDANI
Terbanding/Tergugat III : R.SANS DANIS WARA
Terbanding/Tergugat IV : R.RUSLI DIPANEGARA
Terbanding/Tergugat V : AMUR MURYANA
Terbanding/Tergugat VI : SAPRIN SARKU
Terbanding/Tergugat VII : SYAMSUL PATBOYO
Terbanding/Tergugat VIII : IVONNE LYDIA
Terbanding/Tergugat IX : MIKI KAMAYANTI
Terbanding/Tergugat X : SULASTRI MARZUKI
Terbanding/Tergugat XI : DIAN INDRA SARI
Terbanding/Tergugat XII : Ir.JOKO PURWANTO
Terbanding/Tergugat XIII : YATTY YUDHARIS
Terbanding/Tergugat XIV : LILI ROMLI
Terbanding/Tergugat XV : KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
Terbanding/Tergugat XVI : NOTARIS PPAT H.MASRI HUSEN,SH
Terbanding/Tergugat XVII : NOTARIS PPAT ANA WISMATANTI,SH
Terbanding/Tergugat XVIII : NOTARIS PPAT ETY NURHAYATI,SH
Turut Terbanding/Penggugat II : TASYA ASYANTINA
125 — 58
2017, sesuai terdaftar dalam perkara No. 214/Pdt.G/2017/PN.Blb ;Demikian perbaikan gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat:Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memajukan JawabansebagaiSebagai berikut :DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:Tentang Mediasi :Bahwa, tidak terbantah menurut praduga tak bersalah PARAPENGGUGAT tidak tunduk dan patuh terhadap proses tahapanpersidangan sebagiamana
89 — 49
dilakukan langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanoa melaluitahapan penyelenggaraan pengadaan taah yang diaturdalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum danperaturan pelaksanaannya4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hailpenilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beliatau tukar menukar atau cara lain yang disepakati keduabelah pihakHalaman 78 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yyk5) Pengadaan tanah sebagiamana
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
149 — 147
Bahwa dalil point 5 s/d 8 Penggugat adalah kebohongan belaka dankeliru, sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah yang terdapat didalamobjek sengketa namun secara melawan hukum Penggugat bersamasama dengan ayah kandung maupun abang kandungnya menguasai danmengusahai tanah a quo sehingga pemilik tanah sebagiamana termaktubdalam alas hak objek sengketa I.c Para Tergugat II Intervensi pun TIDAKBISA mendapatkan haknya hingga sat ini, bahkan Penggugat denganberaninya melawan hukum menggunakan surat palsu
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
631 — 551
Bahwa dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut,dapat mengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalam Pasal1335 KUHPerdata menyebutkan: Suatu peranjian tanpa sebab, atauyang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan.Selanjutnya dalam memaknai sebab yang terlarang dapat mengacukepada ketentuan pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan : SuatuHalaman 7 dari 126 Putusan No. 173/PDT/2020/PT SMRsebab adalah terlarang, apabiladilarang oleh undangundang