Ditemukan 7983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagimana sebegaimana sebagaaimana sebagainana
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 08-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 416/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat II : PT ANEKA TAMBANG disebut juga PT ANTAM Tbk UNIT BISNIS PENGOLAHAN Dan PEMURNIAN LOGAM MULIA Diwakili Oleh : Fernando Siagian, S.H
Terbanding/Penggugat : DANIEL KRISTANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Turut Terbanding/Tergugat I : BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA
798 — 926
  • Bahwa terkait keterangan Saksi SaksiPembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahuluTergugat I, sebagiamana dalil memori banding dari PembandingButir 24 adalah Terbukti Tidak Benar (bertolak belakang denganFakta Persidangan, terlebih memperhatikan Kuasa HukumTerbanding BUKAN yang langsung hadir saat pemeriksaan dipersidangan), bahkan beberapa tidak tercatat dengan baik dalamBerita Acara Persidangan;8.4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Juni 2016 — ADE AZIZ SUJADI Bin DARDJA
76 — 23
  • Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menurut dokirin tidak semua orang bisa menjadi subyekhukum dalam perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagiamana dimaksud dalamunsur ke 3( tiga) dakwaan subsidair tersebut, tetapi yang dapat menjadi subyek hukumhanyalah orangorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 13 September 2017 — TATANG Bin ECEP
65 — 23
  • Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menurut doktrin tidak semua orang bisa menjadi subyekhukum dalam perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagiamana dimaksud dalamunsur ke 3( tiga) dakwaan subsidair tersebut, tetapi yang dapat menjadi subyek hukumhanyalah orangorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 10 Nopember 2015 — Drs. ADI SUCIPTO, M.Ag
96 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka muncullahLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Penyimpangan Penggunaan / Penyaluran Dana BANTUANSosial (alat bukti 3);Sebagiamana keterangan saksi Ahli Drs. RUDY M.O. SITORUS,M.Siselaku auditor dari BPKB yang diminta Penyidik dipersidangan, mengatakanbahwa Metode perhitungan kerugian Negara dilakukan dengan caramenghitung selisih antara jumlah belanja bantuan sosial yang diterima olehHal. 114 dari 136 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 02-10-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — DONI ANSARI
304 — 232 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP);Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatdengan Judex Facti dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagiamana dakwaan.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
NEXKE YUSITA, SE, AK Binti TARMIN
226 — 159
  • September 2015 Rp.6.425.0006 22 Oktober 2015 Rp.22.050.0007 22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 22 Oktober 2015 Rp. 70.525.0009 24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 2 November 2015 Rp.39.400.00011 12 November 2015 Rp.44.560.20012 12 November 2015 Rp.8.568. 75013 16 November 2015 Rp.6.037.50014 15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp. 750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGANDPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
    Bgl 15 31 Desember 2015 Rp. 750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGANDPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana tersebut di atas,merupakan perhitungan pencairan dana yang telah dipotong pajak.Bahwa Terdakwa NEXKE YUSITA, SE, AK Binti TARMIN bersamasamadengan saksi Drs.
    September 2015 Rp.6.425.0006 22 Oktober 2015 Rp.22.050.0007 22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 22 Oktober 2015 Rp. 70.525.0009 24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 2 November 2015 Rp.39.400.00011 12 November 2015 Rp.44.560.20012 12 November 2015 Rp.8.568. 75013 16 November 2015 Rp.6.037.50014 15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp.750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGANDPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 29-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 21/Pid.B/2021/PN Bul
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
1.ALDI SAPUTRA alias ALDI
2.SYA'BAN GIADE PRATAMA alias GIADE alias SABAN
3.WIRASTO R. TAMATAU alias ITONG
131 — 88
  • Dengan adanya kewajiban menghormati hak asasi oranglain, termasuk hak untuk hidup, maka seorang terdakwa mempunyaikewajiban berdasarkan hukum atau diharuskan oleh undangundanguntuk memberikan kehidupan, dengan berupaya untuk membantumempertahankan hidupnya yang dalam keadaan sengsara, misalnyamembawanya kerumah sakit jika dikaitkan dengan kejadian; Bahwa ruang lingkup maupun batasan unsur pasal Karena Lalainyamenyebabkan orang mati sebagiamana diatur dalam pasal 359KUHPidana yakni sebagai berikut
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg
Tanggal 6 Nopember 2017 — -CAHYADI -ARIANA INDAWATI TIRTANATA ;
176 — 531
  • Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menurut doktrin tidak semua orang bisa menjadi subyekhukum dalam perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagiamana dimaksuddalam unsur ke 3( tiga) dakwaan subsidair tersebut, tetapi yang dapat menjadisubyek hukum hanyalah orangorang yang memiliki jabatan atau kedudukantertentu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 17-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 683 K/PID.SUS/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — Pemohon Kasasi II/Terdakwa HEIN MOPANTAW alias KO HEIN ; Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada CabangKejaksaan Negeri Banggai Di Pagimana
173 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sepatutnyalah setiapkita yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara, haruslah selalumengedepankan kejujuran dan objektifitas, agar Putusan Pengadilan yangdibubuhi Irahlrah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa bukan hanya sekedar formalitas belaka;Bahwa untuk memperkuat apa yang kami nyatakan sebagiamana dalil daliltersebut di atas maka pada memori kasasi ini kami lampirkan transkrip hasilrekaman beserta hasil rekaman seluruh proses pemeriksaan saksi, ahlimaupun Terdakwa selama persidangan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
72 — 15
  • Terdakwa SUWITNO sebesar Rp. 60.000.000(enam puluh juta rupiah).Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancampidana sebagiamana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 20-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
143 — 115
  • Dengan adanyakewajiban menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untukhidup, maka seorang terdakwa mempunyai kewajiban berdasarkanhukum atau diharuskan oleh undangundang untuk memberikankehidupan, dengan berupaya untuk membantu mempertahankanhidupnya yang dalam keadaan sengsara, misalnya membawanyakerumah sakit jika dikaitkan dengan kejadian; Bahwa ruang lingkup maupun batasan unsur pasal KarenaLalainya menyebabkan orang mati sebagiamana diatur dalam pasal359 KUHPidana yakni sebagai berikut
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
IR. ALIMUDDIN ANSHAR ALIAS ALIMUDDIN BIN ANSHAR
146 — 97
  • ., (Selaku PPK) sebagiamana tertuang dalamSurat Perjanjian Nomor: 025.04.2.419366/IC/019/205 dengan nilai kontraksebesar Rp. 191.675.000, (Seratus sembila puluh satu juta enam ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah). Terdakwa IR. ALIMUDDIN selaku Direktur Utama PTSyafitri Perdana Konsultan, selanjutnya mengalihkan secara lisan pekerjaantersebut kepada saksi IR.
    SYAFITRI PERDANA KONSULTAN dinyatakan sebagaipemenang dan Terdakwa tanggal 13 Oktober 2015 melakukanpenandatangannya perikatan kontrak Kegiatan Pekerjaan Jasa KonsultasiPengawasan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Asrama Putra danAsrama Putri Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 antara Saksi ANDIMUHAMMAD ZAINUL YASNI P.SE., (Selaku PPK) sebagiamana tertuang dalamSurat Perjanjian Nomor: 025.04.2.419366/IC/019/205 dengan nilai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 03-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn
Tanggal 21 Nopember 2013 — - TUMARIYO, Ama.Pd
48 — 19
  • Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiamana diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im
Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
964 — 470
  • O1 tahun 1994, dan mekanismenya musyawarah /kesepakatan , sedangkan Perpres yang baru pedomannyaadalah 9 faktor yang mempengaruhi harga tanah, dan jugaada penilaian dari lembaga professional danIndependen bahwa dalam hal = pengadaan tanah untuk pembangunankepentingan umum, dibantu oleh Panitia , tugas Panitiamembantu) pelaksanaan dalam hal pengadaan tanah darimulai mendata siapa pemiliknya , berapa luas tanahnyadst, sebagiamana daftar nominative dan jugaverifikasinya ;bahwa untuk pelepasan tanah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
109 — 75
  • dinamakankepastian hukum, diberlakukan oleh hukum positif dan oleh karenanyaharus dipatuhi segala konsekwensinya (/ex dura sed tamenscripta/hukum itu kejam namun begitulah bunyinya)..Bahwa demikian pula dengan perkara aquo, jika ternyataTersangka/Penggugat, yang merasa keberatan atas penggunaanwewenang penyidik (Tergugat , Il, Ill) dalam melakukan penyidikan(dianggap melanggar tugas/wewenangnya karena dianggap tidakprofesional/proporsional sehingga merasa penetapan tersangka atasdirinya dianggap melawan hukum sebagiamana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 504/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 September 2017 — - PT. MARGA SETIAPURITAMA - PT. MSP Lawan - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA - BADAN PENGATUR JALAN TOL q.q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
485 — 550
  • dengan tahun kedua yaitu tahun 2015 masa JaminanPelaksanaan tersebut selesai vide Bukti P5, Turut Termohon belum jugadapat melaksanakan dan meyelesaikan pengadaan tanah sebagaimanadimaksud dalam pasal 4.3 PPJT No. 22/2013 (vide Bukti P3juncto beritaacara kesepakatan tentang peneruan pengusahaan jalan tol batangSemarang Nomor BA.08.1/BPJT/KE/HK 02.03/tanggal 10 Januari 2013vide Bukti P2;poin 31 (tiga puluh satu):"bahwa dengan demikian Turut Termohon tidak dapat memenuhikewajibannya (wanprestasi) sebagiamana
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-01-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Nopember 2013 — - Drs. MURSYID,SP.d
94 — 11
  • Pasal 18UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagiamana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.
Pengadilan PN AMBON
Putus : 08-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 8 Juli 2013 —
419 — 5306
  • Negeri sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) tanahtanah Negeri berupa tanah kas Negeri, hak ulayat Negeri, dan lainsebagainya yang dikuasai oleh Negeri.Menimbang, bahwa namun menurut dalil Penggugat kini tanah dusundusun Dati milikmasyarakat hukum adat Negeri Laha tersebut yakni dusun dati Waitupa Sawane, dusun datiWai Meteng, dusun dati Wailawa, dusun dati Utatetu, dusun dati Omiko tersebut secaradiam diam dan melawan hukum, oleh Tergugat I yang telah mengakuinya selaku pemilik hakulayat Negeri Hatu sebagiamana
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Penggelapan
Register : 22-11-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN DEMAK Nomor 225 K/Pid.B/2018/PN.Dmk
Tanggal 11 Februari 2019 — pidana -LOUIS TEGUH PRIYANTO, SE
320 — 190
  • Cahaya Mahkota Anugerah 48.092.800,Pengeluaran Sewa untuk Gudang 90.000.000,Pengeluaran untuk Backdrop 15.800.000,Pengeluaran Kepada Rinto S. 19.600.000,Jumlah Keseluruhan 614.411.500,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagiamana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsidaritas yaitu :e PRIMAIR: sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP bin H. MAHESTA
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahesta tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiamana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;3.