Ditemukan 899 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-11-2020 — Upload : 27-05-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1338 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 4 Nopember 2020 — PT HALIMJAYA SAKTI VS 1. TRI AJI ATMOKO, DKK
12344 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT);Menyatakan sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakanPerjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT) antara Penggugat dengan ParaTergugat telah putus dan / atau berakhir sejak berakhirnya PerjanjianKerja Waktu tertentu (PKWT);Menyatakan Penggugat sudah tidak memiiki kewajiban memberikan hak hak
    pesangon dan hubungan kerja lainnya dikarenakan hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir karenaberakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipunterdapat upaya hukum Verzet ataupun Kasasi;Menyatakan biaya perkara adalah nihil dan membebankan biaya perkarakepada negara;Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:Tergugat 1 s.d. 35:Dalam EksepsiGugatan Penggugat tidak memenuhi
    Menyatakan Penggugat sudah tidak memiiki kKewajiban memberikan hak hak pesangon dan hubungan kerja lainnya dikarenakan hubungankerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah berakhir karenaberakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT );5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta sekalipunterdapat upaya hukum verzet ataupun kasasi;6.
Putus : 16-06-2009 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/AG/2009
Tanggal 16 Juni 2009 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
2619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 54 K/AG/2009ujungnya supaya Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat menikmati hak(pesangon) dari PT.
    Kasasi dapat diketahui, olehPenggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Maret 2007 yaitu Tergugattibatiba secara spontan menyatakan akan kembali ke agama Hindu karenadidorong oleh keluarganya untuk kawin dengan perempuan lain yangberagama Hindu, padahal beberapa hari sebelumnya Tergugat masih hidupdalam rumah tangga yang harmonis dan tentram dengan Penggugat dananakanaknya tidak ada masalah;Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) bahwaharta yang diperoleh dalam masa perkawinan (hak
    pesangon pensiunTergugat/Termohon Kasasi dari PT X ) adalah merupakan tabungan darisebagian penghasilan masa aktif Tergugat/Termohon Kasasi yang dijalanimulai 0 tahun bersamasama dengan Penggugat/Pemohon Kasasi, adalahmerupakan syirkah antara Penggugat/(Pemohon Kasasi denganTergugat/Termohon Kasasi, yang masingmasing berhak separuhnya.Adapun nominal hak pesangon yang akan diterima Tergugat/TermohonKasasi dari PT.
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
9731
  • Indofarma Global Medika;-Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk menerima seluruh hak-haknya sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja ini dengan rincian sebagai berikut:1.Andrian NusaputraHak Pesangon : Rp. 67.290.000Gaji & Tunjangan yg dititipkan : Rp. 0 +Jumlah : Rp. 67.290.000Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 78.769.630 Total Kewajiban : Rp. 11.479.6501.Chandra Hadi IsmantoHak Pesangon : Rp. 55.005.000Gaji & Tunjangan yg di titipkan :
    Rp. 5.382.460 + Jumlah : Rp. 60.387.460Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 9.408.639 -Total Hak : Rp. 50.978.4292.Dyah NurbaitinyHak Pesangon : Rp. 267.372.000Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp. 0 + Jumlah : Rp. 267.372.000 Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 4.588.919 -Total Hak : Rp. 262.783.0813.Edi SoewardojoHak Pesangon : Rp. 184.326.000Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp.
    0 + Jumlah : Rp. 184.326.000 Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 43.926.060 -Total Hak : Rp. 140.399.9404.Jusuf ArifandyHak Pesangon : Rp. 202.809.000Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp. 0 + Jumlah : Rp. 202.809.000Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 20.449.783 -Total Hak : Rp. 182.359.2175.Nur Fahmi FuadHak Pesangon : Rp. 78.672.000Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp. 0 + Jumlah
    : Rp. 78.672.000Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 0 -Total Hak : Rp. 78.672.0006.Tintin SantikaHak Pesangon : Rp. 248.105.000Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp. 0 + Jumlah : Rp. 248.105.000Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 4.192.783 -Total Hak : Rp. 243.912.2177.Djohan WahyudiHak Pesangon : Rp. 36.837.000Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp 37.741.178 + Jumlah : Rp. 74.578.178
    Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 69.481.449 -Total Hak : Rp. 5.096.7298.Lukmanul HakimHak Pesangon : Rp. 61.732.000Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp 46.318.695 + Jumlah : Rp. 108.050.695Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 53.776.433-Total Hak : Rp. 54.274.2629.RahmawatiHak Pesangon : Rp. 0 Gaji & Tunjangan yg di titipkan : Rp. 0 + Jumlah : Rp. 0Kewajiban BPK per 30 April
    ., secara langsung mengakui bahwa yangbersangkutan telah menerima Pemutusan Hubungan kerja dan bukanlagi menjadi Karyawan Penggugat Rekonpensi;16.Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, TergugatRekonpensi yang bernama Djohan Wahyudi memiliki hak denganrincian sebagai berikut :Hak Pesangon : Rp.36.837.000 Gaji & Tunjangan yg di titipkan :Rp 37.741.178 + Jumlah:Rp. 74.578.178 Kewajiban BPK per 30 April 2015: Rp. 69.481.449 Total Hak & Kewajiban :Rp. 5.096.729Sedangkan Tergugat Rekonpensi yang
    Marwan Boestami, SE untuk menerima hakhaknya yaitu :Hak Pesangon (uang pisah+penggantian Hak) : Rp.23.749.170,Gaji &Tunjangan: Rp. 9.689.363,Total Hak yang diperolehRp. 33.438.533,Atau terbilang Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga PuluhDelapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah.b) Amran Arsyadi untuk menerima hakhaknya yaitu :Hak Pesangon (uang pisah+penggantian Hak) : Rp.13.352.500,,Halaman 87 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.BdgGaji & Tunjangan : Rp. 3.656.788, Total
    Hak yang diperolehRp. 17.009.288,Atau terbilang Tujuh Belas Juta Sembilan Ribu Dua Ratus DelapanPuluh Delapan Rupiah.c) Rahmansyah untuk menerima hakhaknya yaitu : Hak Pesangon (uang pisah+penggantian Hak) : Rp.23.969.000.
    ,Total Hak yang diperoleh Rp.28.030.250.Atau terbilang Dua Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Ribu Dua RatusLima Puluh Rupiah.d) Juwardi untuk menerima hakhaknya yaitu :Hak Pesangon (uang pisah+penggantian Hak) : Rp.21.560.200.Gaji & Tunjangan : Rp. 4.380.900,Total Hak yang diperolehRp. 25.941.100,Atau terbilang Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat PuluhSatu Ribu Seratus Rupiah.e) Undang Sonata untuk menerima hakhaknya yaitu :Hak Pesangon (uang pisah+penggantian Hak) : Rp.21.074.800,Halaman 88 dari
    Andrian Nusaputra Hak Pesangon : Rp. 67.290.000Gaji & Tunjangan yg dititipkan : Ro. 0+Jumlah : Rp. 67.290.000Kewajiban BPK per 30 April 2015 ~: Rp. 78.769.630 Total Kewajiban : Rp. 11.479.6501. Chandra Hadi IsmantoHak Pesangon : Rp. 55.005.000Gaji & Tunjangan yg dititipkan =: Rp. 5.382.460 + Jumlah : Rp. 60.387.460Kewajiban BPK per 30 April 2015 : Rp. 9.408.639 Total Hak : Rp. 50.978.4292.
Putus : 08-02-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 8 Februari 2017 — BENGKEL MOBIL MITRA JAYA (ASIANG) VS AMIR ZAINIR
5322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo yang pada pokoknya meminta agarTergugat membayar pesangon dan lain sebagainya, padahal Tergugat tidakpernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, jikaPenggugat merasa telah bekerja di Bengkel Mitra Jaya dan menerima upah,sehingga hendak meminta pesangon dalam gugatan a quo, makaseharusnya Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja, barulah menuntut hak pesangon dalam gugatan a quo, sebagaimanaPasal 159 Undang Undang Nomor 13 Tahun
    Medan tidak salahmenerapkan Judex Facti, sedangkan pertimbangan Pengadilan NegeriMedan dalam perkara a quo "Menimbang Bahwa benar ada hubungan kerjaantara Penggugat dan Tergugat hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugatdan jawaban Tergugat....... dst. dari uraian ini Pemohon membantah tidakbenar Pemohon ada mengakui bahwa pemohon mengakui, akan tetapiyang diakui Pemohon adalah Termohon sebagai mitra kerja bukahhubungan kerja sebagaimana Undang Undang Ketenagakerjaan yangselanjutnya ada tuntutan hak
    pesangon, dengan demikian pertimbanganhukum tersebut telah keliru dan hanya mengkaitkaitkan saja;Bahwa pertimbangan hukum yang lain adalah Menimbang............
    Bagaimana mungkin Pengadilantingkat pertama dapat mempertimbangkan hal tersebut, mengingat buktiyang diajukan Termohon tidak sah sebagai bukti, pertimbangan tersebutPemohon kaitkan dengan tukang bangunan yang mengerjakan ataumembuat rumah, apakah kemudian bisa dikaitkan adanya hubunganpekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13Tahun 2003, apakah kemudian dapat menuntut hak pesangon, tentu sajajika dibiarkan akan menzalimi orangorang seperti Pemohon;Bahwa perlu Pemohon jelaskan
Putus : 15-07-2013 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 09/G/2013/PHI/PN.KPG
Tanggal 15 Juli 2013 — - MATHEOS TLOEN - Pimpinan Yayasan Wahana Visi Indonesia (WVI) Pusat
8436
  • Bahwa gaji Penggugat terakhiryang benar adalah Rp. 1.067. 000, (satu juta enam puluh tujuh ribu rupiah)per bulan;Bahwa tidak benar dan harus DITOLAK dalil Penggugat butir 2 karenahubungan kerja aqua telah berakhir dan disepakati penyelesaiannya dalambentuk pembayaran seluruh hak pesangon, penghargaan masa kerja danuang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp. 29.740.200, (duapuluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribudua ratus rupiah).
    daripengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yangbersangkutan.2) Perintah tertulis dan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja/buruh yangbersangkutan dan pengusaha.Bahwa tidak benar dan harus DITOLAK tegas dalil Penggugat selanjutnyapada butir 6 dan 7 gugatan yang menyatakan Tergugat melakukanpemberhentian sepihak kepada Penggugat.Bahwa hubungan kerja aquo telah berakhir dan disepakati penyelesaiannyadalam bentuk pembayaran seluruh hak
    pesangon, penghargaan masa kerjadan uang penggantian hak kepada Penggugat total sebesar Rp. 29.740.200,(dua puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) dantelah diterima dengan baik oleh Penggugat pada 29 September 2010.
    Bahwa Tergugat sudah memenuhi hakhak Penggugat dan disepakatipenyelesaiannya dalam bentuk pembayaran seluruh hak pesangon, penghargaanmasa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat total seluruhnya sebesarRp. 29.740.200, (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratusrupiah) dan diterima dengan baik oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2010dan secara tertulis Penggugat menyatakan bahwa dengan pembayaran tersebutdiatas maka seluruh kewajiban Tergugat untuk masa kerja Penggugat
    Bahwa tidak benar Tergugat melakukan pemberhentian secara sepihak kepadaPenggugat, karena hubungan kerja telah berakhir dan disepakati penyelesaiannyadalam bentuk pembayaran seluruh hak pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak kepada Penggugat total seluruhnya sebesar Rp. 290740.200,(dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) dan telahditerima dengan baik oleh Penggugat pada tanggal 29 September 2010.DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi
Putus : 29-03-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 29 Maret 2023 — SURIANTO VS PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kie Siu Boi
9652 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-haklainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerjakepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp56.165.604,00 (lima puluh enam juta seratusenam puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;
Register : 03-12-2020 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 389/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 5 April 2021 — Penggugat:
ASRUL
Tergugat:
PT. PIONEER GLASSINDO UTAMA
6935
  • pesangon sebagaimana yang PenggugatHalaman 4 dari 48Putusan Nomor 389/Pdt.
    Bahwa setelah Penggugat dalam Konvensi mengakui telah mengambil hakpensiunnya pada Maret 2019, sangatlah aneh dan tidak masuk akalsecara tanpa alasan meminta kembali hak pesangon kepada Tergugatdalam Konvensi,.
    Bahwa dengan uraian Pasal 167 ayat (1) UndangUndang Ketengakerjaandi atas teranglah dasar hukum yang dipakai Penggugat untuk meminta uangpesangon dan telah mengambil hak pesangonnya pada Maret 2019 denganmenggunakan Pasal 167 ayat (3) UndangUndang Ketenagakerjaan, makaPenggugat sudah tidak berhak lagi atas hak pesangon dan uangpenghargaan masa kerja sebagaimana yang diuraikan Penggugat padaposita gugatan angka 13 halaman 3.,14.
    Bahwa pada posita gugatan angka 14 dan angka 15 halaman 3 yang padapokoknya menyatakan Tergugat tidak memberikan hak pesangon kepadaPenggugat, merupakan hal yang mengadangada dan penuh keanehankarena jelas pada posita gugatan angka 5 halaman 2 Penggugat sendiriyang mengakui telah mengambil hak pensiunnya karena telah berusia 60tahun, sehingga hak pesangon yang dimintakan Penggugat merupakansuatu khayalan yang bertentangan dengan dasar hukum yang digunakanoleh Penggugat sendiri,15.
    Pioneer Glassindo Utamakarena usia pensiun; Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun kepadaperusahaan; Bahwa Penggugat belum menerima hak pesangon dari perusahaan PT.Pioneer Glassindo Utama;2. Saksi Nurmala Dewi : Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat yang samasama bekerja diPT. Pioneer Glassindo Utama;Halaman 22 dari 48Putusan Nomor 389/Pdt. SusPHI/2020/PNMdn Bahwa saksi mulai bekerja diPT.
Putus : 09-04-2013 — Upload : 17-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 9 April 2013 — 1. YOSEPH LIU, WNI, 2. RAHMAD HIDAYAT vs PT.VIRAMA KARYA PUSAT (Persero), diwakili oleh Direksi/Direktur Utama Ir.Baria Satyagraha, MT.
9964 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tahuntersebut Tergugat membayar upah para Penggugat Rp800.000,00/bulanhal ini bertentangan dengan Penetapan Upah Minimum Provinsi NusaTenggara Timur yang berlaku sebagaimana dalam perhitungan poin 11 Fdan kK;Bahwa para Penggugat merasa tindakan Tergugat yang merumahkannyatersebut sangat merugikan, maka para Penggugat mengajukan masalahini ke Dinasnakertraans Kota kupang dan Mediator telah mengeluarkanAnjuran Nomor Nakertrans / 778 / 560 / 2012, tanggal 25 Juli 2012, yangmenganjurkan agar Tergugat membayar Hak
    Pesangon Penggugat sebesar Rp25.300.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) danAnjuran Nomor Nakertrans / 779 / 560 / 2012 tanggal 25 Juli 2012, yangmenganjurkan agar Tergugat membayar Hak Pesangon Penggugat Ilsebesar Rp16.001.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) namunTergugat hingga kini belum membayar Hak Pesangon para PenggugatHal. 4 dari 21 hal.Put.
    Menghukum Tergugatkeseluruhan sebagai berikut:membayartunaihakhak paraPenggugat No Hak Pesangon Penggugat PenggugatllYoseph Liu Rahmad H.Nurawi1 Uang Pesangon Rp18.000.000,00 Ro12.000.000,002 Uang Penghargaan Rp5.000.000,00 Rp 2.000.000,00Masa Kerja3 Uang Penggantian Hak Rp3.450.000,00 Rp2.100.000,004 Uang Yang Belum/ Rp8.000.000,00 Rp8.000.000,00Diterima5 Uang Jaminan Hari Tua Rp5.336.120,00 Ro2.656.200,006 Tunjangan Transport Rp12.000.000,00 Rp7.800.000,007 Tunjangan Prestasi Rp12.000.000,00 Ro7.800.000,008
Putus : 29-05-2013 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 6/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 29 Mei 2013 — PT. BERNADI UTAMA ; lawan ; S U M A J I
3911
  • terakhir sampai dengan bulan Agustus 2012 dan Tergugatberhenti sebagai karyawan di perusahaan tersebut oleh karena telahmasuk usia pensiun dan masa kerja yang telah dijalani Tergugat diperusahaan tersebut selama kurang lebih 20 (duapuluh) tahun denganjabatan terakhir bertugas dibagian Quality Control ;Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Tergugat berhenti bekerja diperusahaan PT Bernadi Utama oleh karena telah masuk usia pensiun ;Bahwa sepengetahuan saksi, hakhak yang didapat pihak Tergugatdengan mendapat hak
    pesangon sebanyak kurang lebih 2 (dua) PMTKgee ee he oe Da Bee Se ees eee Di ee ee ee ge ee ee dgBahwa sepengetahaun saksi pihak Tergugat terima hak pesangon 2PMTK dan ada potongan dari Jamsostek sebesar 2% yang telahdibayarkan oleh pihak perusahaan tiap bulan sebesar 3,7% dari semenjakpihak Tergugat dikutsertakan sebagai anggota Jamsostek sampai denganpihak Tergugat masuk usia pensiun yang jumlahnya kurang lebih sebesarRp.15.000.000, (limabelas juta rupiah) ;Bahwa sepengetahuan saksi potongan tersebut
    yang ujudnyatertulis atau tidak saksi tidak tahu ;Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan perintah untukpemotongan adalah pihak perusahaan terhadap uang Jamsostek yang 2%yang sejumlah kurang lebih Rp.15.818.000, (limabelas juta jutadelapanratus delapanbelas ribu rupiah) dan dibenarkan menurut aturanperusahaan berdasarkan aturan mainnya saksi tidak tahu;Bahwa sepengetahuan saksi pemotongan yang 2% yang jumlahnyasebesar Rp.15.818.000, (limabelas juta delapanratus delapanbelas riburupiah) terhadap hak
    pesangon yang diterima pihak Tergugat tidak adaaturannya dalam perusahaan PT Bernadi Utama ;Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian bersama antara perusahaan PTBernadi Utama dengan pihak Tergugat tentang pemotongan yang 2%tersebut tidak ada;Bahwa sepengetahuan saksi jumlah karyawan perusahaan PT BernadiUtama kurang lebih 104 orang ;Bahwa sepengetahuan saksi Peraturan Perusahaan di PT Bernadi Utamaada dan sudah terdaftar di Disnaker ;Bahwa sepengetahuan saksi konsep pemotongan terhadap karyawan(Tergugat
Register : 09-05-2023 — Putus : 25-05-2023 — Upload : 31-05-2023
Putusan PN STABAT Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Stb
Tanggal 25 Mei 2023 — Pemohon:
SUMIATI
348
  • Kelahiran Nomor : 1205-LT-19082015-0007 tertanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat serta memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Ayu Sulastri di Pengadilan Negeri Stabat ,memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus, mengambil dan mencairkan BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun untuk beasiswa anak sekolah, Kompensasi pembayaran hak
    pesangon atas nama Ayu Sulastri;
    3.
Register : 18-01-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat:
WANG CHIH PING Pimpinan PT. POU YUEN INDONESIA
Tergugat:
RUSLANUDIN
9024
  • Menyatakan hak pesangon Tergugat sebesar Rp. 7.957.787,- (Tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

  • Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

  • Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Putus : 06-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 6 Desember 2023 — YUSNIATI VS PT BINTANG PRIMA LESTARI UTAMA
10959 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon dan hak-hak lainnya kepada Penggugat sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp56.165.604,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- Membebankan biaya perkara kepada Negara;
Putus : 23-04-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 23 April 2009 — PT. VARIA USAHA VS MOCHAMMAD ELYAS PELUPESY
3314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengemudi dump truck, tugas sehariharinya adalah mengangkut semen dari pabrik semen Gresik ke pelangganpelanggan di Jawa dan Bali dalam kemasan 50 Kg/sak, dengan sistimpengupahan secara borongan yang dihitung setiap mengangkut semen sesuaiketentuan perusahaan berdasarkan jarak tempuh pengiriman ;Bahwa pada tanggal 6 Desember 2007 telah terjadi pemutusanhubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat karena memasuki usia pensiun/Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 238K/Padt.Sus/2009purna bhakti, dengan mendapatkan hak
    pesangon sejumlah Rp. 20.905.846,15(dua puluh juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiahlima belas sen) dengan rincian Upah per bulan Rp. 745.000.
    Bukti P1;Bahwa hak pesangon purna bhakti sejumlah Rp. 20.905.846,15 yangditulis di lembar lampiran surat keputusan, berdasarkan hitungan Penggugatada kekurangan yang signifikan.
Putus : 16-03-2021 — Upload : 07-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 16 Maret 2021 — SRI WIGATININGSIH lawan BENI WIBOWO alias AMBENG
9951 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak kepada pekerja/ouruh sebesar: Pesangon2 X (9 bulan x Rp1.686.700,00) = Rp30.036.600,00 Uang penghargaan masa kerja3 x Rp1.688.700,00 = Rp 5.006.100,00 Uang penggantian hak(pesangon + penghargaan masa kerja) x 15%(Rp30.036.600,00 + Rp5.006.100,00) x 15%= Rp 5.256.405,00= Rp40.299.605,00(empat puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratuslima rupiah);2.
    Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantianhak kepada pekerja/ouruh sebesar: Pesangon:2 x (9 bulan x Rp1.686.700,00) = Rp30.036.600,00 Uang penghargaan masa kerja:3 x Rp1.688.700,00 = Rp 5.006.100,00 Uang penggantian hak:(pesangon +penghargaan masa kerja) x 15%Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 179 K/Padt.SusPHI/2021(Rp.30.036.600,00 + Rp5.006.100,00)x15%= Rp 5.256.405,00 += Rp40.299.605,00(empat puluh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratuslima rupiah);.
Putus : 02-11-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 102/G/2015/PHI.SBY
Tanggal 2 Nopember 2015 — ISDIANTORO MELAWAN PT. RAKUDA FURNITURE
14953
  • UU No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenaga Kerjaan,oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja adalah kewenangan LembagaPenyelesaian Perselisihan HubunganMIPS A mmm mmm mmm ent tenen nBahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerjasecara sepihak terhadap Penggugat, maka Penggugat berhak untukmendapatkan hak hak Pesangon sesuai ketentuan pasal. 164 ayat.( 3 )UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, yang menyatakanPengusaha dapat melakukan pemutusan Hubungan kerja terhadappekerja/buruh
    NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003Nomor; 39 Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor; 4279 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai belumberkekuatan hukum16.Bahwa oleh karena Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugattidak mungkin lagi dapat berlalan dengan baik, andaikata pun dipaksakantidak akan dapat lagi membuat Hubungan Kerja yang Harmonis oleh karenaTergugat sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak,maka Tergugat berkewajiban untuk membayar hak hak
    Pesangon kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus sesuai ketentuan Pasal, 164 ayat (3 )Jo Pasal. 169 ayat ( 1 ) huruf, c huruf, d UU No. 13 Tahun 2003 TentangKetenaga Kerjaan, Uang pesangon. 2 kali ketentuan pasal. 156 ayat. 2,Uang Penghargaan Masa Kerja. 1 kali ketentuan pasal. 156 ayat. 3 danUang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal. 156 ayat. 4 dengan rinciansebagal Berikut :1.
    Pesangon Penggugatsebesar Rp. 114.362.000, x 2 % = Rp. 2.287.240, ( dua juta dua ratusdelapan puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah ) setiap bulan kepadaPenggugat, sejak putusan perkara ini diucapkan sampaidilaksanakan; 0 2220 nnn nn nn nn nnnnnn21.Bahwa sangat dikwatirkan, bahwa Tergugat nantinya, akan melakukansegala upaya untuk tidak melaksanakan putusan perkara ini, dan juga akanberupaya menghalang halangi Proses Eksekusi Putusan perkara ini, yangdapat merugikan Penggugat, maka agar
    Bahwa, Tergugat tidak melakukan PHK sepihak karena diPHKnya Penggugatdari perusahaan dimana Penggugat bekerja adalah telah bersesuaindengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam PeraturanPerusahaan ( PP ), UU No.13 Tahun 2003, oleh karena Penggugattelah terbukti melakukan pelanggaran berat secara hukum hanyamendapatkan uang pengganti hak sebesar Rp.7.723.500,00 sehinggaPenggugat tidak mendapatkan hak pesangon sebagaimana dimaksuddalam Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 yg didalilkanPERQQUGAl
Putus : 21-09-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — BENGKEL MOBIL MITRA JAYA (ASIANG) VS AMRI ZAINIR
3550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo yang pada pokoknya meminta agarTergugat membayar pesangon dan lain sebagainya, padahal Tergugat tidakpernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, jikaPenggugat merasa telah bekerja di Bengkel Mitra Jaya dan menerima upah,sehingga hendak meminta pesangon dalam gugatan a quo, makaseharusnya Penggugat mengajukan Permohonan Pemutusan HubunganKerja, barulah menuntut hak pesangon dalam gugatan a quo, sebagaimana Pasal 159 UndangUndang Nomor 13 Tahun
    Bahwa mengapa Penggugat harus meminta memohon PHK dalampetitumnya dikarenakan Tergugat/Termohon Kasasi tidak pernahHal. 9 dari 14 hal.Put.Nomor 501 K/Pdt.SusPHI/2015melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi (Seandainyapun jikaTermohon Kasasi adalah Pekerja);Bahwa jika Termohon Kasasi hendak meminta pesangon, seharusnyaTermohon Kasasi memintanya dalam petitum gugatan a quo agar diPHK, barulah kemudian menuntut hak pesangon, sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 159 UU No. 138 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan
    Tentu saja tidak;Bahwa jika demikian pertimbangan hukum pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan, Maka akan banyak sekalipihakpihak seperti Pemohon Kasasi yang dirugikan oleh Pihakpihakyang mengaku sebagai karyawan dan membuat pengaduan kepadaDinas Sosial dan Tenaga Kerja, termasuk tukang bangunan yangmelakukan pembangunan rumah bisa saja menuntut hak pesangon;Bahwa untuk melihat apakah seseorang berhak untuk menuntutpesangon, maka seseorang tesrebut haruslah sebagai Pekerja, antarapekerja
Putus : 03-11-2016 — Upload : 03-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 95 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 3 Nopember 2016 — PD. NEW AMARTHA DECOR VS 1. ODA INDURA RINANTA, DKK
7826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nopi Susanti bekerja Juli 2000 sampai dengan Maret 2007 masa kerja 6tahun;Mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka kamimenuntut hak Pesangon kami:Oda Indura Rinanta untuk masa kerja 10 tahun :a. Upah Rp1.750.000 + Rp240.000 x 24 Rp47.760.000,00;b. 1 bulan kekurangan Rp1.750.000,00;c. PMK 4 x Rp1.750.000 Rp7.000.000,00;d. Jasa 15% Rp7.164.000,00:Total yang harus kami terima Rp63.674.000,00;Wiyono untuk masa kerja 10 tahun :a. Upah Rp550.000 + Rp708.000 x 20 Rp25.160.000,00;b.
    Nomor 95 PK/Pdt.SusPHI/2016Total yang harus kami terima Rp14.410.000,00;Catatan :Revisi di Hak Pesangon;Ts12.13.Mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka kamimenuntut hak Pesangon kami :Oda Indura Rinanta untuk masa kerja 12 tahun :a. Upah Rp1.750.000 + Rp300.000 x 24 Rp49.200.000,00;b. 1 bulan kekurangan Rp1.750.000,00;c. PMK 4 x Rp1.750.000,00 Rp7.000.000,00;d. Jasa 15% Rp7.380.000,00:Total yang harus kami terima Rp65.330.000,00;Wiyono untuk masa kerja 11 tahun :a.
Register : 21-08-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Januari 2019 — Drs. SUTEKAD, MM >< ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912
210142
  • Pesangon(2x) sesuai dengan ketentuan Undangundang Ketenagakerjaan.Bahwa dengan dikeluarkannya surat oleh Tergugat berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 0048/SDM/HI/PB/I/17, tertanggal 5 Januari 2017tersebut, seharusnya Penggugat berhak mendapatkan Hak Pesangonsesuai ketentuan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, akan tetapi oleh Tergugat Hak Pesangon Penggugatditunda hingga menunggu hasil klarifikasi sesuai dengan Tergugat melauiSurat Nomor 10830102/SDM/HI/PT.AJB/2017 tanggal 14
    pesangon Penggugat tidak dapat Penggugatnikmati, akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian.
    Adapun hakpesangon ,Upah, dan THR Penggugat yang tidak dibayarkan Tergugatsemenjak PHK bulan Januari 2017 adalah sebagai berikut :1) Hak pesangon sebesarRp. 631.214.304.2) Upah yang sedang berjalan19 X upah sebesar Rp. 240.236.000.3) THR tahun 2017 sebesar Rp. 12.644.000,4) THR tahun 2018 sebesar Rp. 12.644.000,Jumlah total sebesar Rp. 896.738.304,5).
    Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Perjanjian BersamaSurat Nomor 0048/SDM/HI/PB/I/17 tanggal 5 Januari 2017, danmelaksanakan Anjuran Tertulis Mediator tanggal 25 Juli 2018,membayar dan menyerahkan hak pesangon Penggugat sebesarRp.631.214.304. (enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus empatPutusan No. 240/Pdt.
    Pengelola Statuter : Memutuskan terkait dengan kerugian Perusahaanyang harus dikembalikan untuk mengurangi hak pesangon yangditerima Penggugat mengakui bahwa proses penutupan premi annuitas yangtelah dilakukan dibeberapa kantor cabang (kantor ULA) di KLA JakartaIl sesuai temuan Departemen Pengawasan Internal menyalahiketentuan / tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan.
Putus : 28-01-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 712 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — PT. BINA SARANA DIRGANTARA VS 1. HANDRI HARMAINI HUD, DKK
4862 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada halaman 38 dalam Judex Facti pertimbangan Majelis Hakimtelah salah mempertimbangkan fakta hukum yang adapertimbangantersebut yaitu:"Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Majelis berpendirian tidakdapat mengabulkannya berdasarkan asas keadilan dan kepatutan hal manamenurut jawaban dan keterangan saksi bahwa Tergugat tidak dapatmenerima Para Penggugat untuk dipekerjakan kembali dengan ini Majelisberpendirian memberikan kompensasi hak pesangon dan uang hak lainnyaberdasarkan Pasal 156
    Bahwa Majelis Hakim telah melakukan ultra petita, sesungguhnyalarangan ultra petita terdapat dalam hukum acara perdatasebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan Pasal189 ayat 2 dan 3 RBg terhadap pelanggaran penerapan Pasal 156ayat 1, 2, 3 dan 4 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 terhadapkompensasi hak pesangon dan uang hak lainnya denganmemaksakan UMK Lampung Selatan tahun 2014 sebesarRp1.402.500,00.
    Nomor 712 K/Pdt.SusPHI/2014menyatakan menolak dengan tegas putusan tersebut karena menurutPemohon Kasasi/dahulu Tergugat bahwa Judex Facti telah terjadikesalahan dalam penerapan dan pemahaman hukum terhadap MasaKerja Para Termohon sampai dengan IV dahulu Para Penggugat sampai dengan IV mengenai hak pesangon dan hak lainnya dalam kaitanpemutusan hubungan kerja. Adapun kesalahan penerapan pemahamanhukum dimaksud adalah sebagaimana akan Pemohon Kasasi uraikan dibawah ini:a.
    Bahwa Judex Facti/Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan ParaPenggugat sebagian berupa hak pesangon dan hak lainnya dengantotal keseluruhan sebesar Rp28.891.500,00 dengan perineianmasingmasing perincian tersebut di atas adalah ultra petita karenatidak diminta Para Penggugat dalam petitumnya;b.
    Bahwa dengan berakhir pekerjaan musiman, maka Pemohon Kasasitidak ada kewajiban untuk membayar hak pesangon dan hak lainnyaseperti dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (8) dan (4) karena tidak adadiperjanjikan dalam kontrak;i. Bahwa pada dasarnya Para Termohon Kasasi sudah tahu bahwaberakhirnya pekerjaan musiman dengan Pemohon Kasasi tidak adakewajibannya lagi bagi perusahaan untuk membayar pesangonataupun upah proses karena status pekerja musiman.
Putus : 08-09-2008 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 K/PID/2008
Tanggal 8 September 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magelang ; DANIEL HANDOYO WIBOWO, SE. Bin Drs. YOHANES DIBYO WIBOWO, MBA;
6451 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yani No.319 Kota Magelang dan bertemu dengan saksiBOEDIMAN, SIP untuk menanyakan tentang hak pesangon dari PO.Handoyo, namun saksi BOEDIMAN, SIP justru menunjukkan surat jawabanPO. Handoyo tertanggal 1 Maret 2007 yang ditujukan kepada mediatorPerselisinan Perburuhan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PemerintahKota Magelang yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terdakwa yakni M.HASAN SURYOYUDHO, SH.