Mendirikan Bangunan.

Mendirikan Bangunan) IMB).

Oleh karena itu suratini hanya ditujukan kepada warga Cluster Navarra 5 dan 6(bukti P12);Bahwa diantara Blok NV 1,2,3,5 dan 6, Blok NV 5 yang ditempati para Penggugatterlebih dahulu dibangun Tergugat pada tahun 2007;Bahwa Cluster Navarra Blok NV 1,2,3 sudah diterbitkan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) sebagaimana Keputusan Walikota Tangerang No: 648/Kep288/BPPT/IMB/2009,Perihal permohonan jin Mendirikan Bangunan(IMB) untuk mendirikanBangunan Perumahan sebanyak 119 unit terdiri dari:Type Avila 48 unit

Hasil Pengukuran di lapangan sebagian rumah di Blok NavarraTerkena trase Jalan Tol (bukti P18);Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;242)Bahwa Tergugat telah menjual rumah kepada pembeli di atas tanah atau in casuNavarra 5 yang telah diketahuinya tanah tersebut akan dibangun JORR II RuasCengkarengBatuceperKunciran, sehingga terhadap bangunan dan rumah tinggalyang diperjualbelikan Tergugat tersebut, Pemerintah Kota Tangerang tidakmenerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan;Bahwa perbuatan Tergugat

Modernland Realty Tbk sebagai pihak Tergugat,maka gugatan a quo kurang pihak, dan tidak memenuhi syarat formal suatugugatan,karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvantkelijk verklaard);1 Bahwa Gugatan Kurang Pihak Karena para Penggugat Tidak Mencantumkan16Walikota Tangerang Sebagai Pihak Yang Ditarik Dalam Perkara A quo;1Bahwa dalam gugatannya para Penggugat menyebutkan Walikota Tangerangtelah memeberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Cluster NavaraBlok NV.1,2 dan 3

mendirikan bangunan (IMB)Hotel Grand Hany dan selanjutnya muncul niat Terdakwa untuk mengambilkeuntungan dari pembuatan IMB dan selanjutnya Terdakwa menawarkan diriuntuk mengurus IMB kepada saksi Daniel Rachmat dan Terdakwa memintadana sebesar Rp.424.500.000, kepada saksi Daniel Rachmat dan menjanjikanIMB selesai selama 4 bulan.

Bahwa saat saksi bertemu dengan Terdakwa, pembangunan GrandHany Hotel tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) dan saksimenawarkan kepada Terdakwa agar dibuat IMB dengan cara mendaftarke Bagian Tata Usaha Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Bahwa saksi saat itu, menerima permohonan pembuatan IMB HotelGrand Hany dari saudara Lili.

mendirikan bangunan GrandHany Hotel adalah saudara lwan dan yang mengeluarkan ijin mendirikanbangunan adalah badan perijinan dan penanaman modal terpadu(BPPMT) Kabupaten Bandung Barat.Bahwa saudara lan mengirim surat permohonan pembuatan IMB keBPPMT sekitar bulan Pebruari 2012 dan saat itu belum bisa dikeluarkanIMB oleh karena syaratnya belum terpenuhi diantaranya ijin lingkungan,rekomendasi kepala Desa, camat, kajian Bappeda, kajian LH, AmdalLalin dari polres dan dishub, rekomendasi Gubernur, IPPT

Bahwa awalnya Terdakwa datang kepada saksi dan menyampaikanbahwa ijin mendirikan bangunan Hotel Grand Hany belum ada danTerdakwa menawarkan diri menyanggupi kepada saksi untukpembuatan IMB dan Terdakwa menjanjikan dapat menyelesaikan IMBtersebut dalam waktu 4 bulan dan saat itu Terdakwa memberikan hargasebesar Rp.424.500.000..

UnsurMemilikibarang sesuatu yang seluruh atau sebagiankepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukankerena kejahatan.Menimbang, berdasarkan keterangan saksisaksi dan pengakuanTerdakwa bahwa benar awalnya Terdakwa datang kepada saksi Daniel danmenyampaikan bahwa ijin mendirikan bangunan Hotel Grand Hany belum adadan Terdakwa menawarkan diri menyanggupi kepada saksi untuk pembuatanIMB dan Terdakwa dapat menyelesaikan dalam wakiu 4 bulan dan saat ituTerdakwa memberikan harga sebesar Rp

Pemohonyang tertulis di dalam KTP (Kartu Tanda penduduk), KK (KartuKeluarga), SIM (Surat Ijin Mengemudi), passport, Rekening Bank danidentitas Pemohon yang lain;Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti/merubah nama Pemohonyang semula bernama Yetty Indarningsih sebagaimana tertulis dalamAkrta Kelahiran tersebut diatas menjadi Yetty Kuhn adalah untukkeseragaman nama Pemohon sesuai dengan namanama Pemohon yangtertulis didalam Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan,Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Ijin

Mendirikan Bangunan(IMB), Surat Hak Milik (SHM), Polis Asuransi, KTP (Kartu TandaPenduduk), KK (Kartu Keluarga), SIM (Surat Ijin Mengemudi),passpor, Rekening Bank dan identitas Pemohon yang lain;Bahwa untuk sahnya Permohonan ganti nama Pemohon diperlukanadanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;Bahwa unhtuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas yangbaru. sebagai subyek hukum serta memberikan kepastian dalamadministrasi maka Pemohon mohon kepada Hakim agar mengabulkanpermohonan ganti nama ini

Foto copy sesuai dengan aslinya IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) Nomor: 096 tahun 2001, tertanggal 16 Pebruari 2001, atas nama Yetty Kuhn,yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Pemerintah Kab. Dt. II Badung,selanjutnya diberi tanda P10;15.

Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Hak Milik (SHM), PolisAsuransi, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), SIM (Surat jinMengemudi), passpor dan Rekening Bank;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibuktisurat (P1 sd.

Bahwa saksisaksijuga menerangkan alasan penggantian/perubahan nama pemohon tersebutsemata mata karena alasan biar seragam dengan namanama Pemohon yangtertulis didalam Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, PembayaranPajak Bumi dan Bangunan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Hak Milik(SHM), Polis Asuransi, KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga),SIM (Surat jin Mengemud)i), passpor dan Rekening Bank;Menimbang, bahwaberdasarkan faktafakta sebagaimana terurai diatasPengadilan berpendapat

M E N G A D L I :

1. Menyatakan terdakwa Condrad Supit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan Mendirikan bangunan villa dan fasilitasnya di kampung Warung Loa Rt. 03 Rw. 09, Desa Taman Sari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor tanpa memiliki ijin mendirikan bangunan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000

Bahwa dan gugatan Para penggugat dalam Perkara ini adalahincompetency/salah dalam menentukan Kewenangan Absolut Pengadilan,dimana dalam Gugatannya Penggugat memohon adanya Pembatalan atas Ijin mendirikan bangunan (IMB) Nomor :503.648/8844/Bg tertanggal02 Desember 2011;2.

Mendirikan bangunan (IMB)Nomor :503.648/8844/Bg tertanggal 02 Desember 2011,jelaslah bahwasengketa ini masuk dalam kriteria Pasal 1 angka 4 UU PERATUN karenamerupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negera antarapara Penggugat dengan Dinas Cipta Karya dan Pertambangan KabupatenDeli Serdang sebagai Badan Tata Usaha Negara di daerah sebagai akibatdikeluarkannya KTUN, yaitu berupa penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) Nomor:503.648/8844/Bg tertanggal 02 Desember 2011;Bahwa terhadap

penerbitan Ijin Mendirikan bangunan (IMB) Nomor :503.648/8844/Bg tertanggal 02 Desember 2011 sendiri jelas memenuhiketentuan Pasal 1 angka 3 UU PERATUN yang bersifat konkret, Individu danFinal :Konkret : Objek sengketa yang termasuk dalam KTUN adalah tertentu danatau dapat ditentukan yaitu Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB) Nomor :530.648/8844/Bg tertanggal 02 Desember 2011 ;Indivudual : jin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503.648/8844/Bgtertanggal 02 Desember 2011 ditujukan dan berlaku khusus atas

nama Rudyselaku Direktur Utama PT SADEWA INDONESIA (Tergugat 1);Final: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 503.648/8844/Bg tertanggal02 Desember 2011 yang dikeluarkan Tergugat II tersebut di atas tidak lagimemerlukanpersetujuan dan instansi/ Pejabat Tata Usaha Negara lainya,karena Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503.648/8844/Bg tertanggal02 Desember 2011 telah berlaku definitif;Bahwa b erdasarkan uraian tersebut di atas, maka KTUN berupa jinMendirikan Bangunan (IMB) Nomor :503.648/8844/

Mendirikan Bangunan (IMB) No.503.648/8844/Bg tanggal 2 Desember 2011 tersebut pemeriksaannyamerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pai Bakir No.16.A Kelurahan Melayu Kecamatan Pasiran KotaSingkawang, berikut dengan sebuah bangunan/rumah diatasnyadengan lantai dasar seluas 138 M2 dimana tanah dan bangunan rumahmilik Terdakwa ini berbatasan dengan tanah dan bangunan rumahmilik Djit Sjak Fung yang dibangun di atas tanah milik No.1615 seluas16,5 M, karena Terdakwa berkeinginan membangun rumahnyamenjadi bertingkat, lalu Terdakwa melalui Camat Pasiran mengajukanpermohonan untuk mendapat ijin mendirikan bangunan bertingkat indengan

, selesai membangunlantai satu maka Terdakwa berniat lagi membangun lantai dua,selanjutnya sesuai dengan prosedur sekitar bulan Mei 2001 Terdakwamengajukan lagi ijin mendirikan bangunan untuk lantai 2, kemudiandatanglah petugas dari Kotif Singkawang Jayadi bin Hasan Rigo danAbi Hurairah bin A.

Pai Bakir No.16.A Kelurahan Melayu Kecamatan Pasiran KotaSingkawang, berikut dengan sebuah bangunan/rumah diatasnyadengan lantai dasar seluas 138 M2 dimana tanah dan bangunan rumahmilik Terdakwa ini berbatasan dengan tanah dan bangunan rumahmilik Djit Sjak Fung yang dibangun di atas tanah milik No.1615 seluas16,5 M, karena Terdakwa berkeinginan membangun rumahnyamenjadi bertingkat, lalu Terdakwa melalui Camat Pasiran mengajukanpermohonan untuk mendapat ijin mendirikan bangunan bertingkat inidengan

, selesai membangunlantai satu maka Terdakwa berniat lagi membangun lantai dua,selanjutnya sesuai dengan prosedur sekitar bulan Mei 2001 Terdakwamengajukan lagi ijin mendirikan bangunan untuk lantai 2, kemudiandatanglah petugas dari Kotif Singkawang Jayadi bin Hasan Rigo danAbi Hurairah bin A. Salam ...........Abi Hurairah bin A.

, selesai membangunlantai satu maka Terdakwa berniat lagi membangun lantai dua,selanjutnya sesuai dengan prosedur sekitar bulan Mei 2001 Terdakwamengajukan lagi ijin mendirikan bangunan untuk lantai 2, Kemudiandatanglah ...............datanglah petugas dari Kotif Singkawang Jayadi bin Hasan Rigo danAbi Hurairah bin A.

Milono Km.6,5 Palangka Raya,kemudian saksi dipaksa untuk mengijinkan saksi perbatasan kiri dankanan di tanah tersebut untuk menandatangani surat ijin mendirikanbangunan karena saksi perbatasan kiri dan kanan tidak maumenandatangani surat persetujuan ijin mendirikan bangunan milikterdakwa, dan pada saat itu saksi tidak mau membuat suratpersetujuan karena atas kehendak ibu saksi bahwa saksi bersediamencabut pemblokiran tersebut apabila terdakwa bersedia membelitanah tersebut saharga Rp.1.700.000.000

Milono Km.6,5 Palangka Raya,kemudian saksi ALEX MARSYAD dipaksa untuk mengijinkansaksi perbatasan kiri dan kanan di tanah tersebut untukmenandatangani surat ijin mendirikan bangunan karena saksiperbatasan kiri dan kanan tidak mau menandatangani suratpersetujuan ijin mendirikan bangunan milik terdakwa, dan pada saatitu saksi ALEX MARSYAD tidak mau membuat surat persetujuankarena atas kehendak ibu saksi bahwa saksit ALEX MARSYADbersedia mencabut pemblokiran tersebut apabila terdakwa bersediamembeli

Milono Km.6,5 PalangkaRaya, kemudian saksi ALEX MARSYAD terdakwa minta untukmengijinkan saksi perbatasan kiri dan kanan di tanah tersebut untukmenandatangani surat ijin mendirikan bangunan karenasaksiperbatasan kiri dan kanan tidak mau menandatangani suratpersetujuan ijin mendirikan bangunan milik terdakwa, dan pada saatitu saksi ALEX MARSYAD tidak mau membuat surat persetujuankarena atas kehendak ibu saksi bahwa saksi ALEX MARSYADbersedia mencabut pemblokiran tersebut apabila terdakwa bersedia10membeli

Milono Km.6,5 PalangkaRaya, kemudian saksi ALEX MARSYAD dipaksa untukmengijinkan saksi perbatasan kiri dan kanan di tanah tersebut untukmenandatangani surat ijin mendirikan bangunan karenasaksiperbatasan kiri dan kanan tidak mau menandatangani suratpersetujuan ijin mendirikan bangunan milik terdakwa, dan pada saatitu saksi ALEX MARSYAD tidak mau membuat surat persetujuankarena atas kehendak ibu saksi bahwa saksi ALEX MARSYADbersedia mencabut pemblokiran tersebut apabila terdakwa bersediamembeli tanah

Menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)Nomor : 643.1/02/132/DPTW, tanggal 31 Maret 2008 Jo.Gambar Situasi dan potongan jalan sebagai Lampiran IMBtersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atas' bangunanGolf Club House obyek perkara a quo ;5. Menghukum Tergugat untuk membongkar seluruh bangunanGolf Club House objek sengketa tersebut ;6.

Mendirikan Bangunan (SIMB) tertanggal31 Maret 2008, Nomor: 643.1/02/132/DPTW tersebuthanyalah salah satu cara dan tindakan Tergugat dalammelaksanakan perbuatan melawan hukum dalam pendirianGolf Club House Resort Dago Pakar (obyek sengketa)tersebut, maka keberatan Pembanding/Tergugat pada butir1 dan 2 memori bandingnya tidak berdasar sama sekali,karenanya harus ditolak ;B.

Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor643.1/02/132/DPTW, tertanggal 31 Maret 2008 Jo.

GambarSituasi dan potongan jalan (gambar yang diarsir) dariDinas Permukiman dan Tata Wilayah Kabupaten Bandung(Turut Tergugat I), artinya pendirian bangunan obyeksengketa tersebut semestinya ditempat lain jauh darilokasi bangunan milik Para Penggugat (Vide bukti P7, T2, T2a, T2b dan T2c) ;14 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakanSurat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) Nomor643.1/02/132/DPTW, tertanggal 31 Maret 2008 tidakberlaku atas bangunan Golf Club House obyek sengketaaquo dan selanjutnya

Club House karena letak dan posisi bangunan tidaksesuai dengan Surat Ijin Menidirkan Bangunan (IMB) Jo.Gambar Situasi dan Potongan Jalan (Gambar yang diarsir)yang diterbitkan Dinas Pemukiman Dan Tata WilayahKabupaten Bandung termaksud ; Bahwa justru keberatan Pembanding/Tergugat dalam memoribandingnya yang keliru dan tidak tepat Majelis Hakimperkara ini keliru dan tidak tepat mempertimbangkanSurat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan GolfClub House tersebut ;D.

M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan serta memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengubah nama pemohon pada Dokumen Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Tingkat II Surabaya berupa Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya No.188.451/235 92 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tertanggal, 01 Mei 1991 tercatat nama TJANDRA WINARTO serta memperbaiki/mengubah nama pada Kutipan Akta

(Sarjana Teknik)

,MT dan a.n NIZAR FARID R, ST

Putusan Nomor 1617K/Pdt/20151.Bahwa Penggugat Riad Al Amari, MSc, Arch adalah tidak mempunyailegal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugatadalah mantan pejabat kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan KotaTernate yang seharusnya mempunyai tanggung jawab terhadappenyelesaian retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) untukpembangunan Mall dan Hotel Jati Land;.

(dua puluh ribu meter persegi) dengan penetapan nilairetribusi sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus jutarupiah), padahal dalam nota dinas Penggugat selaku Kepala Dinas TataKota dan Pertamanan Nomor 644/205/DTKP/2007 tentang penentuankeringanan retribusi, ijin mendirikan bangunan (IMB) untuk PT.

JatiLuhur Gemilang pada poin 2 dinyatakan berdasarkan perhitunganretribusi IMB sesuai peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 03 tahun2005 tentang retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT. JatiLuhur Gemilang adalah sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapanpuluh juta rupiah);.

Mendirikan Bangunan(IMB) Hotel dan Mall Jatiland tahun 2007 berdasarkan alat buktiyang sah sehingga Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding semulaPenggugat harus gugur karena tidak memenuhi persyaratan Formil;Hal. 18 dari 25 hal.

Mendirikan Bangunan (IMB)Hal. 20 dari 25 hal.

Mendirikan Bangunan ( IMB ) untuk PT JatiluhurGemilang yang tidak menyebutkan luasan bangunan dan tidak menyebutkan klasifikasibangunan permanen untuk hotel dan mall, merupakan investasi dan manifestasi yangdimohonkan oleh PT Jatiluhur Gemilang, namun menyebutkan berdasarkan perhitunganretribusi IMB sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan (IMB ) kepada PT Jatiluhur Gemilang adalah Rp. 280.000.000,00(dua ratus delapan puluh juta rupiah ), maka Walikota

Ternate menerbitkan Surat KeputusanNo. 112/11/KotaTte/2007, tanggal 25 April 2007 tentang Penetapan Pengurangan danKeringanan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) kepada PT Jatiluhur Gemilangmenjadi sebesar Rp. 196.000.000,00 ( seratus sembilan puluh enam juta rupiah ), yangselanjutnya diterbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ) PT Jatiluhur Gemilang No.644/88/IMB/2007, tanggal 13 Agustus 2007, dengan luas 20.000 M2 yang ditandatanganioleh Terbanding I semula Penggugat selaku Kepala

Mendirikan Bangunan dari PT Jati Land Ternate yang belumdibayarkan, yang dimulai dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013, mengingat hal inimerupakan sumber pendapatan asli daerah untuk selanjutnya dimasukan ke Kas DaerahPemerintah Kota Ternate ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 dan bukti T.

Mendirikan Bangunan ( IMB ) yang berkaitandengan Pembanding I / Terbanding IV semula Tergugat II sudah seharusnya Pembanding I /Terbanding IV semula Tergugat II cepat cepat menyelesaikan pembayarannya bukanmalah menunggu putusan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap apalagi Pembanding I /Terbanding IV semula Tergugat II mengakui adanya masalah hukum di lingkup perdata danpidana ;Menimbang, bahwa sebagai seorang pengusaha besar dan mempunyai pergaulanyang cukup luas di Kota Ternate seharusnya Pembanding

I / Terbanding IV semulaTergugat II cepat melunasi pembayaran retribusi Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dengantidak cepat cepat membayar kekurangan pembayaran retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB ) maka Pembanding I / Terbanding IV semula Tergugat II melakukan perbuatanmelawan hukum ;Menimbang, bahwa mengenai apakah pembayaran yang harus dibayar olehPembanding I / Terbanding IV semula Tergugat II sebanyak 2.000 M2 ( dua ribu meterpersegi ) atau 20.000 M2 ( dua puluh ribu meter persegi ) Majelis

M E N G A D L I

1.Menyatakan Terdakwa Achmad Hasan Sidik tersebut diats terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendirikan Tower Tanpa dilengkapi Ijin Mendirikan Bangunan ;

2.

diatas tanah tersebutdengan Surat ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/001II/BDP tahun1987 tertanggal 5 Januari 1987 ;Bahwa pada tahun 2001, Penggugat berniat menambahbangunan berupa carport (garasi) di lahan milik Penggugat tepatnyamenempel disamping bangunan yang terlebih dahulu dibangun olehsuami Penggugat Mardianto alias Tjan Tjiau Thio (almarhum) pada point3 diatas;Bahwa Penggugat sebagai warganegara yang baik sebelummembangun carport (garasi) tersebut terlebin dahulu mengajukanpermohonan Surat Ijin

Mendirikan Bangunan ke Dinas Bangunan KotaBandung sebagaimana diatur oleh UndangUndang/Perda Nomor 14Tahun 1998, dan Penggugat telah pula melakukan pembayaran biayapermohonan Surat IMB sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) padatanggal 24 April 2001 yang diterima langsung oleh salah satu pegawaiDinas Bangunan Kota Bandung (Bpk H.Hadi) ;Bahwa pada awalnya Penggugat tidak berani melakukanpembangunan carport (garasi) tersebut sebelum ada Surat ljinMendirikan Bangunan dari Dinas Bangunan Kota Bandung

, akan tetapiPenggugat berani memulai pembangunan carport (garasi) tersebutsetelah salah seorang Pegawai Dinas Bangunan Kota Bandung(Bpk.H.Hadi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala cabang DinasBangunan Wilayah Cibeunying Kota Bandung) memberi masukan untukmembangun (carport/garasi) terlebin dahulu sambil menunggu prosespembuatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan, karena menurut beliauHal 3 dari 18 hal.

No. 83 PK/TUN/2008Surat Ijin Mendirikan Bangunan tidak akan selesai dalam waktu yangsingkat ;Bahwa sejak Penggugat mengajukan permohonan Surat jinMendirikan Bangunan sampai sekarang tidak pernah selesai ataupunada penjelasan tertulis dari bagian Dinas Bangunan perihal permohonanSurat Ijin Mendirikan Bangunan tersebut ;Bahwa Penggugat memperoleh informasi dari salah seorangPegawai Dinas Bangunan Kota Bandung yang menerangkan bahwabangunan berupa carport (garasi) yang dibangun Penggugat tersebutternyata

Bahwa apabila pembangunan atau memberikan atap pada bagianCarport harus memperoleh ijin mendirikan bangunan dariTergugat, maka Kkiranya pihak Tergugat tidak mempersulitsebagaimana yang dialamai oleh Penggugat atau PemohonPeninjauan Kembali; dan karenanya pihak pemohon sudahselayaknya mendapatkan pelayanan yang baik dan perlindunganhukum layaknya warga negara yang patuh pada peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasanalasan peninjauankembali Pemohon

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon dengan kewajiban untuk menerbitkan keputusan berupa Surat Keputusan Ijin Mendirikan Bangunan Pembangunan Rumah Ibadah/Masjid atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada Termohon dengan kewajiban untuk membayar uang paksa kepada Pemohon sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu

Mendirikan Bangunan (IMB);Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian immateriil kepadaPenggugat karena secara sengaja membiarkan Tergugat membangunRuko tingkat Ill tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), ditentukan sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) walaupun Tergugat dan Tergugat II menggunakan upaya hukumbanding, kasasi atau upaya hukum lain yang disediakan undangundang.Menghukum Tergugat dan

Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (exceptie van onbeveogheid) secaraAbsolut;Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 12,dalam provisi angka 2 dan dalam petitum gugatan angka 9, yang padapokoknya menghendaki dan menuntut agar Pengadilan Negeri SitubondoMenghukum Tergugat II untuk menghentikan secara paksa PembangunanRumah dan Toko Tingkat III milik Tergugat merupakan bangunan liar,karena tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan;Bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut

Bahwa dapat dibuktikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), penghentiansecara paksa, pencabutan IMB serta Keputusan Pembongkaran atassuatu bangunan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karenamemiliki ciriciri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara (UU PTUN), sebagai berikut: Dikeluarkan oleh Badan atau

Exceptio Error In Persona (Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat),dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannyamenuntut Menghukum Tergugat Il untuk menghentikan secara paksaPembangunan Rumah dan Toko Tingkat III milik Tergugat merupakanbangunan liar, karena tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan;Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis DaerahKabupaten Situbondo

Menyatakan demi hukum, bahwa bangunan Tergugat Rekonvensi yangberdiri di atas tanah Negara bekas eigendom Nomor 1068 tersebut, ternyatatidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga merupakanbangunan liar dan harus dibongkar dikembalikan dalam bentuk semulaberupa tanah kosong;.

yang mengakibatkan kerugian harta bendaorang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut Bahwa Terdakwa telah membeli sebuah tanah dan bangunan yang terletak diJl.Bendul Merisi Permai F/910 Surabaya yang masih dalam keadaanstandart atau tidak bertingkat ; Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2006 sampai dengan bulan September2006 telah merubah bentuk rumahnya menjadi bangunan bertingkat dua ; Bahwa Terdakwa dalam melakukan perubahan bangunan/bentuk rumahnyatersebut tanpa memiliki Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) yang lama yaituHal. 1 dari 10 hal.

Mendirikan Bangunan (IMB) yang lama yaitupemilik rumah sebelumnya yaitu Nomor:188.45/15891/411.56/84 tanggal 04Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengawasan PembangunanKota Surabaya ;Bahwa pondasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam merubahbangunan/bentuk rumahnya menjadi tingkat dua tersebut tidak menggunakanpondasi STRAUZ yang berfungsi untuk mengurangi penurunan (settlement)tanah di bawah bangunan yang dibangun sehingga mengakibatkan terjadinyaperbedaan penurunan (settlement) terhadap

mendirikan bangunan yang lama masihberlaku selama perubahannya tidak total dan mengubah peruntukkannya;Bahwa, Jaksa Penuntut umum dan Judex Facti pemeriksa perkara a quotidak mengabulkan permohonan pemeriksaan setempat oleh Terdakwa, untukmengetahui kebenaran keterangan para saksi dan fakta di lapangan karenafakta di lapangan jalan lebih tinggi dari rumah saksi korban sehingga jikahujan sedikit sudah tergenang oleh karenanya dindingnya pada rusak karenabisa dipastikan air akan merambat ke dinding

Mendirikan Bangunan (IMB) yang baru;Bahwa lagi pula alasan alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebutmerupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, alasanalasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukumtidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan

mendirikan bangunan/gudang(IMB), tidak mempunyai tanda daftar perusahaan (TDP), tidakmempunyai tanda daftar gudang (TDG), tidak mempunyai tandadaftar industri (TDI), tidak mempunyai surat ijin tempat usaha(SITU) /HO dan mereka terdakwa I dan terdakwalitidakmencantumkan TDI pada wadah/sak pupuk hasil produksinyatersebut ;bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II dalam memproduksi danmemperdagangkan pupuk yang tidak sesuai dengan standar/ketentuan ketentuan menurut UU no.8/1999 tersebut , mulai sekitartahun

mendirikan bangunan/gudang(IMB), tidak mempunyai tanda daftar perusahaan (TDP), tidakmempunyai tanda daftar gudang (TDG), tidak mempunyai tandadaftar industri (TDI), tidak mempunyai surat ijin tempat usaha(SITU) /HO dan mereka terdakwa I dan terdakwaIitidakmencantumkan TDI pada wadah/sak pupuk hasil produksinyatersebut ;bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II dalam memproduksi danmemperdagangkan pupuk yang tidak sesuai dengan standar/ketentuan ketentuan menurut UU no.8/1999 tersebut , mulai sekitartahun

SOEFRI WAHYUDIe bahwa pada tahun 1984 saksi mulai bekerja pada kantor kanwilperdagangan di Surabaya sebagai staf TU kemudian tahun 1996 sampaidengan tahun 2008 berdinas di Disperindag dan Penanaman Modalbagian kasi perizinan dan distribusi ;e bahwa menurut ketentuan SK Menperindag syarat yang harus dipenuhiuntuk produsen pupuk dalam hal ini home industri adalah ;i harus mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB );ii harus mempunyai Surat Ijin Usapa Perdagangan (SIUP) ;ill harus mempunyai Tanda Daftar

mendirikan bangunan (IMB );e harus mempunyai Surat Ijin Usapa Perdagangan (SIUP) ;e harus mempunyai Tanda Daftar Prusahaan (TDP) ;e harus mempunyai Tanda Daftar Gudang (TDG) ;e harus mempunyai Tanda Daftar Industri (TDD ;e harus mempunyai Surat Ijin tempat Usaha/HO (SITU) ;e pada bungkus pupuk yang diproduksi mencantumkan no.TDI ;e produsen pupuk home industri harus membawa contoh pupukyang akan diproduksi kepada tim penguji yang dibentuk olehKabag Perekonomian Pemkab Sumenep dan di uji labolatolis

Unsur memproduksi dan / memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan tidak memasang label penjelasanbarang ;Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sesuaiketentuan SK Menperindag syarat yang harus dipenuhi untuk produsen pupuk dalamhal ini home industri adalah ;e harus mempunyai ijin mendirikan bangunan (IMB );e harus mempunyai Surat Ijin Usapa Perdagangan (SIUP) ;e harus mempunyai Tanda Daftar Prusahaan (TDP) ;e harus mempunyai

dan Tergugat II dalam melakukanpembangunan proyek Mall Il jaraknya antara 1M sampai 3M dengantanah/rumah Penggugat tanpapersetujuan/ijin Penggugat telahmelanggar peraturan, yaituPasal 53 Perda Kota Banjarmasin No.15Tahun2012 Tentang 1Izin Mendirikan Bangunan;Bahwa pengujian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakankewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Ssesuai UU No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah yaitu dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Jjin Mendirikan Bangunan (IMB) diwujudkan dalam suatuKeputusan TataUsaha Negara dalam bentuk izin (vergunning), sebagaiinstrumen yuridis pemerintahan dalam rangka tugas dan kewenanganPemerintah menciptakan dan menjaga ketertiban, keteraturan dankeamanan;Bahwa apabilaTerbanding/Penggugat dalam dalil gugatannya tanggal 15November 2016 yang menyatakan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)yangsalahdancacathokum

Bahwa kewajiban persetujuan diperoleh dariTerbanding/Penggugatsebelumditerbitkan Ijin mendirikanbangunan (IMB), merupakankompetensi absolut badan tata usaha negara untuk menguji produkkeputusan tata usaha negara (KTUN), apakah Ijin Mendirikan Bangunan(IMB) yang telah terbit telah sesuai dengan ketentuan ketentuan padaPeraturan Daerah Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2012 Tentang IzinMendirikan Bangunan;3.

Bahwa hubungan sebab akibat yangmenimbulkan kerugian dari pihakpihak yang keberatan dengan tidak adanya persetujuanTerbanding/Penggugat dalam penerbitan Ijin mendirikan bangunan (IMB),haruslah dibuktikan terlebin dahulu keabsahan melalui badanperadilanyang tepat dan benar, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);4.

Bahwa alasan keberatan eksepsi Pembanding mengenai KOMPETENSIABSOLUT, dengan tegas Terbanding tolak, karena yang menjadi pokokperkaraa quo bukan soal Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) melainkan mengenalperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) Pembanding dalam bentukmelanggar hak subyektif Terbanding, yang menimbulkan kerugian materiil bagiTerbanding, vide Pasal 1365 KUHPerdata ;2.