Hewan, Ikan Dan Tumbuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana Jo Pasal 88 huruf a dan c UndangUndang nomor 21 tahun2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.2.

HERWINTARTI, MM., keterangannya telah di sumpah dipersidangandibacahkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Karantina hewan, ikan dan tumbuhanadalah Sistem Pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakitikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutupangan, keamanan pakan, dan mutu pakan, produk rekayasa genetik,agensia hayati, jenis asing vinatif, tumbuhan dan satwa liar serta

No.21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dantumbuhan. Bahwa Tindakan karantina hewan adalah tindakan yang diakukan untukmencegah hama penyakit hewan karantina masuk dan tersebarnya di dalamwilayah RI. Atau keluar dari wilayah RI. Sesuai pasal 1 ke 17 PP. No. 82tahun 2000 tentang karantina hewan. Bahwa sSiapa saja apabila membawa media pembawa keluar dari Suatudaerah atau masuk ke daerah lain di wilayah RI.

Hewan, Ikan Dan Tumbuhan, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Hewan, IkanDan Tumbuhan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PN Tjk1.

Menyatakan terdakwa SANDRO ALEX Bin HASAN BASRI secara sah danmeyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, tindak pidanaHalaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2019 /PN.Saksebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (2) jo pasal 5 UURI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan2.

Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuandalam pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan danTumbuhan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

hewan,Ikan dan Tumbuhan.

;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 ayat (1) jopasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu.

;Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwamemohon untuk Menyatakan terdakwa SANDRO ALEX Bin HASAN BASRIsecara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RINo. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan, tindak pidanasebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 31 ayat (2) jo pasal 5 UU RINo. 16 tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan Tumbuhan , MajelisHakim berpendapat sebagai

Hewan, Ikan DanTumbuhan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 88 huruf a dan c UndangUndang nomor 21tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan.2.

HERWINTARTI, MM., keterangannya telah di sumpah dipersidangandibacahkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Karantina hewan, ikan dan tumbuhanadalah Sistem Pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakitikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina sertapengawasan dan atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutupangan, keamanan pakan, dan mutu pakan, produk rekayasa genetik,agensia hayati, jenis asing vinatif, tumbuhan dan satwa liar serta

No.21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dantumbuhan. Bahwa Tindakan karantina hewan adalah tindakan yang diakukan untukmencegah hama penyakit hewan karantina masuk dan tersebarnya di dalamwilayah RI. Atau keluar dari wilayah RI. Sesuai pasal 1 ke 17 PP. No. 82tahun 2000 tentang karantina hewan. Bahwa siapa saja apabila membawa media pembawa keluar dari suatudaerah atau masuk ke daerah lain di wilayah RI.

Bahwa benar burungburung tersebut dikarantina setelah diperiksa laludilepas liarkan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPidana Jo Pasal 88 huruf a dan c UndangUndang nomor 21 tahun 2019tentang Karantina Hewan,

Hewan, IkanDan Tumbuhan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 919/Pid.Sus/2020/PN TjkMENGADILI:1.

.- 1 (satu) lembar daftar Anak Buah Kapal (Crew list);- 1 (satu) lembar daftar manifest;- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Hewan No. 0412731;- 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaaan Karantina Hewan No : 03001000000-20120305-000004;- 1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Laboratorium No : 000004/03/12.- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran No Hc : 2012.1.030.01.09.K.000004/0412731;- 1 (satu) lembar PAS KECIL No : PK. 674/IX/05/uup. Tmo- 2011; - 1 (satu) lembar Sertifikat ASLI.

Syamsudin Hidayat pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 telahmengajukan permohonan pemeriksaan karantina hewan pada Balai KarantinaPertanian kelas II Cilegon yang bertindak sebagai penerima/pengirim hewanpada Pelabuhan Laut di Ciwandan;bahwa terhadap permohonan Sdr. Syamsudin Hidayat pada hari Senin tangal05 Maret 2012 Kepala UPT Wilayah kerja Pelabuhan laut Ciwandan telahmenugaskan Sdr. Drh Basid dan Sdr.

Hewan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidakmenyatakan keberatannya;3.

No.765/Pid.Sus/2012/PN.SRGOleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dengan sengaja tidakterpenuhi ;Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 6huruf b jo Pasal 31 ayat (1) UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan,dan Tumbuhan tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 6 huruf b jo Pasal 31 ayat (2) UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang unsurunsurnyasebagai berikut:1.

No.765/Pid.Sus/2012/PN.SRG1 (satu) lembar daftar manifest;1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Hewan No. 0412731;e 1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaaan Karantina Hewan No :03001 00000020120305000004 ;1 (satu) lembar Surat Hasil Pengujian Laboratorium No : 000004/03/12.e 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran No Hc2012.1.030.01.09.K.000004/0412731 ;1 (satu) lembar PAS KECIL No : PK. 674/IX/05/uup. Tmo 2011;1 (Satu) lembar Sertifikat ASLI. PK : 650/IX/18/UUP.

Hewan,mencegah masuk, tersebar dan keluar hama penyakit hewan karantina dariNegara wilayah Republik Indonesia; Bahwa Ahli mengetahui tentang pelanggaran dan kejahatan dibidangkarantina dan juga mengetahui tentang peraturanperaturan yang berkaitandengan karantina hewan;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Sag Bahwa yang dimaksud dengan Karantina adalah tempat pengasungansebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit danorganisme pengganggu dari luar negeri dan dari

21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yangdimaksud dengan Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewanyang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluankonsumsi, farmakoseutika, pertanian, Pakan, dan/atau kegunaan lain bagipemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yangdimaksud dengan /kan adalah segala jenis organisme yang seluruh

Hewan, Ikan dan Tumbuhan terbukti bahwa 2 (dua) dussusu merk Dairy Champ, 3 (tiga) ikat telur ayam, 2 (dua) kantong plastik dagingkerbau merk ALANA yang dibawa Terdakwa dari Malaysia merupakan ProdukHewan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SYAM WIDARTOMOdan dihubungkan dengan Pasal 1 angka 21 UndangUndang Nomor 21 Tahun2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan terungkap bahwa 5 (lima)kotak dus putih yang berisikan ikan, 2 (dua) kotak warna coklat bertuliskan SeaStar berisikan ikan

Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenaterbukti bahwa barang yang dimasukkan oleh Terdakwa dari Malaysia keIndonesia merupakan Produk Hewan, Ikan, dan Produk tumbuhan, makaterbukti bahwa barangbarang tersebut merupakan Media Pembawasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UndangUndang Nomor 21Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN SagMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi

, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 86 huruf a, b dan c Jo Pasal 33 Ayat (1) huruf a,b dan c UndangUndang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikandan Tumbuhan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

MENGADILI:-Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; -Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 243/Pid.B/LH/2018/PN.Bjb, tanggal 29 Nopember 2018, sekedar mengenai besaran pidana denda, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Haji Priyantoro bin Sukalis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang karantina hewan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan hewan 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh

DONNI MUSIDAYAN, M.Si dariBalai Karantina Pertanian Kelas Banjarmasin, bahwa yangdimaksud Karantina Hewan adalah tindakan sebagai upayapencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dariluar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri ataukeluar dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia sedangkanKarantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan,perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasandan oleh karena terdakwa dalam mengirimkan burung berbagai jenistersebut

Menyatakan Terdakwa HAJI PRIYANTORO Bin SUKALIS terbuktibersalah melakukan tindak pidana dibidang karantina hewan tanpadilengkapi sertifikat kesehatan hewan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) Jo.Pasal 6 huruf a dan cJo.Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantinahewan, Ikan dan tumbuhan Jo.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor82 tahun 2000 Tentang Karantina Hewan sebagaimana dalamDakwaan Kesatu atas diri terdakwa;2.

Menyatakan Terdakwa HAJI PRIYANTORO bin SUKALIS, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDibidang karantina hewan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatanhewan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana dendatersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;3.

Pasal 6 huruf a dan c Jo.Pasal 9 ayat (1) UndangUndang nomor 16 Tahun 1992 Tentang KarantinaHewan, Ikan dan tumbuhan, Jo.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 10/PID.B/LH/2019/PT.BJMTahun 2000 Tentang Karantina Hewan, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor243/Pid.B/LH/2018/PN.Bjb, tanggal 29 Nopember 2018, sekedarmengenai

Menyatakan Terdakwa Haji Priyantoro bin Sukalis, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadibidang karantina hewan tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan hewan2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.15.000.000, ( lima belas juta Rupiah ) dengan ketentuan apabilapidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidanakurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;3.

Pasal 33 ayat (1) huruf a, b dan c UndangundangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.ATAUKEDUA:Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN SagBahwa ia Terdakwa EMILYA CONTESA Als EMILYA BintiMUHAMMAD TAHER HAMDI (Alm) sebagai pelaku usaha pada hari Sabtutanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatuwaktu di bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jin. Raya Malindo depansimpang Patoka Ds.

Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

Pasal 1 angka 19 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yangdimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIK yang selanjutnyadisebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan,tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, JenisAsing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UndangUndangNomor

Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenaterbukti bahwa 6 (enam) kotak sosis merk Valley Fresh Frankfurter Ayam yangdimasukkan oleh Terdakwa dari Malaysia ke Indonesia merupakan ProdukHewan, maka terbukti bahwa barangbarang tersebut merupakan MediaPembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi danketerangan Terdakwa, terungkap

Hewan, Ikandan Tumbuhan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Hewan dan Tumbuhan, sebagaiman dalamDakwaan Alternatif Kedua;2.

Apabila pemasukantersebut dilakukan secara legal, maka sipemilik bisa menunjukkansertifikat pembebasan karantina hewan (KH12) dan kelengkapandokumen lainnya termasuk CITES, dan pemasukan tersebuttercatat di database karantina hewan;Bahwa selanjutnya Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana TertentuMabes Polri mengamankan ke 6 (enam) kurakura tersebut danterdakwaRUDY HARTONO bin LUNADI untuk diproses hukum lebihlanjut;Perbuatan terdakwaRUDY HARTONO bin LUNADI sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana

Apabilapemasukan tersebut dilakukan secara legal, maka sipemilik bisamenunjukkan sertifikat pembebasan karantina hewan (KH12) dankelengkapan dokumen lainnya termasuk CITES, dan pemasukantersebut tercatat di database karantina hewan;Bahwa selanjutnya Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana TertentuMabes Polri mengamankan ke 6 (enam) kurakura tersebut danterdakwaRUDY HARTONO bin LUNADI untuk diproses hukum lebihlanjut;Perbuatan terdakwa RUDY HARTONO bin LUNADI sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana

Hewan, saat itumalam hari, kura kura ditempatkan di bak plastik dan diberi makandan minum oleh dokter hewan yang piket dan petugas kandangInstalasi Karantina Hewan (IKH).

hewan (KH 12) dan kelengkapandokumen lainnya termasuk CITES, dan pemasukan tersebut tercatat didatabase karantina hewan (eqVet); Bahwa walaupun Terakwa bukan pihak yang melalulintaskan 1 (satu)ekor kura kura jenis Astrochelys Ynipora dan 5 (lima) ekor kura kura jenis Astrochelys Radiata, namun karena hewan tersebut beradadalam penguasaan Terdakwa, dan hewan barang bukti tersebutbukansatwa endemis di Indonesia maka menjadi tanggungjawab terdakwaterdakwa konsekuensi;2.

Hewan, Ikan dan Tumbuhan telahmempersyaratkan setiap pembawa hama harus bebas penyakitsehingga diberlakukan persyaratan yaitu:1.

Bahwa persyaratan Karantina terhadap media pembawa hama danpenyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atauorganism pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukan ke dalamWilayah Negara RI diatur dalam Pasal 5 Undang Undang RI Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telahmempersyaratkan setiap pembawa hama harus bebas penyakitsehingga diberlakukan persyaratan yaitu:1.

Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah mensyaratkan setiappembawa hama harus bebas penyakit dan seharusnya terdakwaHal9 dari 23 Halaman Putusan No. 1644/Pid.Sus/2019/PT.

TNG.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengandakwaan yang disusun sebagaimana yang diatur pada dakwaan Kesatumelanggar Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf c Undang Undang RI Nomor.16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; Atau dakwaanKedua diatur pada Pasal Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (2) Undang UndangRI Nomor.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang. berbentuk alternatif

Hewan dan Tumbuhan sebagaimana yangtelah ditetapkan;Hal19 dari 23 Halaman Putusan No. 1644/Pid.Sus/2019/PT.

hewan dan tumbuhanyang syah terhadap unggas/burung burung yang berasal dari NegaraMalaysia tersebut, ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukankelengkapan dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah.

hewan dan tumbuhan yang syahterhadap unggas/burung burung yang berasal dari Negara Malaysiatersebut, ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukankelengkapan dokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah.

hewan dan tumbuhan yang syah terhadapunggas/burung burung yang berasal dari Negara Malaysia tersebut,ternyata Terdakwa SAHRAWI tidak dapat menunjukan kelengkapandokumen surat karantina hewan dan tumbuhan yang syah.Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekirapukul 11.00 wib IPDA JULIUS MARLON GAWE S.Tr.K dari Ditpolair PoldaKepri melakukan pengembangan tehadap terdakwa YENGKI Als HENGKYsebagai pemilik atau yang memerintahkan Terdakwa SAHRAW/I Bin HALIKmenjemput berbagai

, yaitu melanggar ketentuan Pasal 86 Ayat (1) huruf a,b,c Jo Pasal 33huruf a,b,c Undangundang RI No.21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, ikanHalaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btmdan tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal kepada Pejabat Karantina Hewan;3.

Hewan, Ikan dan Tumbuhan, perbuatan manayang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekira pukul 07.00 Wibterdakwa berangkat dari rumah ke tempat KM.

hewan,Ikan dan Tumbuhan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dimanaterdakwa melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 UU RI No. 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

Bengkalis seharga Rp70.000, (tujuh puluh ribu rupiah)setiap karungnya; Bahwa terdakwa mengangkut bawang merah tersebut tidak dilengkapi olehsuratsurat atau dokumen baik dari Balai Karantina Republik Indonesia atauPejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 31 ayat (1) joPasal 5 UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan UndangUndang Nomor 8Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2016/PN Bls.Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUNUS Bin MUHAMMAD TAYIB terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakarena kelalaiannya media pembawa hama tidak dilengkapi sertifikat kesehatansebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga pasal 31 ayat (2) UU RI No. 16Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.2.

TERANG BULAN II yang melakukantindak pidana dibidang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pada hariMinggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Wilayah PerairanKuala Tungkal pada koordinat : 00 48 476 S 103 27 962E Kab. TanjabBarat.Y Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang saksi bersama saksi ZULKIFLIanggota Ditpolair Polda Jambi lakukan diperoleh hasil Nahkoda KM.

TERANG BULAN II telahmelakukan pelanggaran dibidang pelayaran yaitu Nakhoda yang berlayar tanpamemiliki Surat Persetujuan Berlayar dan atau di bidang Karantina Hewan, Ikandan Tumbuhan yaitu membawa bawang tanpa memiliki Sertifikat Kesehatandari Karantina dan selanjutnya KM.

Hewan,Halaman 12 Putusan No 459/Pid.Sus/2017 /PN.JmbIkan dan Tumbuhan, Atau Ketiga: pasal 31 ayat (2) UU RI No. 16 Tahun 1992Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akanmembuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindakpidana yang dilakukan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat daripemeriksaan di persidangan

dihubungkan dengan keterangan saksisaksi maupunbarang bukti maupun keterangan terdakwa yang dakwaan yang paling tepat denganperbuatan terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 31 ayat (2)UndangUndang RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat(1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwatidak mengajukan keberatan;A.

Selain pemeriksaankesehatan dilakukan juga pemeriksaan administrasi untuk mencocokanisi dokumen dan fisik media pembawa yang dilalu lintaskan.Bahwa sesuai dengan UU RI 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan,ikan dan tumbuhan pada pasal 35 pasal (1) huruf a dan c Jo.

Hewan,Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 27 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,pengertian area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau,pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara KesatuanHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN SbwRepublik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK,HPIK, dan OPTK.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan,

Ikan dan Tumbuhan,pengertian hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian darisiklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipeliharamaupun yang di habitatnya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 26 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,pengertian tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut,pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara,kantor pos, pos perbatasan dengan negara

Hewan, Ikan dan TumbuhanBahwa sesuai dengan UndangUndang No. 16 tahun 1992 tentang KarantinaHewan, Ikan dan Tumbuhan adalaha) Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upayapencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organismepengganggu dari luar negeri dan dari suatu area kearea lain di dalamnegeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia;b) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan adalah tindakan sebagai upayapencegahan masuk dan tersebarnya hama

Hewan, ikan dantumbuhan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur dalamdakwaan tersebut :1.

Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dengan unsurunsur sebagaiberikut :1.

Hewan, Ikan dan Tumbuhan.Selama proses pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenarmaupun alasan pemaaf.

Hewan, Ikan danTumbuhan.Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Pasal 31 ayat (1) JoPasal 6 Huruf a UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan terpenuhi, dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan alasan penghapus

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagaiberikut : Bahwa secara organisasi Termohon adalah lembaga yang berada dibawahKementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian RepublikIndonesia yang memiliki tugas menyelenggarakan perkarantinaanpertanian dan pengawasan keamanan hayati (bukti T1); Dalam melaksanakan tugasnya Badan Karantina didasarkan padaUndangUndang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikandan Tumbuhan (bukti T2)

, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000tentang Karantina Hewan (bukti T3); Di dalam ruang lingkup pengaturan UndangUndang Nomor 16 Tahun1992 meliputi :a.

Penahananterhadap Media Pembawa berupa daging babi milik Pemohon yangdilakukan oleh Petugas Karantina Stasiun Karantina Pertanian (SKP)Kelas Il Manokwari berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (bukanmerupakan proses pro yustisia) sehingga Penahanan yang dilakukan olehPetugas Karantina tidak memenuhi syarat formil dan materiil terkaitpenangkapan atau penahanan dalam ketentuan Pasal 79 KUHAPsebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam materi

Menyatakan PENAHANAN terhadap daging babi milik Pemohon bukanmerupakan perbuatan penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangwenangan karena telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan PeraturanPemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;4. Menolak permohonan tuntutan ganti kKerugian materiil dan immateriilkepada Termohon :a. Kerugian Materiil sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);b.

Hewan (diberi tanda T3);Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 04/Pra.Pid/2017/PN.Mnk4.

Hewan dan Tumbuhan, dimana harusmemiliki Health Certificate (HC) dari negara asal, melalui tempatpemasukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dilaporkandan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluantindakan karantina.

Apabila pemasukan tersebut dilakukansecara legal, maka sipemilik bisa menunjukkan = sertifikatpembebasan karantina hewan (KH12) dan kelengkapandokumen lainnya termasuk CITES, dan pemasukan tersebuttercatat di database karantina hewan;Bahwa selanjutnya Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana TertentuMabes Polri mengamankan ke 6 (enam) kurakura tersebut danterdakwaRUDY HARTONO bin LUNADI untuk diproses hukum lebihlanjut;Perbuatan terdakwaRUDY HARTONO bin LUNADI sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana

dalam Pasal 31 ayat (1) huruf o Pasal 5 Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan danHal 4 dari 13 hal Put.

Apabila pemasukan tersebut dilakukansecara legal, maka sipemilik bisa menunjukkan sertifikatpembebasan karantina hewan (KH12) dan kelengkapandokumen lainnya termasuk CITES, dan pemasukan tersebuttercatat di database karantina hewan;Bahwa selanjutnya Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana TertentuMabes Polri mengamankan ke 6 (enam) kurakura tersebut danterdakwaRUDY HARTONO bin LUNADI untuk diproses hukum lebihlanjut;Hal 7 dari 13 hal Put.

No.344/PID/SUS/2018/PT.DKIPerbuatan terdakwa RUDY HARTONO bin LUNADI sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 31 ayat (2) jo Pasal 5 Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan danTumbuhan;ll. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusatterhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1.

Pasal 9 ayat (1) UndangUndangNomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang KarantinaHewan;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umumtertanggal 31 Desember 2019 Nomor Register Perkara : PDM/162/Bjb/09/2018, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan NegeriPelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Alex Hadi Susanto Bin Sarlan terbukti bersalahmelakukan tindak

pidana dibidang karantina hewan tanpa dilengkapisertifikat kesehatan hewan, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 31 ayat (1) Jo.Pasal 6 huruf a dan c Jo Pasal 9 ayat (1) UUNomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, Ikan dan tumbuhanJo.Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 TentangKarantina Hewan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu atas diriterdakwa;Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT BJM2.Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Alex Hadi Susanto Bin Sarlanberupa

karantina yang lengkap dan tidakmelaporkan informasi sebenarnya kepada petugas Balai KarantinaBanjarmasin dengan maksud memperoleh keuntungan sendiri;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan Tunggal: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6 hurup a dan c jo Pasal 9 ayat (1)Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 82 tahun 2000 Tentang karantina

Hewan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 354/Pid.Sus/2019/ PNBjb., tanggal 9 Januari 2020 harus dipertahankan dan cukup alasan hukumuntuk dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka kepadaTerdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalamamar

putusan ini;Mengingat, Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 6 huruf a danc Jo Pasal 9 ayat(1) Undangundang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan Jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 TentangKarantina Hewan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru) Nomor354/Pid.Sus/2019/PN Bjb

Bahwa terhadap dasar hukum yang mengatur tentang tindakan karantinaadalah UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan; Bahwa menurut UU RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikandan Tumbuhan;7.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalahtindakan sebagai upaya dari tersebarnya hama penyakit hewan, hamadari penyakit ikan atau organism pengganggu tumbuhan dari luarl negridan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari dalamwlayah Negera Republik Indonesia;3.

TarBahwa terhadap yang wajib dikenakan tindakan karantina menurut UU No.16tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah hewan bahan asalhewan hasil bahan hewan;Bahwa menurut UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan dimana daging tersebut termasuk media pembawa hama karenadaging merk Alana tersebut menurut UU No.16 Tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dimana daging tersebut termasukbahan asal hewan;Bahwa daging (bahan asal hewan ) masuk ke Indonesia dari Negara

Hewan, Ikan danTumbuhan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Hewan, Ikan dan Tumbuhandan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILLI:1.

Hewan Ikan dan Tumbuhan;Menimbang.

terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana engan sengaja membawasetiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan penyakitikan yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalamwilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi ikan, sebagaimana diatur dan diancamHalaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 83/PID.SUS/2019/PT DPS.pidana dalam dakwaan Pasal 6 huruf a jo Pasal 31 Ayat(1) UU RI No.16Tahun 1992 Tentang Karantina

Hewan Ikan dan Tumbuhan ;.

hewan, ikan,dan tumbuhan.

Hewan Ikan dan Tumbuhan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 152 / Pid.Sus/ 2019 / PN Sgr. tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkan bandingtersebut; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000, (Lima riburupiah).Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 83/PID.SUS/2019/PT DPS.Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan

Bahwa ahli mengerti tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan melaluibeberapa pelatihan.

hewan, ikan dantumbuhan.

Hewan, Ikandan Tumbuhan, yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1.

, Hewan dan Tumbuhan adalah adalah tempatpengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dantersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dandari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayahnegara Republik Indonesiaa; karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka6 Undangundang Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina, Hewan danTumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnyahalaman

No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,Pasal 14 a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasalpasal lain dariPeraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa H.