No.964 K/Pdt.Sus/20101.Bahwa pada Rapat Pencocokan Piutang tanggal 3 September 2010 Hakimtelah menanyakan kepada Debitur Pailit apakah akan mengajukannperdamaian, yang dijawab oleh Debitur Pailit bahwa mereka tidak mengajukanperdamaian, dengan demikian berdasarkan Pasal 178 ayat (1) UndangUndangNo.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang "demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi" ;.

Bahwa harta pailit berada dalam keadaan insolvensi ;3. Bahwa Daftar Tagihan Konkuren/Preferen Yang Diakui/Dibantah OlehKurator PT. Bali Turtle Island Development (Dalam Pailit) tertanggal 3September 2010 yang dibuat dan diumumkan oleh Kurator telah berkekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka kami mohon agarMajelis Hakim Perkara Kepailitan No. 42/Paili/2010/PN.

Surya Prasudi Utama selaku Kreditur Pailitsebesar Rp 440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta Rupiah) ;Menetapkan demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi terhitungdari tanggal 3 September 2010 ;Hal. 31 dari 43 hal. Put. No.964 K/Pdt.Sus/20105. Menetapkan Daftar Tagihan Konkuren/Preferen Yang Diakui/Dibantaholeh Kurator PT.

Niaga Smgdiakui oleh PENGGUGAT dan menjadi tetap berdasarkan Daftar Kreditur Tetap tanggal22 Maret 2016 menjadi sebesar : Separatis sebesar Rp. 60.000.000.000, ; Konkuren sebesar Rp. 64.902.312.146,; Konkuren USD $ 153.543;Bahwa selanjutnya TERGUGAT dinyatakan dalam keadaan Insolvensi sejak tanggal11 Januari 2016.

MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI sejak tanggal 11 Januari 2016 dalamkeadaan INSOLVENSI, seharusnya PENGGUGAT sadar dan paham betul bahwadengan dinyatakan PAILIT dan dalam keadaan INSOLVENSI, maka konsekuensiyuridisnya adalah bahwa PT. MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI (Dalam Pailit)dapat dikatakan sebagai perseroan yang telah BUBAR; dan bukan lagi sebagaiBadan Hukum yang menyandang hak dan kewajiban.Jika PT.

Ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf e UndangUndang RI No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang alasan pembubaran yangberhubungan dengan kepailitan, yang secara tegas menyatakan bahwaPembubaran Perseroan terjadi : karena harta pailit perseroan yang telahdinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimanadiaturdalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang.Dalam perkara a quo, telah jelas dan terang benderang bahwa berdasarkanPutusan

MITRA SENTOSA PLATIKINDUSTRI ( TERGUGAT ) dinyatakan dalam keadaan Insolvensi, makakonsekwensinya Tergugat dapat ditetapbkan sebagai Perseroan yang telahBUBAR, dan bukan lagi sebagai Badan Hukum yang menyandang hak dankewajiban ;Bahwa oleh karenanya Tergugat tidak dapat bertindak / melakukan perbuatanhukum baik didalam maupun diluar Pengadilan ( Pasal 142 ayat 91) huruf eUndangUndang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ) jo.

Penjualan / Pelelangan Barang JaminanBahwa setelah Tergugat dinyatakan dalam keadaan Insolvensi ( tanggal 11 januari2016 ) selanjutnya Tergugat II mengajukan penjualan lelang dimuka umum kepada( Turut Tergugat ), dan kemudian oleh Turut Tergugat telah dilakukanpelelangan atas Jaminan Tergugat yang telah dibebani dengan Hak Tanggungandan Fidusia oleh Tergugat II berupa :1.

Bahwa sebagaimana telah dikutip oleh Judex Facti dalam halaman 49putusannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 1 UndangUndangNomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan disebutkan bahwa kreditursaparatis berhak untuk mengeksekusi sendiri harta jaminan yang adapadanya selama 2 (bulan) setelah dimulainya keadaan insolvensi;Hal. 19 dari 24 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt.SusPailit/20154.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2013 Pengadilan Niaga Pada PengadilanNegeri Surabaya telah menetapkan keadaan Insolvensi terhadap DebiturPailit, dengan dasar penetapan tersebut kami kembali mengirimkan suratkepada kurator dengan Nomor 063/DAR/VIII/13 tanggal 10 Agustus 2013prinal Permohonan Klarifikasi Keberadaan dan Pengecekan Fisik UnitPembiayaan, namun kurator tidak juga menanggapi dan memberikanklarifikasi kKeberadan unit tersebut;f.

dikarenakan Proposal Perdamaian Debitorditolak maka berdasarkan Pasal 289 UndangUndang Nomor 37 Tahun2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Pengadilan harus menyatakan Debitor Paailit ;Menimbang, bahwa sesuai dengan laporan Hakim Pengawas dandengan mengacu pada ketentuan pasal 292 beserta penjelasannyaUndangUndang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, makademi hukum putusan pernyataan pailit ini mengakibatkan harta palitDebitor ( debitor pailit ) langsung berada dalam keadaan

Insolvensi(keadaan tidak mampu membayar);Menimbang, bahwa PT MAXIMUS BALI dinyatakan pailit dengansegala akibat hukumnya maka sesuai Pasal 15 ayat (1) UndangUndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator yangnamanya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ;Menimbang, bahwa namanama Pengurus dalam PKPU a quosudah teruji dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, makamenurut hemat Majelis Hakim sudah layak

berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaHalaman 9 dari 12 hal.Put.Nomor 1156 K/Pdt.SusPailit/2020setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 April 2020 dan kontra memori kasasiyang diterima tanggal 30 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa PT Quality Technic dan Tuan Thio Edward (dalam Pailit)dinyatakan berada dalam keadaan

insolvensi dengan segala akibathukumnya sejak tanggal 28 Oktober 2019 setelah dibacakannya PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor124/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., maka sebagaimana ketentuanPasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Turut Tergugat diberikan waktu 2 (dua) bulan (sampai tanggal 28 Desember 2019) untukmelakukan eksekusi dengan cara menjual harta tersebut;Bahwa, akan tetapi

waktu berdirinya yangc. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilanniaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; dengandicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak Penetapan No.60/Pdt.P/2015/PN.Tjk halaman 13 dari 17 cukup untuk membayar biaya kepailitan;d. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit beradadalam keadaan

insolvensi sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang; ataue. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkanPerseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Wwajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator;dana.

penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelahdicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan darijumlah yang diakui dari penagihan tersebut";Pasal 59 ayat (1), (2) dan ayat (3):"(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58,Kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2(dua) bulan setelah dimulainya keadaan

insolvensi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 178 ayat (1);(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuratorharus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untukselanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal185, tanpa mengurangi hak Kreditur pemegang hak tersebut atas hasilpenjualan agunan tersebut;(3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunandengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan danHal 11 dari

Nomor 168 PK/Pdt.Sus/2012jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kredituryang bersangkutan";Oleh karena itu, Bank Mandiri selaku Kreditur Separatis seharusnyamengeksekusi haknya seolaholah tidak terjadi kepailitan, hanya dalam jangkawaktu 2 (dua) bulan setelah dimulai keadaan insolvensi. Apabila jangka waktu 2(dua) bulan tersebut telah lewat, maka aset yang menjadi hak tanggungan harusdiserahkan ke Kurator sebagai harta/boedel pailit;.

PUSAT No.68/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 September 2016 MENGUATKAN TERGUGAT DAPAT MELAKUKAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGANSESUAI DENGAN UNDANG UNDANG RI NOMOR 37 /2004 PASAL59 ayat 1sebagai berikut :Pasal 59 ayat 1 UU No. 37/2004 menyatakan : Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 danPasal 58, Kreditor pemegang hak tanggungan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 (1) harus melaksanakan haknyatersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua bulan)setelah dimulainya keadaan

insolvensi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 178 ayat (1)Halaman 18 dari 59 halaman putusan Nomor 325/PDT/2018/PT.BDGVIII.Berdasarkan UU No. 37/2004 Pasal 59 ayat 1 Tergugat mempunyai hakdalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensiyaitu tanggal 13 September 2016 untuk melaksanakan eksekusi jaminanhak tanggunganTERGUGAT selaku Kreditor Separatis dalam perkara Kepailitan no.68/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan surat nomorSK/135/DSAMREST/IX/2016 tanggal 30 September

insolvensi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)Halaman 25 dari 59 halaman putusan Nomor 325/PDT/2018/PT.BDGd.

Insolvensi.

Demi hukum harta pailit beradadalam keadaan Insolvensi. Dengan adanya insolvensi tersebut,menurut Zainal Asikin bahwa curator/Balai Harta Peninggalan mulamengambil tindakan yang menyangkut pemberesan harta pailit;Bahwa Pembanding/Penggugat sudah tidak lagi berada dibawahpengawasan kurator dan kepailitan sudan berakhir.

Sarwo Indah (dalam pailit) demi hukumberada dalam keadaan insolvensi dengan segala akibathukumnya; 222 noone nn nce cae nnn ce cnc ne nee Memerintahkan Kurator Tutut Rokhayatun, SH.MH., danwahyudin, SH., untuk segera melaksanakan pemberesan dalamrangka likuidasi terhadap harta pailit PT.

Sarwo Indah (dalamDaf) nemnnnnnnnnnnmn nnn nnenenmnnnn nanan mannan ennennanannnman san anmnnnannnmnzn Menyatakan bahwa keadaan insolvensi tersebut berlaku sejaktanggal ditetapkan; 2 222 nee ee nee ennBahwa juga atas asetaset yang merupakan budel pailit adalah berada dalam sitaan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 1 joPasal21 UUK No. 37 Tahun 2004 ditentukan:Pasal 1 ayat (1): 7222 229 22 nnn nnn nnn non nee nen one ennKepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailityang

Nomor 33 dan 34 Halaman 7 dan 8 adalah tidak tepat dan tidakberdasar pada hukum.Bahwa lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT terdahulu pada tanggal 26September 2017 adalah eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (parate eksekusi) yang mana TERGUGAT dalammelaksanakan hak eksekusi a quo masih dalam MASA INSOLVENSI atauTERGUGAT telah melaksanakan hak eksekusi dalam kurun waktu 2 (dua) bulansemenjak dimulainya keadaan insolvensi. (vide Pasal 6 Jo.

Insolvensi yangSEOLAHOLAH TIDAK TERJADI KEPAILITAN sehingga perlakuan lelangnyaberbeda dengan lelang harta pailit yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT.n.

dengan tegas seluruh dalildaililyang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatan a quo, kecualiterhadap apa yang diakui secara tegas karena lelang yang dilakukan olehTERGUGAT terdahulu pada tanggal 26 September 2017 adalah eksekusi haktanggungan berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (parateeksekusi) yang mana TERGUGAT dalam melaksanakan hak eksekusi a quo masihdalam MASA INSOLVENSI atau TERGUGAT telah melaksanakan hak eksekusidalam kurun waktu 2 (dua) bulan semenjak dimulainya keadaan

insolvensi.

ketentuan sebagai berikut :Pasal 55 Ayat (1) UUK menyatakan: Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai,jaminanfiditsia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaanlainnya, DAPAT MENGEKSEKUSI HAKNYA SEOLAHOLAH TIDAK TERJADIKEPAILLITAN ; Pasal 57 Ayat (1) menyatakan :Jangka wakiu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) BERAKHIRDEMI HUKUM PADA SAAT KEPAILITAN DIAKHIRI LEBIH CEPAT ATAUPADA SAAT DIMULAINYA KEADAAN

INSOLVENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasol 178 ayat (1).

Sri Rejeki Mebelindo (DalamPailit) telah berada dalam keadaan Insolvensi dan/atau pelaksanaan HakEksekusi secara sendiri (parate'executie) tersebut dapat dilaksanakanpada saat dimulainya keadaan insolvensi dan harus dilaksanakan dal'amwaku paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 12/Pdt.Sus.Gugatan.Lainlain/2014/P N.Sby21.22.Bahwa dengan kata lain, TERGUGAT Il barn dapat melaksanaan hak nyauntuk mengeksekusi harta pailit yang menjadi jaminan

sebagai berikut:Tindakan Tergugat Ill melakukan gugatan untuk menggagalkan penetapanlelang proses kepailitan PT Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) melalui kKuasahukumnya dari Kreditor PT Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) (Tergugat danTergugat Il) dan membuat pengumuman dalam Surat Kabar Harian Kompastanggal 28 Februari 2013 agar tidak ada peralinan hak atas harta pailit PT MitraSafir Sejahtera (dalam pailit) oleh kurator meskipun keadaan harta pailit PTMitra Safir Sejahtera (dalam pailit) dalam keadaan

insolvensi adalah tindakanmelanggar hukum yang membawa kerugian terhadap boedel pailit;1.

Bahwa oleh karena keadaan harta PT Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit)dalam keadaan insolvensi, maka kurator/Penggugat harus dengan sesegeramungkin untuk melakukan pemberesan demi kepastian hukum baik untukboedel pailit, debitor pailit/PT Mitra Safir Sejahtera (dalam pailit) maupunpara kreditor PT Mitra Safir Sejahtera;. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Hakim Pengawas telah mengeluarkanPenetapan yang intinya mengijinkan kepada Penggugat untuk melaksanaHal.6 dari 30 hal.

Tripanca Group (Dalam Pailit)dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi oleh Hakim Pengawasmelalui Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 03/HP/X/2009 Jo No. 33/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst (Bukti P13) ;.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,setelah Debitur dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi, KrediturSeparatis selaku pemegang hak jaminan berwenang menjual barang/benda jaminan atas kekuasaannya sendiri seolaholah tidak terjadikepailitan ;Pasal 55 ayat (1) : Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai,jaminan fidusia, hak