No 51/PRP/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan Pidana(Requisitoir), menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin SAHAR telah terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaLARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA WIN YANG BERHAK ATAUKUASANYAsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1)huruf a UU.

HAKIM 2e2onneccneeceneceneeeesYEREMIAS EMI, S.H.22="+ PANITERA PENGGANTI Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian singkatkejadian/catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kupang tertanggal:03 November 2021, Nomor Reg: CP/14/X1/2021, dimana Terdakwa dan Terdakwa Ildidakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhakatau Kuasanya;Terhadap catatan pidana yang diajukan

Terdakwa Hasan Bin Sadda telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin atas kuasanyayang sah, sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat(1) Huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak ataukuasanya.2.

Terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban; Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undangundang Nomor51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 KitabUndangUndang Hukum Pidana serta peraturan perundang undangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1.

BINTANG PUTRAuntuk memasang Plang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur Mengganggu yang berhak ataukuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah, telahterpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;Halaman 4 dari 6 Putusan Tindak Pidana Ringan No. 1/Pid.C/2022/PN BtmMenimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam Pasal 6 Ayat (1)huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960Tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya telahterpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana Mengganggu yang berhak atau kuasanyayang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf(Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupunalasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden)

mengenai memori banding dari Para terdakwaseperti tersebut di atas setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan telitidan seksama berkas perkara serta catatan putusan Hakim PengadilanNegeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor8/Pid C/2017/PN Trt, maka yang dikemukakan dalam memori bandingtersebut sudah dipertimbangkan sesuai acara tindak pidana yang telahdilakukan terdakwa, oleh Hakim tingkat pertama dalam catatan putusan,dasar hukum dan Peraturan Pengganti UndangUndang Nomor 51 tahun1960 tentang larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak ataukuasanya ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di SidangPengadilan Negeri Tarutung beserta surat yang timbul di sidang yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Tarutung tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 8/Pid C/2017/PN Trt,serta memori banding yang disampaikan oleh Para terdakwa

Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak AtauKuasanya, dan Pasal 406 ayat (1) UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentangKUHPidana serta peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI1.

pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, dipersidangan Terdakwa sopan dan memiliki tanggungan keluargatersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapatditerapbkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 aKUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan

pemakaian tanah tanpa ijin yang berhakHalaman 5 dari 6 Putusan Nomor 18/Pid.C/2020/PN Pyaatau kuasa yang sah Jo.

Kebondanas, Kecamatan Pusakajaya,Kabupaten Subang seluas 3500 M* yang sebagian tanah tersebut telah ditanamibenih padi oleh Para Terdakwa, sehingga para terdakwa diduga telah melakukantindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yangsah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas,perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur unsur Pasal 6 ayat 1 hurufaUU No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak atau Kuasanya oleh karena itu para

Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Nomor 1/Pid.C/2017/PNSkw. unsurunsur mengenai larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya tidak terdapat pada pasal 6 ayat (1) huruf a PeraturanPemerintah Nomor 51 Tahun 1960 yang sebagai dasar dakwaan dariperkara tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat didakwakan terhadapperbuatannya tanpa adanya dasar hukum yang pasti atau yang jelas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas MajelisHakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan

SAFRANS YAH (ahli); Bahwa saksi adalah pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulunga ; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah berentangan dengan Pasal 6 ayat (2) huruf bPerpu nomor 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhakatau Kuasanya ; Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut dan dari hasilpengukuran bahwa lokasi bangunan yang didirikan oleh terdakwa Budiman mas uk kepadalahan yang terdapat dalam Sertifikat Haki Milik No.6721 milik

persidangan PengadilanNegeri Kraksaan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum berdasar Laporan danBerita Acara Pemeriksaan Penyidik karena didakwa melanggar ketentuan Pasal 6ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang LaranganPemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 2Sampai dengan halaman 4 majelis hakim tingkat pertama telah menguraikanunsur Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya danmempertimbangkan setiap unsur tersebut dengan cermat, tepat dan benarmenurut hukum berdasar fakta hukum yang diperoleh di persidangan;Hal. 4 dari 9 Putusan No. 174/PID/2015/PT.SBYMenimbang, bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim tingkatpertama tersebut diatas sudah tepat dan benar menurut hukum serta sesuai faktahukum yang diperoleh di persidangan maka majelis hakim tingkat bandingmempertahankan pertimbangan tersebut dalam putusan tingkat

BRK (Bumi RambangKramajaya) ;Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal : 6 ayat (1) huruf a UU No. 51/Prp/1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 01 / Pid.R / 2011 / PN.KAG.

,dan suratsurat lain yang berkaitan;Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2019/PT MDNMembaca catatan pelanggaran yang diajukan sebagaimana LaporanPolisi Nomor LP / 05 /1/ 2019 / SU / Res.Batu Bara tanggal 11 Januari 2019yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkasperkara Nomor BP / 38 / VII / Res.1.2/2019/ Reskrim tanggal 5 Juli 2019 yangpada pokoknya sebagai berikut:Tindak Pidana larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya, sebagaimana

., tertanggal 2 September 2010 dengan putusanbahwa Tergugat dalam hal ini Terdakwa (Royke Rudy Goni alias Rudy)antara lain mengadili Terdakwa Royke Rudy Goni alias Rudy bersalahmelakukan tindak pidana tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya;Bahwa Tergugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan NegeriManado Nomor 27/Daf.Pid/2010/PN Mdo., tertanggal 2 September 2010tersebut, akan tetapi perkara banding Pengadilan Tinggi Manadoberdasarkan Putusan Nomor 185/PID/2010/PT

yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pidanasebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudahlayak dan adil untuk dijatuhnkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 Ayat (1) UndangUndang No. 51 PrpTahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:1.

terdakwalah pelakunya;Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebelum Pengadilan Negerimempertimbangkan terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akandibuktikan unsurunsur lainnya yang merupakan perbuatan materiilsebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini.Unsur Ke2 Memakai Tanah tanpa izin yang berhak ataukuasanya yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atauKuasanya, yang dimaksud dengan tanah adalah terdiri dari tanahyang langsung dikuasai oleh Negara atau tanah yang dipunyaidengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;Menimbang, bahwa sedangkan memakai tanah, berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian TanahTanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya, diartikan sebagai menduduki,mengerjakan dan atau mengenai sebidang tanah

bahwa terhadap bentuk pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakimkepada terdakwa, maka Hakim akan menjatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa begitu juga oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dandijatunkan pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) kepada terdakwa7dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalamamar putusan dibawah ini;Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undangundang Nomor51 Tahun 1960 tentang Larangan

Pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak ataukuasanya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

PenasihatHukum Terdakwa terhadap keterangan Saksi Waluyo dan Saksi Mei OsdeniusLimbong tersebut tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa tentang alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwamengenai adanya penggantian UndangUndang dan Pasal yang dikenakan, tanpamerubah LP terlebin dahulu, setelah Majlis Hakim membaca dan meneliti suratlaporan dari Saksi Hajjah Nurlela Kesuma tidak ada menyebutkan tindak pidana yangdilaporkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan

pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Perintah Penyidikan danPemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik tidak ada satupun yangmenyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pembelaan tersebut hanyadisebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tanpadikuatkan alat bukti sah tentang

Tjk.1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan peraturan yangtidak berhuoungan dengan perkara pidana ini;3. Fotocopi kwitansi terlanggal 16 Februari 2015, yang merupakan barang bukitdalam perkara ini yang telah diperiimbangkan sebagai barang bukii atasterouktinya perouatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan tunggal Penuntut Umum;4.

PenasihatHukum Terdakwa terhadap keterangan Saksi Waluyo dan Saksi Mei OsdeniusLimbong tersebut tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa tentang alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwamengenai adanya penggantian UndangUndang dan Pasal yang dikenakan, tanpamerubah LP terlebin dahulu, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti suratlaporan dari Saksi Hajjah Nurlela Kesuma tidak ada menyebutkan tindak pidana yangdilaporkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan

pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Perintah Penyidikan danPemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik tidak ada satupun yangmenyebutkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 Tahun1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pembelaan tersebut hanyadisebutkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tanpadikuatkan alat bukti sah tentang

Fotocopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 51 TahunHalaman 25 dari 28 Ptsn.No.311/Pid.B/2016/PN.Tjk.1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya merupakan peraturan yangtidak berhubungan dengan perkara pidana ini;3.