19 September 2019 adalah cacat hukum dan tidak mengikat;

Hak Tanggungan atas nama tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak berlaku menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 Tergugat telah mengadakanPenjualan Lelang Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadi obyeksengketa sebagai pelaksana adalah Tergugat II.3. Bahwa pada penjualan lelang tanggal 09 Juni 2015 benda yang menjadiobyek sengketa telah dibeli oleh Tergugat III, SUGENG PRASETYO BUDI.4. Bahwa Penjualan Lelang Hak Tanggungan tanggal 09 Juni 2015 adalahcacat hukum.Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2018/PN Skh5.

Bahwa benda yang menjadi obyek sengketa dibebani Hak Tanggungan(HT) sebesar Rp. 365.000.000, (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)Bahwa jelas sekali Penjualan Lelang Hak Tanggungan tanggal 09 Juni 2015dengan harga limit Rp. 160.000.000, (Seratus enam puluh juta rupiah) yangdibeli oleh Tergugat III, jauh dibawah nilai Hak Tanggungan (HT).8.

Bahwa oleh karena penjualan lelang hak tanggungan cacat hukummaka Risalah Lelang Nomor 724/2015 tanggal 09 Juni 2015 atas namaSugeng Prasetyo Budi (Tergugat III) juga cacat hukum sehingga batal demihukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan.11.

Hak Tanggungan : Rp. 149.693.500,Kekurangan Kewajiban Hutang :Rp. 58.203.583,9.

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 Tergugat telah mengadakanPenjualan Lelang Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadiobyek sengketa, yang mana sebagai pelaksana lelang adalah TergugatIl (.c.

hak tanggungan atas tanah beserta bangunandiatas milik Penggugat dengan perentara Tergugat II (KPKNL) pada harikamis tanggal 28 Maret 2013 pukul 10.00 WIB bertempat di Jin.

BANK SUMUT, jika Penggugat tidakbisa melunasi hutang kepada Tergugat beserta foto copy salah satusurat kabar tertanggal 27 Februari 2013 yang isinya pengumuman lelangatas objek tersebut diatas ;Bahwa selanjutnya Tergugat ada memberikan surat yang ke II (dua)yang ditujukan kepada Penggugat dengan nomor surat No. 270/DPKADL/L/13 tertanggal 13 Maret 2013 yang pada inti surat tersebut diatasadalah pemberitahuan lelang hak tanggungan atas tanah besertabangunan diatas milik Penggugat serta pemberitahuan

Bank SUMUT in casu Tergugat , dengan SuratNomor : 191/DPKADL/L/13 tanggal 25 Februari 2013 perihalPemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan serta Surat Nomor: 217/DPKADL/L/13 tanggal 25 Februari 2013 perihal PermintaanPengosongan Objek Lelang Hak Tanggungan lalu ditegaskan kembalidengan Surat Nomor ; 270/DPKADL/L/13 tanggal 13 Maret2013 perihalPemberitahuan Lelang.7.

MedanBaru berikut bangunan di atasnya dengan perjanjian kredit No.212/KCUAkr/KumKRK/2008 tanggal 06 Nopember 2008;Bahwa awal pembayaran lancar akan tetapi karena keadaan ekonomipenggugat guncang berakibat pembayaran sering telat dan akhirnyapenggugat melaporkann keadaan tersebut kepada tergugat agarmendapat solusi;Bahwa kemudian penggugat mendapat surat dari tergugat denganNo. 191/DPKADL/L/13 tanggal 25 Februari 2013 yang intinya akanmelaksanakan lelang hak tanggungan atas tanah terperkara denganperantara

Imam Bonjol No.18 Medan lantai V PT Bank Sumut jika tidakmelunasinya kepada tergugat ;Bahwa kemudian tergugat memberikan surat kedua dengan No.270/DPKADL/L/13 tanggal 13 Maret 2013 yang intinya akanmelaksanakan lelang hak tanggungan atas tanah terperkara sertapemberitahuan pengosongan obyek lelang dengan perantara tergugatIl;Bahwa penggugat keberatan mengikut sertakan tergugat II dalamperkara ini karena penggugat tidak mempunyai hubungan hukumdengan tergugat Il kecuali penggugat dinyatakan bersalah

Ketua Pengadilan Negeri;11.Bahwa eksekusi hak tanggungan didasarkan pada Undang UndangNomor 4 tahun 1996 yang ternyata belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya (Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun1996) maka pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan semestinyamerujuk pada peraturan tentang eksekusi Grosse akta hypotik yang secarahukum merujuk pada Pasal 224 HIR yang mensyaratkan adanya putusanpengadilan sebelum kreditur melakukan eksekusi Hak Tanggungan melaluipelelangan;Faktanya lelang

Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II adalahatas permohonan lelang eksekusi yang diajukan Tergugat tidak didasarkanputusan eksekusi dari pengadilan melainkan langsung dimohonkan lelangeksekusi hak tanggungan kepada Tergugat II;12.

Bahwa lelang hak tanggungan yang tanpa melalui PengadilanNegeri apabila ada permohonan pengosongan maka sesuai hasil RakernasMakasar 2007, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan sesuaiPasal 200 ayat (1) HIR/218 RBg melalui gugatan biasa;13. Bahwa lelang Hak Tanggungan yang telah dilakukan oleh TergugatIl juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 Pasal 69 dan Pasal 70 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang;14.

Menyatakan menurut hukum bahwa lelang hak tanggungan yang telahdilakukan Tergugat dan Tergugat II batal demi hukum;5. Menyatakan membatalkan atas pemenang lelang atas lelang yangdilakukan oleh Tergugat dan Tergugat II yang dimenangkan oleh TergugatII;6. Menyatakan menolak permohonan eksekusi atas Sertifikat Hak MilikNomor 321 Luas 299 m terletak di Cokrodiningratan JT 2/27 016/004Cokrodiningratan;7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Halaman 4 dari 10 hal.

Bahwa Pelawan lebih terkejut lagi mengetahui lewat Surat Kabar harian danselebaran dari Terlawan Ill, bahwasanya obyek a quo pada point 5 a s/d fyang atas nama Terlawan , akan dilakukan Pelelangan secara umum pada10.11.tanggal 14 Mei 2013 oleh Terlawan III melalui Terlawan IV terhadap obyeka quo di atas berdasarkan Lelang Hak Tanggungan, padahal terhadapobyek a quo adalah terdapat sebagian dari harta waris yang belum dibagidan ada bagian hak dari Pelawan;Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas Pelawan

Penetapan danPengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Pelaksanaan Lelangyang dikeluarkan oleh Terlawan IV atas Permintaan Terlawan Ill, selain itubertentangan asas keadilan dan kemanusiaan serta amat merugikankepada hak dari pihak Pelawan;15.

Bahwa Selanjutnya dalam surat gugatannya pada halaman 1 pelawanmencantumkan bahwa gugatan adalah perihal Gugatanperlawanan terhadap penetapan pelaksanaan lelang eksekusi Haktanggungan, yang selanjutnya diperkuat dalam dalil positanya padahalaman 4 point 13, dimana pelawan mendalilkan: "bahwa berdasarkanketentuan tersebut diatas pada point 12 huruf c pelawan mohon agarpenetapan dan pengumuman eksekusi lelang hak tanggungan danpelaksanaan lelang yang dikeluarkan oleh terlawan IV atas permintaanterlawan

Perlawanan terhadap lelang hak tanggungan yang akan dilakukanpada tanggal 14 Mei 2013, yang akan dilakukan terlawan IV ataspermintaan terlawan Ill;5.

Ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dalam posita pelawanpoint 8 pelawan mendaililkan terkejut mengetahui lewat surat kabar hariandan selebaran dari terlawan Ill, bahwasannya obyek a quo pada point 5a s/d f yang atas nama terlawan akan dilakukan pelelangan umum padatanggal 14 Mei 2013 oleh terlawan III melalui terlawan IV terhadap obyeka quo diatas berdasarkan lelang hak tanggungan, padahal obyek a quoadalah terdapat sebagian dari harta waris yang belum dibagi dan menjadibagian dari pelawan yang

hak tanggungan; Bahwa oleh karena itu mohon kiranya agar Ketua/Majelis Hakimyang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menyatakan bahwagugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvenkelijkeverklaard).B.

Bahwa atas pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan dimaksuddi atas, Objek Perkara telah dinyatakan laku terjual untuk melunasi utangpokok Penggugat berikut sebagian kecil ekspektasi bagi hasil yangdiharapkan kepada Tergugat kepada pembeli lelang;3.

Bahwa tentu. akanmenjadi pertanyaan besar saat ini yaitu. pencairan dana sebesarRp1.543.813.413, (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratustiga belas rupiah) pertanggung jawabannya tidak jelas, sebab lahan tidakkunjung dilunasi Sementara bangunan rumah pun tidak ada yang selesai;LELANG HAK TANGGUNGAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURANDAN PROSEDUR YANG BERLAKU9.

Bahwa akibat ciderajanjinya, dilakukan eksekusi lelang hak tanggungan untuk melunasi utangmusyarakah tersebut;12. Bahwa eksekusilelang hak tanggungan yang telah dilaksanakan, telah sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbataspada penentuan limit lelangnya sebagimana yang telah diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan RI No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang;13.

Bahwa oleh karena itu dilaksanakan eksekusi lelang hak tanggungan atasjaminan pembiayaan dengan limit Rp1.663.000.000 (satu milyar enam ratusenam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 5 September 2017, jumlah manasetelah dipotong biayabiaya hanya dapat mengcover pembayaran utangTergugat Rekonvensi hanya sebesar Rp1.590.622.000, (Satu milyar lima ratussembilan puluh juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);7.

Hak Tanggungan).

Hak Tanggungan terhadap Objek Perkara telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, sesuaidengan ketentuan Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 14/2005tanggal 17 Januari 2005 dan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan,Terlawan II memiliki hak sepenuhnya untuk meminta dan melaksanakanEksekusi Lelang Hak Tanggungan atas Objek Perkara.

Hak Tanggungan yang dilaksanakan baikoleh Pengadilan Negeri Bekasi maupun Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang Bekasi adalah sah clan telah sesual dengan seluruhketentuan hukum yang berlaku.

Tidak ada 1 (satu) ketentuan pun yangtelah dilanggar dalam pelaksanaan Eksekusi Lelang tersebut.Dengan sahnya pelaksanaan Eksekusi Lelang tersebut, maka Pelawantidak memiliki alas atau. dasar hukum apapun untuk membatalkanEksekusi Lelang Hak Tanggungan tersebut. Hal ini juga sesuat denganketentuan Pasal 3 Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa:64.65.66.67."

Maka Para Pelawan sangat keberatan terhadap PenetapanPelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor .

B.346/KCIX/ADK/I/2020, tanggal 23 Januari 2020, yang akandilksanakan pada tanggal Hari Kamis tanggal 06 FEBRUARI 2020 ;7 Bahwa Para Pelawan sebagai ahli waris dari Para Turut Terlawanbelum, pernah bertindak sebagai pihak dalam perkara sebelumnya,berdasarkan hal itu maka Para Pelawan sebagai ahli waris dari ParaTurut Terlawan sangat keberatan terhadap Rencana PenetapanPelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor .

Hak Tanggungan Nomor : B.346/KCIX/ADK/I/2020, tanggal 23 Januari 2020, yang akandilksanakan pada Hari Kamis tanggal 06 FEBRUARI 2020, yangdikeluarkan oleh TerlawanIl atas permintaan Terlawanl,bertentengan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI.No.93/PMK.06/2010, Jo.

Menyatakan Pelaksaanaan Lelang Hak Tanggungan Nomor : B.346/KCIX/ADK/I/2020, tanggal 23 Januari 2020, yang akandilksanakan pada Hari Kamis tanggal 06 FEBRUARI 2020, ataupunpelaksanaan lelang ulang yang dikeluarkan oleh Terlawanll ataspermintaan Terlawan! adalah tidak sah dan tidak berharga ;f.

Fotocopy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan No. :B.346/KCIX/ADK/I/2020 tanggal 23 Januari 2020 ditujukan Kepada UD.Selecta Up. Sdr. Dicky Lionarto Jl.

Memberitahukan hasil lelang hak tanggungan kepada Penggugat, yaitudengan surat Nomor 57/CCC/Js.Pst/Ill/2011 tertanggal 25 Maret 2011,bukti T.I1 untuk eksepsi;b. Memberikan kwitansi penerimaan uang bermeterai cukup sebesarRp194.438.262,70 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tigapuluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah koma tujuh puluh)tertanggal 01 Juli 2011 untuk pembayaran sisa hasil lelang SHM Nomor1019 a.n.

Dengan penerimaan ini pula, maka permasalahan saya,Sutarya Argawijaya dengan Koperasi Simpan Pinjam Jasadianggap telah selesai. bukti T.I.4 untuk eksepsi;Bahwa, dengan melihat buktibukti tersebut di atas, maka secara faktahukum yang tidak dapat dibantah, Penggugat telah setuju denganpetaksanaan lelang hak tanggungan dimaksud yaitu Penggugat telahmenerima terhadap sisa hasil lelang yang telah dilaksanakan; Kemudianselanjutnya di dalam prinsip hukum perjanjian pinjaman/kredit bahwaterhadap objek jaminan

KPKNL Jakarta I) adalah Pejabat Tata UsahaNegara, sehingga perbuatan atau tindakan Tergugat Il dalammelaksanakan lelang hak tanggungan yang dimohonkan oleh Tergugat adalah dalam koridor perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara, danrisalah lelang yang diterbutkan oleh Tergugat Il adalah merupakankeputusan (besciking) dari Pejabat Tata Usaha Negara.

hak tanggungan yang dilaksanakan olehpejabat KPKNL Jakarta atas objek jaminan berupa tanah berikut bangunanrumah (SHM Nomor 1019/Kelurahan Pondok Kelapa) seluas 537 m?

(limaratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Jalan DelimaRaya/Curug Raya Nomor 11 RT. 003 RW. 008 Keluranan Pondok Kelapa,Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;Bahwa lelang hak tanggungan tersebut dimohonkan oleh Kospin JASA (i.c.Tergugat Konvensi) atas jaminan kredit milik R Sutarya Arga Wijaya (i.c.Penggugat Konvesi/Tergugat Rekonvensi);Bahwa dalam lelang eksekusi hak tanggungan tersebut PenggugatRekonvensi/Tergugat Ill Konvensi telah dinyatakan sebagai pemenanglelang sesuai Risalah

., mengajukan perlawanan pihak ketiga derden verzetterhadap permohonan eksekusi lelang hak tanggungan yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan Nomor 09/Pdt.Eks/2018/PN.NGR, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 71/Pdt/2019/PT DPS.Bahwa objek yang akan dilakukan sita eksekusi lelang adalah berupa tanahyang sebagiannya adalah milik pelawan yang berasal dari warisan orang tuapelawan yang bernama PAN MENDRA (Alm) dahulu belum dibagi warisoleh para

Perdamaian dengan No 18/Pdt.G/1998/PN.Ngr. yangisinya tanah warisan tersebut dibagi menjadi 3 bagian dimana bagian dariPelawan adalah dibagian tengah seluas 1,35 are dengan batasbatas :Selatan jalan rayaBarat tanah bagian KETUT TAMBATimur tanah bagian GEDE SUWITRA dan KETUT ARSANAUtara tanah milikBahwa dengan adanya permohonan eksekusi lelang Hak Tanggungandengan register perkara No 09/PDT.EKS/2018/PN.Ngr yang dimohonkanoleh Terlawan telah nyata diketahui objek yang jadi permohonan sitaeksekusi lelang

Hak Tanggungan tersebut adalah sebagian milik Pelawanyang dapat dibuktikan dengan dasar dan alas hukum yang sah oleh sebabitu pelawan sangat berkeberatan dan menolak terhadap permohonan sitaeksekusi lelang hak tanggungan yang dimohonkan oleh Terlawan sepanjang menyangkut milik PelawanBahwa mengenai persoalan hutang piutang antara terlawan denganTerlawan ll sepenuhnya menjadi urusan dan tanggung jawab merekaberdua Terlawan dan Terlawan Il sepanjang tidak merugikan pihakPelawanHalaman 3 dari 13 Putusan

atas nama Ketut Tamba (Terlawan Il) sebagai jaminan hutang kepada Terlawan adalah karena saya dulu pernah memusyawarah dengan Ketut Suamba(Pelawan), bahwa bagian Ketut Suamba (Pelawan), saya akan bayardengan harga pasaran ,tetapi sampai saat inissaya belum bisa membayar.Dalam hal ini meskipun ada gugatan perlawanan dari Ketut Suamba(Pelawan) terhadap eksekusi lelang Hak Tanggungan yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dengan No. 9/pdt.eks/2018/ PN.Ngr, yang dimohonkan oleh Terlawan

Cabang utamaMakassar di dalam menetapkan kemudian mengajukan penawaranharga limit lelang hak tanggungan kepada terlawalll in cosu KantorPelayanan Kekayaan Negara dan lelang seharusnya menggunakankantor jasa penilai publik guna mentaksasi nilai objek hak tanggungan ,namun melakukan penilaian sendiri dimana haraga limit penawaranyang ditetapkan dan di ajukan adalah sebesar Rp. 2.298.100.000,( dua milliard dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus riburupiah ) sementara harga jual berdasarkan data

KCU Makassar in casuTerlawan Il melakukan lelang hak tanggungan dengan obyek jaminanberupa Sertifikat Hak Milik No. 00939/Romang Polong seluas 3.193 M?,Sertifikat Hak Milik No. 996/Romang Polong seluas 153 M?%, SertifikatHak Milik No. 737/Romang Polong seluas 298 M, dengan harga lelangsesuai harga limit dan beban kredit Kusnadi pada PT.

Bahwa lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor PelayananKekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Makassar in casu Terlawan. Illatas permintaan dari PT. Bank Panin Tbk.

Bahwa para Pembanding dahulu para Pelawan dalam mengajukangugatan hanya mempersoalkan nilai lelang yang tidak sesuai keinginanpara pembanding padahal sebelum lelang hak tanggungan dilaksanakanTerbanding I! dahulu Terlawan Il telah meminta taksasi dari lembagaindependen untuk menaksir harga lokasi yang akan dilelang danhasilnya sesuai dengan harga limit yang telah ditentukan (Sebagaimanadalam bukti T.1 dan T.!I15);Hal. 18 dari 24 hal, Put.No.100/PDT/2015/PT.Mksi.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan adalah sangat tidakberdasar karena Terlawan dengan perantaraan Terlawan Ill telahmelakukan lelang hak tanggungan dimana Terlawan telah melaluisemua tahapan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku dengan demikian lelang hak tanggungan atastanah obyek sengketa telah sah dan berdasar hukum karena sudahsesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.3.

tanpa terlebin dahulu melakukan penawaran kesepakatanpenjualan di bawah tangan kepada Para Penggugat, selaku penjamindan/atau TergugatIV selaku debitor (vide Pasal 20 ayat (2) UUHT),adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawanhukum dan oleh karenanya Kami mohonkan kepada Majelis Hakim yangterhormat untuk menyatakan menurut hukum bahwa permohonaneksekusi lelang Hak Tanggungan atas obyek lelang oleh Tergugatkepada TergugatIl tanoa berpedoman pada Pasal 20 ayat (2) UUHTadalah

perbuatan melawan hukum sehingga permohonan dan/ataupelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan atas obyek "lelang adalahcacat hukum dan tidak sah sehingga batal demi hukum dengan segalaakibat hukumnya ; 220222 22 enn e nnn n =5..b Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Surat Edaran BankIndonesia Nomor 231/12/BPPP, tanggal 28 Pebruari 1991, tentangupayaupaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank, yaitusebagai berikute Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukanperubahan syaratsyarat

Hak Tanggungan atasobyek lelang oleh Tergugat kepada Tergugat II tanpa berpedomanpada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP, tanggal 28Pebruari 1991, adalah perbuatan melawan hukum sehinggapermohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggunganatas obyek lelang adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga bataldemi hukum dengan segala akibat hukumnya ; Bahwa dasar hukum pelaksanaan eksekusi lelang obyek Hak Tanggunganyang dilakukan oleh kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabiladebitor

Jika kita telaah penjelasanundangundang tersebut jelas menggambarkan bahwa pembentuk undangundang menganggap parate eksekusi tunduk pada ketentuan Pasal 224HIR/258 Rbg ; 2 222 n2nn nnn nnn nnn nnn nn nnn enc necesBahwa dengan demikian berdasarkan halhal tersebut di atas nyatanyatapermohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan olehTergugat kepada Tergugat II tanpa fiat/ijin Ketua Pengadilan Negeri dandengan putusan hakim (vonis) adalah perbuatan melawan hukum yangmerugikan Para Penggugat

Oleh karenanya Kami mohonkan kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menurut hukum bahwapermohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan atasobyek lelang oleh Tergugat!

Bahwa ternyata hasil lelang Hak Tanggungan tersebut adalah sebesarRp.9.600.960.000, (Sembilan Milyar Enam Ratus Juta Sembilan RatusEnam Puluh Ribu Rupiah);8.

Bahwa terdapat juga Sisa hasil bersih lelang Hak Tanggungan sejumlahRp.2.098.882.425, (Dua Milyar Sembilan Puluh Delapan Juta DelapanRatus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), olehkarenanya mohon segera diserahkan kepada Penggugat.Halaman 4 dari 27 halaman putusan Nomor 74/PDT/2018/PT.BDG.11.

Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan Bangunansebagaimana:Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Kelurahan Sukamaju, yangterletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Wilayah Cibeunying,Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Sukamaju, seluas LO6M2(seratus enam meter persegi) tertanggal 26 April 1995, sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 14 Desember 2012 dengan No.27/2012, setempat yang dikenal sebagai JI.

CFU 726605 telah membuktikanbahwa objek lelang Hak Tanggungan terjual sejumlah Rp.10.001.000.000,00(sepuluh milyar satu juta rupiah) dan setelah dikurangi Bea Lelang Penjual danPPh, total hasil bersih lelang sebesar Rp.9.600.960.000.

Bahwa sebelum gugatan ini dilayangkan penggugat pernah mengajukan suratpermohonan penyelesaian kredit kepada tergugat akan tetapi tergugat tidakpernah menanggapi surat tersebut, malah yang terjadi tergugat mengirimkanpenggugat surat terguran dan ancaman lelang hak tanggungan kepadapenggugat, termasuk tergugat telah memasuki pekarangan rumah penggugattanpa seizin penggugat kemudian menyemprot dan memasang stickerpengumuman di tembok rumah penggugat padahal saat penggugatmeninggalkan rumah, rumah tersebut

Bahwa rencana lelang hak tanggungan atas objek sengketa yang akandilakukan tergugat adalah keliru karena tidak mempertimbangkan asaskepatutan.Oleh karena itu lelang hak tanggungan atas objek sengketa bukansolusi atas utang penggugat mengingat penggugat mempunyai niat baikuntuk menyelesaikan utangnya tanpa melalui lelang hak tanggunganmengingat nilai objek jaminan penggugat lebih besar dibandingkan kreditnyapada tergugat.

Apabila di konstruksikan dari awal perjanjian penggugat dengantergugat faktanya perjanjian tersebut dapat diperpanjang untuk penyelamatankredit penggugat secara adil, sehingga dalam upaya tergugat dalammelakukan lelang hak tanggungan penggugat belum dapat dikategorikancidera janji dan Argumentasi penggugat tersebut didukung oleh ketentuanpasal 1270 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang secara Imperatif danLimitatif menentukan bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi sebelumwaktu yang diperjanjikan

Maka dimohon agar ketua MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :1.2.Meletakkan Sita Jaminan Untuk Keseluruhan Objek SengketaMemerintahkan tergugat menghentikan lelang hak tanggungan diatas objeksengketa baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akan datang atausetidak tidaknya menunda prosedur lelang diatas objek sengketa sampaiada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.DenganPertimbangan Bahwa setiap Warga Negaraberhak mempertahankan hak hak hukumnya sepanjang

Bahwa Dalam petitum gugatan a quo, Penggugat meminta agarmenyatakan statuskredit Penggugat kepada Tergugat belum masuk kategori bermasalah sertabelum masuk kategori wanprestasi, serta Penggugat juga menuntut agar Tergugatmenghentikan lelang hak tanggungan diatas objek sengketa (SHM No. 3/La latangatas nama A. Abdullah) sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap ;2.

MENGADILI
DALAM KONVENSI:
Dalam Provisi
- Menolak gugatan provisi Penggugat ;
Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI:
1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2.Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan kepada Penggugat atas dasar Akad Musyarakah Mutanaqihsah Nomor 01 tanggal 25 November 2020 adalah perbuatan wanprestasi;
3.Menyatakan sah dan berharga lelang

hak tanggungan atas sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 20635/Bungaya an.

Nomor 3299 K/Pdt/20159denda berjalan sebesar 48% (empat puluh delapan persen) per tahun untukFasilitas Pinjaman Rekening Koran sejak Gugatan ini didaftarkan;Bahwa hingga saat ini jumlah hutang Tergugat setelah dikurangi jumlahhasil bersih lelang Hak Tanggungan yang diterima Penggugat sebesarRp1.217.080.729,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta delapan puluhribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) adalah sebesar Rp697.536.005,44 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluhenam

Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan bangunansebagaimana; Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Desa Pamekaran, yang terletak diDesa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung,Propinsi Jawa Barat, seluas 105 m*, tertulis atas nama Haji YayatAbdul Baziz dan Hajjah Iceu Srimulyati;Halaman 4 dari 20 hal.Put.

Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan Bangunansebagaimana:Halaman 6 dari 20 hal.Put.

Bahwa Terbanding/Penggugat dalam petitum gugatannya pada poin 7 c,meminta agar sisa jumlah hasil bersih lelang hak tanggungan diserahkankepada Terbanding/Penggugat, yang mana dalam hal ini kalau memangada sisa hasil penjualan asset milik Pembanding/Tergugat tentunya sisaini harus dikembalikan kepada Pembanding/Tergugat/Termohon lelang;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung didalam pertimbanganhukumnya yang hanya menyatakan sependapat dengan alasanalasanmemori banding dari Termohon Kasasi sebelumnya

Sehingga masih ada sisabersih lelang Hak Tanggungan sebesar Rp199.818.271,00 (seratusHalaman 17 dari 20 hal.Put. Nomor 3299 K/Pdt/2015sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratustujuh puluh satu rupiah);5.

Menyatakan tidak sah/cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertaharus. dibatalkan lelang hak tanggungan Sertifikat Hak Milik No.1276/Kedungpani oleh Tergugat II melalui Tergugat III;6. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk membatalkan lelang eksekusi haktanggungan SHM. No. 1276/Kedungpani ;7. Menghukum Para Tergugat membayar keseluruhan biaya yang timbul akibatdari lelang eksekusi SHM No. 1276/Kedungpani ;8.

Bahwa dengan demikian suami Penggugat yang bemama MUHALI haruslah jugaturut bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo, dengan demikian makagugatan Pembatalan Lelang Hak Tanggungan yang Penggugat ajukan, menjadikurang pihak ;5. Kurang Pihak dengan tidak ditariknya FOREST KHRISNA TRI WA slaku pribadisebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat ;6. Bahwa dalam posits angka 2, Penggugat mendalilkan Penggugat telahdipindahkan oleh Forest Khrisna Tri WA dari nasabah PT.

Bahwa dengan demikian gugatan Pembatalan Lelang Hak Tanggungan yangPenggugat ajukan, menjadi kurang pihak, karena tidak menarik Forest KhrisnaTri WA selaku Pribadi, sebgai Tergugat atau sebagai Turut Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA1. Bahwa apa yang termuat di dalam eksepsi mutatis mutandis dianggap terbacalagi di dalam Pokok Perkara ;2. Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalildalil Penggugat dalam PokokPerkara, kecuali yang telah diakui kKebenarannya ;3.

Hak Tanggungan diajukan olehhalaman 10 dari 25 Putusan nomor 199/Padt.G/2018/PN.Smg.Penggugat selaku debitur / tereksekusi, maka pelaksanaan lelang akan tetapberjalan dan tidak dapat dihentikan / dibatalkan karena adanya gugatan diPengadilan.

Mengenai Pembatalan Lelang Hak Tanggungan. Pelaksanaan lelangberdasarkan Pasal 6 UUHT tidak akan dapat dilaksanakan apabila gugatandiajukan oleh pihak lain, selain debitur / tereksekusi, Suami / isteri debitur /tereksekusi yang terkait kepemilikan ;9.

rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp31.839.130,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh rupiah), dan denda Rp. 8.119.678,00 (delapan juta seratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Hak Tanggungan;

Hak Tanggungan walaupun dilaksanakan oleh kantor lelangtetapi harus terlebih dahulu ada penetapan Ketua Pengadilan /FIATEKSEKUSI (Yurispudensi Putusan MA No.3210K/PDT/1984 tertanggal 30Januari 1986). sedangkan untuk lelang eksekusi Hak Tanggungan yangdilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri kmi yakin tanpa ada PenetapanKetua Pengadilan khususnya dalam hal ini yang berwenang adalah PengadilanAgamaBahwa eksekusi Hak Tanggungan didasarkan pada UU No.4 Tahun 1996 yangternyata belum ada peraturan perundangan

Hak Tanggungan xxxxxxxxx yang akandilakukan oleh Tergugat;6 Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkaraini;7 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (UitVoer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dariTergugat;8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;SUBSIDAIRMohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untukmenempuh proses mediasi

dari Mediator bahwa medisi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasilmencapai keepakatan;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugatyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawabantertanggal 27 Pebruari 2017, dan bersamaan dengan jawabannya tersebut, Tergugatmengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Kompetensi Relatif1 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan terkait permintaanpembatalan Eksekusi Lelang

Hak Tanggungan melalui kepaniteraanPengadilan Agama Sleman adalah keliru dan salah karena berdasarkan Pasal16 Akad Pembiayaan Murabahah No.17 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuatdihadapan Wahyu Wiryono,SH., Notaris di Yogyakarta, Perihal penyelesaianperselisihan menunjuk Pengadilan Negeri Yogyakarta dan/atau PengadilanAgama Yogyakarta.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "Perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undangundang bagi para pihak yang membuatnya".

Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agargugatan aquo dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak1 Bahwa Penggugat dalam petitumnya butir 5 yang pada intinya memintaTergugat membatalkan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan SHM xxxxxxxxx.2 Bahwa fakta hukumnya kewenangan pelaksanaan Lelang berada pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, karenaTergugat telah menyerahkan agunan objek sengketa kepada

adapemberitahuan baik lisan maupun tertulis kepada pelawan dan II, makasudah selayaknya pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan olehTerlawan Il tidak sah sehingga dengan demikian pelaksanaan lelang haktanggungan tersebut dapat di batalkan;Bahwa atas pelaksanaan lelang diamdiam yang dilakukan oleh Terlawan IItersebut diatas sehingga Terlawan sebagai pemenang lelang makaTergugat dan Il wajib membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepadaPelawan dan Il secara tunai dan seketika, dengan

Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :d.2.3.MENGADILIMenyatakan perlawanan Pelawan dan II adalah tepat dan beralasan;Menyatakan pelawan dan II adalah pelawan yang jujur;Menyatakan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang dilakukan olehTerlawan Il tidak sesuai prosedur dan tidak sah, maka proses balik namaatas ketiga obyek Hak Tanggungan milik Pelawan menjadi atas namaTerlawan juga menjadi tidak sah dengan demikian

Menyatakan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan yang dilakukan olehTerlawan II secara diamdiam tanpa sSeijin dan sepersetujuan Pelawan danIl sehingga menngakibatkan Pelawan dan II kehilangan Hak Miliknyakarena dibalik nama menjadi atas nama Terlawan 1 maka Pelawan dan Ilmengalami kerugian baik materiil maupun im materiil sebesarRp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);Kerugian materiilNilai barang jaminan SHM Nomor 00108 luas 271 m?

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tidak tepat,melanggar peraturan danperundangundangan yang berlaku, khususnya mengenai prosedurpelaksanaan lelang Hak Tanggungan Bahwadalam perlawanan yang diajukan oleh Para Pembandingadalah pelaksanaan lelang yang tidak sesuai dengan UndangUndangdibidang lelang & hak tanggungan ,yaitu berpedoman pada UndangUndang Lelang (Vendu Reglement, Prdonantie 28 Pebruari 1908Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Staatsblad 1941:3) , Undang

Bahwa ternyata pelaksaan lelang hak tanggungan milik ParaPembanding dilakukan secara diamdiam karena Terbanding II tidakmemberikan Surat Pemberitahuan rencana pelaksaan lelang kepadaPara Pembanding maupun surat persetujuan pelaksanaan lelang .Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 288/PDT/2020/PT SMGBahwa meskipun didalam Surat Peringatan Ke 3 yang diberikanTerbanding Il kepada Para Pembanding tercantum klausul bilamanaPara Terbanding tidak melakukan pelunasan dalam jangka waktu 7(tujunh ) hari setelah