Menyatakan bahwa Lelang Hak Tanggungan yang di selenggarakan olehTERLAWAN Ill adalah batal demi hukum4. Memerintahkan TERLAWAN untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor239 , luas 921m?, yang terletak di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu,Kabupaten Cilacap atas nama Hj Marsineh Chasanah kepada (PELAWAN)5. Menghukum para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara iniSUBSIDAIRApabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Cq.

yang dapat dituntut dalam petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalamposita tidak dapat dituntut dalam petitum.Bahwa Pelawan menyatakan dan menjelaskan panjang lebar mengenai Grosse danSalinan Risalah Lelang dalam posita tetapi tidak dimintakan dalam petitum apa yangdiinginkan Pelawan terhadap dokumen a quo.Bahwa selanjutnya dalam petitum Pelawan meminta menyatakan lelang haktanggungan yang diselenggarakan Terlawan Ill batal demi hukum tetapi sama sekalidalam positanya tidak menyinggung adanya lelang

hak tanggungan dan apa yangmenjadi dasar hukum sehingga lelang hak tanggungan a qou menjadi batal demihukum;Bahwa dalam posita perlawanan Pelawan menyebutkan Terlawan melakukanperbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan obyek sengketa kepadaPelawan sehingga dalam petitum meminta majelis hakim agar Terlawan menyerahkanobyek sengketa kepada Pelawan tetapi Pelawan tidak menjelaskan perbuatanmelawan hukum apa yang dilakukan Terlawan dan ada hubungan hukum apa antara Terlawan dengan obyek sengketasehingga

Bahwa atas keterlambatan atau tersendatnya pembayaran kewajiban tiapbulan maka muncullah permasalahan dengan pihak Terlawan dalam hal iniBank BPR UGM dan Pelawanpun mendapatkan somasi/teguran/peringatandari pihak BPR UGM atau Terlawan hingga terjadinya PerlawananEksekusi yang dilakukan oleh Pelawan saat ini atas dilakukannyaeksekusi/lelang Hak Tanggungan melalui campur tangan Pengadilan NegeriSleman sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan Eksekusi LelangPerkara No.30/Pdt.E/2015/PN atas permintaan

Menyatakan kepemilikan Obyek Sengkata yang merupakan obyek lelang hak tanggungan oleh Penggugat I hasil pembelian secara lelang dari Tergugat III melalui Tergugat IV berdasar Risalah Lelang Nomor 529/2012 tanggal 30 Agustus 2012 adalah adalah sah menurut hukum;

M E N G A D I L I- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa jumah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan bangunan sebesar Rp. 199.818.271,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiahI);- Menolak Gugatan selain dan selebihnya;- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua pulh enam ribu rupiah);

diKabupaten Bandung 16 April 2008 yang dibuat dihadapan DEWY YANTHY, SarjanaHukum Notaris/PPAT di Kabupaten BandungBahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya(wanprestasi), sehingga pada tanggal 30 November 2011 Penggugat mengajukanPermohonan Eksekusi terhadap Hak Tanggungan seperti yang tersebut di atas dengan No.Perkara: 20/Pdt.EKS/SHT/ 2011/PN.BB, yang kemudian terhadap Hak Tanggungantersebut telah pula dilakukan Lelang.Bahwa ternyata jumlah hasil bersih lelang

Hak Tanggungan tersebut adalah sebesarRpl.416.899.000, (Satu Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus SembilanPuluh Sembilan Ribu Rupiah);Bahwa dari hasil bersih lelang di atas Penggugat baru menerima sebesar Rp 1.217.080.729,(Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua PuluhSembilan Rupiah), padahal hutang Tergugat seluruhnya adalah sebesar Rpl.914.616.734,44(Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tujuh RatusTiga Puluh Empat

Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 427/Desa Pamekaran, yang terletak di Desa Pamekaran,Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 105 M2, tertulisatas nama Haji YAYAT ABDUL BAZIZ dan Hajjah ICEU SRIMULYATI; Sertifikat Hak Milik No. 455/Desa Pamekaran, yang terletak di Desa Pamekaran,Kec.

Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan Bangunan sebagaimana:Sertifikat Hak Milk No. 427/Desa Pamekaran, yang terletak di Desa Pamekaran,Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 105 M2, tertulisatas nama Haji YAYAT ABDUL BAZIZ dan Hajjah ICEU SRIMULYATI;Sertifikat Hak Milk No. 455/Desa Pamekaran, yang terletak di Desa Pamekaran,Kec.

Bahwa Lelang hak tanggungan meliputi sertifikat. Bahwa Tanah SHM No. 427 / Desa Pamekaran Lt. 105 M2, Tanah SHM No. 455 / DesaPamekaran Lt. 327 M?, Tanah SHM No. 748 / Desa Boreang Lt. 363 M*, Tanah SHM No.15 / Desa Mekarmaju Lt. 376 M?.Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.BB.Bahwa yang saksi tahu hanya tanah saja yang di gugat.Bahwa jumlah lelangnya Kewajiban Rp. 1.914.616.734,44 Pinjaman Rp.

Menyatakan lelang Hak Tanggungan No. 2516 atas Sertifikat Hak Milik No. 2630 batal demi hukum.4. Menolak gugatan penggugat selebihnya.Dalam Rekonvensi:- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensiDalam Konvensi dan Rekonvensi:- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III membayar ongkos perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.239.000.-( satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).-

pembiayaan yang akan diterima penggugatMisdiati, Ketentuan Peraturan Lelang No. 189/1908, Majelis Hakimberkesimpulan:e Bahwa Tergugat telah tidak rasionable dalam menentukan harga yangpantas bagi jaminan untuk pelelangan atas jaminan hak tanggungan an.Misdiati atau Penggugat, dalam arti membuat kesepakatan dimulai,dijalani dengan etikad baik tetapi diahiri dengan etikad yang tidak baik.e Bahwa Tergugat Ill telah tidak menerapkan ketentuan yang dibuatnyasendiri dengan konsisten dalam pelaksanaan lelang

Hak Tanggungan anMisdiati.Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim denganmemperhatikan pendapat Prof.

Menyatakan lelang Hak Tanggungan No. 2516 atas Sertifikat HakMilik No. 2630 batal demi hukum.4.

Bahwa, TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dailildalil GugatanPelawanan yang telah diajukanoleh PELAWAN dalam Surat GugatanPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 07 November2016 yang terdaftar pada Register Perkaradi Pengadilan Negeri Tegaldalam Perkara Perdata No.41/Pdt.G/2016/PN.TGL tertanggal 08November 2016, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui olehHalaman 8 dari 23 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Tgl.TERLAWAN I;2.

Bahwa, Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili dan memeriksaperkara Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yangdiajukan oleh PELAWAN sebagaimana pasal 118 HIR dengan alasansebagai berikut :a. Bahwayang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara GugatanPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang diajukan olehPELAWAN adalah Pengadilan Negeri yang mengeluarkanPenetapan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut yakni PengadilanNegeri Brebes;b.

Bahwa, Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan PELAWANadalah nebis in idem karena sebagaimana SuratGugatan PerlawananEksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 7 November 2016,Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Tgl.secara jelas dan nyata sama dengan Gugatan PELAWAN tertanggal15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBrebes pada tanggal 25 Juni 2015 dengan register perdata perkaraNo.15/Pdt/G/2015/PN.Bbs, yang mana pada tanggal 24 November2015 perkara tersebut

Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi Hak TanggunganPelawan secara keseluruhan atau setidaktidaknya menyatakan GugatanHalaman 12 dari 23 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Tgl.Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelawan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaarad);3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ll. DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa,2. Bahwa,3. Bahwa,4.

Lelang Hak Tanggungan tertanggal 07November 2016 haruslah di tolak atau dikesampingkan dalam perkarainikarena berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Brebes Nomor :W12U11/1474/Pdt02/12/2016 tertanggal 16 Desember 2016mengenai pemberitahuan bahwa Pengadilan Negeri Brebes akanmelaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi perkaraNomor:04/Pdt.Eks.HT/2015/PN.Bos antara PT Bank NusantaraParahyangan Tbk sebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan Ny.

hak tanggungan telah terlaksana hinggaadanya pemenang lelang.

Bahwa lelang hak tanggungan yang dilakukan Tergugat bukan perbuatanyang serta merta, namun lelang hak tanggungan tersebut dilakukan olehTergugat akibat dari tindakan Duniasa, SE./ Penggugat merupakanDebitur pada Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan seluruhkewajibannya sebagaimana dalam pasal 6 huruf a dan fAkta PerjanjianKredit Perjanjian Kredit No. 51 tanggal 12 Februari 2010 yang dibuatdihadapan Notaris Asridah lbnu, SH.Pasal 6Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 4 dan pasal

Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugatadalah eksekusi lelang hak tanggungan, maka sesuai dengan sertipikathak tanggungan, dimana Tergugat sebagai pemegang Hak tanggungansedangkan Duniasa, SE.

Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang melakukan prosespenjualan umum (lelang) hak tanggungan adalah perbuatan melawanhukum;5.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pembanding Dahulu Penggugat adalahsangat tidak berdasar hukum karena Terbanding Dahulu Tergugat denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Makassar telah melakukan lelang hak tanggungan dan telah melalui semuatahapan serta prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku dengan demikian lelang hak tanggungan atas tanah obyeksengketa telah sah dan berdasar hukum karena sudah sesuai denganprosedur yang diatur dalam peraturan

., tanggal 1 November 2023, batal demi hukum sepanjang yang menyangkut eksekusi lelang hak tanggungan terhadap asset-asset debitur berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Embong Malang Nomor 45 - 53, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terakhir tertulis atas nama PT Mas Murni Indonesia, Tbk sebagaimana SHGB Nomor 551/ Kedungdoro seluas 1.740 M2 dan SHGB Nomor 552/Kedungdoro seluas 2.240 M2 melalui Pejabat Lelang pada KPKNL Surabaya

dapat menimbulkan perkara kewarisan antara Penggugatdengan saudarasaudara yang lain termasuk Penggugat akan dijadikanpihak dalam perkara tersebut, sehingga wajar dan beralasan hukumPenggugat mempertahankan objek lelang karena pada prinsipnyaPenggugat bersedia menyelesaikan kredit tersebut tanpamengorbankan objek jaminan, bahwa sekali lagi Penggugatmenegaskan dengan bahwa lelang hak tanggungan bukan solusipenyelesaian kredit Penggugat karena dapat diduga jika penyelesaianmelalui lelang hak tanggungan

Bahwa lelang hak tanggungan yang akan dilakukan Tergugat dapatmenimbulkan benturan kepentingan antara pelaku usaha jasakeuangan dan konsumen. Sebagaimana ketentuan dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1Menyatakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual danpengurus / pegawai dari pelaku usaha jasa keuangan wajibmenghindari benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangandengan konsumen.

Oleh karena itu proses lelang hak tanggungan yangakan dilakukan Tergugat dapat dibatalkan oleh Pengadilan karenabertentangan dengan ketentuan hukum diatas;. Bahwa Penggugat belum wanprestasi dalam perjanjian ini.

Memerintahkan Tergugat menghentikan lelang hak tanggungan diatasobjek sengketa baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akandatang atau setidaktidaknya menunda prosedur lelang diatas objeksengketa sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum mengikat.

Bahwa karena Penggugat telah cidera janji/wanprestasi maka Tergugatakan mengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, karenajika Penggugat telah wanprestasi/cidera janji, maka Tergugat, berhakuntuk mengajukan permohonan lelang hak tanggungan atas JaminanKredit kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL), yang sesuai dengan maksud dari Pasal 6 UndangUndangHak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan sebagaiberikut

DALAM REKONPENSI - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk sebagian ;- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kredit No. 000910150000675 tanggal 26 April 20011 yang dilegalisasi oleh Notaris Rodiah Yahya, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Cianjur ;- Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi melakukan cidera janji atau wanprestasi ;- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tunduk terhadap pelaksanaan lelang

hak tanggungan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ;- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RP.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hak Tanggungan atas agunan kredit milikPenggugat / Tergugat Rekonvensi pada harian Radar Sukabumi,tanggal 10 Februari 2016, dengan pertimbangan bahwa wilayahdistribusi Surat Kabar Radar Sukabumi mencakup Kabupaten Cianjur,dan di Kabupaten Cianjur tidak terdapat surat kabar dengan oplahyang memenuhi kriteria Pasal 43 Ayat (3) PMK No.106/PMK.06/2013Jo PMK No.93/PMK.06/2010.Bahwa sebagaimana tersirat pada Pasal 43 ayat (6) PMKNo.106/PMK.06/2013 jo PMK No.93/PMK.06/2010, bahwa tujuanutamadaripengumuman

Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud padabutir 1 huruf a berdasarkan Pasal 6 UUHT memberikan hak kepadakreditur pemegang Hak tanggungan pertama untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi HakTanggungan cidera janji (wanprestasi), penjualan obyek HakTanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelangdan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingatpenjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT ini merupakan tindakanpelaksanaan perjanjian.Bahwa dengan

Hak tanggungan yangdimohonkan oleh Tergugat melalui Tergugat Il telah sesuai denganperaturan yang berlaku.Bahwa mengingat dokumen persyaratan lelang yang diajukanoleh Tergugat sebagai Pemohon Lelang / Penjual telah lengkap, makapelaksanaan lelang dimaksud harus dilaksanakan sesuai Pasal 7 VenduReglement jo Pasal 12 PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, yang menyatakan Kepala KPKNL/Pejabat LelangKelas Il tidak

hak tanggungan yang dilakukan oleh Penggugatrekonpensi ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalamgugatan konpensi dimana Majelis telah menyatakan menolak gugatan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi khususnya dalam petitum ke 4 gugatankonpensi yang memohon agar Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi danTergugat Il (konpensi) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad dan merugikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, makadengan mengambil alih seluruh

hak tanggungan yang dilakukan olehPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ; Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi selain danselebihnyaDALAM KONPENSIDAN REKONPENSI Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesarRP.1.541.000, (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)35Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Bale Bandung pada hari : SENIN tanggal 22 Agustus 2016 dengansusunan

Terlawan I nantinya pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2012 olehTergugat II melalui Terlawan III dan bantuan dari Turut Terlawan akan dilaksanakanlelan lelang secara umum terhadapnya berdasarkan Lelang Hak Tanggungan, padahalterhadap pembelian obyek a quo adalah sebagian dari uang milik Pelawan sehinggaada bagian hak dari Pelawan ;9.

Bahwa tindakan Terlawan IT yang mengumumkan lelang di surat kabar dan akanmelaksanakan pelelangan secara umum pada tanggal 14 Nopember 2012 berdasarkanPermohonan Lelang Hak Tanggungan kepada Terlawan III dengan jasa / bantuanTurut Terlawan terhadap obyek a quo yang ternyata masih dalam sengketa, jelasmerugikan kepentingan Pelawan dan bertentangan dengan peraturan yang ada ;11.

Nilai limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai denganSurat Penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh penjual / pemilik barang ; atauPenjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang ;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas pada point 12 huruf C Pelawan mohonagar Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan PelaksanaanLelang yang dikeluarkan oleh Terlawan III dengan bantuan Turut Terlawan ataspermintaan Terlawan II tersebut, yang diumumkan di koran

Hak Tanggungan dan Pelaksanaan Lelang yangdikeluarkan oleh Terlawan III dengan bantuan Turut Terlawan atas permintaanTerlawan IJ, selain itu bertentangan asas keadilan dan kemanusiaan serta amatmerugikan hak dari pihak Pelawan ;Berdasarkan alasanalasan uraian di atas, maka Pelawan memohon kepada KetuaPengadilan Negeri Surabaya, agar memanggil para pihak untuk memeriksa perkara inidan berkenan memutuskan sebagai berikut :DALAM PROVISI :Memerintahkan kepada Terlawan II dan Terlawan III agar melakukan

penundaan atasPenetapan dan Pengumuman Eksekusi lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelangtersebut, yang diumumkan di koran umum yang akan melaksanakan lelang pada hari Rabu,tanggal 14 Nopember 2012 terhadap a quo sebidang tanah dan bangunan Sertifikat HakMilik Atas Satuan Rumah Susun No.94 terletak di Jl.

Bahwa sesuai Pengumuman Pertama Lelang Hak Tanggungan melaluiselebaran tanggal 16 Maret 2015 Jo. Pengumuman Kedua Lelang HakTanggungan di Koran Jawa Pos Radar Solo tanggal 02 April 2015 bendayang menjadi obyek sengketa akan dijual secara lelang pada tanggal 16 April5. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini oleh karena Tergugat IIpada tanggal 16 April 2015 sebagai pelaksana lelang dan atau penjualansecara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa. 6.

Bahwa Penjualan Lelang Hak Tanggungan dan atau penjualan benda yangmenjadi obyek sengketa secara lelang pada tanggal 16 April 2015 adalahCacat NUKUM, 2 nnn nr nn nnn nnn nnn nnn nce ncn nner a nen cn nce na ncc nae canas7. a. Bahwa sebelum ada Pengumuman Pertama Lelang Hak Tanggunganmelalui selebaran tanggal 16 Maret 2015 Jo.

Bahwa didalam Pengumuman Pertama Lelang Hak Tanggungan tanggal 16Maret 2015 Jo.

Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan tanggal 02April 2015 terhadap benda yang dijadikan jaminan hutang tidak menyebutGrates =a Tanya nascent etree hernias teenie eternoBahwa menurut hukum benda yang akan dijual secara lelang harus menyebutbatas CES 0mm mm mm nt en10.11.12.13.14.15.Bahwa apabila tidak menyebut batasbatas apabila ada calon pembeli lelangmohon Eksekusi kepada Pengadilan Negeri akan mempersulit Eksekusiterhadap barang/benda yang diekSekuSi. 222200 =2Bahwa menurut hukum apabila ada

Putusan Nomor 1078 K/Pdt/2015dengan f yang atas nama Terlawan , akan dilakukan Pelelangan secaraumum pada tanggal 14 Mei 2013 oleh Terlawan Ill melalui Terlawan IVterhadap objek a quo di atas berdasarkan Lelang Hak Tanggungan, padahalterhadap objek a quo adalah terdapat sebagian dari harta waris yang belumdibagi dan ada bagian hak dari Pelawan;Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas Pelawan sebagai salah satukeluarga yang berhak atas harta dari keluarga yaitu objek a quosebagaimana pada point 5 di

Penetapan danPengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Pelaksanaan LelangHal. 5 dari 14 hal.

petitum dalam pokok perkara point 4, Pelawan jugamenuntut Pengadilan agar menyatakan bahwa penetapan dan pengumumaneksekusi lelang Hak Tanggungan tersebut yang diumumkan di koran umumdan selebaran yang rencananya akan melaksanakan lelang pada tanggal 14Hal. 7 dari 14 hal.

Harsono Koesmanto;2. perlawanan terhadap lelang hak tanggungan yang akan dilakukan padatanggal 14 Mei 2013, yang akan dilakukan Terlawan IV atas permintaanTerlawan Ill;.

Penetapan dan Pengumuman Ekesekusi Lelang hak tanggungan untukditunda sampai ada keputusan tetap;Dalam Eksepsi:1. Kami keberatan atas dikabulkannya eksepsi Tergugat III/Termohon Kasasi ;Dalam Provisi:1.

Bahwa, TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalildalil Perlawananyang telah diajukan oleh PARA PELAWAN dalam Surat PerlawananEksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 06 November 2017yang terdaftar pada Register Perkara di Pengadilan Negeri Surakartadalam Perkara Perdata No. 268/Pdt.Plw/2017/PN.Skt tertanggal 06November 2017, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakuioleh TERLAWAN ;2.

Menyatakan menolak Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan PARAPELAWAN' secara keseluruhan atau setidaktidaknya menyatakanPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan PARA PELAWAN tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Halaman 10 dari 27 halaman Putusan No. 302/Pdt/2018/PT SMG3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;ll. DALAM POKOK PERKARA:1. Bahwa,2. Bahwa,3. Bahwa,4.

kebenarannya oleh TERLAWAN serta terhadaphalhal yang menguntungkan pihak TERLAWAN ;oleh karena TERLAWAN menolak dan menyangkal dalildalilPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan PARA PELAWAN,maka PARA PELAWAN wajib membuktikan dalildalilnya tersebut;PT LENTERA NUSA TAMA merupakan debitur dari TERLAWAN lI,dan PARA PELAWAN sebagai Pemilik jaminan sekaligus sebagaiPengurus PT.

Bahwa,Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan merupakandalil yang mengadaada karena tanpa didukung dengan bukti yangvalid;apa yang didalilkan oleh PARA PELAWAN dalam point 6Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 06November 2017hanyalah dalil yang tidak didukung dengantindakan nyata dari PARA PELAWAN untuk menyelesaikankewajiban PT Lentera Nusa Tama, karena sejak awal PARAPELAWAN hanya menjanjikan saja akan menyelesaikankewajibannya dan janji yang dibuat oleh PARA PELAWAN tersebuttidak

Hak Tanggungan tertanggal06 November 2017, yang benar adalah TERLAWAN terdaftarsebagai Kreditur Separatis dalam Proses PKPU yang diajukan olehPT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

Bahwa,TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalildalil Perlawananyang telah diajukan oleh PARA PELAWAN dalam Surat PerlawananEksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 06 November 2017 yangterdaftar pada Register Perkara di Pengadilan Negeri Surakarta dalamPerkara Perdata No. 268/Pdt.Plw/2017/PN.Skt tertanggal 06 November2017, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui olehTERLAWAN 1;PARA PELAWAN tidak berhak mengajukan PERLAWANAN terhadapTERLAWAN (Exceptio non adimpleti contractus), karena

Menyatakan menolak Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan PARAPELAWAN secara keseluruhan atau setidaktidaknya menyatakanPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan PARA PELAWAN tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Hal 11 dari 29 hlm Putusan No.2680/Pat.PIlw/2017/PN Skt.ll. DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa,2. Bahwa,3. Bahwa,4.

diakui kebenarannya oleh TERLAWAN serta terhadap halhalyang menguntungkan pihak TERLAWAN I;oleh karena TERLAWAN menolak dan menyangkal dailildalilPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan PARA PELAWAN,maka PARA PELAWAN wajib membuktikan dalildalilnya tersebut;PT LENTERA NUSA TAMA merupakan debitur dari TERLAWAN I, danPARA PELAWAN sebagai Pemilik jaminan sekaligus sebagaiPengurus PT.

apabilaPara Pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, danapabila kita cermati PARA PELAWAN lah yang mempunyai itikad tidakbaik terhadap TERLAWAN yaitu dengan berupaya menghambatEksekusi Lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh TERLAWAN I,seharusnya PARA PELAWAN sebagai Pemilik Jaminan menyadaridana atau pinjaman yang di berikan kepada PT LENTERA NUSATAMA cq PARA PELAWAN merupakan dana nasabah yang harusHal 13 dari 29 hlm Putusan No.2680/Padt.Plw/2017/PN Skt.7.

Hak Tanggungan tertanggal 06November 2017, yang benar adalah TERLAWAN terdaftar sebagaiKreditur Separatis dalam Proses PKPUyang diajukan oleh PT BankPanin Dubai Syariah Tbk.

Namun Lelang Hak Tanggungan tetap dijalankan oleh Tergugat Halaman 3 Putusan Nomor 746/PDT/2021/PT SBYdan Tergugat II, Dengan demikian proses Lelang Hak Tanggungan oleh Tergugat dan Tergugat II mengandung cacat hukum dalam proses penetapan Lelang hakTanggungan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan Lelang dan Keputusan DirjenPiutang dan Lelang Negara No. : PER03.KN/ 2010 tentang Petunjuk TeknikPelaksanaan Lelang, sehingga Perbuatan Tergugat

Sudah jelas tertulispelaksanaan Lelang Hak Tanggungan Kamis Tanggal 04 Februari 2020 Dengandemikian proses Lelang Hak Tanggungan mengandung cacat formil dan cacathukum dalam proses penetapan Lelang hak Tanggungan karena tidak sesualdengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjukpelaksanaan Lelang dan Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara No.

Dengandemikian proses Lelang Hak Tanggungan mengandung cacat hukum dalampelaksanaan Lelang hak Tanggungan karena tidak sesuai dengan PeraturanHalaman 4 Putusan Nomor 746/PDT/2021/PT SBYMenteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaanLelang dan Keputusan Dirjen Piutang dan Lelang Negara No. : PER03.KN/ 2010tentang Petunjuk Teknik Pelaksanaan Lelang, sehingga Perbuatan Tergugattersebut adalah MELAWAN HUKUM.4.

Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadi obyekHalaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 1341 K/Padt/201710.sengketa sebagai pelaksana adalah Tergugat II dan telah dibeli olen TergugatIll, Sugeng Prasetyo Budi;Bahwa Penjualan Lelang Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadiobyek sengketa pada tanggal 9 Juni 2015 adalah tidak sah dan cacat hukum;a.

68/Pdt.G/2015/PN Skh adalah salah alamat karena Tergugat Ilnotabene merupakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurakarta adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga perbuatan atautindakan Tergugat Il dalam melaksanakan lelang Hak Tanggungan yangdimohonkan oleh Tergugat adalah masuk dalam koridor perbuatan PejabatTata Usaha Negara dan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Tergugat Iladalah merupakan keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Oleh karenaitu Karena itu, apabila Para Penggugat berkehendak membatalkan LelangEksekusi Hak Tanggungan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang berhak untuk membatalkan Lelang Hak Tanggungan cq.

Bahwa sebelum diadakan penjualan lelang hak tanggungan Para PemohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat belum/tidak pernah mendapatHalaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 1341 K/Pdt/2017surat dari Pengadilan Negeri tentang adanya sita eksekusi terhadap bendayang dijual secara lelang;5.

Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat Rekonpensimempermasalahkan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan pada tanggal 9Juni 2015 bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangSurakarta dan Risalah Lelang Nomor 724/2015 tertanggal 9 Juni 2015;9.

terletak didesa Sidoarum, Godean, Slemankemudian didaftakan lelang kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Tergugat Ill);Bahwa atas lelang hak tanggungan yang dimohonkan oleh PT.BPRDANAGUNG BAKTI (Tergugat !)

Hak Tanggungan) terhadap obyek Jaminan/HakTanggungan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut, sesuai Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UU Hak Tanggungan (UUNo.4 Tahun 1996).

Dengan mana Eksekusi Lelang Hak Tanggungandimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 dan telahmenetapkan TERGUGAT II sebagai pemenang atau pembeli lelangnya;13.Bahwa tidak benar dan patut dikesampingkan dalil PENGGUGAT yangmenyatakan harus adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (FiatEksekusi) dalam Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, yang didasarkan padaYurisprudensi Putusan MAHKAMAH AGUNG R,I No. 3210K/PDT/1984tanggal 30 Januari 1986.

Senyatanya Yurisprudensi itu terjadi sebelumberlakunya UU Hak Tanggungan (UU No.4 Tahun 1996);14.Bahwa tidak benar dan patut dikesampingkan dalil PENGGUGAT yangmenyatakan dalam pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan harusmenunjuk peraturan mengenai Eksekusi Grosse Akta Hypotek yang diaturPasal 224 HIR. Senyatanya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan merupakaneksekusi lelang yang berdasarkan pada UU No.4 Tahun 1996 (UU HakTanggungan) dan berbeda dengan Eksekusi Grosse Akta Hypotik.

Dengan demikian telah jelas apabila kreditur/Pemegang HakTanggungan dapat melakukan pelelangan umum terhadap Obyek HakHalaman 9 dari 20, Putusan No.88/PDT/2018/PT YYKTanggungan tanpa memerlukan Putusan/Penetapan Pengadilan terlebihdahulu;15.Bahwa tidak benar dan patut dikesampingkan dalil PENGGUGAT yangmenyatakan Eksekusi Pengosongan terhadap Lelang Hak Tanggungan yangdilakukan tanpa melalui PENGADILAN NEGERI harus melalui gugatanbiasa, sesuai hasil RAKERNAS MAKASAR 2007.