ParaPenggugat II Intervensi / Pembanding II / Terbanding, Kuasa Hukum Tergugat IIIntervensi /Pembanding IV / Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding III /Terbanding maupun Kuasanya; Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding III /Terbanding pada tanggal 30 Januari 2014; Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat / Pembanding I/ Terbanding, ParaPenggugat II Intervensi / Pembanding II / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi /Pembanding IV / Terbanding samasama mengajukan

banding pada tanggal 12 Februari2014, sedang Tergugat / Pembanding III / Terbanding mengajukan banding padatanggal 19 Februari 2014; Bahwa Para Penggugat / Pembanding I / Terbanding telah mengajukan memoribanding tertanggal 7 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Serang pada tanggal 7 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding III / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding IV / Terbandingmasingmasing pada tanggal 8 April 2014; Bahwa Para

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 19/G/2013/PTUN.SRG, tanggal 30 Januari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umumdengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat /Pembanding I / Terbanding, KuasaHukum Para Penggugat II Intervensi / Pembanding II / Terbanding, Kuasa HukumTergugat II Intervensi /Pembanding IV / Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat /Pembanding HI / Terbanding maupun Kuasanya, maka tenggang waktu 14 (empat belas)hari untuk mengajukan

banding adalah dihitung sejak dibacakan putusan tersebutdipersidangan; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 19/G/2013/PTUN.SRG tanggal 30 Januari 2014, telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding III /Terbanding pada tanggal 30 Januari 2014; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor 19/G/2013/PTUN.SRG tanggal 30 Januari 2014, Para Penggugat / Pembanding I/ Terbanding, Para Penggugat II Intervensi / Pembanding II / Terbanding, dan

TergugatII Intervensi / Pembanding IV / Terbanding samasama mengajukan banding padatanggal 12 Februari 2014, dan Tergugat / Pembanding III / Terbanding mengajukanbanding pada tanggal 19 Februari 2014; Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yangdiajukan Para Penggugat / Pembanding I / Terbanding Para Penggugat II Intervensi /Pembanding II / Terbanding, dan Tergugat II Intervensi / Pembanding IV / Terbandingsamasama mengajukan banding pada tanggal 12 Februari 2014, terhadap

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)e Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 4 menyatakan bahwakarena tidak puas dengan Putusan PTUN Manado, maka Tergugat (Walikota Manado) dan Tergugat II (Pribadi) mengajukan banding kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar tanpa mengajukanMemori Banding dengan maksud hanya untuk mengulurulur waktusaja;e Bahwa Tergugat II tidak termasuk dalam pihakpihak yang berpekra diPTUN Manado, jadi tidak masuk akal dan mengadaada apabilaTergugat Il, turut mengajukan

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 4 menyatakan bahwakarena tidak puas dengan Putusan PTUN Manado, maka Tergugat (Walikota Manado) dan Tergugat II (Pribadi) mengajukan banding kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar tanpa mengajukanMemori Banding dengan maksud hanya untuk mengulurulur waktusaja.Bahwa Tergugat II tidak termasuk dalam pihakpihak yang berperkaradi PTUN Manado, jadi tidak masuk akal dan mengadaada apabilaTergugat Il, turut mengajukan

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 4 menyatakan bahwakarena tidak puas dengan Putusan PTUN Manado, maka Tergugat (Walikota Manado) dan Tergugat II (Pribadi) mengajukan banding kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar tanpa mengajukanMemori Banding dengan maksud hanya untuk mengulurulur waktusaja;Bahwa Tergugat II tidak termasuk dalam pihakpihak yang berpekra diPTUN Manado, jadi tidak masuk akal dan mengadaada apabilaTergugat Il, turut mengajukan

banding kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar tanpa mengajukanMemori Banding dengan maksud hanya untuk mengulurulur waktusaja;Bahwa Tergugat II tidak termasuk dalam pihakpihak yang berpekaradi PTUN Manado, jadi tidak masuk akal dan mengadaada apabilaTergugat II turut mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilantata Usaha Negara Manado ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradi makasar seperti yang disampaikan dalam dalil angka 4 gugatanPenggugat;Bahwa yang menjadi pihakpihak yang berpekara

,Dea., tidak termasuk sebagai pihak, maka dengan demikian pihak Tergugat Il tidak mungkin mengajukan banding dan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar,dengan demikian dalil Gugatan Penggugat yang menguraikan : bahwakarena tidak puas dengan putusan PTUN Manado maka Tergugat Walikota Manado dan Terugat Il (pribadi) mengajukan banding diPengadilan Tinggi Tata Usaha di Makasar adalah keliru dan atau kabur(obscuri libelli), apalagi jika dihubungkan dengan Petitum Penggugat angka3

Nomor:SPTNP00001 1M/NOTUL/WBC.05/ KPP.MP.04/2012 tanggal 19 Juni 2012;: bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP000011M/NOTUL/WBC.05/ KPP.MP.04/2012 tanggal19 Juni 2012 Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan Nomor:AGP/M/RS/08.138 tanggal 14 Agustus 2012 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor:KEP1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 permohonan Pemohon Banding ditolak,sehingga dengan Surat Banding Nomor: SNug1105/B/X1/2012 tanggal 2 November 2012mengajukan banding;: bahwa Pemohon Banding mengajukan

banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 (selanjutnya disingkatKEP1689/WBC.05/2012) tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan PejabatBea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP00001 1M/NOTUL/WBC.05/KPP.MP.04/2012 tanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disingkatSPTNP00001 1M/NOTUL/WBC.05/KPP.MP.04/2012);: bahwa Surat Banding Nomor: SNug1105/B/X1/2012 tanggal 2 November 2012 ditujukankepada Pengadilan

Pajak, ahli warisnya, seorangpengurus, atau kuasa hukumnya;bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak adalah mengatur tentang dua hal yang berbeda yaitu Pasal 34ayat (1) mengatur tentang wewenang kuasa hukum untuk mewakili para pihak dalambersengketa di Pengadilan Pajak, sedangkan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur tentang wewenang kuasa hukum untukmewakili Pemohon banding dalam mengajukan

banding;bahwa menurut Majelis, surat kuasa dari Pemohon Banding sebagai Pemberi Kuasa kepadaKuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa harus secara jelas menyatakan hal yang dikuasakandari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yaitu kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasadalam bersengketa di Pengadilan Pajak atau kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalammengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, atau kuasa untuk kedua hal tersebut;bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor: AGP/M/11.171/2012 tanggal 2November

Banding kePengadilan Pajak;bahwa oleh karena itu untuk peristiwa Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012, tidak dapat diwakilioleh XX, jabatan Kuasa Hukum;bahwa oleh karena Surat Banding Nomor: SNug1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012ditandatangani oleh XX, jabatan Kuasa Hukum maka pengajuan Banding tidak memenuhiunsur Banding dapat diajukan oleh kuasa hukumnya sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002

Biaya Proses Rp 261.000,Jumlah Rp = 251.000,a & bf( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)Putusan diberitahukan kepada Tergugat / Termohon, tanggal :Tergugat / Termohon mengajukan verzet, tanggal :Penggugat / Pemohon mengajukan banding, tanggal :Tergugat / Termohon mengajukan banding, tanggal : Putusan telah berkekuatan hukum tetap, tanggal :

Putusan Nomor 532/B/PK/PJK/2013 Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.29835/PP/M.II/15/2011, tanggal 17 Maret 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas SuratKeputusan

Pemohon Banding mengajukan banding karenakeberatan yang Pemohon Banding ajukan SKPKB Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2001 Nomor 04/SK/PPH29/01/X1/2008 Tanggal 26 November 2008 ditolak olehTerbanding;Aspek formal;Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1376/WPJ.06/BD/2009,ditetapkan tanggal 30 November 2009, sehingga Surat Banding yang Pemohon Bandingajukan memenuhi jangka waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Aspek Material;Bahwa yang menjadi

pokok sengketa dalam banding ini adalah: ditetapkannyaSurat Keputusan Terbanding Nomor KEP1376/WPJ.06/BD/2009 tanggal 30 November2009 yang tetap mempertahankan SKPKB Nomor 00068/206/01/021/08 tanggal 3September 2008 sebesar Rp146.724.092,00 yang tidak sesuai dengan perhitunganPemohon Banding Rp0,00 (nihil) dimana Pemohon Banding masih mengalami kerugiansebesar Rp665.483.361,00;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksi fiskal yangdilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan alasan sebagai berikut

Rupiah) 091908212Apr01Jan Maret 20012.528,8036.125,7111.440,00413.278.171 091909113Jul01April Juni 20013.113,8044.482,8611.440,37508.900.229 093341312Okt01Juk Sept 20013.607,7251.538,8610.100,00520.542.457 094195114Jan02Okt Des 20016.422,3691.748,0010.317,03946.566.743 12345 0942900 14Jan02 Sirkulasi 2001 1952,81 27.897,29 8.700,00242.706.386 JUMLAH 2.63 1.993.986 Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi fiskal atas peredaran usaha berdasarkangross up biaya royalti sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan

Banding atas koreksi fiskal yang berasaldari gross up biaya royalti periode OktoberDesember 2001 yang ditagihkan padatanggal 12 Januari 2002 sebesar Rp946.566.743,00 dan pendapatan sirkulasi 2001 yangditagihkan pada tanggal 11 Januari 2002 sebesar Rp242.706.386,00 karena beda waktupengakuan pendapatan.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.303.000, (Tiga ratus tiga ribu rupiah ) ;bahwa, pada saat Putusan diucapkan pada tanggal 11 Maret 2015dihadiri Kuasa Tergugat/Pembanding , tanpa dihadiri olen Kuasa ParaPenggugat/Terbanding, dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding Il; bahwa, Putusan tersebut telah diberitahukan kepada ParaPenggugat/Terbanding, dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding Il masingmasing pada tanggal 11 Maret 2015 ;bahwa, atas Putusan tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan

banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya masingmasing pada tanggal 24 Maret 2015 dan Tergugat IllIntervensi/ Pembanding Il mengajukan banding tanggal 25 Maret 2015,pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada masingmasing pihakYAING: SIPIGEKEIA j nnn nr crnbahwa, Tergugat/Pembanding mengajukan memori bandingtertanggal 17 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada tanggal 17 April 2015 dan telah diberitahukankepada Para Penggugat

banding ,diucapkanpada tanggal 11 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ,tanoa dihadiri oleh Para Penggugat/Terbanding, dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding Il ; 2222 noe eo ene one eeMenimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepadaPara Penggugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Pembanding Il masingmasing pada tanggal 11 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 143/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 11 Maret 2015Tergugat/Pembanding mengajukan

banding pada tanggal 24 Maret 2015 danTergugat Il Intervensi / Pembanding Il mengajukan banding pada tanggal 25Hal 6 dari 13 Hal Perkara Nomor : 124/B/2015/PT.TUN.SBYMaire 201 By 5 ~ nnn nnn an nr nn enn re enMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataanbanding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2015dan pernyataan banding yang diajukan Tergugat Il Intervensi/Pembanding Ilpada tanggal 25 Maret 2015 terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor 143/

Dengan ini kedua belah pihak ingin mengajukan banding untukmembatalkan putusan verzet Nomor 2966/Pdt.G/2020/PA.JB tanggal16 Maret 2021.Berdasarkan hal tersebut, Pembanding mohon Majelis tingkatBanding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :Primair :1. Menyatakan perlawanan hukum banding adalah benar;2. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk membatalkan putusanverzet Nomor 2966/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 16 Maret 2021;3.

Mengajukan banding untuk membina rumah tangga kembali denganTerbanding;Hlm. 2 dari 7 him. Put. No. 125/Pdt.G/2021/PTA.JK4.

Mengajukan banding untuk membina rumah tangga kembali denganTermohon;4.

Penghasilan Kena Pajak Rp. 89.401.015.863,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp. 26.811.554.500,00Kredit Pajak : Rp. 21.171.152,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp. 26.790.383.348,00Sanksi administrasi Rp. 9.644.538.005,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 36.434.921.353,00Bahwa atas keputusan Terbanding tersebut Pemohon Bandingmasih keberatan sehingga mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 31Oktober 2003 Nomor : PUT01817/PP/HT.III/15/2003

masalahkonfirmasi faktur pajak yang dijawab tidak ada berakibat kerugian ataubeban pajak yang seharusnya tidak terutang oleh PemohonPeninjauankembali ;Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 1 UndangUndang No. 6 Tahun 1983yang diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 1994, tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) substansi dari pasaltersebut mencerminkan dalam hal Wajib Pajak/Pemohon Peninjauankembali masih merasa kurang puas terhadap keputusan DirektoratJenderal Pajak masih diberi kesempatan mengajukan

banding ke BadanPeradilan Pajak, akan tetapi secara formal telah ditolak karena alasanpersyaratan administratif (50 % atas pajak yang terutang harus disetor) ;Bahwa di samping pertimbangan alasan yuridis yang dikemukakantersebut di atas alasan kemampuan membayar sebesar 50 % dari jumlahpajak terutang sebesar Rp. 18.217.460.676,50 bagi perusahaan tidakdapat membayar karena posisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan tersedianya dana sebesar jumlah tersebut, hal ini tercermin dari cashflow selama

tahun buku 2000 yang menyatakanposisi perusahaan rugi sebesar Rp. 8.354.518.653, (lampiran 4) dalamkondisi perusahaan merugi dimana harus membayar, kami tidak memperoleh keadilan sebagaimana menurut kami sangat memberatkan ;Menimbang, ...Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauankembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauankembali tidak dibenarkan, karenaputusan Pengadilan Pajak sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku yaitu pada saat mengajukan

banding PemohonPeninjauankembali tidak membayar 50 % dari utang pajak seperti diaturdalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang No. 14 Tahun 2002, sehinggapermohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi puladaeri sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Pajak dalam perkara inibertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonanpeninjauankembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali : P.T.INTI MUTIARA KIMINDO tersebut harus

gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selaindan selebihnya.DALAM REKONVENSI : Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 3.191.000, (tiga juta seratussembilan puluh satu ribu rupiah).Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masingmasinghadir pada waktu putusan dibacakan, terhadap putusan tersebut PenggugatKonvensi mengajukan

banding sebagaimana ternyata dalam aktapermohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jemberpada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 yang kemudian diberitahukan kepadapihak lawannya pada hari senin tanggal 27 Maret 2017;Bahwa Tergugat Konvensi juga mengajukan banding sebagaimanaternyata dalam Akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 yangkemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 29Maret 2017

;Bahwa dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensikeduaduanya mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan AgamaJember tersebut, oleh karena itu Penggugat Konvensi yang mengajukanbandingnya lebih dulu (tanggal 15 Maret 2017) selanjutnya disebutPembandingTerbanding dan Tergugat Konvensi yang mengajukan bandingnyakemudian (tanggal 21 Maret 2017) disebut TerbandingPembanding;Bahwa Penggugat Konvensi/PembandingTerbanding dalamkedudukannya sebagai Pembanding mengajukan Memori Banding yangditerima

banding padatanggal 15 Maret 2017, sedangkan putusan Pengadilan Agama Jembera quo dibacakan pada tanggal 08 Maret 2017 dimana Penggugat Konvensihadir pada waktu pembacaan putusan, dengan demikian PenggugatKonvensi mengajukan banding pada hari ketujuh setelah putusan pengadilantersebut dibacakan;Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan banding padatanggal 21 Maret 2017 dan Tergugat Konvensi juga hadir pada waktuputusan Pengadilan Agama Jember a quo dibacakan pada tanggal 08 Maret2017, dengan

demikian Tergugat Konvensi mengajukan banding pada hariketiga belas setelah putusan pengadilan tersebut dibacakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut permohonan bandingyang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi maupun oleh TergugatKonvensi masih dalam tenggang waktu banding yaitu empat belas harisetelah putusan dibacakan, dan permohonan tersebut telah memenuhisyarat dan tata cara yang diatur dalam undangundang, oleh karena itusesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndangNomor

Put No. 93 C/PK/PJK/2007Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat KeputusanKeberatan Nomor : KEP45/WPJ.09/KP.0609/2006 tanggal 18 Juli 2006 yangtelah diterima pada tanggal 21 Juli 2006, mengenai keberatan atas SKPKBPPh Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor : 00010/201/04/406/05 tanggal 15Juli 2005, yang dikenakan kepada Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding karena keberatan yangPemohon Banding ajukan atas SKPKB PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2004 yangdikenakan kepada Pemohon Banding

Put No. 93 C/PK/PJK/2007Bahwa mengenai perhitungan Pemohon Banding yang tersebut di atas,Pemohon Banding sudah memberikan penjelasan yang sangat detail padasaat pemeriksaan, namun Terbanding tetap mengoreksinya;Bahwa selain itu, Pemohon Banding menolak dan mengajukan banding ataskeputusan keberatan PPh Pasal 21 yang dikeluarkan oleh Terbanding,karena dari proses pemeriksaannya Terbanding tidak berdasarkan tahapantahapan yang seharusnya atau tergesagesa;Bahwa selain itu, Pemohon Banding menolak dan

mengajukan banding ataskeputusan keberatan PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang dikeluarkan olehTerbanding, karena dari proses pemeriksaannya Terbanding tidakberdasarkan tahapantahapan yang seharusnya atau tergesagesa;Bahwa hal ini dapat Pemohon Banding lihat dari urutanurutan tanggal suratmulai dari tanggal Berita Acara Hasil Pemeriksaan (SHHP) tanggal 18 Juli2005, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tanggal 15 Juli 2005,dan Surat Pemindahbukuan utang pajak dengan SKPLB Pemohon Bandingtertanggal

semula Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa tenggang wakiu untuk mengajukan bandingmenurut ketentuan Pasal 119 ayat (1) Rog Permohonan banding dapatdiajukan di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri dalam wakiu 14hari (empat belas) hari sesudah putusan itu dijatunkan atau jika yangmengajukan banding tidak hadir pada wakiu putusan dijatuhkan didalamwakiu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu di beritahukan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas makatenggang waktu untuk mengajukan

banding adalah 14 (empat belas) harikalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atausetelahdiberitahukan kepada pihak yang mengajukan banding tidak hadir dalampembacaan putusan ;Menimbang, bahwa perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Sontelah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 dan saat diputus dihadiri olehkuasa hukumnya Pembanding semula Penggugat kuasa hokum paraTerbanding semula Tergugat dan Tergugat Il dan

JAPMenimbang, bahwa karena kuasa pembanding semula penggugatyang mohon banding maka tenggang waktu bagi Pembanding semulaPenggugat terhitung sejak hari Rabu tanggal 3 oktober 2018 sampaidengan hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 ;Menimbang, bahwa pembanding semula penggugat mengajukanbanding terhadap putusan perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Sonpada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sedangkan jatuh tempo terakhiruntuk mengajukan banding pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018,maka pembanding

semula penggugat mengajukan banding pada hari Rabutanggal 24 Oktober 2018 sudah melampaui batas waktu 14 (empat belas)hari;Menimbang, bahwa oleh karena pembanding semula Penggugatmengajukan banding terhadap putusan perkara perdata pengadilan NegeriSorong Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Son dilakukan telah melampaui bataswakiu 14 (empat belas) hari maka permohonan banding dari Pembandingsemula Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakantidak dapat

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor15/Akta.Pid/2017 /PN.Kag. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKayuagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017,terdakwa telah mengajukan banding, begitu juga Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Kayaagung telah mengajukan Banding terhadap putusanPengadilan Negeri Kayuagung Nomor 473/Pid.B/2017/PN.Kag. tanggal 17Oktober 2017 dengan Akta No

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa danPenuntut Umum dalam perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktudan menurut tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan dalam UndangUndang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Terdakwa meskipun tidak mengajukan memoribanding dan menguraikan alasan keberatan atas putusan Hakim tingkatpertama namun karena sejak semula Terdakwa tidak ditahan maka seketikadijatunkan pidana terdakwa secara langsung mengajukan

banding;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Palembangmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kayuagung Nomor 473/Pid.B/2017/PN.Kag. tanggal 17Oktober 2017, ternyata antara Terdakwa dengan korban awalnya adalahberteman dan bahkan pernah melakukan bisnis rumah makan meskipuntidak jadi dan gagal, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilaipersoalan antara Terdakwa dan saksi korban tidaklah harus memasukkanTerdakwa kedalam penjara, karena

biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.301.000, (tigaratus satu ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Bandung bahwa Tergugat/Pembanding pada itanggal 3 April 2017 telah =mengajukan permohonan banding terhadap tusanPengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/2016/PAEMenimbang, bahwa TergugaBanding sesuai Surat Tandaa Bandung Nomor 4908/Pdt.G/17, Memori Banding tersebut telahPengadilan Agama Bandung NomorPERTIMBANGAN HUKUMenimbang, bahwa Pembanding mengajukan

banding pada tanggal 3April 2017 sedangkan Pembanding/Tergugat hadir pada sidang pengucapanputusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4908/Pdt.G/ 2016/PA.Badg, yaknitanggal 23 Maret 2017 M.

Atas dasar itu, lagi pula Pembanding sudahHal 2 dari 5 halaman Putusan No. 0127/Pdt.G/2017/PTA.Bdgmemenuhi semua syarat untuk mengajukan banding, maka oleh karena itupermohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknyasependapat dengan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatancerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun dengan menambahkanpertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa upaya

Nilai Masa Pajak Maret 2007 sebesar Rp121.035.000,00, Terbanding menyatakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret 2007 sebesar Rp 174.927.200,00 sebagai dasar untuk menerbitkankeputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalahsebesar Rp 53.892.200,00;bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan DasarPengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2007 sebesarRp.174.927.200,00, Pemohon Banding mengajukan

banding dengan menyebutkan secaraleksplisit besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret2007 sebesar Rp.186.921.500,00, dan menyatakan nilai sengketa jumlahnya lebih besar dariKeputusan Terbanding sebesar Rp11.994.300,00;bahwa untuk mengetahui DPP PPN Masa Maret 2007 yang disengketakan, Majelismelakukan penelitian nilai sengketa;bahwa berdasarkan penelitian Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanDPP PPN Masa Maret 2007 menurut Pemohon Banding adalah

Rp186.667.500,00 denganperincian sebagai berikut : Menurut Terbanding Menurut Pemohon Banding(Rp) (Rp)Total DPP cfm SKP 174.927.200,00 186.667.500,00Lovina 14.250.000,00 54.049.000,00Partikel merk Lovina 39.642.200,00 0,00Merk lain 121.035.000,00 132.618.500,00 bahwa Majelis berpendapat, atas Keputusan Terbanding yang menyatakan DPP PPN MasaMaret 2007 sebesar Rp174.927.200,00, Pemohon Banding mengajukan banding denganmenyatakan DPP PPN Masa Maret 2007 sebesar Rp186.667.500,00 sehingga nilai sengketasampai

WAHIBATUL MASRUROBH, SH.Perincian Biaya Perkara :1.AF BfBiaya Pendaftaran RpAPP/ATK RpBiaya Panggilan RpBiaya Redaksi RpMaterai RpJumlah Rp30.000,35.000,180.000,5.000,6.000,256.000,(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)11 ae B@ lyPutusan diberitahukan kepada Tergugat, tanggal ;nn nnnLengugat.mengajukean. verze, tampa 5. mam nnn rerPenggugat mengajukan banding, tanga jeanne eee eeeTergugat mengajukan banding, tanggal;nn nnnPutusan telah berkekuatan hukum tetap,tanggal; +n 2nn nnn nnnHakim Anggota

Materai Rp 6.000,Jumlah Rp .( rupiah)Untuk Salinan yang sama bunyinyaOleh :Panitera Pengadilan Agama ProbolinggoZAMAHSARTI, SAg.13ae B@ lyPutusan diberitahukan kepada Tergugat, tanggal ;nn nnnLengugat.mengajukean. verze, tampa 5. mam nnn rerPenggugat mengajukan banding, tanga jeanne eee eeeTergugat mengajukan banding, tanggal;nn nnnPutusan telah berkekuatan hukum tetap,tanggal; +n 2nn nnn nnn

banding dengansurat banding Nomor : 5S SMTM/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008;Bahwa sebelumnya Pemohon Banding pernah mengajukan banding kepadaPengadilan Pajak dengan surat banding Nomor : 058/SMTM/X/2008 tanggal14 Oktober 2008 dan atas banding tersebut Pengadilan Pajak telah menerbitkanPutusan Nomor : Put21463/PP/M.VII/19/2010 tanggal 13 Januari 2010 yangmenyatakan permohonan banding Pemohon Banding dengan surat bandingNomor : 058/SMTM/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tidak dapat diterima;Bahwa menurut

S805/WBC. 02/2008tanggal 22 Agustus 2008 hal Tanggapan atas Bantahan Berita AcaraHasil Audit juncto S851'/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008, yangdalam butir 3 nya menyatakan bahwa apabila keberatan terhadap HasilAudit dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian kesalahan Pemohon Banding karena tidakmengajukan keberatan tersebut bukan murni kesalahan PemohonBanding, tetapi juga karena ada andil pihak Terbanding (dalam hal iniKanwil DJBC Sumatera Utara):Bahwa dengan demikian

Sarimakmur TunggalMandiri;Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) padatanggal 8 September 2008 mengirimkan surat (lampiran 18) yang isinyamemberitahukan belum menerima penagihan dari Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Belawan, sebagai prosedur danpersyaratan mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai keduasurat Kakanwil DJBC Sumut Nomor S805/WBC.02/2008 tanggal22 Agustus 2008 dan Nomor S851/WBC.02/2008 tanggal29 Agustus 2008;Sehubungan dengan itu pada tanggal 09 September

Permohonan Peninjauan Kembalia.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai arahan 2 (dua) suratKakanwil DJBC Sumut, yaitu surat Nomor S805/WBC.02/2008tanggal 22 Agustus 2008 (lampiran 15) dan surat Nomor S851/WBC.02/2008 tanggal 29 Agustus 2008 (lampiran 17) .

Sebagaiwarga negara yang baik dan sebagai Wajib Pajak yang patuh tentunyaakan melaksanakan semua arahan dan perintah dari pejabat yangberwenang, terlebih lagi dari seorang pejabat eselon Il yang memimpinsebuah Kantor Wilayah yang cukup besar seperti Kanwil DJBC Sumut;Bahwa sebelum mengajukan Banding, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) pada tanggal 14 Oktober 2008menyampaikan surat pemberitahuan kepada Termohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) yaitu Kepala Kantor Pelayanan Bea

(dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa Akta Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Gunung Sitoli Nomor : 198/Pid.B/2016/PN.Gst, tanggal 16 Maret 2017, danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 29 Maret 2017;Menimbang, bahwa Akta Banding yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Gunung Sitoli, yang

menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2017Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 198/Pid.B/2016/PN.Gst, tanggal 16Maret 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya masingmasing telah diberitahukan untukmemperlajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dankepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2017

, selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelumberkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa masingmasing Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan banding

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 April 2016;Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehinggaPengadilan tingkat banding tidak dapat mengetahui atas dasar keberatan apaPembanding mengajukan banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuatHalaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PTA.SmdPanitera Pengadilan Agama Nunukan Nomor W 17A10/404/HK.05/V/2016tanggal 12 Mei 2016:Bahwa Pembanding telah melakukan

Oleh karena ituberdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukanbanding ;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14April 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertamatanggal 31 Maret 2016 Pembanding didampingi Kuasa hukumnyahadirdipersidangan

Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalamtenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg.oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa dalam mengajukan banding Pembanding tidakmengajukan memori banding, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat Bandingtidak mengetahui keberatan apa sehingga Pembanding mengajukan banding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmempelajari dan meneliti dengan seksama

serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor184/Pdt.G/2018/PA.Mks. tanggal 23 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal7 Syaban 1439 Hijriyah, dan memperhatikan pula pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo, maka Majelis Hakim TingkatBanding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya, Majelis HakimTingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa terlebih dahulu dasar hokumkuasa Tergugat/Pembanding untuk mengajukan

banding perkara a quo kePengadilan Tinggi Agama Makassar.Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tertanggal 03Mei 2018 yang mengajukan banding adalah Kuasa Hukum Tergugat, yaitu Irwan,S.H, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Irwan & Partner,beralamat di Perumahan Gelora Pajjayyang Indah Blok AC/10, Kelurahan SudiangRaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Mksapabila diperhatikan secara seksama, maka didalam surat kuasa tersebut tidaktercantum hak penerima kuasa untuk mengajukan banding. Padahal menurutSurat Edaran Mahkamah Agung R.I.

banding.

Oleh karena itu, berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung R.I. tersebut di atas, dalam perkara ini seharusnya dibuat suratkuasa baru untuk mengajukan banding, sehingga upaya banding dilakukanpenerima kuasa didasarkan atas adanya legal standi in judisio dan suratpernyataan banding yang ditandatangani oleh kuasa tersebut menjadi sah secarahukum.Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tertanggal 24 Januari 2018dipergunakan sebagai dasar hukum penerima kuasa untuk banding, maka bandingyang dilakukan oleh

Putusan Nomor 186/Pat.G/2020/PTA Smq.tanggal 26 Juni 2020 yang tembusannya telah disampaikan kepada para pihakyang berperkara;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal30 April 2020 melalui kuasa hukumnya dan Kuasa Pembanding hadir padasidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 16 April2020.

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menelitisurat kuasa tanggal 11 Desember 2019 dari Pemberi kuasa Eko Pramonokepada Penerima kuasa Muglyatno, S.H., mendapatkan fakta bahwa SuratKuasa Khusus tersebut diatas tidak memberikan hak untuk mengajukanbanding pada perkara a quo, hal tersebut diperkuat dengan SuratKeterangan dari Panitera) Pengadilan Agama Wonosobo Nomor2514/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 22 Juni 2020 yang menerangkan bahwaKuasa Pembanding sampai tanggal 22 Juni 2020 tidak membuat kuasauntuk mengajukan

banding;Him. 5 dari 8 him.

, bahwa dalam Akta Permohonan Banding Nomor2514/Pdt.G/2019PA.Wsb tanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Wonosobo menerangkan bahwa Kuasa HukumPembanding yang bernama Mugiyatno,S.H. berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 11 Desember 2019, pada hari Kamis, tanggal 30 April2020, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan PengadilanAgama Wonosobo dalam perkara a quo dan ternyata Surat Kuasa Khusustertanggal 11 Desember 2019, tidak memberikan hak kepada Kuasa Hukumuntuk mengajukan

banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 2514/Pdt.G/ 2019/PAWsb. tanggal 30 April 2020 harus dinyatakan tidak sah karena cacat formil;Menimbang, bahwa oleh karena Akta banding nomor2514/Pdt.G/2019/PA.Wsb tanggal 30 April 2020 dalam perkara a quo,dinyatakan cacat formil, karena pihak Kuasa Hukum Pemohon tidakmempunyai legal standing untuk mengajukan banding dalam perkara aquoke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka permohonan banding perkaraa