Bahwa dengan demikian perbuatan tergugat yang dengan sewenangwenangmerusak tanaman kelapa sawit, memasang patok tanah, membersihkan danmembuat terasering dan menanam kembali kelapa sawit diatas tanah milikpenggugat s/d penggugat XIIl seluas lebih kurang 66 hatersebut adalahmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yangmerugikan kepada penggugat s/d penggugat XIII baik materil maupun moril;.

sebenarnya tidak jelas dan ragu raguakan mengenakan/menerapkan yang mana terhadap diri Penggugat, sebab tidakmungkin kedua ketentuan tersebut diterapkan dalam perkara yang bersamaanterhadap Terdakwa (Penggugat), sehingga penahanan terhadap diri Tergugatadalah merupakan bentuk tekanan/paksaan terhadap Penggugat dan pelanggaranHAM Penggugat sebagai Warga Negara oleh Tergugat berdasarkan pada alasHak yang tidak sah atau bentuk penyalahgunaan wewenang/kekuasaan olehpenguasa (Abuse of Power) serta merupakan perbuatan

melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad);Bahwa dengan demikian jelas surat penahanan No.

Antilope Madyju/Tergugat I ; Bahwa Tergugat II/Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige overheidsdaad) dalamtindakannya telah keliru dan salah karena telah mengabaikan prinsip kerjaKepatuhan, Ketelitian dan kehatihatian (PATEHA) dalam membuat danmenerbitkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) tanggal 31 Mei1977 No.1230/A/K/BKD/77 dan disempurnakan dengan SIPPT tanggal 19 Januari1973 No.168/A/K/BKD/1973 yang menjadi bagian dari

Kepala KantorPertanahan Propinsi DKI Jakarta Cq Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta Telahmelakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige overheidsdaad) karenatelah mengabaikan prinsip kerja Kepatuhan, Ketelitian dan kehatihatian(PATEHA) dalam membuat dan menerbitkan surat tanggal 18 September 1979No.4153/I//HGB/B/3/1979 yang menjadi bagian pertimbangan diterbitkan suratKeputusan Tergugat II No.

Antilopa Madju gambarsituasi tanggal 911980, No. 1/40/1980, atas rekomendasi Tergugat IV/KantorWilayah BPN DKI Jakarta, didalamnya termasuk tanah adat milik PenggugatGirik C.1728 Persil 148 S.II seluas 4.200 M2, dari luas seluruhnya 5.000 M2terletak dikelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Baratadalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige overheidsdaad) ; 34.

dinyatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum bersamasama dengan Tergugat VI/Kepala KantorPertanahan (Agraria) Kotamadya Jakarta Barat, karena memasukan tanah milikPenggugat dan pengambil alihan tanah milik orang lain Vide pasal 1471KUHPerdata yang bunyinya sebagai berikut: "Jual bell Benda orang lainadalah Batal dan dapat memberikan Dasar untuk Penggantlan biaya, kerugiandan Bunga, jika si pembeli telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaanorang lain" ; 7 222 o nnn nnn nnn nnnBahwa akibat perbuatan

melawan Hukum (Onrechtmatige overheidsdaad)olehTergugat II, Il, 1V, V dan Tergugat VI yang telah mengabaikan prinsip kerjaKepatuhan, Ketelitian dan kehatihatian (PATEHA) sehingga merugikanPenggugat selaku pemilik tanah adat terperkara yaitu hilangnya kesempatanmengelola tanah seluas + 5.000 M2 sehingga akibatnya Penggugat mengalamibeban hidup yang berat dan seandainya tanah Sengketa tersebut dapat dikuasaioleh penggugat maka pada saat ini Penggugat tentu dalam kehidupan yangsejahtera ; 43.44.Bahwa

danmerugikan Penggugat; Oleh karena itu, sudah seharusnya Tergugat , IIdan Ill dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige overheids daad) yang merugikan Penggugat;Bahwa perbuatan Tergugat IV yang secara sepihak dan tanpa dasaryang jelas, menguasai dan mendirikan bangunan rumah dan tempatparkir diatas bidang tanah Objek Sengketa milik Penggugat adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat,Oleh karena itu, sudah seharusnya Tergugat IV dinyatakan telahmelakukan Perbuatan

Melawan Hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yang merugikan Penggugat;1013.

Menyatakan tindakan Tergugat menanam paksa atas objek perkarasebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) yangmenimbulkan kerugian bagi Penggugat;. Menyatakan segala suratsurat yang dimiliki Tergugat atas objek perkaratidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibathukumnya;. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepadaPenggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat;.

putusan Pengadilan Tinggi Makassaryang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar a quo yangmengabulkan dalil gugatan para Termohon Kasasi (dahulu paraTerbanding/para Penggugat) tersebut diatas adalah salah dan keliru ;Oleh karena :Akta Jual Beli No.213/KR/VII/2005 bertanggal 26 Agustus 2006 adalahSah dimana dalam prosesnya dibuat berdasarkan aturan hukum danperundangundangan yang berlaku ;Sehingga :Perbuatan yang dilakukan antara Pemohon Kasasi/Tergugat denganTergugat Il adalah bukan merupakan perbuatan

melawan hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad) ;Selain itu :Bahwa pengalihan hak dari Pemohon Kasasi/Tergugat kepada Tergugatll telah dan didukung oleh bukti surat Otentik yang kuat dariPemerintahan setempat in casu Kelurahan Gunung Sari dan PemerintahKecamatan Rappocini, Kota Makassar yang menyatakan dengan tegasbahwa pada awalnya tanah (yang dijadikan obyek sengketa dalamperkara ini) dikuasai selaku hak milik dari Pemohon Kasasi/ Tergugat dan jauh sebelumnya diadakan transaksi jual beli antara PemohonKasasi

Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT DR jelas tidak sesuai dengannorma hukum, serta melanggar asas kepatutan dan asas kepantasan, hal manatindakan TERGUGAT DR dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad).Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT BNA4.Bahwa tindakan TERGUGAT DR tanpa dasar dan alas hak yang sahmenyatakan bahwa PENGGUGAT DR telah melakukan perbuatan melawanhukum dengan telah menguasai secara tanpa alas hak selama 1 (satu) tahunlebih LOWBOY

Ferry Indonesia Corporation terietak di Jawa Timur Kota SurabayaKecamatan Rungkut Kelurahan Rungkut Kidul, namun Tergugat bersikap diamdan tidak mengabulkan permohonan Penggugat yang dapat ditafsirkansebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Overheidsdaad) ;8. Bahwa guna melindungi hak kepemilikkan atas tanah milik Penggugat,sehingga statusnya menjadi jelas dan memiliki sertipikat, karena itu Tergugatwajib mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) No. 7/K.

Menyatakan perbuatan Tergugat I Konvensi yang menyatakan Obyek Sengketa milik Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat di Samarinda tanggal 14 April 2004 dan telah teregister di Kantor Camat Sungai Kunjang dengan Register Nomor : 593.83/551/IV/2004 tanggal 22 04 2004 adalah sebagai bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor : 15 Tahun 1989 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);

lebih 66 ha (enam puluh enam hektar) tersebut, olehsebab itu Tergugat tidak memiliki dasar hukum atau alas hak untukmenguasai tanah seluas kurang lebin 66 ha (enam puluh enam hektar)tersebut:Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang dengan sewenangwenang merusak tanaman kelapa sawit, memasang patok tanah,membersihkan dan membuat terasering dan menanam kembalikelapa sawit di atas tanah milik Penggugat s/d Penggugat XIII seluaslebin Kurang 66 ha (enam puluh enam hektar) tersebut adalahmerupakan perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad)yang merugikan kepada Penggugat s/d Penggugat XIIl baik materiilmaupun moril:Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,maka Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkankembali tanah seluas lebih kurang 66 ha (enam puluh enam hektar)tersebut kepada Penggugat s/d Penggugat XIll dalam keadaan baik tanpadibebani syarat apapun juga;Bahwa pada tahun 2007/2008 Tergugat telah membuka, mengerjakan,dengan mengimas tumbang/land

T.Il5b, BuktiT.1I5c, Bukti T.1I6A, Bukti T.Il7, Bukti T.II8;Bahwa, selanjutnya berdasarkan bukti pengakuan dan bukti suratsurattersebut, seharusnya Judex Facti mempertimbangkan terbukti tata cara yangdilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat maupun TermohonKasasi Il/Terbanding II/Tergugat Il dalam pelaksanaan lelang eksekusiterhadap objekobjek jaminan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugatdan Turut Termohon Kasasi II/Turut Terbanding II/Turut Tergugat II telahmemenuhi kualifikasi perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan unsurunsurnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat;Bahwa, sedangkan pertimbangan Judex Facti yang menolak permohonan sitajaminan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap tanah danbangunan yang menjadi objekobjek jaminan milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi II/Turut TerbandingIl/Turut Tergugat Il, dengan hanya berdasarkan alasan

Perbuatan MelanggarHukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyiPerkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabatpemerintahan (Onrechtmatige.Overheidsdaad) yang sedangdiperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harusmenyatakan tidak berwenang mengadili.c) Bahwa pada poin 18 dalil Gugatan dan poin 5 Petitum ParaPenggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat (Kantor PertanahanHalaman 25 dari 33 HalamanPutusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN GinKabupaten Gianyar) telah melakukan perbuatan

melawan hukum(Onrechtmatige.

Overheidsdaad).d) Bahwa poin 6 Petitum Para Penggugat menyatakan bahwasertifikat yang terbit dari pipil 224 adalah cacat hukum dan batal demihukum. Bahwa Sertipikat tanah merupakan salah satu keputusan TataUsaha Negara, dimana Pengadilan yang berwenang untukmenyatakan suatu keputusan Tata Usaha Negara cacat hukum danbatal adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka sudah sepatutnyaPenggugat mengajukan Gugatannya melalui Pengadilan Tata UsahaNegara.

Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugianterhadap PENGGUGAT, sehingga perbuatan TERGUGAT dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum ("Onrechtmatige overheidsdaad"),karena perbuatan TERGUGAT dapat memenuhi unsurunsur yangtercantum dalam Pasal 1865 KUHPerdata.

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah menimbulkan kerugianterhadap PENGGUGAT, sehingga perbuatan Tergugat dikategorikansebagai perbuatan melawan hukum ("Onrechtmatige overheidsdaad"),karenaperbuatan Tergugat dapat memenuhi unsurunsur yangtercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugi@kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itukarena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.C

Jika badan hukum publikmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt. Hal yangperlu. diperhatikan adalah bahwa badan hukum publik dalammenjalankan kekuasaannya mungkin merugikan orang lain denganalasan menjalankan undangundang. Oleh karena itu, perlu dibedakanantara kebijaksanaan dan pelanggaran undangundang . dalam hal inipengadilan yang menentukanya.

Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad);3. Menyatakan berakhir dan sudah tidak berlaku Perjanjian Pengikatan JualBeli (PPJB) Nomor /VIII/SLD/K/2017 berupa satu unit Toko CityLand No.Unit Lt.1A27 dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: /VIII/SLD/K/2017 berupa satu unit Toko CityLand No. Unit Lt.1A26.4. Menyatakan perbuatan dari Para TERGUGAT telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immaterill bagi Para PENGGUGAT,5.

, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun2003), sebelum Penggugat diberhentikan dengan tidak hormattersebut, wajiblan selama proses pidana tersebut didahuluidengan pemberhentian sementara dengan surat keputusandari Walikota Bogor, tapi ternyata tidak, oleh karena itupengeluaran objek sengketa Keppres RI 000001/KEPKA/TDH/ 23271/16 tanggal 15 Maret 2016 (Bukti P1) telahHalaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 558 K/TUN/201713.9.13.10.dilakukan berdasarkan suatu perbuatan

melawan hukum(onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan juga olehWalikota Bogor.

tidakmampu membuktikan dalildalil bantahannya tersebut ;Menimbang, bahwa karena telah jelas dan nyata Penggugat adalah pemilikyang sah atas tanah sawah/kebun yang dijadikan sengketa dalam perkara a quomaka tindakan Tergugat yang menguasai tanah sawah/kebun tersebut adalah jelasdan nyata merupakan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai suatutindakan melanggar Hak Subjektif orang lain in casu Penggugat itu sendiri, yangmana tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan yang dikategorikansebagai perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) ; Putusan Pengadilan Negeri Klas I BWatampone Nomor : 33/Pdt.G/2015/PN.WTP38Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapatjikalau Penggugat telah mampu membuktikan dalildalil gugatannya,maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satupersatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanaketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189

penilaian Majelis hakim tentang Kepemilikan tanahPenggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai salah satu Pemiliktanah yang sah, sehingga dengan demikian terhadap Petitum ini menurutMajelis Hakim patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Menyatakan hukumperbuatan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV (para Tergugat)menempati dan atau menguasai tanah kebun objek sengketa milik Penggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan bahwatentang perbuatan

melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad) telahdidefinisikan secara general dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu bahwa tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasaltersebut, dapat dilinat bahwa syaratsyarat atau unsurunsur yang harusdipenuhi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukumyaitu :1.

Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan oleh Penguasa (Tergugat dan Tergugat II) adalah:Bahwa Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada orang dan Badan Hukum palingsedikit 5 hektar, dan paling banyak 25 hektar sesuai dengan ketentuan UU PokokAgraria pasal 28 huruf b berbunyi: Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnyapaling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebihharus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik sesuai

Menyatakan perbuatan Tergugat dan Tergugat Il yang memberikan Sertipikat HakGuna Usaha kepada Tergugat III tanpa Investasi modal dan melebihi ketentuan UUadalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) ; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang menjual, menyewa, memberikan kepadapihak ketiga, dan menelantarkan Tanah Negara adalah perbuatan melawan hukum(Onrechtmatige daad) ;4.

Rifai, 3. diberikan kepadaprangkat Desa dan sebagian lagi diterlantarkan kemudian digarap, dikuasai dan ditanamioleh Penggugat bersama 1.446 Kepala Keluarga dari 5 Desa yaitu Desa/Kelurahan Dampit,Desa Pamotan, Desa Jambangan, Desa Majang Tengah dan Desa Amadanom, adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad), sehingga olehkarenanya adil apabila Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT.Margosuko dinyatakantidak dapat diperpanjangkan kembali sesuai dengan ketentuan UndangUndang

Margosuko yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dimaksud diatastelah diperpanjang untuk selama 25 tahun, sejak tanggal 31 Desember 2015 smapaiHalaman 149 dari 161 Putusan Nomor 93/Pat.G/2015/PN Migdengan tanggal 31 Desember 2040, maka Maijelis Hakim berpendapat dalil gugatanPenggugat pada dalil angka 5, JUGA tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada dalil angka 6 danangka 7 mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum(Onrechtmatige Overheidsdaad) dikarenakan tanpa Investasi Modal Tergugat danTergugat Il telah memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat III/ PT.