PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI danSub AK. PERLAWANAN PIHAK KETIGA (Derden Verzet) ;a. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan PerdataKhusus halaman 101, Sub AL. PERLAWANAN TERHADAP EKSEKUSI,menyebutkan :1) Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapatdilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasarhak hak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, haksewa, dll.b.

Bahwa Posita Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi ini telah didasari olehAlasan alasan dan Bukti Hukum yang kuat, maka PARA PELAWANmemohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman yangmemeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima danmengabulkan seluruh Petitum PARA PELAWAN ;B.

Tegakkan Kebenaran dan Keadilan(rechtvaardig) dan tidak akan diperlakukan secara tebang pilih / diskriminatif tetapikami sangat percaya dan yakin bahwa Pengadilan Negeri Sleman akanmemperlakukan secara Adil, Obyektif dan tidak akan memihak (neutraal) denganmencermati atas fakta yang sebenarnya terjadi.Berdasarkan hal hal tersebut diatas dengan int PARA PELAWAN memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenankiranya mempertimbangkan dalil dalil gugatan Perlawanan

terhadap Eksekusi inidengan memutus :I.

PRIMAIR :Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi oleh PARAPELAWAN untuk seluruhnya ;Menyatakan PARA PELAWAN adalah PELAWAN yang benar ;Menyatakan bahwa Jual Beli antara PARA PELAWAN dengan TERLAWAN IIadalah Sah secara Hukum ;Menyatakan Sah secara hukum atas :a.Sertifikat Hak Milik No. 8977 / Condongcatur, Surat Ukur No.01499/2001 tertanggal 30 Agustus 2001 atas nama MIKHAEL DEWIPURNAMAWATI (PELAWAN I) seluas 204 m2 berdasarkan AktaJual Beli Nomor : 309/2001 tertanggal 22 Nopember

Bahwa Pelawan disini tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukangugatan Perlawanan terhadap Eksekusi yang dilakukan oleh PengadilanNegeri Negara sesual dengan berita Acara EksekusiNo:02/Pdt.Eks/2018/PN.Nga karena Pelawan merupakan pihak yang ikutberperkara dalam Perkara Pokok No.29/Pdt.G/2014/PN.Ngr sehinggaPelawan adalah bukan Pelawan yang benar.

Dan disamping itu) Terlawan tidak perlumenanggapi lebih lanjut tentang apa yang menjadi keberatan dari pihakPelawan mengenai kedudukn Terlawan sebagai bukan ahli waris dari Ruja alias Pan Juana karena masalah keberatan ini bukan menjadi objekgugatan Perlawanan terhadap Eksekusi.

Bahwa keberatan Pelawan atas kedudukan Terlawan yang dinyatakantidak sebagai ahli waris yang sah tidak perlu kami tanggapi kembali karenadasar pengajuan gugatan perlawanan dari Pelawan adalah menyimpangdari suatu gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi, karena seharusnyamengenai keberatan mengenai kedudukan ahli waris seharusnyadisampaikan pada gugatan pertama kali diajukan, bukan setelah Eksekusiterlaksana.

PUTUSANNomor 3239/Pdt.G/2020/PA.Sor DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Perlawanan terhadap eksekusi antara:Atho Athoillah bin Enda Suhenda, lahir di Bandung pada tanggal 09April 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpedagang, bertempat tinggal di PerumahanHegarmanah Indah, Blok II No. 6, RT. 001RW. 010,Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung

Bahwa Pelawan perlawanan dimaksud adalah perihal perlawananagar putusan nomor 5295/Pdt.G/2019/PA.Sor tanggal 28 Oktober2019 dibatalkan dan menetapkan hak asuh seorang anak bernamaHuzaifan lbnu Athoillah umur 6 Tahun berada pada Pelawan;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Perlawanan terhadap eksekusi menurut hukumdiajukan oleh orang yang terkena eksekusi atau oleh pihak ketiga atasdasar adanya hak milik, hal

Kaitannya dalamperkara a quo terhadap eksekusi anak tersebut tidak dapat ditempuhdengan upaya perlawanan terhadap eksekusi melainkan denganperlawanan pembatalan hak asuh anak;Halaman 11 dari halaman 13.

sedangkan darigugatan yang diajukan dan juga pertimbangan dalam putusan MajelisHakim Tingkat Pertama maka dapat disimpulkan bahwa kualifikas/jenisperkara yang diajukan adalah perkara perlawanan terhadap eksekusiseharuSs nomor perkara ada diberi kode Bth, contoh Nomor: 64/Pdt.Bth/2020/PN Son;Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwagugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan eksekusi makaMajelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara iniadalah sebagai perkara perlawanan

terhadap eksekusi;Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya pokoknya menyatakan menerima eksepsi Terlawan dandalam pokok perkara menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapatditerima;Menimbang bahwa Terbanding semula Terlawan dalamjawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi Gugatan Error InPersona, eksepsi mana pada pokoknya bahwa Pelawan bukan pihakketiga yang punya hak mengajukan Perlawanan eksekusi dalam perkaraini dan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannyadalam

eksepsi yaitu menerima eksepsi Terlawan, dengan pertimbanganpada pokoknya adalah bahwa pelawan adalah pihak dalam perkaraterdahulu yaitu. perkara Nomor: 13/Pdt.G/2018/PN Son jo Nomor:83/PDT/2018/PT JAP, dimana putusan dalam perkara tersebut telahberkekuatan hukum tetap dan perlawanan terhadap eksekusi hanyaterbuka bagi pihak ketiga, kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 225 RBg,akan tetapi dari fakta yang terungkap dipersidangan, tidak terdapat buktibahwa Pembanding semula Pelawan telah melaksanakan

atas nama Pelawan, yang terletak diDesa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar;Bahwa benar eksekusi tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal07 Nopember 2013;Bahwa perlawanan terhadap eksekusi seharusnya diajukan pada sebelumeksekusi dilaksanakan. Dengan demikian gugatan perlawanan terhadapeksekusi yang diajukan oleh Pelawan Register perkara Nomor115/Pdt.G/2013/PN.BIt., adalah sudah terlambat, karena itu harusdinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 3 dari 7 hal.Put.

Dalam putusan ini MA ini menyatakan bahwa berdasarkan pasal 224HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotik yang memakai irahirahseharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasanalasantersebut berisi halhal yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti sehinggaberalasan untuk ditolak;:Bahwa perlawanan terhadap eksekusi diajukan ke Pengadilan Negeripada

., kemudiandiajukan Permohonan Eksekusi oleh Terlawan tersebut, secara langsungtelah mengancam kepentingan Pelawan akan kehilangan hak atasseparuh bagian dari obyek yang akan di eksekusi seluas 530 M2tersebut;Bahwa, oleh karenanya Pelawan sebagai Pihak Ketiga berhakmengajukan Perlawanan guna mencegah timbulnya kerugian dan ketidakadilan pada Pelawan apabila dilakukan eksekusi obyek tanah danbangunan seluas 530 M2 sebagai harta bersama Pelawan dan Suamiyang sebagiannya hak Pelawan;Bahwa, Perlawanan

terhadap eksekusi ini diajukan selain atas alasansebagai harta bersama yang karenanya sebagian menjadi hak Pelawan,sesuai maksud diatas, juga ternyata terhadap tanah dan bangunan diJalan Penanggungan Nomo 67 A, Kota Kediri, Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 1899/Kelurahan Lirboyo, Luas 513 M2, tertulis atas nama:BagusAstanu, masin dalam status sengketa di Pengadilan Negeri Kediriterdaftar dibawah register perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2015/PN Kar.antara Bagus Astanu sebagai Penggugat Melawan:1.

Tentang obyek Perlawanan;Bahwa meskipun dalam surat pelawanannya, Pelawan menulismengajukan perlawanan terhadap Eksekusi berdasarkan penetapanKetua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 12/Pdt.Eks/2015/PNkKadr.,namun Pelawan dalam menyusun dalil perlawanannya baik dalamposita maupun petitumnya sama sekali tidak mempermasalahkanpenetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.Eks/2015/PNkadr.Sehingga tidak jelas apa yang menjadi obyek perlawanan olehPelawan;2.

Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitasdalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakantidak dapat diterima;Ad. 1 Tentang obyek Perlawanan;Menimbang, bahwa menurut Terlawan, dalam surat pelawanannya,Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Eksekusi berdasarkan penetapanKetua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 12/Pdt.Eks/2015/PN Kdr., namunPelawan dalam menyusun dalil perlawanannya baik dalam posita maupunpetitumnya sama sekali tidak mempermasalahkan penetapan

terhadap eksekusi ini diajukan selain atas alasansebagai harta bersama yang karenanya sebagian menjadi hak Pelawan,ternyata terhadap tanah dan bangunan di Jalan Penanggungan Nomo 67 A,Kota Kediri, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1899/Kelurahan Lirboyo, Luas513 M2, tertulis atas nama :Bagus Astanu, masih dalam status sengketa diPengadilan Negeri Kediri terdaftar dibawah register perkara perdata Nomor87/Pdt.G/2015/PN Kdr. antara Bagus Astanu sebagai Penggugat Melawan:1.

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 697 K/ Sip/ 1974 tertanggal 31 Agustus 1977sebagaimana dikutip dari Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, him.431 secara tegas disebutkan "Keberatan mengenai pelelanganseharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelumpelelangan dilaksanakan";.

S.H. dalam bukunya"Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", him. 314berikut formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harusdiajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusidijalankan);. Bahwa penjualan lelang atas objek a quo telah dilaksanakan pada hariSenin 23 Juli 2007, sedangkan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawantertanggal 1 Nopember 2008;.

Menurut M Yahya Harahap, S.H diberi hak pihak ketiga untukmengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/ Pasal 206 Rbgapabila pihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan makagugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu. Eksekusi dibiarkansementara dalam keadaan status quo, bila tanggal eksekusi belum,Eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkara perlawanan diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri.

Hal ini berdasarkan:e Yurisprudensi Tetap MA RI No. 1343K/Sip/1975 yang kaidah hukumnyaGugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tidakmemenuhi syarat formal.e Yurisprudensi Tetap MA RI No.913K/Pdt/1995 yang kaidah hukumnya :Gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena objekgugatan kabur.e Yurisprudensi Tetap MA RI No.1149K/Sip/1970 yang kaidahhukumnya : Posita tidak menjelaskan dasar hukum yang mendasarigugatan, maka gugatan kabur.EksepsiEksepsi Lainnya.1 Bahwa Perlawanan

terhadap eksekusi dilakukan dalam hal sebagai berikut :e Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukanatas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hakhak lainnyaseperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa, dan lainlain.e Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeriyang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR atau Pasal 206 ayat(6) dan (7) RBg ).

terhadap eksekusi dilakukan dalam hal sebagai berikut:Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapatdilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasarhakhak lainnya seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, haksewa, dan lainlain;Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIRatau Pasal 206 ayat (6) dan (7) RBg );Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal

karena itu eksepsi terlawan/terbanding harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa karena eksepsi Terlawan / Terbanding poin 1,4 diterima,maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan eksepsiselebihnya demikian pula pokok perkara dalam perlawanan tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan yang apa disampaikan oleh Pelawan /Pembanding dalam memoribanding sejauh mengenai kesalahan penerapan hukum majelis hakim tingkat pertamayang menyatakan Perlawanan

terhadap eksekusi hanya dapat diajukan oleh pihak ketigasaja dan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Terlawan/Terbandingdalam kontra memori bandingnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya sendiri mengenai eksepsi21 dari 20 PUTUSAN NOMOR:67/PDT/2016/PT.PLG.berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Maret 2016,Nomor = 174/Pdt.Plw/2015/PN.Plg. yang dimohonkan banding tersebut dapatdipertahankan

, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukumatau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi AgamaSemarang dalam perkara a quo sudah tepat dan benar dalam menerapkanhukum, karena dalam perlawanan

terhadap eksekusi seharusnya yangdilawan oleh Pelawan adalah Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan olehKetua Pengadilan Agama Klaten, dan Penetapan tersebut yang seharusnyadiminta untuk dibatalkan, akan tetapi Penetapan Eksekusi yang dikeluarkanoleh Ketua Pengadilan Agama Klaten dimaksud tidak disinggung sama sekalidalam posita gugatan para Pelawan;Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapatbahwa amar putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Agama Semarang yangmemperbaiki putusan Pengadilan

Akan tetapi, kekeliruan tersebuttidak menyebabkan Putusan ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan,oleh karena itu Mahkamah Agung cukup memperbaiki pertimbangannyasaja;Bahwa eksepsi Terlawan tentang Pengadilan Agama tidakberwenang mengadili perkara ini tidak dapat dibenarkan karena sejatinyaperkara ini perlawanan terhadap eksekusi hak tanggungan yang berdasarkanpada prinsip syariah, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten berwenangmengadili perkara ini.

maupun koordinasi, karena fungsinyauntuk melakukan pengaturan dan pengawasan sesuai Pasal 55 ayat (2)UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, olehkarena itu menarik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Tergugat Ill adalahtidak tepat karena bukan pihak yang bertanggung Jawab terhadappelaksanaan perbankan Syariah, tetapi yang bertanggung jawab adalahBank Indonesia, maka eksepsi tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan Penggugatseharusnya mengajukan perlawanan

terhadap eksekusi dengan alasanbahwa sesuai akad antara Penggugat Il dan Tergugat ada perjanjianassesoir yang mengikutinya dalam perikatan hak Tanggungan atas tanah danbangunan milik Penggugat Il sebagaimana sertifikat HT Nomor 4245/2012dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 926/02/SBR/XI/2012 dan HakTanggungan memuat irahlran "DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA serta berdasarkan Pasal 13 dan 14UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemeganghak tanggungan diberi kKewenangan

haktanggungan yang isinya adalah obyek jaminan yang akan dilelang padatanggal 10 Oktober 2014 demikian juga pada petitum angka 5 yangmenyatakan batal demi hukum eksekusi lelang yang telah ditetapkan danakan dilaksanakan pada hari Jumat 10 Oktober 2014, dengan demikiansebelum terlaksana eksekusi lelang hak tanggungan, gugatan ParaPenggugat telah terdaftar di Pengadilan Agama Jember, dengan demikianbelum ternyata terlaksana eksekusi hanya baru dalam proses eksekusi, makaupaya dari Para Pembanding adalah perlawanan

terhadap eksekusi, dengandemikian Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap eksekusibelum waktunya (Prematur) untuk mengajukan gugatan atas objek lelang haktanggungan tersebut kepada Tergugat , seharusnya dengan upayaperlawanan terhadap eksekusi lelang hak Tanggungan sehingga tidak terjadilelang, oleh karena itu eksepsi ini beralasan maka eksepsi tersebut dapatditerima.DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat ada yangditerima, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

PUTUSANNomor 155/Pdt.G/2020/PA.SelZN ZT SY 2SezDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Perlawanan terhadap Eksekusi antara:H.

Putusan No. 155/Pdt.G/2020/PA.SelBahwa atas jawaban Terlawan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 dan 17tersebut, Pelawan mengajukan replik tertulis pada sidang tanggal 20 Juli 2020,yang isinya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIBahwa dalil eksepsi para Terlawan dalam eksepsi adalah dalil tidakberdasarkan hukum, bahwa perlawanan terhadap eksekusi sangat jelasditerangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi PeradilanAgama Buku II pada halaman 134 yang menyatakan:ak.

Perlawanan Terhadap Eksekusi1) Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkenaeksekusi / Tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawananmana diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yangmelaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR dan Pasal 206 ayat(6) dan (7) RBg);2) Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 (3)HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanantersebut benar dan beralasan, maka

eksekusi ditangguhkan, setidaktidaknyasampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;3) Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum;Bahwa dasar hukum perlawanan terhadap eksekusi oleh orang yang terkenaeksekusi Ssangat jelas sebagaimana uraian di atas sehingga eksepsi para Terlawansudah seharusnya ditolak;DALAM POKOK PERKARA1.

Perlawanan kabur karena objeknya tidak focusObjek perlawanan sebagaimana disebutkan pada titel (judul) perlawanandisebutkan 2 (dua) objek perlawanan, yaitu (a) Perlawanan terhadapEksekusi Pengosongan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri JakartaBarat No.33/2018 Eks Jo No.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018, danHalaman 11 dari 60 Putusan Nomor 714Pdt.Plw/2018/PN Jkt Brt1(b) Perlawanan terhadap Eksekusi Lelang Hak Tanggungan sesuai SuratPermohonan dan Pengantar SKPT No.08/SAM/JUR/EXT/18 tanggal 12Pebruari

Bahwa perlawanan terhadap Eksekusi Pengosongan No.33/2018 Eks JoNo.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang merupakan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat yang diajukan oleh Wilianto Jonany(Terlawan II). Dalam Penetapan Eksekusi Pengosongan No.33/2018 Eks JoNo.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018, kedudukan Pelawan adalahpihak Termohon Eksekusi, sehingga karena itu kwalitas subjek Pelawanadalah Pelawan pihak (Pelawan party).2.

Oleh karena Pelawan adalahBUKAN pihak ketiga dan juga BUKAN pemegang hak atas tanah objekdalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat a quo, makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR, Pelawan tidak mempunyai kwalitasuntuk mengajukan perlawanan terhadap Eksekusi Pengosongan No.33/2018Eks Jo No.135/29/2018 tanggal 14 Agustus 2018 vide Penetapan KetuaPengadilan Negeri Jakarta Barat.Atas halhal dan alasanalasan tersebut diatas, eksepsi Terlawan sangatlah beralasan hukum, dan karena itu perlawanan

terhadap eksekusi sebelum pelelangandilaksanakan;Putusan Mahkamah Agung No. 954K/Pdt/1973 tanggal 19Pebruari 1976, yang menegaskan :Dengan mengabulkan Perlawanan terhadap eksekusi yang telahberlangsung, berarti Judex facti telah menempuh acara yang salah,sebab eksekusi telah berlangsung dan barang sengketa semulatelah dikuasai oleh pihak yang berwenang, oleh karena ituseharusnya Pelawan mengajukan gugat biasa atau gugat baru ;e.

sebagai berikut :Dalam Eksepsi :e Bahwa dapat dibuktikan permohonan Perlawanan eksekusi mengandungcacat formil dan/atau kabur (Obscuur Libel), olen karena eksekusi atasPutusan Pengadilan Agama Takengon No. 239/Pdt.G/1996/PATkn. telahdilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2013, sedangkan perlawananeksekusi baru diajukan oleh Pelawan dan diterima/didaftarkan diMahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 3 Juni 2013 denganReg.No. 0204/Pdt.G/2013/MSTkn. oleh karena itu ternyata pelawan barumengajukan permohonan perlawanan

terhadap eksekusi setelaheksekusi dijalankan dan/atau dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyahTakengon dengan baik sesuai dengan prosedur dan/atau ketentuanhukum dan perundangundangan yang berlaku.

pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa dapat dibuktikan permohonan Perlawanan eksekusi mengandungcacat formil dan/atau kabur (Obscuur Libel), olen karena eksekusi atasPutusan Pengadilan Agama Takengon No. 239/Pdt.G/1996/PATkn.telah dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2013, sedangkan perlawananeksekusi baru diajukan oleh Pelawan dan diterima/didaftarkan diMahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 3 Juni 2013 denganReg.No. 0204/Pdt.G/2013/MSTkn.. oleh karena itu ternyata pelawanbaru mengajukan permohonan perlawanan

PUTUS ANNomor 2436/Pdt.G/2016/PA.JrKE abDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jember, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkaragugatan perlawanan terhadap eksekusi, yang diajukan oleh:1.as PoHASAN AL H. HASAN bin SALIMIN AL H. MUSTAFA, lakilaki, umur 75tahun.MARIYAM AL B. SAMSUL binti TAJI AL P. MARYAM, perempuan, umur 68tahun.HASYIM AL H. HASYIM bin DUMO, lakilaki, umur 65 tahun.JUNAIDI AL P.

Agama Jember untuk melaksanakan eksekusi; dasar dariPengadilan Agama Jember berkehendak melaksanakan eksekusi karena adanyapermohonan eksekusi dari pemohon eksekusi; setelah pemohon eksekusimencabut permohonan eksekusinya dan Pengadilan Agama Jembermengabulkannya serta mencabut penetapan penangguhan eksekusi, maka tidakada guna lagi dari perkara perlawanan ini untuk diteruskan, karena yang hendakdilawan sudah tidak ada.Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum perlawanan para pelawanyang selain perlawanan

terhadap eksekusi, karena menyangkut perlawananterhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka untuktepatnya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan upayahukum peninjauan kembali, Pengadilan Agama Jember sebagai peradilan tingkatpertama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili danmemutusnya, kewenangan tersebut kepunyaan Mahkamah Agung pada tingkatpeninjauan kembali berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undangundang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman; oleh karena itu perlawanan para16pelawan menyangkut yang selain perlawanan terhadap eksekusi juga dinyatakantidak dapat diterima seluruhnya.Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas,maka sudah sepatutnya perlawanan para pelawan dinyatakan tidak dapat diterimauntuk seluruhnya, baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara.Menimbang, bahwa karena para pelawan adalah pihak yang kalah, makakepada mereka sudah sepatutnya untuk dibebani membayar biaya yang timbulakibat

Kabupaten Bima,sebagai Terlawan ;Terlawan Il, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempatkediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima,sebagai Terlawan Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pelawan di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pelawan berdasarkan surat perlawanan yang telah didaftar di registerperkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Bmtanggal 7 Januari 2019 mengajukan perlawanan

terhadap eksekusi putusan PengadilanHal. 1 dari 11 Put.

hak milik yang sah secara hukum, yaitu hibah Terlawan danTerlawan Il kepada Pelawan, maka secara hukum tidak memiliki kekuatanhukum;Menimbang, bahwa meski dalam Pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara perlawanan terhadappelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulumenempuh mediasi, Majelis hakim berpendapat bahwa karena alasan Pelawantidak berdasarkan hukum, maka tidak perlu menempuh mediasi terlebih dah ulukarena perkara perlawanan

terhadap eksekusi tidak mutlak menunda eksekusidan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa alasan perlawanan Pelawan tidak berdasarkanhukum, oleh karena itu perlawanan Pelawan patut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena perkara perlawanan Pelawan tidak dapat diterima,maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankanHal. 9 dari 11 Put.

Bahwa Pelawan tidak mempunyai Kapasitas Hukum dan Kedudukansebagai Pelawan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi PutusanPerkara Perdata Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 14 Januari 2014 yangtidak ada hubungan hukum dengan Pelawan karena Putusan Perkara perdatano 437/Pdt.G/2014/PN.DPS adalah Putusan yang berhubungan dengan hutangpinjaman kredit uang oleh alm suami Terlawan Yudianto Roestamadji denganpersetujuan Terlawan sebagai istrinya dengan memnjam kredit uang padaTerlawan II PT BANK

Bahwa Perlawanan terhadap Eksekusi hanya dapat dilakukan atas dasarhak milik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 195 ayat 6 HIR/ 206 RBG.Tapi disini Pelawan bukan sebagai pemilik objek dalam putusan perkaraperdata Nomor 437/Pdt.G/2014/PN.DPS Dan Objek tersebut adalah hartamilik bersama alm suami Terlawan Judianto Roestamadji dan Terlawan Stefanie yang diperoleh dalam perkawinan Alm Judianto Roestamadji denganTerlawan Stefanie yang jadi jaminan kredit pada Terlawan II yang tidak adahubungan hukum dengan

Tapi diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Olehkarena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar juga telah salah dalamPenerapan Hukum dan Hukum Pembuktian yang tidak memeriksa perkarasecara keseluruhan di Tingkat Banding;2.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Mengabulkan PerlawananTermohon Kasasi/Terbanding/Pelawan untuk sebagian dengan Pertimbanganhukum bahwa dasar dari pada Termohon Kasasi/Terbanding/Pelawanmengajukan Perlawanan terhadap Eksekusi Putusan perkara

dinyatakan bahwa perlawanan Pelawan tarsebut tidakdapat diterima, yaitu dalam hal sebagai berikut:Bahwa perlawanan yang telah diajukan Pelawan telah lampau/lewat waktu;Bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap MahkarnahAgung RI No. 697 K/Sip/1974, tanggal 31 Agustus 1977, bahwa "Keberatanmengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadapeksekusi sebelum pelelangan dilaksanakan;Bahwa jelas perihal dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan salahsatunya adalah mengenai perlawanan

terhadap eksekusi lelang/pelelagan yangdilaksanakan Depkeu RI c/q.

Yurisprudensi tersebut di atas, bahwa perlawananPelawan telah lewat waktu karena baru didaftarkan di Pengadilan NegeriBanyuwangi pada tanggal 08 Oktober 2008, sedangkan pelaksanaan lelangatas objek sengketa telah terlaksana pada tanggal 29 April 2008;Dengan demikian telah terobukti bahwa perlawanan dalam perkara a quotelah lewat/lampau waktu, sehingga secara yuridis harus dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan pada tanggal 08 Oktober2008 tersubat juga merupakan perlawanan

terhadap eksekusi pengosonganyang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 28Agustus 2008 (vide Berita Acara No. 12/BA.Pdt.Eks/2008/PN.Bwi);Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1231K/Sip/1974 tanggal 15 April 1981, bahwa "mengenai keberatan/bantahanterhadap eksekusi yang diajukan setelah eksekusi itu dilaksanakan tidak dapatditerima";Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut jelas bahwa perlawananPelawan dalam perkara a quo telah lewat/lampau waktu

, sehingga secarahukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;EKSEPSI TERLAWAN III;Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam gugatannya tidak sesuaidengan Yurisprudensi MARI No. 697 K/SIP/1974 tanggal 31 Agustus 1977 joNo. 1261K/SIP/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyatakan bahwa: "formalitaspengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualanlelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan).

Surat gugatan Perlawanan Terhadap Eksekusi Putusan MA RI tertanggal 7 November2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah registrasiNomor : 184 /Pdt.G / 2013 / PN.Kpg2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 November 2013tentang penunjukan Majelis Hakim.3. Surat penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tangal 20 November 2013tentang Panitera Penganti3.

goss Ul powDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara perlawanan terhadap eksekusi yang diajukanoleh :Pelawan, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guruTerlawan, umur,honorer, tempat tinggal Kabupaten Ketapang, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Agus Hendri, S.H Advokat /Penasihat Hukum dari Kantor Advokat

sebagaiPenggugat dalam perkara a quo bukan pihak tereksekusi atau tersita dan ataubukan pula pihak ketiga yang dirugikan hak miliknya ;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan sebagai Penggugat bukanpihak tereksekusi atau tersita atau pihak ketiga (derden verzet) dan Pelawansebagai Penggugat dalam perkara a quo juga tidak dihukum untuk melakukanSuatu perbuatan karena telah dimenangkan berdasarkan putusan MahkamahAgung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan tidak mempunyallegal standing untuk mengajukan perlawanan

terhadap eksekusi, dan olehkarenanya perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijk verklaart) ;Hal 15 dari 17 Put.