Penyisihan laba perusahaan berupa Cadangan KerugianPenurunan Nilai (CKPN) sebagaimana diatur di dalamPBI No. 14/15/PBV2012 tentang Penilaian Kualitas AsetBank Umum dan Keputusan Menteri Keuangan (KMk)No. 68/KMK.04/1999 jo KMK No. 204/KMK.04/2000tentang Besarnya Dana Cadangan yang bolehDikurangkan Sebagai Biaya, yang mewajibkan Bankmenyediakan dana cadangan sebesar 100% terhadapkredit yang digolongkan macet yang masih tercatatdalam pembukuan bank setelah setelah dikurangidengan nilai agunan yang dikuasai.11.1.2

EKSEPSI PERSONA STUNDI NON YUDISIO :11.1.2.Bahwa penyebutan identitas Tergugat II oleh Penggugat dalam suratgugatannya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebabpenyebutan person Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugatkurang tepat dan keliru, karena tidak menyebutkan hirarki secara benardengan tidak mengkaitkan Kementrian Keuangan Republik Indonesiasebagai Badan Hukum Instansi Tertinggi atasan dari Tergugat II yangberada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada MenteriKeuangan

Said danUsman; Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Abidin;11.1.2 Satu petak tanah kebun kelapa seluas 1.894 (seribudelapan ratus sembilan puluh empat) meter persegi, yangterletak di Lorong Waki Akob Gampong LampeudayaKecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, sesuaiSertipikat Hak Milik Nomor 341 tanggal 8 April 2009, atasHalaman 17 dari 38 hal. Put.

perumahan yangluasnya lebih kurang 650 M2, dengan batasbatas sepadan sebagaiberikut: Sebelah Utara berbatas dengan gang dibaliknya tanah pusakaPario; Sebelah Selatan berbatas dengan rumah suku Jamba; Sebelah Barat berbatas dengan tanah pusaka Taksiah; Sebelah Timur berbatas dengan rumah suku Jambak (sekarangjalan) yang diatasnya berdiri dua buah bangunan permanen masingmasing berukuran 8 m x 10 m yang dibangun dengan tanpa hakHalaman 11 dari 32 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Pag.oleh Terbantah 11.1.2

1.1.1 Ade Hermanto bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat II)11.1.2 Hengky Ardiansyah bin Barnawi (ahli warispengganti/Penggugat III)1.1.3 Hendy Sunjaya bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat IV)Pada halaman 16 point angka 2.2.2 tertulis Titin Martini binti Tarmadi(keponakan/Tergugat VII) diperbaiki menjadi Titin Martini binti TarmadiHal. 30 dari 37 hal.semasa hidupnya menikah dengan Barnawi pada tanggal 15 Juli 1974 dandari pernikahannya dikaruniai anak :2.2.2.1 Ade Hermanto bin Barnawi

Solatiah binti Biok (anak perempuan) mendapat 1/7(sepertujuh) X 1/8 (seperdelapan) bagian = 1/56 (seperlimapuluh enam) bagian (satu koma tujuh puluh delapan persen);11.1.2. Rede bin Biok (anak lakilaki) mendapat 2/7 (dua pertujuh) X1/8 (seperdelapan) bagian = 2/56 (dua perlima puluh enam)bagian (tiga koma lima puluh delapan persen);11.1.3.

DEBITUR lalai melaksanakan sesuatu kevajiban atau melanggarsesuatu ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini atau dalamPerjanjian Jaminan, terutama (tetapi tidak terbatas) DEBITUR tidakatau lalai membayar lunas pada waktunya kepada BANK sesuatuJumlah Pinjaman, bunga, denda bunga, provisi, biayabiaya danlainlain jumlah uang yang sudah wayjib dibayar lunas (sudah jatuh waktu).11.1.2....; 11.1.3....;11.1.4....; Dst ;Dalam hal suatu kejadian kelalaian/pelanggaran berdasarkanperjanjian ini terjadi

terhadap transaksi atau nilai barang impor yangmengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidakdapat ditentukan nilai pabeannya;c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembellikepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapatditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yangseharusnya dibayar; dand. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembelisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yangmempengaruhi harga barang;11.1.2

Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melaluicaracara sebagai berikut : Bahwa awalnya melalui Surat Nomor Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal21 Juli 2010, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah(Kemenag Kanwil Provinsi Jawa Tengah) melalui Kepala Bagian Tata Usaha(Kabag TU) mengundang para Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU)dan Analis Kepegawaian atau Pegawai pada Kantor Kementerian Agama(Kantor Kemenag) Kabupaten / Kota se Jawa Tengah untuk mengikutisosialisasi Surat Edaran

Pada pokoknya perbuatantersebut dilakukan melalui caracara sebagai berikut : Bahwa awalnya melalui Surat Nomor Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal21 Juli 2010, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah(Kemenag Kanwil Provinsi Jawa Tengah) melalui Kepala Bagian Tata UsahaHal. 22 dari 82 hal.Put.

Padapokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui caracara sebagai berikut: Bahwa awalnya melalui Surat Nomor Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal21 Juli 2010, Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah(Kemenag Kanwil Propinsi Jateng) melalui Kepala Bagian Tata Usaha(Kabag TU) mengundang Para Kepala Sub.

Pada pokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui caracarasebagai berikut:Bahwa awalnya melalui Surat Nomor Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal21 Juli 2010, Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah(Kemenag Kanwil Propinsi Jateng) melalui Kepala Bagian Tata Usaha(Kabag TU) mengundang Para Kepala Sub.

Bahwa Berdasarkan keterangan tersebut di Point diatas ( point4,5,6,7,8 dan 9 ) merupakan Perbutan Melawan Hukum makaPerubahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat Ill atas SPPT tersebut,di point 4 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sahdengan demikian SPPT atas Nama Tergugat tidak mempunyaikekuatan hukum dan harus dibatalkan.11.Bahwa kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan Tergugatadalah sebagai berikut:11.1.1 Kerugian secara materil sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah).11.1.2

Foto copy kwitansi uang muka tanda jadi pembelian sebidang tanah di PatalanKab.Bantul, bermeterai cukup, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda 11.1.2. Foto copy kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah di Patalan Kab.Bantul,bermeterai cukup, sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda 11.2.3.

EmpatLawang, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, dan KotaPrabumulih.11.1.2 Dari 10 Kabupaten/Kota yang diverifikasi faktual, 8Kabupaten/Kota memenuhi syarat dan 2 Kabupaten/Kotatidak memenuhi syarat, yaitu :1) Kabupaten Muara Enim.Hal. 15 dari 40 hal. Put.

Sebelah Barat = Parit;Tanah ini dikuasai oleh beberapa orang Tergugat, yaitu:4.1.1.Amaq Sudirman bin Amaq Simah (Tergugat 3) bersama isterinyaInaq Lui binti Bapan Kamar (Tergugat 4) menguasai seluas + 85are dengan batasbatas:Sebelah Utara Parit;Sebelah Selatan Parit;Sebelah TimurPecahannya (tanah sengketa 11.1.2. dan11.1.3 dan sawah Amagq Darwisah); Sebelah Barat Parit;.

Klausula dalam Perjanjian Kerjasamasebagaimana tercantum dalam akta No. 43 tanggal 17Desember 2013, adalah tidak jelas/tidak pasti, bahkanmenunjukkan bahwa esensi perjanjian itu adalah sewamenyewa.11.1.2. Sejak awal Tergugat tidak mempunyai kehendakuntuk melakukan kerjasama dengan Penggugat dalammenjalankan usaha penyamakan kulit, karena menurutinformasi, Penggugat tidak memiliki latar belakang usahapenyamakan kulit.11.1.3.

Padapokoknya perbuatan tersebut dilakukan melalui caracarasebagai berikut:Bahwa awalnya melalui surat nomor: Kw.11.1.2/KP .02.3/5672/2010 tanggal 21 Juli 2010, Kementrian AgamaKantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Kemenag KanwilPropinsi Jateng) melalui Kepala Bagian Tata Usaha (KabagTU) mengundang para Kepala Sub.

Pada pokoknya perbuatan tersebutdilakukan melalui caracara sebagai berikut:Bahwa awalnya melalui surat nomor: Kw.11.1.2/KP.02.3/5672/2010 tanggal 21 Juli 2010, Kementrian AgamaKantor Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Kemenag KanwilPropinsi Jateng) melalui Kepala Bagian Tata Usaha (KabagTU) mengundang para Kepala Sub.

ABDUL HAMID;11.1.2.

KabupatenCilacap yang dilaksanakan oleh dan di aula kantor Terlawan IItanggal 08122012.10 Bahwa perlawanan Pelawan posita 8 benar.11 Bahwa Terlawan menolak perlawanan Pelawan posita 9, prosedur lelang atas jaminanhutang Pelawan kepada Turut Terlawan I telah memenuhi ketentuan Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaituantara lain:11.1. diumumkan 2 (dua) kai berturutturut, masingmasing melalui:11.1.1.selebaran tanggal 9 Nopember 2011, sebagai pengumuman pertama.11.1.2

Bahwa di satu sisi menyatakan, Telah diadakanpemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan = sesualSPK/perubahannya, di sisi lain menyatakan, tidak dapatmengajukan serah terima pekerjaan pertama, adalahpernyataan yang saling bertentangan sehingga tidakdapat dipertanggungjawabkan.11.1.2, Bahwa dalam Pekerjaan Jasa Konstruksiberdasarkan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 TentangJasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, sertaPeraturan Presiden Nomor

TERGUGAT ( Anak perempuan), sebagai Tergugat;11.1.2. PENGGUGAT (Anak perempuan) sebagai Penggugat I;11.1.3. PENGGUGAT II ( Anak Laki laki), sebagai Penggugat II;11.1.4. PENGGUGAT III ( Anak Laki laki), sebagai Penggugat III;11.1.5. PENGGUGAT IV ( Anak Laki laki), sebagai Penggugat IV;Him 4 dari 51 him, Ptsn Nomor 1670/Pdt.G/2019/PA.Pbr,12.