(SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali;. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) : Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon PeninjauanKembali (Semula PemohonBanding). Yang menjadi terdakwa dalam 1.

(SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT .49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali.. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus TiaraDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) : Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon PeninjauanKembali (Semula PemohonBanding). Yang menjadi terdakwa dalam 1.

(semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar,Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329

Bahwa diPutusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatan hukum tetapadalah merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanyaketerangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak PenghasilanTahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi;dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali;.

(semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur JenderalPajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayarapabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajakyang terutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkansebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atas SKPKB PPhBadan untuk Tahun 2005 dihitung kembaii.. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasusTiara Dewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding): Kasus Tiara Dewata Group Kasus Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Halaman 83 dari 130 halaman. Putusan Nomor 77/B/PK/PJK/2016 Banding) .

(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1)huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalamjangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

keterangan lain untukmenerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1)UndangUndang KUP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP joPasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatanhukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehinggaunsur adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKBPajak Penghasilan Tahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi.Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Putusan Nomor 369/B/PK/PJK/2016hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar,Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak Nomor PUT.49329/P P/M.

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembaii;.

Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwaDalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar,Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi.Bahwa didalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwaDalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2004 terbukti atau terpenuhi.Bahwa didalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Putusan Nomor 1002/B/PK/PJK/2016Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPUT.49329/PP/M.

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi.Bahwa didalam putusan Pajak NomorPUT.49329

(semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum Pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) Tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali..

(semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa diPasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007,Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatan hukumtetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsuradanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB PajakPenghasilan Tahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi;putusan PajakPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali;.

Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwaDalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi;Bahwa didalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329

Putusan Nomor 370/B/PK/PJK/2016pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007mengatur bahwa yang dimaksud dengan keterangan lainadalah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karenamelakukan tindak pidana

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi;Bahwa didalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329

Putusan Nomor 1280/B/PK/PJK/2016Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 MajelisHakim mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwayang dimaksud dengan keferangan lain adalah PutusanPengadilan

keterangan lainuntuk menerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalam Pasal 13ayat (1) UndangUndang KUP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP juncto Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan PemerintahNomor 80 Tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasaryang telah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi.Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329

(SemulaTerbanding) menggunakan dasar hukum Pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUPjuncto Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatanhukum tetap adalah merupakan unsur keterangan lain, sehingga unsuradanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB PajakPenghasilan Tahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi;Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329

(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1)huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwa DalamJangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak,Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Bahwa didalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pajakmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehinggaatas SKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembaili.. Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasusPengadilan memutuskan untukTiara Dewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding): , Kasus Pemohon Peninjauan Kembali (semulaKasus Tiara Dewata Group ei hon Banding)emohon Banding . Yang menjadi terdakwa dalam putusan pidana 1.

dasar hukum pasal 13ayat (1) huruf a UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan yang mengatur bahwa Dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atauberakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau TahunPajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar;Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelisputusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49329

UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Juncto Pasal 7ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007,Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telahberkekuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi;Bahwa di dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49329

Bahwa dibagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapatmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkanhasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak ataukurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusan PengadilanPajak PUT.49329/PP/M.VIII/99/2013 Hakimmempertimbangkan ketentuan dalam pasal PeraturanNomor Majelis3)Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 mengatur bahwa yang dimaksud7 ayatdengan keterangan lain adalah Putusan Pengadilan

dapat dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimana diatur dalamPasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP jo Pasal7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007, PutusanPengadilan Negeri Denpasar yang telah berkuatan hukum tetap adalahmerupakan unsur keterangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2005terbukti atau terpenuhi.dalam putusan Pajak NomorPUT.49329

(semulaTerbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13 ayat (1) huruf aUndangUndang KUP yang mengatur bahwa Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajakdapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar apabilaberdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar.Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2016adanya keterangan lain sebagai dasar penerbitan SKPKB PajakPenghasilan Tahun Pajak 2005 terbukti atau terpenuhi.Bahwa di putusan PajakPUT.49329/PP/M.VIII/99/2013, Pengadilan Pajak memutuskan untukmengabulkan sebagian permohonan gugatan PT XXX sehingga atasSKPKB PPh Badan untuk Tahun 2005 dihitung kembali.Bahwa dibawah ini adalah pokokpokok perbedaan antara kasus Tiaradalam Pengadilan NomorDewata Group dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) : Kasus

Kembali(semula Terbanding) menggunakan dasar hukum pasal 13ayat (1) huruf a UndangUndang KUP yang mengatur bahwaDalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnyapajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atauTahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar apabila berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar,Bahwa lebih lanjut, pada bagian Pembahasan Majelis putusanPengadilan Pajak Nomor PUT.49329

dijadikanketerangan lain untuk menerbitkan SKPKB sebagaimanadiatur dalam Pasal 13 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) UndangUndangKUP jo Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor80 tahun 2007, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yangtelah berkuatan hukum tetap adalah merupakan unsurketerangan lain, sehingga unsur adanya keterangan lainsebagai dasar penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan TahunPajak 2005 terbukti atau terpenuhi;Bahwa didalam putusan Pajak NomorPUT.49329