Selanjutnya Panitia A melakukan Pemeriksaan Tanah pemeriksaan tanah yanghasilnya dituangkan dalam Laporan Umum (Consfatering rapport) No.530.3/02/BPN1999 tanggal 9 Maret 1999 untuk memenuhi azaz publisitas;5. Kemudian permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Dattar Pengantar tanggal 19Maret 1999 No. 530.3/280/BPN99;6.

Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertahanan Kotamadya Solok tanggal 19 Maret1999 Nomor 530.3/282/BPN1999 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli diberi tandaT.II5;6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan ProvinsiSumatera Barat tanggal 27 Maret 1999 Nomor 530.3114/HP/BPN1999.bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli diberi tanda T.II6;7.

Putusan Nomor 396 K/TUN/2016kepada Tergugat Il Intervensi 1 adalah Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No.530.3/1445/2/ 483/33/2000 tanggal 11 Desember 2000;Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 dihubungkan dengan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No.530.3/1445/2/483/33/2000 tanggal 11 Desember 2000, maka objeksengketa dalam perkara a quo adalah penetapan tertulis pejabat yangberwenang

Foto copy Surat Keptusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNo.8VIII1992, tentang Ralat/ surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi JawaTimur tanggal 19 Juni 1990 Nomor : 115/530.3/35/1990/1990 dan pembralan Pendaftaran hak Pakai Nomor 7(Gedangan atas nama Departemen Pertahanan dan KeamanannRepublik Indonesia tanggal 7 Juli 1992 diberi tanda P.12Menimbang, bahwa foto copy suratsurat diatas telahdicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali buktiP.4, P.6 dan p.12

dinyatakan bahwa Sertifikat tersebuttidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak yang sah;Menimbang, bahwa dari bukti T.2 yait5u proses verbalpembelian penyerahan tanah tanggal 26 Nopember 1962 tidakmenunjukkan bahwa Orangorang yang telah menyerahkan tanahsebanyak 173 orang tersebut adalah sebagai orang yangmempunyai hak atas obyek tanah sengketa, karena dari buktiP.12 dapat dibaca bahwa Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah aBadan Pertanahan Nasional Propensi Jawa Timur tanggal 19 juni1990 No.115/530.3

EKSEPSIGUGATAN LEWAT WAKTU (VERJARING); Bahwatanah objek sengketa adalah aset Pemerintah Kota Parepare yangdiperoleh berdasarkan pemberian hak pakai sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang selanjutnya dituangkan dalamSertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas nama PemerintahDaerah Kota Parepare.

Selain itu, tanah obyek sengketa adalahtanah yang tercatat dalam neraca aset milik Pemerintah Kota Parepareyang diperoleh berdasarkan Pemberian Hak Pakai sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang sebelumnya difungsikan sebagailokasi Puskesmas Lumpue kemudian diubah menjadi Gudang Obat.

Gugatan Lewat Waktu (Verjaring);Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakangugatan Para Penggugat telah lewat waktu oleh karena tanah objek sengketaadalah aset Pemerintah Kota Parepare yang diperoleh berdasarkan pemberianhak pakai sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaParepare No. 530.3/120/5318/2000 tanggal 16 Oktober 2000, yang selanjutnyadituangkan dalam Sertifikat Hak Pakai No. 00008/Kelurahan Lumpue atas namaPemerintah Daerah Kota Parepare.

Jawa TengahNomor : SK.530.3/404/1/2592/22/90tanggal 15081990.Bahwa Pemerintah Kotamadya DaerahTingkat II Surakarta (Tergugat I)juga mengajukan Tanah Negara yangtelah lama dikuasai, dipelihara dandikelolanya, yang letaknyaberdekatan dengan Tanah bekas HakGuna Bangunan No. 22, seluas 61.739M dan kemudian permohonan tersebutditerima, sehingga diterbitkan37sertifikat Hak Pakai No.11 atasnama Pemerintah Kotamadya DaerahTingkat II Surakarta ( Tergugat I),dan tanah tanah ini sama sekalitidak ada hubungannya

tanah Negara murni berdasarkan KeputusanGubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 21Januari 1987 No.SK.DA.II /HP/198/1I/1186/1987 sedangkan ;Bahwa berdasarkan Buku Tanah Kantor Pertanahan NasionalKota Surakarta HP.No.15/Kelurahan Sriwedari, KecamatanLaweyan Kota Surakarta luas tanah 38.150 m2, atas namaPemerintah Kota Surakarta berasal dari tanah yangdikuasai Negara ( tanah Negara dan bekas HGB 22 )berdasarkan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional JawaTengah tanggal 15 Agustus 1990 NomorSK.530.3

Tergugat ;Bahwa HGB No.22/Kelurahan Sriwedari, Kecamatan LaweyanKota Surakarta tercatat atas nama Raden Mas TumenggungWirjodiningrat, luas 34.150 m2, kemudian diwaris oleh RMLSoemohartono, Dkk sebanyak 72 orang, kemudian dibatalkan63berdasarkan Surat Keputusan Mendagri tanggal 14 Mei 1973Nomor : SK/85/DJA/1973 dan kembali sebagai tanah yanglangsung dikuasai oleh Negara (bekas RVE : 295) jugaberdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1990 NomorSK.530.3

Kehutanan Kabupaten Takalar Nomor : 521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 2010;

KESIMPULAN Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yangmengajukan keberatan atas penggunaannya; Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkanuntuk dapat diberikan hak.Bahwa sesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa TanahA tersebut di atas maka permohonan dari DepartemenTransmigrasi Republik Indonesia untuk penerbitan sertifikat telahditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000tanggal 30 Desember 2000 ditujukan kepada Kepala Kanwil

KESIMPULAN Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yangmengajukan keberatan atas penggunaannya; Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untukdapat diberikan hak.Bahwa sesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa TanahA tersebut di atas maka permohonan dari DepartemenTransmigrasi Republik Indonesia untuk penerbitan sertifikat telahditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000tanggal 30 Desember 2000 ditujukan kepada Kepala Kanwil

Put.Nomor 60/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS22.23.24.25.26.2d.28.595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal TeguranI;1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000 tanggal30 Desember 2000 perihal Usul Permohonan Pemberian HakPengelolaan untuk An. Departemen Transmigrasi Seluas 700 Ha diDesa Punaga/Laikang Kecamatan Mangarabombang Kab.

TransmigrasiPemukiman dan Perambah Hutan R.I telah dibangun berbagaifasilitas, Sarana dan prasarana untuk pemukiman transmigrasi dankemudian telah menempatkan anggota transmigrasi di lokasitersebut;Bahwa untuk penerbitan. sertifikat di area tanah tersebut,Departemen Transmigrasi RI pada tanggal 13 September 2000mengajukan surat permohonan Hak Pengelolaan kepada KantorPertanahan Kabupaten Takalar dan surat permohonan tersebuttelah ditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala KantorPetanahan Kabupaten Takalar No.530.3

Put.Nomor 60/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS22.23.24.25.26.Zi.Takalar Nomor : 595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10September 2013 perihal Teguran ;1 (Satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000tanggal 30 Desember 2000 perihal Usul PermohonanPemberian Hak Pengelolaan untuk An. DepartemenTransmigrasi Seluas 700 Ha di Desa Punaga/LaikangKecamatan Mangarabombang Kab.

Jawa Timur tanggal 19Juni 1990 No.115 / 530.3 / 35 / 1990 dan Pembatalan Pendaftaran Hak PakaiNo.7 / Gedangan a/n Dep.Han Kam RI., maka terbukti bahwa Pendaftaran HakPakai No.7 / Gedangan atas tanah seperti tersebut (bukti T.6) tidak berlaku lagisebagai tanda bukti hak yang sah dan tanahnya kembali menjadi status semula(yaitu sebagaimana tersebut dalam P.1 dan P.2 tersebut) ;Hal. 10 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti pula hak kepemilikan H.

Sertipikat Hak Pakai tersebut telah memiliki penetapan pemberianhak dari pejabat berwenang yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor :SK.530.3/115/1/92/62/97 tanggal 11 Nopember 1997;Halaman 12 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Pyab.

Ruchjat, MS),Nomor: 530.3/115/1/92/62/97 Tanggal 11 Nopember 1997 tentangPemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Tingkat NusaTenggara Barat untuk Balai Budidaya Laut atas sebidang tanah seluas25.082 meter persegi terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut,Kabupaten Lombok Tengah;5.

Sertipikat Hak Pakaitersebut telah memiliki penetapan pemberian hak dari pejabat berwenangyaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Barat nomor : SK.530.3/115/1/92/62/97 tanggal 11Nopember 1997;b.

Ruchjat, MS), Nomor: 530.3/115/1/92/62/97Tanggal 11 Nopember 1997 tentang Pemberian Hak Pakai kepadaPemerintah Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat untuk Balai Budidaya Lautatas sebidang tanah seluas 25.082 meter persegi terletak di Desa Sengkol,Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.7. Bahwa tanah objek sengketa seluas 25.082 m?

Ruchjat, MS),Nomor: 530.3/115/1/92/62/97 Tanggal 11 Nopember 1997 tentangPemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Tingkat Nusa TenggaraBarat untuk Balai Budidaya Laut atas sebidang tanah seluas 25.082 meterpersegi terletak di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten LombokTengah;3.

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar Nomor : 521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 2010;20. 1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Takalar Nomor : 700/2093/WAS kepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;21. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor : 595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal Teguran I;22. 1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3

Put.Nomor 60/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS Terhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yangmengajukan keberatan atas penggunaannya; Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapatdiberikan hak.Bahwa sesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa TanahA tersebut di atas maka permohonan dari DepartemenTransmigrasi Republik Indonesia untuk penerbitan sertifikat telahditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000tanggal 30 Desember 2000 ditujukan

KESIMPULANTerhadap permohonan ini tidak ada pihak lain yangmengajukan keberatan atas penggunaannya;Bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan untuk dapatdiberikan hak.Bahwa sesuai dengan kesimpulan dari Panitia Pemeriksa TanahA tersebut di atas maka permohonan dari DepartemenTransmigrasi Republik Indonesia untuk penerbitan sertifikat telahditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3/5303/2000tanggal 30 Desember 2000 ditujukan kepada Kepala Kanwil

Acara Hasil Survey Lokasi DinasPertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar Nomor521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 2010;1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Takalar Nomor700/2093/WAS kepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, TransmigrasiKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar Nomor :595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10 September 2013 perihal TeguranI;1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3

dibangun berbagaifasilitas, sarana dan prasarana untuk pemukiman transmigrasi dankemudian telah menempatkan anggota transmigrasi di lokasiTE PS EDU , ~~~ ~~ nn nnn nnn eminem nmin nminBahwa untuk penerbitan sertifikat di area tanah tersebut,Departemen Transmigrasi RI pada tanggal 13 September 2000mengajukan surat permohonan Hak Pengelolaan kepada KantorPertanahan Kabupaten Takalar dan surat permohonan tersebuttelah ditindaklanjuti dengan Surat Pengantar Kepala KantorPetanahan Kabupaten Takalar No.530.3

Hasil Survey LokasiDinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Takalar Nomor :521.1138.a.12.2010 tanggal 30 Desember 2010;1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Takalar Nomor :700/2093/WAS kepada Direktur UD Mumin perihal Teguran;1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil KabupatenTakalar Nomor : 595/230/TTKC/IX/2013 tanggal 10September 2013 perihal Teguran ;1 (satu) bundel photo copy Surat Pengantar Kepala KantorPertanahan Kabupaten Takalar Nomor : 530.3

Skt.184 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 21 KelurahanMangkubumen tersebut oleh Turut Tergugat berasal dari Pemberian haktanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTengah Tanggal 1361995 Nomor SK.530.3/214/1/360/33/95.5 Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat angka 5 huruf c benarberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 pasal ayat 1tanah RVO Nomor 559 Kelurahan Mangkubumen seluas 1450 m2tersebut

KAI/Tergugat)yaitu dari Pemberian hak tanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTengah Tanggal 1361995 Nomor SK.530.3/214/1/360/33/95;e Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 pasal ayat 1 tanahRVO Nomor 559 Kelurahan Mangkubumen seluas 1450 m2 tersebut menjadi tanahyang langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 huruf emenyatakan bahwa tanah tanah tersebut ayat 1 (Tanah bekas konversi

KAI/Tergugat) yaitu dari Pemberian hak tanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa TengahTanggal 1361995 Nomor SK.530.3/214/1/360/33/95.

SulSel No.530.3/61/5301/2000 menerangkan bahwa tanahseluas 17.517 M2 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh belas meter persegi),sama sekali tidak menunjuk di jalan Baji Gau Il seperti yang di terangkantersebut. Sedangkan Bukti Surat Tergugat (T.13): Foto copy SuratNo.530.3141053.01 tertanggal 4 Nopember 2000 perihal usulanPemberian hak Pakai. an.

Kakanwil BPN Provinsi SulawesiSelatan Nomor. 530.3/61/5301/2000 pada tahun 2000,memperlihatkan secara jelas terdapat kekurangan Pihak dengan tidakmenarik beberapa orang tergugat yang telah melakukan prosespengalihan hak tanah negara, dan diketahui diatas bidang tanahtersebut telah terbit sertifikat yang dikeluarkan oleh kantorpertanahan/BPN kota Makassar, sehingga gugatan yang tidak jelasdan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.2.

pertimbangan maupunkeputusannya;1.Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya samasekali tidak mempertimbangkan secara arif dan bijaksanamengenai pertimbangan hukum Judex Facti (PengadilanTinggi Surabaya) pada halaman 12 alinea 5, karena JudexFacti (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam memberikanpertimbangan tersebut berdasarkan pemeriksaan buktibuktisurat yang ada, baik bukti surat dari Tergugat yaitu SuratKeputusan Kakanwil Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJatim tanggal 8 Februari 1990 Nomor 49/530.3

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 530.3/76/04/5312/2004 tanggal06 September 2004, yang diberi tanda (Bukti TIll3);Alat bukti TIll3 tersebut telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya;Kuasa TurutTergugat :1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan(SPPTPBB) tahun 1995 atas nama Siraje H.

bukti tersebut diambil alin dalam pertimbanganterhadap bukti ini; Fotocopy Surat Ukur Nomor 110/Balangnipa/2002, yang diberi tanda (BuktiTIlk2);Bahwa Bukti Tlll2 juga berupa akta otentik yang merupakan dasar terbitnyasertipikat Hak Pakai No. 72 yang termasuk satu kesatuan dan bagian yangtidak terpisahkan sehingga terhadap bukti ini juga akan dipertimbangkanpersesuaiannya dengan bukti lainnya;" Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 530.3

berkas perkara maka terbitnyasertifikat atas tanah sengketa tersebut atas dasar datadata yang valid yaknikeberadaan bangunan Sekolah Dasar Negeri 124 LURA sesuai dengan yangtermaktub didalam buku Rincik (bukti TTI,I2) letaknya berada pada peta BlokNo. 9 serta pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sinjai yangdituangkan dalam Surat ukur Nomor : 110/Balangnipa/2002 (bukti TIll2) sertaadanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sulawesi Selatan Nomor : 530.3

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat keliru dan salah alamatkarena Sertifikat Hak Pakai No. 09/TenrigangkaE, atas nama DepartemenPerhubungan terbit bukan atas dasar surat keputusan Tergugatmelainkan berdasar pada surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional, tanggal 31 Juli 1997 No. 530.3/88/03/5305/97,sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Pejabat yangmenerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai atas namaDepartemen Perhubungan, yaitu Kepala Kantor Wilayah

Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar Nomor 856 530.3 53.01 2005, tanggal 19September 2005 tentang Pemberian Hak Pakai atas namaTnetara Nasional Indonesia Angkatan Udara atas tanahdi Kelurahan Maloku, Kecamatan Ujung Pandang, yangdiberi tanda bukti T2;Bukti bukti mana telah bermeterai cukup dan telahdisesuaikan dengan aslinya dipersidangan ;Menimbang, bahwa pihak Tergugat' tidak mengajukansaksi saksidipersidangan 5 222 rrr rere ee eee ee ee eee eeMenimbang, bahwa untuk menguatkan

SK.530.3/1410/18/389/33/2000;Menanggapi dalildalil Penggugat Nomor 2 dan 3, maka Turut Tergugatmenanggapinya bahwa Para Penggugat tidak punya legalitas atas tanahtanah yang ia tempati karena telah diterbitkannya Sertipikat Hak PakaiNomor 6 / Kelurahan Bumi atas nama Tergugat;Menanggapi dalil Penggugat Nomor 4 s.d Nomor 7, Turut Tergugatmenanggapinya :a.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nasa Tenggara Barat Nomor SK.530.3/38/1/50/HP/62/2004tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah KabupatenSumbawa atas Tanah di Kabupaten Sumbawa, tanggal 05 Agustus 2004;Halaman 13 dari 17 halaman.

SK. 530.3/12/3/279/62/1996tanggal 18 April 1996.Setelah persyaratan yang ditentukan dalam klausula Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tersebut dipenuhi,maka diterbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 50/Kelurahan Cakranegara Timur,Luas 1.065 M2 atas nama Pemerintah Tk.

sertipikat atas Tanah Sengketa merupakan perbuatan melawan hukumkarena sebagaimana ditegaskan dalam dalil Jawaban Tergugat angka 4 dan angka5 di atas proses permohonan hak dan pensertipikatan atas Tanah Sengketa olehTergugat telah dilakukan dengan sepengetahuan Para Penggugat khnususnya AndriHaryanto dan dilakukan sesuai sera memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepaia KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: SK.530.3

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Ambon tanggal 7 Mei1991 Nomor : 530.3/676/1991.b.Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiMaluku tanggal 19 Juni 1991 Nomor : BPN.530.3/523/1991.Selain itu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 145 / Wainitu milikTergugat! dimaksud, yang telah diperpanjang masa berlakunyaselama 10 tahun, juga berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPNPropinsi Maluku.b.