Ditemukan 177 data
42 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalamperkara a quo, judex facti mencampuradukkan dua haltersebut secara tidak tepat dan tidak proporsional.6.1.3. bahwa petitum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat padasatu sisi menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugatmelakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihakatau tidak sah (recht wege nietig).Petitum pada Butir 2:Menyatakan tindakan Tergugat melakukan pemutusanhubungan kerja sepihak dan lisan tanopa membayar uangpesangon, uang jasa dan ganti kerugian lainnyamerupakan tindakan sewenangwenang
55 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tidak disebutkan dan ditegaskan oleh judex facti tentangpengabulan gugatan tersebut apakah dikabulkan seluruhnya ataudikabulkan sebagian;6.1.3.
69 — 15
NAWARSIH binti AMAQ MUGASIH (Tergugat 3).6.1.3. JUWARSIH binti AMAQ MUGASIH (Tergugat 4).6.2. Istri Ketiga bernama PIRAH, telah meninggal dunia dan mendapatkan4 (empat) orang anak bernama :6.2.1. JUMAINDI bin AMAQ MUGASIH (Tergugat 5).6.2.2. LINTI binti AMAQ MUGASIH (Tergugat 6).6.2.3. JADIAWAN bin AMAQ MUGASIH (Tergugat 7).6.2.4.
180 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusahaan Pembuat PO tersebut kemudianmemberikan downpayment (uang muka pembelian)kepada Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).6.1.3. Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) mengirimkan barang hasil produksi kepihak di Luar Negeri ( France & United Kingdom )lengkap dengan dokumentasi berupa PEB, B/L, P/L,Surat Persetujuan Ekspor, dan Surat Jalan.6.1.4. Perusahaan Pembuat PO tersebut kemudian melunasisisa pembelian.6.1.5.
118 — 47
6.1.3.Siti binti Batong mendapat 1/6 (seperenam) dari 9.026 M? = 1.504,33 M?.6.1.4.Masa Uleng bin Batong mendapat 2/6 (dua perenam) dari 9.026 M? =3.008,66 M?6.2. Bagian ahli waris almarhum Salehe bin Batong adalah:6.2.1. Mariama binti Ali sebagai istri alm. Salehe mendapat % (Seperdua)dari gono gini tanah 9.026 M? atau 4.513 M*. ditambah 1/8(seperdelapan) dari 4.513 M? sama dengan 564, 125 M? hingga 4.513 M?+ 564,125 M*= 5.081,125 M?6.2.2.
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yuli Dalina binti M.Yunus (cicit perempuan/ PenggugatXXXVII);6.1.3. Yunita Purnama binti M. Yunus (cicit perempuan/PenggugatXXXVIII);6.1.4. Sri Wahyuni binti M. Yunus (cicit perempuan/TergugatIV);6.1.5. Khairani Sikarnaini binti M. Yunus (cicit perempuan/Penggugat XXXIX);6.1.6. Khairul Hidayat bin M. Yunus (cicit perempuan/PenggugatXL);6.1.7. lwan Adha bin M.Yunus (cicit lakilaki/Penggugat XLI);6.2. Darsinah binti M.Hatta (Penggugat XLII);Bahwa Nuraini binti Raya alias Tgk.
60 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat dalam posita gugatan tidak dapat menjelaskan atau tidakmenguraikan secara rinci mengenai ukuran tanah yang secara riil/nyatadikuasai oleh Para Tergugat, mengingat yang menjadi objek sengketa adalahtanah oleh karena itu seharusnya Penggugat dalam dalil gugatan dijelaskansecara detail, tetapi dalam posita Penggugat hanya menyebutkan ukuranbangunan rumah saja tanpa menyebut berapa ukuran tanah yang dikuasaioleh masingmasing Tergugat, hal tersebut dapat dilihat dalam posita poin6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
199 — 75
Tahun 2 terhitung mulai 15 April 2014 sampai dengan 14 April 2015sebesar Rp.48.000.000, (em pat puluh delapan juta rupiah) di bayarkan2 (dua) minggu sebelum masa berlaku.6.1.3. Tahun 3 terhitung 15 April 2015 sampai dengan 14 April 2016 sebesarRp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) di bayarkan 2 (dua) minggusebelum masa berlaku.6.1.4.
6 — 0
Penggugat tidak menjalankan kewajibannyasebagai seorang istri dan ibu bagi anakanak;Bahwa Penggugat/Tergugat Rekopensi sering lalalterhadap Tergugat/Penggugat Rekopensi dan anakanakterkait dengan urusan rumah tangga seperti tidak maumemasak makanan seharihari untuk Tergugat/PenggugatRekopensi dan anakanak dengan alasan Penggugat/Tergugat Rekopensi capek dan sibuk kerja, padahalTergugat/Penggugat Rekopensi rutin memberikan uangbelanja kepada Penggugat/Tergugat Rekopensi untukbelanja kebutuhan seharihari;6.1.3
99 — 52
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016.Dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 06/PokjaJasalainnya/Umroh/Kesra/2016 Tanggal 18 Nopember 2016, pada :6.1.1. angka 26.3.a, diatur dan ditentukan bahwa:ketentuan umum dalam melakukan evaluasi Pokja ULP dilarangmenambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteriadan persyaratan yang telah ditetaopkan dalam Dokumen Pengadaanini;6.1.2. angka 28.4, diatur dan ditentukan bahwa :Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab VIIIDokumen Pengadaan ini.6.1.3
8 — 0
Penggugat tidak menjalankan kewajibannyasebagai seorang istri dan ibu bagi anakanak;Bahwa Penggugat/Tergugat Rekopensi sering lalaiterhadap Tergugat/Penggugat Rekopensi dan anakanakterkait dengan urusan rumah tangga seperti tidak maumemasak makanan seharihari untuk Tergugat/PenggugatRekopensi dan anakanak dengan alasan Penggugat/Tergugat Rekopensi capek dan sibuk kerja, padahalTergugat/Penggugat Rekopensi rutin memberikan uangbelanja kepada Penggugat/Tergugat Rekopensi untukbelanja kebutuhan seharihari;6.1.3
100 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Akta No. 13) pada tanggal 27 Januari 2012 atausetelah lewat 17 (tujuh hari) dari batas waktu yang diperboleh olehUU PT(in casu 10 Januari 2012), sehingga keputusan RUPS tersebut dapatdituangkan ke dalam akta notaris (in casu Akta No. 13) dan dapatdianggap sebagai suatu) akta yang sah, disamping dapatdipergunakan sebagai akta yang menjadi dasar untuk mengajukanpermohonan pemberitahuan mengenai adanya perubahan anggarandasar tersebut kepada maupun diterima oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia;6.1.3
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebaliknya, apabila benar tanah sengketa itu bagiandari bidang tanah adat UMA LELU milik Suku Bawa Ebu SapuWali atau Suku Gejo Ebu Lado, maka yang berhak/berwenangmenyatakan tanah milik/ haknya YOSEPB LAJA adalah KetuaSuku Bawa Ebu Sapu Wali atau Ketua Gejo Ebu Lado, ataspersetujuan warga/anggota suku.6.1.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tidak mempunyaihak/wewenang untuk menyatakan/menetapkan bahwa tanahsengketa adalah haknya YOSEPH LAJA Termohon Kasasidahulu Penggugat/Terbanding.
80 — 66
Menyatakan hutang Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatanadalah sebesar Rp. 85.715.273 (delapan puluh lima tujuh ratus lima belas ribudua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:6.1.1 Tunggakan angsuran pokok sebesar Rp. 54.135.004 (lima puluh empatjuta seratus tiga puluh lima riobu empatrupiah)6.1.2 Tunggakan angsuran bunga sebesar Rp. 25.969.158 (dua puluh limajuta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu seratus lima puluhdelapan rupiah)6.1.3 Denda sebesar Rp. 5.611.111
Terbanding/Tergugat V : KHODIDJAH SAHBUDI SALEH, SH., M.kn
Terbanding/Tergugat III : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Terbanding/Tergugat I : MOCHAMAD SOVIE IRAWAN KHUSWA
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KARAWANG
Terbanding/Tergugat IV : TAFIELDI NEVAWAN, SH
Terbanding/Tergugat II : PT. MAHESA GLOBAL
54 — 29
Sehingga, perjanjian Pengikatan maupunJualBeli yang terjadi dalam perkara ini tidak memenuhi syaratsyarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu. sarat adanyakesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.6.1.3.
Bahwa dikarenakan seluruh dalildalil yang diajukan oleh Penggugat Konpensitelah berhasil dibuktikan sebaliknya atau dipatahkan oleh dalildalil Tergugat Konpensi maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan aquoDALIL PENGUASAAN LAHAN YANG DISAMPAIKAN DALAM GUGATAN AQUOTIDAK RELEVAN DENGAN FAKTA SAAT INI DI LAPANGAN28.29.Bahwa selain karangan dan kebohongan Penggugat Konpensi sebagaimanayang telah disampaikan di atas yang bertujuan memutar balikan fakta yangsebenarnya, maka dalil 6.1.2 dan 6.1.3
RIFKA SETIA RIDA
Tergugat:
DWI YUNIATI, SH. MKn
117 — 43
perkara ini sertaperbuatan dari Penggugat Dalam Konpensi / TergugatDalam Rekonpensi' terhadap Tergugat DalamKonpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi mengalamikerugian sebesar Rp.150.000.000, (Seratus lima puluhjuta rupiah);6.1.2 Bahwa dengan adanya gugatan perkara iniTergugat Dalam Konpensi / Penggugat DalamRekonpensi haruS menghadiri persidangan diPengadilan Negeri Banjarmasin dan membayarhonorarium Advokat untuk menangani perkara ini yangdiperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus jutarupiah);6.1.3
138 — 103
sebagai produk elektronik Bank yang berupa mesin ATMyang memiliki berbagai kegunaan dalam transaksi keuangan, yangmenurut ketentuan UndangUndang Perbankan, UU No. 10 Tahun1998, Bab 1 pasal 1, dalam ketentuan umum Perbankan adalah :Anjungan tunai mandiri (ATM) adalah kegiatan kas yangdilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antaralain dalam menarik atau menyetor secara tunai atau melakukanpembayaran melalui pemindahbukuan dan memperolehinformasi mengenai saldo, mutasi rekening nasabah.6.1.3
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namundemikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidakmempertimbangkan Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) tersebut dan tetap menyatakan bahwaGugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)memenuhi ketentuan formal padahal nyatanyata GugatanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) tersebuttelah bertentangan dengan banyak Pasal dalam banyakperaturan perpajakan yang berlaku di Indonesia;6.1.3.
185 — 49
Melengkapi data & dokumen debitur yang akan dibiayaidan wajib menyerahkan kepada Bank sesuai denganwaktu yang telah ditetapkan;6.1.3.
90 — 30
Dalam Eksepsi :6....1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;6.1.2 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard) ;6.1.3. Membebankan kepada Para Penggugat membayar seluruh biaya dalamperkara ;6..11 Dalam Pokok Perkara :6..11..1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;6..11..2 Meberima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;6..11..3.