Rp. 75.717.329,97 tanpaPPn.Dari uraian diatas dapat dihitung presentase pekerjaan yang tidakdikerjakan terhadap volume pekerjaan dihitung terhadap PPN yaitu=Rp. 83.289.062,96/ nilai kontrak 274.915.000,00 = 33,35 %.Sehingga prosentase pekerjaan yang dilaksanakan adalah : 100 % 33,35 %= 66,65 %.Selain itu terdapat kekurangan volume yang dilaksanakan terhadaphasil pelaksanan yaitu : Pekerjaan Timbunan dengan Pasir Urug Volume Kontrakadalah 339,20 M3 aktual yang dilaksanakan dilapanganadalah 254,07

1,80 M ;ketinggian rata rata 0,50 M ; dan panjang yang terlaksanaadalah 282,30 M, untuk ini terdapat selisin volume sebesar85,13 M3 x progress 66,65 % = 56,74 M3, kondisi pekerjaanterhadap total kontrak adalah Jika dikalikan dengan hargasatuan dalam kontrak Rp. 57.818,00 / M3 didapati selisihbiaya terhadap kontrak sebesar Rp. 3.280.484,61 (tiga jutadua ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluhempat rupiah enam puluh satu sen)e Pekerjaan pasangan batu bata Volume Kontrak adalah101,00 M3 aktual

rata 0,56 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M,untuk ini terdapat selisih volume sebesar 69,38 M3 xprogress 66,65 % = 46,24 M3, kondisi pekerjaan terhadaptotal kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuandalam kontrak Rp. 632.750 / M3 didapati selisin biaya15terhadap kontrak sebesar Rp. 29.259.963,43 (dua puluhsembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilanratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen)Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Kontrak adalah145,80 M3 aktual

M ; ketebalan rata rata 0,08 M ; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M,untuk ini terdapat selisih volume sebesar 45,17 M3 xprogress 66,65 % = 30,10 M3, kondisi pekerjaan terhadaptotal kontrak adalah Jika dikalikan dengan harga satuandalam kontrak Rp. 731.195,50 / M3 didapati selisin biayaterhadap kontrak sebesar Rp. 22.011.766,42 (dua puluh duajuta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah empatpuluh dua sen)Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrakadalah 1.234,00 M2 aktual

penyerahan ekspor BKP yang dilaporkan Pemohon Banding pada SPT MasaPPN Januari 2007, baik SPT Masa PPN sebelum pembetulan maupun SPT Masa PPNpembetulan yang berjumlah Rp.97.426.672.582,00 tidak mencerminkan jumlah penyerahanekspor sebenarnya yang seharusnya dibebankan atau diterima oleh Pemohon Bandingsetelah harga jual dihitung ulang berdasarkan OPEX 2007 yang sebenarnya; Bahwa oleh karenanya, Koreksi Pemeriksa Pajak atas jumlah Penyerahan ekspor denganmenghitung penyerahan ekspor menggunakan harga aktual

;Bahwa dengan demikian koreksi pemeriksa atas penyerahan yang PPNnya harudipungut sendiri dengan menghitung penyerahan yang PPNnya harus dipungut senditberdasarkan harga yang aktual dan benarbenar ditagih dan diterima Pemohon Bandinatas penyerahan kepada PT.

Setelah tutup buku Tahun 2006 selanjutnya Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melakukan penghitungan hargaberdasarkan OPEX yang sebenarnya terjadi untuk Tahun 2006;Bahwa akibat adanya perubahan harga jual berdasarkan perhitungantersebut yang mengakibatkan harga jual berdasarkan OPEX aktual lebihtinggi dibandingkan dengan OPEX perkiraan, maka Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menerbitkan Debit Note kepada PTMC Indonesia;Bahwa atas adanya perubahan harga jual atas

untuk SPTMasa Normal, SPT Masa PPN Pembetulan ke1 dan SPT Masa PPNPembetulan ke2 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) melaporkan jumlah penyerahan yang PPNnya harusHalaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 123/B/PK/PJK/20141011121314dipungut sendiri adalah sesuai dengan invoice dan Faktur Pajak yangditerbitkan dengan menggunakan dasar harga OPEX berdasarkanperkiraan (Annual Operating Budget);Bahwa setelah melakukan penghitungan harga amonia per MT sesuaidengan OPEX aktual

berdasarkan audit report setelah dilakukan audit olehakuntan publik bahwa terdapat perbedaan harga antara OPEX berdasarkanperkiraan dan OPEX actual, dan akibat adanya perubahan harga jualberdasarkan perhitungan tersebut yang mengakibatkan harga jualberdasarkan OPEX aktual lebih tinggi dibandingkan dengan OPEXperkiraan, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menerbitkan Debit Note;Bahwa dengan diterbitkannya Debit Note tersebut maka atas penyerahanyang PPNnya harus dipungut sendiri

Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Pemohon menafkahi Termohon sesuai dengankemampuan Pemohon;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Pemohon untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Termohon, Majelis Hakimmembedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Pemohon menurut keadaannya secara riil,yang tidak bekerja, tidak berpenghasilan, dan tidak terbukti

Karena itu, secara aktual Pemohon harus dinilai sebagai orang yangtidak mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Pemohon menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

Hal.16 dari 19 hal.Pemohon adalah orang yang pada dasarnya tidak mempunyai kKemampuansecara aktual, namun memiliki Kemampuan secara potensial untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah selama 3bulan, dimana Pemohon dikategorikan sebagai orang yang hanya memilikikemampuan potensial tanpa memiliki kKemampuan aktual, Majelis Hakimmenggunakan data nasional tentang garis kemiskinan tahun 2018.

dan kuantitas pengiriman aktual.

Selain itu laporan production planning juga kadangkadang tidakdiupdate dengan realisasi produksi dan pengiriman yang aktual karena laporanproduction planning penekanannya untuk rencana kedepan, untuk persediaanbarang jadi dan pengiriman aktual Pemohon Banding catat tersendiri di kartupersediaan barang jadi yang dibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;Bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gear case;Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature; Armature PantjaMotor

Bahwalaporan perencanaanproduksi dan pengiriman kepada konsumen sematamata hanyauntuk informasi bagi leader produksi (kepentingan pihakmanajemen) saja dan bukan merupakan data penjualan /pengiriman kartu produksi barang jadi dan kartu pengirimanbarang jadi aktual.

Dengan demikian, jumlah barangdalam "laporan production planning" belum tentu sama denganjumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan;11.

Bahwa tanggal pengiriman tersebutmerupakan data pengiriman produk aktual kepada konsumenyang seharusnya diperhitungkan sebagai peredaran usaha;i.

Putusan Nomor 1402/B/PK/Pjk/202043,692,411.00 yang merupakan kelebihan biaya pengupasan aktual atasbiaya ratarata yang dicatat sebagai aset (beban tangguhan) secarakomersial, tapi dibebankan secara fiskal melalui koreksi fiskal negatifoleh Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan masa manfaatnya,maka rasio pengupasan tanah aktual Termohon Peninjauan Kembalimasih dalam rasio kelaziman dan kewajaran, sehingga sesuail denganketentuan yang diatur dalam PSAK 33 kelebihan biaya pengupasantanah sebesar USD43,692,411

Musholamerupakan tempat untuk beribadah bukan tempat penyimpanan dokumen,apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikan seperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartu productionplanning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencana kuantitas produksi,kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.

Dengan kata lain"laporan production planning" tersebut merupakan target yang harus dicapai olehbagian produksi dan bukan merupakan data penjualan/pengiriman/kartuproduksi barang jadi ataupun kartu pengiriman barang jadi aktual.

Selain itulaporan production planning juga kadangkadang tidak diupdate dengan realisasiproduksi dan pengiriman yang aktual karena laporan production planningpenekanannya untuk rencana kedepan, untuk persediaan barang jadi danpengiriman aktual Pemohon Banding catat tersendiri di kartu persediaan barangjadi yang dibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;Bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gear case;Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature; Armature PantjaMotor

Dengan demikian,jumlah barang dalam "laporan production planning" tidak akan sama denganjumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan Pemohon Banding yangbisa dilinat dari kartu persediaan barang jadi.

Dengan demikian, jumlah barang dalam"laporan production planning" belum tentu sama denganjumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan;Halaman 19 dari 57 halaman. Putusan Nomor 936/B/PK/PJK/201511.

Selain itu terdapat kekurangan volume yang dilaksanakan terhadaphasil pelaksanan yaitu :o Pekerjaan Timbunan dengan Pasir Urug Volume Kontrak adalah339,20 MS aktual yang dilaksanakan dilapangan adalah 254,07M3 dengan lebar rata rata 1,80 M ; ketinggian rata rata 0,50 M; dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapatselisin volume sebesar 85,13 M3 x progress 66,65 % = 56,74 M3,kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikandengan harga satuan dalam kontrak Rp. 57.818,00

rata 0,56 M ; danpanjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapatselisin volume sebesar 69,38 M3 x progress 66,65 % = 46,24 M3,kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikandengan harga satuan dalam kontrak Rp. 632.750 / M3 didapatiselisin biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 29.259.963,43 (dua15puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu sembilanratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen)o Pekerjaan Cor lantai beton setapak Volume Kontrak adalah145,80 M3 aktual

; ketebalan rata rata 0,08 M ;dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapatselisin volume sebesar 45,17 M3 x progress 66,65 % = 30,10 M3,kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikandengan harga satuan dalam kontrak Rp. 731.195,50 / M3 didapatiselisin biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 22.011.766,42 (duapuluh dua juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiahempat puluh dua sen)o Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrakadalah 1.234,00 M2 aktual

405 M) = Rp. 83.289.062,96include PPN, atau Rp. 75.717.329,97 tanoa PPn.Dari uraian diatas dapat dihitung presentase pekerjaan yang tidakdikerjakan terhadap volume pekerjaan dihitung terhadap PPN yaitu=Rp. 83.289.062,96/ nilai kontrak 274.915.000,00 = 33,35 %.Sehingga prosentase pekerjaan yang dilaksanakan adalah : 100 % 33,35 % = 66,65 %.Selain itu terdapat kekurangan volume yang dilaksanakan terhadaphasil pelaksanan yaitu :o Pekerjaan Timbunan dengan Pasir Urug Volume Kontrak adalah339,20 M3 aktual

ketebalan rata rata 0,08 M ;dan panjang yang terlaksana adalah 282,30 M, untuk ini terdapatselisin volume sebesar 45,17 M3 x progress 66,65 % = 30,10 M3,kondisi pekerjaan terhadap total kontrak adalah Jika dikalikan31dengan harga satuan dalam kontrak Rp. 731.195,50 / M3 didapatiselisin biaya terhadap kontrak sebesar Rp. 22.011.766,42 (duapuluh dua juta sebelas ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiahempat puluh dua sen)o Pekerjaan Pelesteran dinding jalan setapak Volume Kontrakadalah 1.234,00 M2 aktual

Putusan Nomor 239/B/PK/PJK/2015bahwa Penelaah berpendapat bahwa dokumen yang ditemukan di musholamerupakan data penjualan aktual Pemohon Banding dikarenakan dokumenyang ditemukan di musholla tersebut memberi petunjuk bahwa PemohonBanding sengaja menyembunyikan dokumen yang akan diminta atau dicaripemeriksa pada saat datang ke tempat Pemohon Banding , alasan PemohonBanding bahwa saat itu ruang arsip terkunci sehingga dokumen productionplanning tersebut tidak dapat disimpan adalah alasan yang mengadaada

dan kuantitas pengiriman aktual.

Selain itu laporan production planning juga kadangkadang tidakdiupdate dengan realisasi produksi dan pengiriman yang aktual karena laporanproduction planning penekanannya untuk rencana kedepan, untuk persediaanbarang jadi dan pengiriman aktual Pemohon Banding catat tersendiri di kartupersediaan barang jadi yang dibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gear case;Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature; Armature PantjaMotor

Dengan demikian,jumlah barang dalam "laporan production planning" tidak akan sama denganjumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan Pemohon Banding yangbisa dilihat dari kartu persediaan barang jadi. Sebenarnya perpindahan antar liniproduksi ini dapat dibuktikan pada GL dengan No.

Bahwalaporan perencanaan produksi dan pengiriman kepada konsumensematamata hanya untuk informasi bagi leader produksi(kepentingan pihak manajemen) saja dan bukan merupakan datapenjualan / pengiriman kartu produksi barang jadi dan kartupengiriman barang jadi aktual. Dalam beberapa kasus produkHalaman 17 dari 53 halaman.

saat itu sedang kondisiPerseroan sedang RUPS LB);Bahwa TERGUGAT ternyata telah mempunyai Vendor lain,sehingga setelah terjadi pengusiran secara paksa, saat itu jugaVendor baru milik TERGUGAT langsung mengisi tempat atau pospos SATPAM tempat tugas Anggota SATPAM PENGGUGAT,;Bahwa TERGUGAT telah mengulur waktu pembayaran tagihanaktual yang jelas PENGGUGAT telah melakukan prestasi danmerupakan hak bagi PENGGUGAT (Tagihan Mei Juli 2020);Bahwa TERGUGAT tidak kooperatif dalam penyelesaian sisatunggakan aktual

Untuk Nilai Retensi Periode Oktober Maret Rp. 115.569.002,dan Periode April Juli 2020;Sehingga Total Tagihan Aktual (Prestasi dari Rp. 1.147.536.634,PENGGUGAT) yang menjadi kewajiban TERGUGATadalah : Akibat pemutusan sepihak, maka terdapatnya kewajiban pembayaran pada Tagihan dan nilai Retensi adalah sebagai berikut : Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pdt.G/2020/PN Bks21. a. Untuk Periode Tagihan bulan Agustus Maret Rp. 3.467.411.244,2021:b.

,TERGUGAT kepada PENGGUGAT (berupaTagihan Aktual dan Retensi) ditambah (Tagihan Sisa Perjanjian/Kontrak dan Retensi) adalah : 20.2.

daerah Surabaya dan sekitarnya serta konten berita tersebutsudah di up/oad di Jawa Pos online sehingga nilai beritanya sudah tidak adaHalaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 637/B/PK/PJK/201 7karena sudah bisa diakses oleh publik secara gratis;Bahwa menurut Pemohon Banding, saling tukar menukar konten beritamemang biasa dalam produksi media apalagi dalam satu group yang bisabekerja sama saling tukar menukar dan itu juga karena dilindungi olehUndangUndang, dalam arti pemakaian/pemanfaatan berita aktual

olehpihak lain sepanjang ini dinyatakan dalam sumbernya, dan tidak termasukdalam pelanggaran hak cipta;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HakCipta, dimana dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa tidak dianggapsebagai pelanggaran hak cipta adalah pengambilan berita aktual baikseluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dansurat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harusdisebutkan secara lengkap;Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas buktibukti

cetak atas materi beritanyaditanggung sendiri oleh Koran Radar;6) Bahwa konten berita yang dicetak Koran Radar yang menjadi suplemendari Radar itu tidaklah murni dari Pemohon Banding, karena adanyasemacam kerja sama sharing berita;7) Bahwa konten berita Pemohon Banding, selain dicetak dan dimuatdalam koran cetak, konten berita tersebut sebelumnya juga sudah diupload dalam versi online, yaitu Jawa Pos Online, sehingga beritanyasudah bisa diakses oleh publik secara gratis;8) Bahwa pengambilan berita aktual

Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantorberita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain,dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;Bahwa berdasarkan faktafakta dan peraturan perundangundangan di atas,Majelis berpendapat bahwa pemuatan konten berita oleh Koran Radartersebut, bukan merupakan pemberian cumacuma oleh Pemohon Bandingsebagaimana dimaksud Pasal 1A ayat (1) huruf d UndangUndang PajakPertambahan Nilai sehingga tidak termasuk

Bahwa pengambilan berita aktual baik selurunnya maupun sebagiandari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumbersejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secaralengkap, tidaklah merupakan pelanggaran hak cipta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 14 huruf c UndangUndang Nomor 19 Tahun2002 tentang Hak Cipta;i.

syaridan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendakipembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya.Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban ataukewajiban Tergugat Rekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untukmemenuhi tanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dananakanaknya, Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual

dankemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalamhal ini adalah kemampuan Tergugat Rekonvensi menurut keadaannya secara rill,yang berdasarkan fakta saat ini bekerja sebagai petani, Karena itu, secara aktualTergugat harus dinilai sebagai orang yang mampu;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu kKemampuan Tergugat Rekonvensi menurut kadarpotensinya untuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.

masihdalam usia produktif, dan tidak terhalang secara fisik untuk bekerja danberpenghasilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keduakategorisasi kKemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa TergugatRekonvensi adalah orang yang pada dasarnya mempunyai kemampuan secaraaktual, dan memiliki kemampuan secara potensial;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukumselanjutnya, Majelis Hakim memandang' oleh karena Tergugat Rekonvensisebagai orang yang mampu secara aktual

Rekonvensi tersebutdapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkannominal kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimanadipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yangdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan PenggugatRekonvensi di mana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikanketidaklalaiannya, namun berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensidikategorikan sebagai orang yang memiliki kKemampuan aktual

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagiPengadilan, secara khusus untuk rumusan hukum Kamar Agama huruf C angka 1,maka kepada Tergugat rekonvensi agar membayar nafkah madliyah (lalai), nafkahIddah dan Mutah sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat Rekonvensipaling lambat sebelum pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lalai, nafkahiddah, dan mutah, dengan mempertimbangkan kemampuan aktual

Namunberdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual)sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilaikurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksisudah lupa.

Namun berdasarkanData SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai LaporanRealisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai denganBulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai kurang lebih 4(empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastiny saksi sudah lupa.Sehingga terdapat selisih antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA(Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai kurang lebih Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).Bahwa benar tim investigasi pada saat itu

Namunberdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual)sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilaikurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinyaTerdakwa sudah lupa.

Namun berdasarkan DataSAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) sebagai LaporanRealisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016 sampai denganBulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilai kurang lebih 4(empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksi sudah lupa.Sehingga terdapat selisin antara Daftar Gaji Induk dengan Data SAIBA(Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilai Kurang lebih Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).Bahwa benar setelah saksi ditunjukkan data

Nestle Indonesia dikarenakan volumeproduksi aktual selama tahun 2008 melebihi volume yang disepakati;6.2. Dalam perjanjian copacking fee, disebutkan bahwa apabila volumeproduksi aktual melebihi volume yang disepakati, Wajib Pajak hanyaberhak menagih atas variabel cost ditambah margin.

Sebaliknya apabilavolume produksi aktual tidak memenuhi Volume kesepakatan,disamping menerbitkan tagihan reguler (volume dikalikan dengan fullcost), Wajib Pajak juga mempunyai hak untuk menerbitkan tagihantambahan atas fix cost dari kekurangan volume tersebut;6.3.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka nota retur tidak akanditerbitkan kalau Wajib Pajak melaksanakan kontrol dan pengawasanyang cukup atas volume produksi aktual, sehingga invoice yangditerbitkan tidak menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku dansesuai dengan kesepakatan dalam copacking fee;Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1052/B/PK/PJK/20147.

Mushola merupakan tempat untuk beribadah bukantempat penyimpanan dokumen, apalagi dokumen yang memiliki nilai signifikanseperti kartu production planning;Bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi dari kartuproduction planning secara jelas mencantumkan jenis produk, rencana kuantitasproduksi, kuantitas produksi aktual dan kuantitas pengiriman aktual.

Selain itu laporan production planning juga kadangkadang tidakdiupdate dengan realisasi produksi dan pengiriman yang aktual karena laporanproduction planning penekanannya untuk rencana kedepan, untuk persediaanbarang jadi dan pengiriman aktual Pemohon Banding catat tersendiri di kartupersediaan barang jadi yang dibuat oleh bagian Gudang Barang Jadi;Bahwa dalam beberapa kasus produk tertentu (misal: Wiper Motor Gearcase; Wiper Motor Yoke; Starter Motor Yoke; Starter Motor Armature; ArmaturePantja

Dengandemikian, jumlah barang dalam "laporan production planning" tidak akan samadengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporan penjualan PemohonBanding yang bisa dilihat dari kartu persediaan barang jadi.

Dengan demikian, jumlah barangdalam "laporan production planning" belum tentu samadengan jumlah barang aktual yang dicatat di laporanpenjualan;11.

Bahwatanggal pengiriman tersebut merupakan data pengirimanproduk aktual kepada konsumen yang seharusnyadiperhitungkan sebagai peredaran usaha;i.

Jumlah lantai pada kondisi aktual lebin banyak 1 lantai dibanding dengan gambar perjanjian IMB.Demikian juga dengan dimensi jumlah penulangan balok danHal. 11 dari 41 hal Putusan No. 488fc>dt. G/2013/PN. Jkt. Pst.kolom, terdapat perbedaan antara kondisi aktual terpasang dengan yang tertera pada gambarperjanjian;B.

Dari hasil verivikasi keamanan elemen struktur dan berdasarkan hasil penyelidikan termasukpengukuran lendutan aktual, dapat disimpulkan bahwa elemen struktur balok anak sangat tidak memadai,baik dari segi kekakuan maupun kekuatannya;C. Lendutan dan keretakan pada balok anak telah terjadi sejak sebelum adanya gempa Balibulan Oktober 2011 lalu.

Jumlah lantai pada kondisi aktual lebih banyak 1 lantai dibanding dengan gambar perjanjian IMB.Demikian juga dengan dimensi jumlah penulangan balok dan kolom, terdapat perbedaan antara kondisiaktual terpasang dengan yang tertera pada gambar perjanjian.E. Dari hasil verivikasi keamanan elemen struktur dan berdasarkan hasil penyelidikan termasukpengukuran lendutan aktual, dapat disimpulkan bahwa elemen struktur balok anak sangat tidak memadai,baik dari segi kekakuan maupun kekuatannya ;F.

Dari perbandingan Antara konfigurasi dan dimensi struktur hasik survey pemetaan lapangan dengangambar IMB dapat disimpulkan bahwa strutur dibangun TIDAK sesuai dengan gambar perjanjian IMB.Jumlah lantai pada kondisi aktual lebih banyak 1 lantai disbanding dengan gambar perjanjian IMB. Demikianjuga dengan dimensi jumlah penulangan balok dan kolom, terdapat perbedaan antara kondisi aktualterpasang dengan yang tertera pada gambar perjanjian;H.

Dari hasil verifikasi kKeamanan elemen struktur dan berdasarkan hasil penyelidikan termasukpengukuran lendutan aktual, dapat disimpulkan bahwa elemen struktur balok anak sangat tidak memadai,baik dari segi kekakuan maupun kekuatannya;I. Lendutan dan keretakan pada balok anak telah terjadi sejak sebelum adanya gempa Bali bulanOktober 2011 lalu.

Penyiapan Badan Jalan : Kontrak Aktual LapanganNo Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m) (m) (m*)1. Penyiapan Badan Jalan 10.140,00 49.205,00 7.000,00 32.820,00STA (0 + 000 s/d 7 +000)Total 10.140,00 49.205,00 7.000,00 32.820,00 Bahwa terdapat selisih kekurangan pekerjaan Penyiapan BadanJalan sebesar 16.385 m7.2. Cut Tanah Kontrak Aktual LapanganNo Uraian Panjang (m) Volume Panjang Volume(m*) (m) (m*)1.

Urugan Pilihan Kontrak Aktual LapanganNo Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m) (m) (m)1. Urugan PilihanSTA (0 + 10.140 2.535 7.000 2.229,85000 s/d 7 + 000 sesuaiBack Up Data)Total 10.140 2.535 7.000 2.229,85 Bahwa terdapat selisih kekurangan pekerjaan Urugan Pilihansebesar 305,15 m*.4. Lapis Pondasi Aggregat kelas C Kontrak Aktual LapanganNo Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m) (m) (m)1.

Penyiapan Badan Jalan : 779.127.740,91 Kontrak Aktual LapanganNo Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m*) (m) (m*)1. Penyiapan Badan Jalan 10.140,00 49.205,00 7.000,00 32.820,00STA (0 + 000 s/d 7 + 000) Halaman 20 dari 39 Putusan No. 03/TIPIKOR/2016/PT.SULTRA TotalBahwaterdapat selisih kekurangan pekerjaan Penyiapan BadanJalan sebesar 16.385 m7. 10.140,00 49.205,00 7.000,00 32.820,00 2. Cut TanahKontrak Aktual LapanganNo Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m) (m) (m)1.

Urugan Pilihan Kontrak Aktual LapanganNo Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m) (m) (m)1. Urugan PilihanSTA (0 + 10.140 2.535 7.000 2.229,85000 s/d 7 + 000 sesuaiBack Up Data)Total 10.140 2.535 7.000 2.229,85 Bahwa terdapat selisih kekurangan pekerjaan Urugan Pilihansebesar 305,15 m.4. Lapis Pondasi Aggregat kelas C Kontrak Aktual LapanganNo Uraian Panjang Volume Panjang Volume(m) (m) (m) (m)1.

terpasang di lapangan (Bukti P 15);Bahwa adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta perbedaan databoring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATdengan keadaan aktual terpasang di lapangan telah menyebabkanadanya perbedaan kebutuhan tiang pancang 60 cm yang sangatsignifikan dan pada akhirnya sangat merugikan PENGGUGAT;Bahwa sehubungan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi sertaperbedaan data boring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepadaPENGGUGAT dengan keadaan aktual terpasang

Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT Nomor : 539/WK/D.IV2012, tanggal 22 Mei 2012, Perihal : Ketidaksesuaian Data Tenderdengan Aktual Kondisi di Lapangan pada Pekerjaan PembangunanJalan Tol Nusa Dua Ngurah Rai Benoa Paket 2, STA. 2+970s.d STA. 5+308 (Main Road), berikut lampirannya (Bukti P 16);7.2.

Aktual dalam PelaksanaanBoring terlaksana = 30 titikAngka penetrasi NSPT 50 rataratakedalaman = 26,22 m(vide lampiran Bukti P 15).8.2. Untuk Pekerjaan Paket 4 ;a. Kebutuhan Tiang Pancang 60 cmJumlah SelisihNo. Uraian Pekerjaan Titik TP Panjang TP @ 60 Panjang(titik) (m) iit(m)I. Data Penawaran :1. Bentang pileslab 5,002. Jumlah titik TP pertumpuan 2x4& VarianKebutuhan Tiang Pancang @60 cm 3.765 89,184,00Panjang ratarata Tiang Pancang @ 60 cm 31.716 24,00Il. Data Aktual pada saat ini :1.

Aktual dalam PelaksanaanBoring terlaksana = 36titikAngka penetrasi NSPT 50 rataratakedalaman = 26,63 m(vide lampiran Bukti P 15).Bahwa dengan adanya perbedaan gambar dan spesifikasi serta databoring antara yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGATdengan keadaan aktual terpasang dilapangan dalam pelaksanaanPekerjaan Paket 2 dan Pekerjaan Paket 4 tersebut, sudah barang tentuselain mengakibatkan volume pekerjaan yang dilakukan olehPENGGUGAT telah mengalami perubahan/peningkatan, i.c. menjadipekerjaan

Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2012, Penggugatmengajukan surat Nomor: 843.1/WK/D.IV2012, dengan perihal:Ketidaksesuaian data tender dengan aktual kondisi di lapangan ;Halaman 58 dari 95 Putusan Perkara Nomor 156/PDT/2016/PT.

Penerapannyadalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban TergugatRekonvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan TergugatRekonvensi ;Menimbang, bahwa perihal kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anakanaknya,Majelis Hakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuanpotensial ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktual dalam hal iniadalah kemampuan Tergugat Rekonvensi

Dengan demikian,Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara potensial karena masih dalam usiaproduktif, dan tidak terhalang secaraffisik untuk obekerja = danberpenghasilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kedua kategorisasikemampuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalahorang yang pada dasarnyamempunyai kemampuan secara aktual, dan memilikikemampuan secara potensial ;Menimbang, bahwa dengan demikian, dalam pertimbangan hukum selanjutnya,Majelis Hakim

memandang oleh karena Tergugat Rekonvensi sebagai orang yangmampu secara aktual dan mampu secara potensial, maka dalam menetapkanpembebanan tersebut,keadaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan sebagaipertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yangdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang,bahwa mengenai gugatan tentang biaya anak berkelanjutan telahdiatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf

untuk menentukan kewajiban nafkah lampau yangdibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensidi mana Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan ketidaklalaiannya dan TergugatRekonvensi telah bersedia membayar sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)perbulan terhitung selama 11 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.3.300.000 (tiga jutatiga ratus ribu rupiah) perbulan dan berdasarkan fakta ternyata Tergugat Rekonvensidikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan aktual

Bahwa berdasarkan pada Pasal 286 dan 281 ayat (2) UU Kepalitan & PKPUtersebut di atas, TERLAWAN selaku Kreditur separatis yang tidak menyetujulrencana Perdamaian berhak untuk diberikan kompensasi sebesar nilai terendahdi antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang dijamin dengan hakagunan atas kebendaan.Atas hal tersebut maka TERLAWAN telah mengirimkan surat No. 613/KUT/2020tanggal 30 Maret 2020 kepada PELAWAN selaku Debitor PKPU yang isinyameminta agar PELAWAN memberikan kompensasi sebesar

nilai aktual pinjamanyakni yang per tanggal 20 Januari 2020 (sesui dengan tagihan dalam PKPU)adalah sebesar Rp. 2.704.373.933,14 (dua milyar tujuh ratus empat juta tigaratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah dan empat belassen) untuk melunasi fasilitas kredit PELAWAN.Halaman 10 dari 35 hal.Putusan Nomor 97/Pdt.Bth/2021/PN Dps.Namun, atas permintaan Kompensasi yang telah diajukan oleh TERLAWANtersebut hingga saat ini PELAWAN selaku debitur belum juga melakukanpembayaran

dan Pasal 281 ayat (2) UndangUndang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang yang mengatur sebagai berikut :Pasal 286 :Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecualiKreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)Pasal 281 ayat (2) :Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidakmenyetujui. rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilaiterendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual

TERLAWAN.Dengan demikian terbukti bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil PELAWANyang menyatakan TERLAWAN harus patuh dan mengikuti isi PutusanPengadilan Niaga Surabaya, dan oleh karenanya dalil PELAWAN tersebutsangat patut untuk DITOLAK.Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan PKPU, maka TERLAWAN selaku kreditur separatis yang tidakmenyetujul rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman

yang secara langsung dijamindengan hak agunan atas kebendaan.Terkait hal tersebut maka TERLAWAN telah mengirimkan Surat No.613/KUT/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang isinya meminta Kompensasi kepadaPELAWAN/Debitur untuk keperluan pelunasan atas fasilitas kredit yang telahditerimanya.Sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2) tersebut maka nilai kKompensasi yangTERLAWAN minta adalah nilai aktual pinjaman sebesar Rp. 2.704.373.933,14(dua milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan

Namunberdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual)sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilaikurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastinya saksisudah lupa.

Namunberdasarkan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual)sebagai Laporan Realisasi Belanja per bulan sejak Bulan Januari 2016sampai dengan Bulan September 2016 telah terserap/dicairkan senilaikurang lebih 4 (empat) Milyar Rupiah Lebih karena nilai pastiny saksisudah lupa.

Sehingga terdapat selisin antara Daftar Gaji Indukdengan Data SAIBA (Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual) senilaikurang lebih Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).