Ditemukan 69 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : antononi antomi antini antino antinori antimoni antibodi antiyoni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. BELUNKUT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG RANTAU PRAPAT., III. ZAINUDDIN, DKK., IV. PT. BANK SYARIAH MANDIRI., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK, CBANG RANTAU PRAPAT;
94 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perseroan Terbatas sepanjang mengenai ketentuan hukummengenai Hak guna usaha dan pemegang hak guna usaha sebagaiBadan Hukum adalah tunduk kepada hukum khusus yaitu PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, serta tunduk denganmemberlakukan Surat Keputusan yang menimbulkan hak kepadaPT Belunkut yaitu Surat Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 padadiktum kedua huruf e;Dalam menghadapi antinomi
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3291 — 1302
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Keadilan merupakan antinomi nilai antara kepastianhukum dan kesebandingan hukum yang keduanya berjalan seiring tanpamenafikan satu dari yang lainnya. Kepastian hukum merupakan prinsip yangutama dalam penegakan hukum sebab merupakan suatu ukuran bahwa seseorangdapat dihukum karena telah melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan. Demikianpula sebaliknya bahwa kepastian hukum memberikan jaminan kepada siapapunsubjek hukum tidak boleh dihukum apabila tidak melakukan pelanggaran ataukejahatan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Kepailitan
Register : 18-03-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 28 Mei 2019 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk. >< PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE, Tbk.
1554 — 901
  • apabila hal tersebut dikaitkan dengan PUOK Nomor 38 Tahun 2014,maka jika terdapat tidak harmonisan norma diperlukan kearifan hakim untukmemutuskan tentang ketidak harmonisan norma tersebut; Bahwabila gunakan terminologi tidak harmonisan norma tujuannya adalahkarena hukum adalah merupakan satu kesatuan sistem, Ahli tidak setujudengan beberapa pendapat yang menggunakan terminologi dikotomi atauantinomi, atau benturan norma, kenapa Ahli tidak gunakan terminologi itu,karena tujuannya kalau dikotomi atau antinomi
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 20-01-2017 — Upload : 16-03-2018
Putusan PN DUMAI Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Dum
Tanggal 20 Januari 2017 — ANTON SAEFUL HIDAYAT, SH; Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada ANTINOMI LAW OFFICE, beralamat kantor di Jl. Wira Angun-Angun, No. 21, Kota Bandung & Jl. Sapta Marga Blok N No.2 RT.01, RW.04, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Hp. 085294419970 (Ucok), selanjutnya disebut sebagai........................ PENGGUGAT; L A W A N 1. Drs. H.
233 — 79
  • ANTON SAEFUL HIDAYAT, SH; Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada ANTINOMI LAW OFFICE, beralamat kantor di Jl. Wira Angun-Angun, No. 21, Kota Bandung & Jl. Sapta Marga Blok N No.2 RT.01, RW.04, Kelurahan Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Hp. 085294419970 (Ucok), selanjutnya disebut sebagai........................ PENGGUGAT;L A W A N1. Drs. H.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 20 Maret 2014 — 1. ISTONO; 2. MUSTOFA WIDJAJA; 3. DRS. A. GANI LASYA, MM; 4. IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM; 5. IR. AGUS HARTANTO; MELAWAN 1. KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. KETUA TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEMILIHAN KEPALA, WAKIL KEPALA DAN ANGGOTA BADAN PENGUSAHAAN BATAM;
188 — 137
  • BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan olehKetua Dewan Kawasan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan MenteriKoordinator Bidang Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor: KEP59/M.EKON/12/2008 tentangPedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas, Bab II. 4 (lampiran);Menimbang, bahwa jika terdapat norma yang berbeda atas pengaturan halyang sama, maka terdapat konflik norma (antinomi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1837 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. H. SYAHRASADDIN, MSi Bin H.M. THAIB, RH;
94 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (PENDULUM ANTINOMI HUKUM, Penerbit: GENTA PUBLISHING.2014, Hal. 304305).Rupanya penyusun Peraturan Prmerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Dearah, menyadari tentangkerancuan ketentuan Pasal 2 huruf (i) tersebut yang bisa disalahtafsirkan sehingga ketentuan Pasal 2 huruf (i) tersebut tidakHal. 99 dari 144 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 14-12-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 25-07-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G/2017/PTUN.JPR
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
1.YAFET VALENTHINUS WAINARISI, S.P.
2.ISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H., M.T
3.LUSIA IMAKULATA HEGEMUR, S.Sos.
4.Drs. RAFAEL SODEFA
5.LEONARD YAROLLO, S.H.
6.TONNY URBON
7.ROSIYANA SARA GORAM, SE.
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2.GUBERNUR PAPUA BARAT
135 — 61
  • Kemudianmenurut ahli didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sendiriterjadi antinomi atau perbedaan, contohnya didalam pasal 15 ayat (5)disebutkan Calon Anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur,adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan olehBupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untukmendapat pengesahan akan tetapi didalam pasal 17 ayat (1) disebutkan hasilpemilihnan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri DalamNegeri untuk
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
147 — 280
  • Perseroan Terbatas sepanjang mengenai ketentuan hukummengenai Hak Guna Usaha dan Pemegang Hak Guna Usaha sebagaiBadan Hukum adalah tunduk kepada hukum khusus yaitu PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, serta tunduk denganmemberlakukan Surat Keputusan yang menimbulkan hak kepada PT.Belunkut yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada diktum kedua huruf e.Dalam menghadapi antinomi
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

215 — 58
  • Belunkut yaitu Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 padadiktum kedua huruf e.Dalam menghadapi antinomi hukum (konflik antar norma hukum), makaberlakulah asasasas penyelesaian konflik (asas preferensi) yaitu antara lain :Lex specialis derogat legi generalis;Pada saat menerapkan asas tersebut yang menjadi pedoman adalah:HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap238.1. Adakah hukum positif yang mengatur tentang hal itu;2.