ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);Penggunaan Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD,diatur dengan perbandingan 30% untuk belanja aparatur danoperasional pemerintah desa dan 70% untuk belanja publik danpemberdayaan masyarakat antara lain penanggulangankemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatanpendidikan dasar dan pengadaan infrastruktur pedesaan.Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tak terpisahkan daripengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDesa

);Berdasarkan Peraturan Desa tentang Anggaran PendapatanDan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 2tahun 2009 beserta penjabarannya, Pendapatan Desa terdiriHalaman 3dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKSdari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.482.500, (empat jutaempat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah), BagiHasil Pajak sebesar Rp. 2.778.600, (dua juta tujuh ratus tujuhpuluh delapan ribu enam ratus rupiah), Bagi hasil retribusisebesar Rp. 2.873.700.

PengelolaanADD merupakan bagian yang tak terpisahkan daripengelolaan keuangan desa dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dimanaKepala Desa yakni terdakwa Imran Bin Pannihosebagai Penanggung Jawab Umumnya;o Dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 123.795.900,(Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluhHalaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKSlima ribu sembilan ratus rupiah) tersebut dicairkan olehterdakwa Imran Bin Panniho bersama saksi Hj.

);o Berdasarkan Peraturan Desa tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) TahunAnggaran 2009 Nomor : 2 Tahun 2009 besertapenjabarannya, Pendapatan Desa terdiri dariPendapatan Asli Desa sebesar Rp. 4.482.500, (empatjuta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratusrupiah), Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 2.778.600, (duajuta tujuh ratus tujun puluh delapan ribu enam ratusrupiah), Bagi hasil retribusi sebesar Rp. 2.873.700.

Tahun Anggaran 2009;1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala DesaMappilawing no. 1 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentangAPBDesa Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala DesaMappilawing no. 1 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentangPenjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan BupatiBantaeng Nomor 900/227/V/2010 tanggal 15 Mei 2010tentang Penetapan Tahap Pencairan Atas Alokasi DanaDesa Kab.

Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20182. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20193.

Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20182. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20193. Salinan dokumen SPj penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018;Permohonan informasi publik yang diajukan yang berupa permintaan :1. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20182. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20193.

Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2018b. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 2019c. Salinan dokumen SP penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018;Memerintahkan Termohon Keberatan untuk memenuhi kewajibannya denganmenyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang WajibHal. 8 dari 21 hal.

Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20182. Salinan dokumen APBDesa Tahun Anggaran 20193. Salinan dokumen SPj penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2018;Hal. 13 dari 21 hal.

dan kepentingan pribadi TERDAKWAUNTUK APBDesa TAHUN ANGGARAN 2016 Bahwa TERDAKWA Drs.

Dps(SPP) dan nilai SPJ disesuaikan dengan pagu APBDesa dengan caramembuat notanota baru yang disesuai dengan nilai pagu APBDesa.

dan kepentingan pribadi TERDAKWA .UNTUK APBDesa TAHUN ANGGARAN 2016 Bahwa TERDAKWA Drs.

yang telahditetapkan dalam APBDesa ; Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksaan APBDesadan ; Melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesa.

APBDesa P LPJ APBDesaNO. (28/05/2015) (21/12/2015) (12/01/2016)PENDAPATAN(Rp.)

Sebagai yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukansecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2016 Desa Harapan Kecamatan BontosikuyuKab.Kep.Selayar mendapatkan anggaran APBDESA sebesarRp.1.441.882.533, (satu milyar empat ratus empat puluh satu jutadelapan ratus delapan

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;d. Menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa;e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBDesa.Bahwa Terdakwa II ARSYAD HAFID Bin HAFID selaku BendaharaDesa Harapan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa HarapanHim. 7 dari 49 him.

tiga rupiah).e Realisasi Pencairan Dana sampai dengan 31 Desember 2016sebanyak Rp. 1.434.872.533, (Satu milyar empat ratus tiga puluhempat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tigapuluh tiga rupiah).e Dari hasil pemeriksaan Fisik berdasarkan RAB disandingkandengan APBDesa Harapan diperoleh hasil sebagai berikut:a.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaandesa;d. Menyetujul pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalamAPBDesa;Him. 23 dari 49 him. Put.Nomor 35/Pid.Sus. TPK/2018/PT.MKSe.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 7 tahun 2003tersebut, bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahdari tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 20.511.073,(Rp. 19.537.858, ditambah Rp. 973.215,) dan berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Tuban Nomor : 6 tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwasebesar Rp.2.429.599, seharusnya diberikan kepada desa dan penggunaannyasesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa

pajakdaerah dan retribusi daerah serta PBB yang diterimanya dari tahun 2004sampai 2006 sebesar Rp.22.940.672, (Rp.20.511.073, ditambahRp.2.429.599,) dengan cara tidak menyetorkannya ke dalam kas desa namundigunakan untuk kepentingan Terdakwa dan agar perbuatan Terdakwa tidakdiketahui maka Terdakwa tidak mencantumkan penerimaan bagian desa darihasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB yang diterimanyatersebut sebagai penerimaan desa di dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa (APBDesa

Kabupaten Tuban Nomor 17 tahun 2000, namun Terdakwasecara melawan hukum yakni secara tanpa hak tidak menyerahkan pungutandesa yang diterimanya sebesar Rp. 2.400.000, tersebut dengan cara tidakmenyetorkan ke dalam kas desa dan digunakan untuk kepentingan Terdakwadan untuk menutupi perbuatannya, penerimaan retribusi pasar desa bulanJanuari 2007, Pebruari 2007 dan Maret 2007 sebesar Rp. 2.400.000, yangditerima oleh Terdakwa tersebut tidak dicatat dalam kas desa.Selain itu sebagaimana ditetapbkan dalam APBDesa

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 7 tahun 2003tersebut, bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahdari tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 20.511.073,(Rp.19.537.858, ditambah Rp.973.215,) dan berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Tuban Nomor : 6 tahun 2004 sampai 2006 yang diterima Terdakwasebesar Rp.2.429.599, seharusnya diberikan kepada desa dan penggunaannyasesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa

perbuatannya, penerimaan retribusi pasar desa bulanJanuari 2007, Pebruari 2007 dan Maret 2007 sebesar Rp. 2.400.000, yangditerima oleh Terdakwa tersebut tidak dicatat dalam kas desa.Selain itu sebagaimana ditetapbkan dalam APBDesa Desa Leranwetan tahun2004, 2005, 2006, bahwa dana kas desa Leranwetan tidak digunakan untukpembayaran PBB yang bukan merupakan beban Desa karena merupakankewajiban masyarakat, namun Terdakwa secara melawan hukum yakni secaratanpa hak telah menggunakan uang kas desa sebesar

nama MUJIHARTONO, tanggal 08-07-2012. 18) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukaraja Tahun Anggaran 2015 tertanggal Maret 2015. 19) 1 (satu) buah asli dokumen Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2015 (APBDES-P) , tanggal 12 November 2015. 20) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I (APBDesa

) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor : 140 / 75 /PEMDES /2015, tanggal 28 Mei 2015. 21) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Triwulan 2 (APBDesa) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Nomor : 140 / 108 /PEMDES /2015, tanggal 23 September 2015. 22) 1 (satu) buah asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 Tahap III (tiga) Tahun 2015 Desa Sukaraja Kecamatan

Rekening 0401-201-000000432-8 atas nama BEND.DS.SUKARAJA, tanggal 19 Februari 2016. 32) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar Nomor : 140 /129 / PEMDES /2016, tentang Penyampaian Laporan Realisaasi Penggunaan APBDesa Tahun Anggaran 2015, Fotocopy Buku Rekening Kas Desa (mulai 1 Januari 2015 s/d saldo akhir) , RPJMDes, RKPDes Tahun 2015, APBDes dan APBDes Perubahan Tahun 2015 dan SPJ APBDes tahun 2015, tanggal 01 Juni 2016. 33) 1 (satu) buah Cap Stempel Bengkel FORMULA Servis

Bin AJIDANSYAH selakuKepala Desa Sukaraja mengajukan APBDesa ke Kecamatan Sukamarauntuk diverifikasi oleh Camat dan setelan APBDesa selesai di verifikasimelalui keputusan Camat Kecamatan Sukamara bahwa APBDesa yangTerdakwa MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH ajukan sudah disetujui,selanjutnya Terdakwa MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selaku KepalaDesa Sukaraja bersama dengan Terdakwa AHENG, S.Hut Bin LENANselaku Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Sukamara KabupatenSukamara melakukan pengecekan rekening Desa Sukaraja

Kepala Desa Sukaraja membuatAPBDes, setelah itu Terdakwa MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selakuKepala Desa Sukaraja mengajukan APBDesa ke Kecamatan Sukamara untukdiverifikasi oleh Camat dan setelah APBDesa selesai di verifikasi melaluikeputusan Camat Kecamatan Sukamara bahwa APBDesa yang TerdakwaMUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH ajukan sudah disetujui, selanjutnyaTerdakwa MUJIHARTONO Bin AJIDANSYAH selaku Kepala Desa Sukarajabersama dengan Terdakwa AHENG, S.Hut Bin LENAN selaku BendaharaDesa Sukaraja Kecamatan

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap tahun 2015Nomor : 140/75/PEMDES/2015 tanggal 28 Mei 2015 dimana jumlah yangdicairkan adalah sebesar Rp. 440.265.000,2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) APBDesa Tahap Il tahun 2015Nomor : 140/7108/PEMDES/2015 tanggal 23 September 2015 dimanajumlah yang dicairkan adalah sebesar Rp. 900.794.000,3.

Mujihartono dan Terdakwa Il.Aheng, S.Hut yang telah mengelola keuangan APBDesa setelah uang dicairkandisimpan oleh Terdakwa . Mujihartono bukan oleh Terdakwa Il.

).Adapun sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua PitueKabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2016 yaitu : DanaDesa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD)yang bersumber dari APBD Kab.

sisanya tidak didukung dengan tandabukti kas pengeluaran yang sah.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDesa) Desa Padangloang Alau Kecamatan DuaPitue Kabupaten Sidenreng Rappang terdakwa H.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atasbeban APBDesa Bahwa Kepala Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua PitueKabupaten Sidenreng Rappang diawal masa jabatannya melakukanmusyawarah bersamasama BPD, LPM, Tokoh Masyarakat danAparat Desa di Desa untuk membuat Rencana PembangunanHim. 16 dari 45 him.

Put.Nomor 05/PID.SUS.TPK/2019/PT MKSJangka Menengah Desa (RPJMDes), didalam RPJMDes tersebuttermuat usulanusulan masyarakat yang akan dilaksanakan selamamasa bakti menjadi kepala Desa sebagaimana yang dituangkandalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, yangselanjutnya di implementasikan dalam bentuk Rencana KegiatanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).Adapun sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) Desa Padangloang Alau Kecamatan Dua PitueKabupaten Sidenreng Rappang tahun

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;b. Menyususn rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetaobkamdalam APBDesa;Halaman 9 dari 163 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2020/PNJapd. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban pelaksanaanAPBDesa dan;e.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;b. Menyususn rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yangtelah ditetapbkamdalam APBDesa;d. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban pelaksanaanAPBDesa, dan;e.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;Halaman 37 dari 163 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2020/PNJapb. Menyususn rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yangtelah ditetapbkamdalam APBDesa;d. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban pelaksanaanAPBDesa, dan;e.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;b. Menyususn rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapbkamdalam APBDesa;d. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban pelaksanaanAPBDesa, dan;e.

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;b. Menyususn rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;c. Melakukan pengendalian ternadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetaokamdalam APBDesa;d. Menyususn pelaporan dan pertanggaungjawaban pelaksanaanAPBDesa, dan;e.

28. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Penaga Nomor 14 tahun 2016 tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Kegiatan APBDesa tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016.
29. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Riau Kepri Capem. Tajung Uban dengan Nomor Rekening : 146-20-00032 atas nama Kantor Desa Penaga.
30. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Periode 1/01/17 9/11/17 dari Bank Riau Kepri Capem.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam penggunaan anggaran APBdesa tahun2016 pada Desa Penaga Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan yangdengan sengaja mengunakan uang Anggaran APBDesa Penagatahun 2016 untuk kepentingan pribadi tidak sesuai Peruntukannyadan tidak bisa dipertanggun jawabkan, yaitu dari pekerjaann Fisik yangtidak sesuai dengan RAB sebesar Rp. 162.653.967,(Seratus EnamPuluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan RatusEnam Puluh Tujuh Rupiah) dan Penggunaan Uang BUMDES Fiktifsebesar

Kepala Desa Penaga belum bisa membuat dan menyampaikanLaporan Semester Akhir Tahun 2016 dan Laporan PertanggungjawabanRealisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016 kepada Bupati.SPJ Pertanggungjawaban belanja belum di buat secara lengkap olehbendahara desa.

beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelumrancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa;Bahwa menurut pendapat ahli untuk penyertaan modal BUMDes sesuaidengan Pasal 19 ayat (1) Permendagri 113 tahun 2014 bahwa penyertaanmodal BUMDes masuk pada kelompok pembiayaan , yaitu pada subpengeluaran pembiayaan.

Setelah dibahas dan disetujui oleh Bupati melalui camat menjadibagian APBDesa dalam kelompok pembiayan pada sub kelompokpengeluaran pembiayaan;3.

Bahwa terdakwa pertama kali memerintahkan bendahara untukmelakukan pencairan Anggaran APBDesa dari Rekening Kas DesaNomor 1462000032 An.

Dalam Rekening KasDesa tersebut, tidak ada pemisahan antara sumber dana satu dengan sumber danalainnya. ; lainnya Bahwa dalam tahun 2008, pencairan dana APBDesa Wunung yang telahmasuk ke rekening desa lebih sering dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpamenguasakan kepada bendahara desa, selanjutnya terdakwa menyimpan serta mengelola sendiri dana tersebut.Bahwa dana APBDesa tahun 2008 yang dicairkan dan dikelola sendiri olehterdakwa adalah dana Perimbangan (ADD) tahap III sebesar Rp31.000.000,00(tiga

;Bahwa pengelolaan dana APBDesa tahun Anggaran 2008 yang dilakukan sendirioleh terdakwa selaku Kepala Desa Wunung, telah bertentangan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa Pasal 9 ayat (1) jo Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan :Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung buktiyang lengkap dan sah. 2.

;Bahwa pengelolaan dana APBDesa Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan sendirioleh terdakwa selaku Kepala Desa Wunung tanpa melibatkan perangkat desalainnya telah bertentangan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut :1.

;Bahwa pengelolaan dana APBDesa Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan sendirioleh terdakwa selaku Kepala Desa Wunung tanpa melibatkan perangkat desalainnya, telah bertentangan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut : 1.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan DesaDalam TA 2015 Pemerintah Desa Karanganyar dalamAPBDesa dan LPJ APBDesa terdapat kegiatan PembinaanLembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengananggaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namunkegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan4.

dan Belanja Desa (APBDesa) Tahunanggaran 2015, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaKaranganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tahun 2015terdiri dari :1.

Bidang tak terduga Rp 0,00Jumlah Belanja Rp 876.770.000,00Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa Karanganyar Nomor 02tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Anggaran PendapatanHal. 16 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2017/PT SMGdan Belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2015 (Perubahan),dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KaranganyarPerubahan TA 2015terdapat kenaikan sehingga APBDesa TA 2015DesaKaranganyar Kecamatan Todanan Kabupaten BloramenjadiRp 975.270.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima

Karanganyar TA 2015 secara sendiri dandalam penggunaan APBDesa Pemerintah Desa KaranganyarKecamatan Todanan Kabupaten TA 2015 terdakwa telahmelakukan penyimpangan penyimpangan dengan perincian sebagaiberikut :A.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan DesaDalam TA 2015 Pemerintah Desa Karanganyar dalamAPBDesa dan LPJ APBDesa terdapat kegiatan PembinaanLembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengananggaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namunkegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan;Penyimpangan Yang LainDalam TA 2015 didalam Laporan Pertanggungjawabanpenggunaan APBDesa TA 2015 Pemerintah DesaKaranganyar Kecamatan Todanan Kabupaten Blora terdapatpembelian snack dan makan di Catering Bu Surip sebesarRp

Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian negara, sertabuktibukti yang cukup relevan dan kompeten yang diperoleh,maka jumla kerugian keuangan negara pada PenyalahgunaanDana APBDesa Desa Mengwitani Kecamatan mengwi, KabupatenHal 23 dari 124 hal Nomor 21/Pid.Sus TPK/2017/PN Dps.badung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.227.031.888,06,Dengan rincian sebagai berikut:Realisasi Penerimaan APBDesa Mengwitani 20146.596.138.377.75,Realisasi Pengeluaran APBDesa MengwitaniTahun 2014 yang dapat diterima

Bahwa berdasarkan metode penghitungan kerugian negara,serta buktibukti yang cukup relevan dan kompeten yang diperoleh,maka jumlah kerugian keuangan negara pada PenyalahgunaanDana APBDesa Desa Mengwitani Kecamatan mengwi, Kabupatenbadung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.227.031.888,06,Dengan rincian sebagai berikut:Realisasi Penerimaan APBDesa Mengwitani 20146.596.138.377.75,Realisasi Pengeluaran APBDesa MengwitaniTahun 2014 yang dapat diterima : 5.365.847.280.00,Saldo Kas Desa / bank pada 31 Desember

Bahwa saksi tidak mengetahui programprogram yang adamelalui anggaran APBDesa desa mengwitani tahun 2014 yangdisalurkan kepada masyarakat. Bahwa namun pernah mendengar dari temanteman staf diKantor Desa Mengwitani bahwa ada programprogram di DesaMengwitani melalui anggaran APBDesa Mengwitani tahun 2014 yangbesaran jumlah dananya tidak tahu.

Bahwa dana APBDesa tidak diperbolehkan di pergunakan ataudipinjam oleh masyarakat ataupun perangkat Desa untuk keperluanpribadi, Bahwa dana APBDesa tidak boleh dipergunakan diluar dariperencanaan yang diprogramkan, karena semua program haruslahterlaksana sesuai dengan program perencanaan tersebut.

Perbuatan tersebut dapat dilihat dari memberikankepercayaan kepada Staf pembantu Kaur keuangan untukmencairkan dana APBDesa dengan menandatangani slippenarikan kosong sehingga kepada Staf pembantu Kaurkeuangan menarik/mencairkan dana APBDesa lebih darianggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan programprogran Desayang direncanakan;.

1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Bulan Januari s/d Juli Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Binanguna Kec. Una Una Kab. Tojo Una Una.

1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III dan Dana Bagi Hasil Pajak Bulan Desember Tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Binanguna Kec. Una Una Kab. Tojo Una Una.

1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tahap II Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2015 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Binanguna Kec. Una Una Kab. Tojo Una Una.

1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LPJ APB-DESA) Tahun anggaran 2015 (Tahap II) (Dana ADD/Bagi hasil Pajak) Bulan Agustus s/d November Desa Binanguna Kec. Una Una Kab. Tojo Una Una.

Pengadaan Genset HondaDalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan Genset Honda sebanyak 1 unit sebesar Rp.2.654.000, tetapi faktanya tidak diadakan..

PalDalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan Senter Cree sebanyak 15 Buah dengan nilai sebesarRp. 3.277.500, tetapi faktanya tidak diadakan.n. Pengadaan tempat sampah plastikDalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan tempat sampah plastik sebanyak 1 Buah sebesar Rp.60.000, tetapi faktanya tidak diadakan.o. Pengadaan Bibit Ternak .Dalam pertanggungjawabn APBDesa disebutkan adanyaPengadaan Bibit Ternak yang diserahkan kepada kel.

APBDesa disebutkan adanyaPengadaan Senter Cree sebanyak 15 Buah dengan hargaberdasarkan Nota yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.277.500,00.Pengadaan tempat sampah plastik sebesar Rp. 60.000,00.Dalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan tempat sampah plastik sebanyak 1 Buah denganharga berdasarkan Nota yang dipertanggungjawabkan sebesarRp.60.000,00.Pengadaan Bibit Ternak sapi sebesar Rp. 46.685.000.00.Dalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan Bibit Ternak sapi

Pengadaan Senter CreeDalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan Senter Cree sebanyak 15 Buah dengan nilai sebesarRp. 3.277.500, tetapi faktanya tidak diadakan.n. Pengadaan Tempat Sampah PlastikDalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan tempat sampah plastik sebanyak 1 Buah sebesar Rp.60.000, tetapi faktanya tidak diadakan.o. Pengadaan Bibit TernakDalam pertanggungjawabn APBDesa disebutkan adanyaPengadaan Bibit Ternak yang diserahkan kepada kel.

APBDesa disebutkan adanyaPengadaanPapan Struktur sebanyak 1 Buah dan Papan Informasi1 Buah sebesar Rp1.818.000, tetapi faktanya tidak diadakan.Pengadaan Senter CreeDalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan Senter Cree sebanyak 15 Buah dengan nilai sebesarRp. 3.277.500, tetapi faktanya tidak diadakan.Pengadaan Tempat SampahPlastikDalam pertanggungjawaban APBDesa disebutkan adanyaPengadaan tempat sampah plastik sebanyak 1 Buah sebesar Rp.60.000, tetapi faktanya tidak diadakan.Pengadaan

ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); Penggunaan Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkatADD, diatur dengan perbandingan 30% untuk belanja aparaturdan operasional pemerintah desa dan 70% untuk belanja publikdan pemberdayaan masyarakat antara lain penanggulangankemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatanpendidikan dasar dan pengadaan infrastruktur pedesaan.Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tak terpisahkan daripengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Desa (APBDesa

Muliati Binti H Saeni akan digunakan untuk membiayaikegiatankegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKS Berdasarkan Peraturan Desa tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran2009 Nomor : 2. tahun 2009 beserta penjabarannya,Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.4.482.500, (empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu limaratus rupiah), Bagi

(dua juta delapanratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan DanaPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yakni Alokasi DanaDesa (ADD) sebesar Rp. 123.795.900, (Sseratus duapuluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilanratus rupiah); Selanjutnya berdasarkan Peraturan Desa tentangAnggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) TahunAnggaran 2009 Nomor : 2 Tahun 2009 beserta penjabarannya,pendapatan desa tersebut diatas digunakan untuk belanjalangsung dan tidak langsung sebagai berikut

Pengelolaan ADD merupakan bagian yangtak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desadalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesa) dimana Kepala Desa yakni terdakwa ImranBin Panniho sebagai Penanggung Jawab Umumnya;0 Dana ADD tahun 2009 sebesar Rp. 123.795.900,(Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluhlima ribu sembilan ratus rupiah) tersebut dicairkan olehterdakwa Imran Bin Panniho bersama saksi Hj. MuliatiBinti H.

DesaMappilawing no. 1 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentangAPBDesa Tahun Anggaran 2010;1 (Satu) eksemplar foto copy Peraturan Kepala DesaMappilawing no. 1 Tahun 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentangPenjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2010;1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan BupatiBantaeng Nomor 900/227/V/2010 tanggal 15 Mei 2010tentang Penetapan Tahap Pencairan Atas Alokasi Dana DesaKab.

Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan APBDesa ;Putusan Nomor 59/Pid.SusTpk/2018/PN.Mks halaman 7b. Menetapkan PTPKD ;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dane. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.dan disebutkan pula dalam Pasal 8 :(1).APBDesa terdiri atas :a. Pendapatan Desab. Belanja Desa; danc.

JUNEDENoo oS &Berdasarkan peraturan bahwa Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanateknis pengelolaan keuangan desa bertugas :1.2.Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesaMenyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesaMenyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.5.

maupun APBDesa perubahanDesa Opo Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone pada tahunanggaran 2015 dan jumlah nilai kegiatan.Bahwa benar, saksi tidak tahu sumber dana AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Desa OpoKecamatan Ajangale Kabupaten Bone.Bahwa benar, saksi tidak tahu pekerjaan / kegiatanpembangunan di Desa Opo Kecamatan Ajangale KabupatenBone pada tahun 2015 melalui swakelolah atau melalui penyediabarang dan jasa.Bahwa benar, Kapala Desa Opo sendiri saat itu yakni ANDIDJULIAWAN yang

Pembentukan dan pengembangan BUMDESBahwa dalam Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Opo Kec. AjangaleKab.

; danmelakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluaran atas beban APBDesa> Pasal 4 ayat 1 :PTPKD terdiri dari unsur :a.

koordinatorpelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknispengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mempunyai tugas:a. menyusun dan melaksanakan KebijakanPengelolaan APBDesa;b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentangAPBDesa, perubahan APBDesa danpertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaankegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawabanpelaksanaan

Bengkulu Se latanTA. 2016;Bahwa sumber dana pendapatan APBDesa Muara Tiga Kec. KedurangKab. Bengkulu Selatan TA. 2016;Bahwa saksi juga tidak tahu darimana sumber pendapatan APBDesa MuaraTiga Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;Bahwa. saksi tidak tahu tentang Rincian Kebijakan APBDesa MuaraTigaKec. Kedurang Kab.

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa;d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDesa; danHalaman 130 dari 232 Putusan Nomor: 14 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIe.

Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,perubahanAPBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telahditetapkan dalam APBDesa;d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDesa; dan;e. Melakukan verifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaranAPBDesa;Bahwa yang melakukan penyusunan APBDes Muara Tiga Kec. KedurangKab.

Bengkulu Selatan Nomor : 09 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesa Pengelolaan Keuangan Desa (DD/ADD) Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan tahun 2016.
33. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Pembuatan Jalan Rabat Beton Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Benkulu Selatan TA. 2016.

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,perubahan APBDesa dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatanyang telah ditetapbkan dalam APBDesa;d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBDes; dane.

Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutanpenerimaan desa;d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkandalam APBDesa;e.

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,perubahan APBDesa dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBDesa;c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatanyang telah ditetapbkan dalam APBDesa;d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBDes; danPutusan Nomor. 75/PIDSUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 48 dari 198 Halamane.

Bengkulu Selatan ada melaksanakankegiatan yang telah ditetapbkan dalam APBDesa Ds.

Kejayan periode 2013-2019, a.n ZAINUDIN;

Tahun 2019 Pendapatan bunga tahun 2018 yang sudap. 4iza0)a7namun tidak diketahui penggunaannyadan bellum dimasukkan dalam LaporanRealisasi APBDesa Tahun 2018 Dana sipa 2018 yang belum dipertanggkpgfithabka 2 1 3,dalam Laporan realisasi APBDesa Tahun2019 Penyertaan modal yang bersumber dari Dark De3@.dDD)00,Tahun 2018 dan 2019 yang digunakanuntuk unit Saprodi yang tidak jelaspenggunaannya BelanjaDana Desa (DD) tahun 2019 yangRpd2k.266uaodo,ketentuan yaitu belanja modal bangunanuntuk fondasi tendon

dengan APBDesa Kademungan KecamatanKejayan Kabupaten Pasuruan TA 2018, Anggaran PendapatanDesa Kademungan yang berasal dari total pendapatan transferdan pendapatan lainlain yang sah sebesarRp2.148.795.679,00;Bahwa realisasi APBDesa Kademungan TA 2018 dariRp2.148.795.679,00 yang sudah terlaksana pada Tahun 2018sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Th. 2018 adalahsebesar Rp1.459.372.895,00 dan sisanya sebesarRp670.564.702,00 dilaporkan sebagai SILPA oleh bendaharadan operator desa untuk direalisasikan

Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang selisihpenyajian silpa tahun 2018 yang seharusnya dianggarkandalam APBDesa Tahun 2019 senilai Rp24.461.489,00berdasarkan keterangan saksisaksi dan buktibukti yangterungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan APBDesa Kademungan KecamatanKejayan Kabupaten Pasuruan TA 2018, AnggaranPendapatan Desa Kademungan yang berasal dari totalpendapatan transfer dan pendapatan lainlain yang sahsebesar Rp2.148.795.679,00;Halaman 98

TA 2018, PeraturanDesa Nomo 3 Tahun 2019 tentang APBDesa TA 2019 sertaPeraturan Desa Kademungan Nomor 1 Tahun 2018 tentangpembentukan BUMDes MORO SEGER;Bahwa terkait dengan temuan hasil audit tentang selisihpenyajian silpa tahun 2018 yang seharusnya dianggarkandalam APBDesa Tahun 2019 senilai Rp24.461.489,00berdasarkan keterangan saksisaksi dan buktibukti yangterungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa sesuai dengan APBDesa Kademungan KecamatanKejayan Kabupaten Pasuruan TA 2018

Kejayan periode 20132019, a.n ZAINUDIN;1 bendel Peraturan Desa kademungan Nomor 03 Th. 2018tentang APBDesa T.A. 2018 dan Laporan Realisasi SuratPertanggung jawaban APBDes T.A. 2018;1 bendel SPJ DD tahap dan II T.A. 2018;1 bendel SPJ ADD semester dan II T.A. 2018;1 bendel Peraturan Desa kademungan Nomor 03 Th. 2019tentang APBDesa T.A. 2019 dan Laporan Realisasi SuratPertanggung Jawaban APBDes T.A. 2019;1 bendel SPJ DD tahap dan II T.A. 2019;1 bendel SPJ ADD semester dan II T.A. 2019;Dikembalikan Kepada

Sukamara ;Bahwa saksi mengetahui prosedur penerbitan surat rekomendasi yakni dimulai dariKepala Desa Pangkalan Muntai mengajukan pencairan dana APBDesa denganmengajukan Surat Permintaan Dana APBDesa Triwulan I TA. 2012 kepada Bupati55Sukamara Cq.

Sukamara ;Bahwa saksi mengetahui prosedur penerbitan surat rekomendasi yakni dimulai dariKepala Desa Pangkalan Muntai mengajukan pencairan dana APBDesa denganmengajukan Surat Permintaan Dana APBDesa Triwulan I TA. 2012 kepada BupatiSukamara Cq.

Sukamara ;Bahwa saksi mengetahui mengenai LPJ APBDesa Tri wulan I TA. 2012 karena adakuitansi atas nama saksi yang mengantarkan adalah saksi BOBIE, SPd ;Bahwa saksi mengetahui prosedur penerbitan surat rekomendasi yakni dimulai dariKepala Desa Pangkalan Muntai mengajukan pencairan dana APBDesa denganmengajukan Surat Permintaan Dana APBDesa Triwulan I TA. 2012 kepada BupatiSukamara Cq.

Desa Pangkalan Muntai TA. 2012 yaknisebesar Rp. 304.556.592,82 yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa ;Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;22.

Terdakwa bersama saksi USMAN ada meminta untuk dikelola dan dipegang sendiridana dari APBDesa Tahun Anggaran 2012 yang telah dicairkan terdakwa bersama saksiUSMAN selaku Bendahara Desa.

ribu tujuh ratus empat puluhempat rupiah).Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkatADD, diatur dengan perbandingan 30% untuk belanja aparaturdan operasional pemerintah desa dan 70% untuk belanja publikdan pemberdayaan masyarakat antara lain penanggulangankemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatanpendidikan dasar dan pengadaan infrastruktur pedesaan.Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tak terpisahkan daripengelolaan keuangan desa dalam Anggaran PendapatanBelanja (APBDesa

).Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Barua tentang AnggaranPendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran2008 Nomor : 1 Tahun 2008 beserta penjabarannya, PendapatanDesa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.7.380.000,(tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), bagi hasil Pajaksebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah) dan DanaPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yakni Alokasi DanaDesa (ADD) sebesar Rp.126.874.744, (seratus dua puluh enamjuta delapan ratus tujuh puluh empat ribu

harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.e Peraturan Bupati Bantaeng Nomor : 13 Tahun 2008 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanjaatas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.e Surat keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/268/IV/2008 tentang PetunjukTeknis Pengelolaan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) KabupatenBantaeng tahun 2008 huruf E.

harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.e Peraturan Bupati Bantaeng Nomor : 13 Tahun 2008 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) yakni Setiap Pengeluaran belanjaatas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.e Surat keputusan Bupati Bantaeng Nomor : 140/268/IV/2008 tentang PetunjukTeknis Pengelolaan Dan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) KabupatenBantaeng tahun 2008 huruf E.

No. 1031 K/PID.SUS/2012Bahwa sesuai faktafakta hukum yang diperoleh di persidangan Pengadilan,unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatukorporasi tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, karena rangkaian perbuatanperbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Barua,Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, yang bertugas melaksanakan kegiatankegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).