HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,MH (Kepala BiroHukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur );2. Ir. WAHID WAHYUDI, MT. (Kepala Dinas Perhubungan danLalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur);3. Dr. Ir. BUD SETIAWAN, MMT. (Kepala Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur );4. MAKHFUDZ, SH., M.Si. (Kepala Bagian Bantuan Hukumpada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur ) ;5. BOEDI PRIJO, SH., M.Si.

Bagi anggota JO, PPNdalam Faktur Pajak itu merupakan Pajak Keluaran dan bagiJO, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan;e. Dengan demikian, pendapat Saudara pada obutir 1mengenai....;Dengan demikian, bahwa Joint Operation telah mengakuiadanya Pajak Masukan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga seharusnya TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)mengakuiadanya penyerahan kepada Joint Operation;8.9.

Himawan Estu Bagijo, SH., MH. ;Masingmasing telah didengar keterangan / pendapatnya dibawah sumpahsebagai berikut : Saksi fakta ke 1 (satu) : Buchori, SP.

Himawan Estu Bagijo, SH., MH.

bahan bangunan, saksi sebagai Pemodal danTerdakwa sebagai pelaksana usaha dengan menjanjikan hasilkeuntungan setelah dipotong biaya operasional berupa gaji karyawan,dipotong bunga dari modal sebesar 18% pertahun dan potonganoperasional lainlain, sisanya dibagi menjadi tiga yaitu saksi korbanmenerima 40%, Terdakwa menerima 40%, untuk cabang 20%.Sehingga saksi tergerak untuk meminjamkan modal kepada Terdakwa ;Hal tersebut juga diketahui dan diperkuat oleh saksisaksi PoernomoSedjati, Fanny Santoso, Bagijo

Imang bin Moersindengan surat Pelepasan Hak atas tanah No. 87 tanggal 18 September1984 Notaris Bagijo, SH; Girik C. 1471 persil 81 S.ll seluas 1.400 m? a.n. Asim Moersin denganHal. 5 dari 18 hal. Put.

Bagi anggota JO, PPNdalam Faktur Pajak itu merupakan Pajak Keluaran dan bagiJO, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan;e. Dengan demikian, pendapat Saudara pada butir 1mengenai....:Dengan demikian, bahwa Joint Operation telah mengakuiadanya Pajak Masukan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), sehingga seharusnya TermohonHalaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 568/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)mengakuiadanya penyerahan kepada Joint Operation,7.8.

untuk izin TDUP yang masuk dalam Perdapariwisata diberikan pada tempattempat karaoke yang sudahmengajukan itu tadi ;Bahwa sesuai dengan surat pernyataan itu ada beberapa hal yangdipersyaratkan dalam hal pengurusan TDUP di awal itu bahwa salahsatunya yaitu tadi tidak menjual miras;Bahwa selain surat surat bukti, untuk menguatkan dalil gugatannyaTergugat mengajukan 1 ( satu ) orang ahli yang memberikan pendapat,pengetahuan dan keahliannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:Dr.HIMAWAN ESTU BAGIJO

melanggar suratpernyataan bermaterai yang dibuat pada saat pengurusan perizinan yaitudengan ditemukan beberapa botol minuman beralkohol jenis Bir dan Pemandulagu yang terindikasi HIV/AIDS dan telah pula digugat perdata di PengadilanNegeri Kabupaten Madiun dan diputus dengan putusan nomor01/pdt/G/2020/PN.Mijy tanggal 19 Mei 2020;Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dipersidangan dibawahsumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengankeilmuan yang dimilikinya yakni Dr.Himawan Estu Bagijo

Imang bin Mursindengan Surat Pelepasan Hak atas tanah No. 87 tanggal 18 September 1984,Notaris Bagijo, SH., Notaris pengganti Chufran Hamal.SH.;Hal. 4 dari 19 hal. Put.No.1987 K/Pdt/2010 Girik C. No. 1471 persil 81 S.ll seluas 1.400 m? a.n.

Himawan Estu Bagijo, SH., MH., Kepala Biro Hukum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur;3. Ratnadi Ismaon, SH., Kepala Biro Administrasi KesejahteraanRakyat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;4. Makhfudz, SH.,M.Si., Kepala Bagian Bantuan Hukum padaBiro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur:5. Totok Nurhandajanto, SH., MM., Kepala Bidang HubunganIndustrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga KerjaTransmigrasi dan Kependudukan, Pemerintah Provinsi JawaTimur;6.

Pembuat Komitmen (PPK) karena telah digantikan oleh GatotSoenyoto;Bahwa Judex Facti majelis hakim pengadilan Tindak pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mencermati bukti suratberupa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Nomor 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni2013 lengkap ditandatangani oleh Bambang Mulyono (Direktur CV.Usaha Mandiri), saksi Anggoro Dianto, saksi Harjani dan Saksi AminWahyu Bagijo

Usaha Mandiri), saksi AnggoroDianto, saksi Harjani Dan Saksi Amin Wahyu Bagijo, KemudianSaksi Anggoro Dianto membawa Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Nomor 027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013Pemeriksaan dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Fisikpekerjaan Nomor 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013kepada Gatot Soenyoto, S.H., M.Hum selaku PPK (PejabatPembuat Komitmen) untuk ditandatangani,dan setelah melakukanpemeriksaan terhadap dokumen pertanggung jawaban Kegiatandari CV.

Usaha Mandiri), saksi AnggoroDianto, saksi Harjani dan saksi Amin Wahyu Bagijo, Kemudian SaksiAnggoro Dianto membawa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor027/820/436.6.12/2013 tanggal 28 Juni 2013 Pemeriksaan dengandilampiri Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan Nomor 027/814/436.6.12/2013 tanggal 27 Juni 2013 kepada Gatot Soenyoto, S.H.,MHum selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk ditandatangani,dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban Kegiatan dari CV.

Nasuchi Alidengan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yakni saksiAnggoro Dianto, saksi Harjani dan saksi Amin Wahyu Bagijo dalampelaksanaan pekerjaaan pelatihan Automotif yang dilakukan olehPenyedia Jasa yakni CV. Usaha Mandiri namun menginjak angkatankeIX (sembilan) dan angkatan KeX (sepuluh), Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menerima Surat Petikan Keputusan Presiden RI.

Himawan Estu Bagijo, SH., MH.Masingmasing telah didengar keterangan / pendapatnya dibawah sumpah sebagaiberikut : 2222Saksi fakta ke 1 (satu) : Buchori, SP.Dalam hal ini menerangkan :bahwa benar Saksi kenal dengan Hadi Soenyoto, SP (Penggugat) karena, samasamabekerja pada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dibagian PenyuluhPertanian, sering melakukan koordinasi penyuluhan bagi pejabat fungsional dansekarang Saksi sudah pensiun berlaku mulai 1 Nopember 2012 ;bahwa Saksi mulai bekerja pada Kantor

Himawan Estu Bagijo, SH., MH.Dalam hal ini berpendapat dan menerangkan :bahwa menurut Saksi Keputusan berlaku surut hanya ada pada sanksi pidana,sedangkan pemberlakuan keputusan Pemerintah harus ada bestuur dan beschikking.Apabila berlaku surut tetapi memberi keuntungan serta tidak boleh merugikan karenadalam kasus kepegawaian ini keputusan ada 2 (dua) pihak yaitu pembuat danpenerima., bahwa setiap Keputusan Pemerintah harus menjamin asas kepastianhukum dan asasasas lainnya ;menurut Saksi bahwa aturan

Junjungan Simanjuntak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Amin Wahyu Bagijo, Harjani dan Anggoro Dianto masingmasingsebagai Penerima Hasil Pekerjaaan.Halaman 4 dari 68 Putusan 59/PID.SUSTPK/2016/PT.SBY.Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pelatihan KetrampilanAlternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/Pelatihan Automotif(Mekanik Sepeda Motor) tersebut, sesuai dengan usulan Ir.

Junjungan Simanjuntak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Amin Wahyu Bagijo, Harjani dan Anggoro Dianto masingmasingsebagai Penerima Hasil Pekerjaaan.Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pelatinan KetrampilanAlternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/Pelatihan Automotif(Mekanik Sepeda Motor) tersebut, sesuai dengan usulan Ir.

Junjungan Simanjuntaksebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Amin Wahyu Bagijo,Harjani dan Anggoro Dianto masingmasing sebagai Penerima HasilPekerjaaan.Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pelatihan KetrampilanAlternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/Pelatihan Automotif(Mekanik Sepeda Motor) tersebut, sesuai dengan usulan Ir.

1.271.250.000, setelah dilakukanpenawaran menjadi Rp. 1.095.000.000, yang manasumber dana berasal dari APBD Kota Surabaya TA.2012 dan Pengguna Anggaran (PA) : DWIPURNOMO, SH, MM gabatan struktural selakuKepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya).e Bahwa saksi pernah tidak ikut melakukan pengawasanterhadap kehadiran maupun absensi dari masingmasing peserta dan ada petugas sendiri yangmelakukannya dari Disnaker Kota Surabaya, dalamhal ini oleh PPHP (Pejabat Pemeriksa HasilPekerjaan), yaitu : 1) AMIN WAHYU BAGIJO

Junjungan Simanjuntak sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Amin Wahyu Bagijo, Harjani danAnggoro Dianto masingmasing sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan(PPHP);Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY Halaman 101 dari 139 halamane Bahwa benar selanjutnya untuk melaksanakan Kegiatan PelatihanKetrampilan Alternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha /Pelatihan Automotif (Mekanik Sepeda Motor) tersebut, Ir.

Bagijo. Dipl. H.E Dekan FakultasTeknik;: Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Surat Dekan Fakultas TeknikUNKRIS kepada Penggugat Nomor: 50/D.01.05/FT.TU/I/2010tanggal 18 Januari 2011, Perihal: Pembayaran uang KuliahMagister Teknik;: Sesuai dengan Asli (SDA) berupa Bukti pengeluaran Kas/BankTergugat dibayarkan kepada Penggugat Ir. Adifar Kacaya:angsuran hutang gaji 25%, tanggal 29 /4/15.

Junjungan Simanjuntak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Amin Wahyu Bagijo, Harjani dan Anggoro Dianto masingmasingsebagai Penerima Hasil Pekerjaaan.Halaman 4 dari 68 Putusan 59/PID.SUSTPK/2016/PT.SBY.Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pelatihan KetrampilanAlternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/Pelatihnan Automotif(Mekanik Sepeda Motor) tersebut, Sesuai dengan usulan Ir.

Junjungan Simanjuntak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Amin Wahyu Bagijo, Harjani dan Anggoro Dianto masingmasingsebagai Penerima Hasil Pekerjaaan.Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pelatihan KetrampilanAlternatif Kelompok Masyarakat untuk Berwirausaha/Pelatinan Automotif(Mekanik Sepeda Motor) tersebut, Sesuai dengan usulan Ir.

Penggugat Intervensi) sebagai pemiliknya.Pembanding hanya orang yang secara administratif namanya tercantumdalam izin APMS karena dipinjam namanya untuk pengurusan izin APMStersebut, selain itu Pemohon Kasasi juga dipercaya oleh Termohon Kasasi (Penggugat Intervensi) sebagai pelaksana APMS miliknya di Baweandengan imbalan gaji (vide bukti P/TR4 hinga P/TR 19);Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap beberapa hal menyangkut izindan kesepakatan dengan pihak ketiga, yakni: Saksi ahli Himawan Estu Bagijo

Selanjutnya saksi AhiHimawan Estu Bagijo menyatakan bahwa pemegang izin kebendaanjangan dipahami sebagai pemilik seperti halnya dalam hukum perdata,oleh karena antara pemegang izin dengan pemilik aset dapat terpisah; Saksi ahli dari Pertamina bernama Fanda Krismianto menyatakan tidakada ketentuan khusus apakah boleh pemegang ijin melakukankesepakatan dengan pihak lain misalnya untuk permodalan; Bukti Pl3 tentang kesepakatan antara Pemohon Kasasi (TergugatIntervensi Il) dengan Termohon Kasasi Il (

Himawan Estu Bagijo, SH., MH.Masingmasing telah didengar keterangan / pendapatnya dibawah sumpah sebagaiberikut : Saksi fakta ke 1 (satu) : Buchori, SP.Dalam hal ini menerangkan :e bahwa benar Saksi kenal dengan Kadiyo, SP (Penggugat) karena, samasama bekerjapada Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ponorogo dibagian Penyuluh Pertanian,sering melakukan koordinasi penyuluhan bagi pejabat fungsional dan sekarang Saksisudah pensiun berlaku mulai 1 Nopember 2012 ;e bahwa Saksi mulai bekerja pada Kantor Dinas

Himawan Estu Bagijo, SH., MH.

Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., atasPemberlakuan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun1999 juncto Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 (Bukti P6);Fotokopi Pendapat Hukum Dr.

Himawan Estu Bagijo, S.H, M.H., yang di sidangantara lain menerangkan sebagai berikut:Filosofi IMB adalah meniadakan pelanggaran dengan membongkardan bila pelanggaran telah terjadi, denda tidak menghapuspelanggaran pelanggaran; vide halaman 27 Putusan Judex Factitingkat pertama;Denda dimaksudkan agar orang kembali ke jalan yang benar.Pelanggaran harus tetap dipulihkan; vide halaman 27 Putusan JudexFacti tingkat pertama (Catatan Pemohon PK: Ini berarti bahwasekalipun denda telah dibayar, pelanggaran

Himawan Estu Bagijo,S.H., M.H., Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 2).Suprianto, S.H., M.H., Kepala Biro Administrasi Pemerintah Umum,Pemerintah Provinsi Jawa Timur); 3). Makhfudz, S.H., M.Si., KepalaBagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur; 4). Dra. Denok Khriswati, M.M., Kepala Bagian PemerintahUmum pada Biro Administrasi Pemerintah Umum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur; 5).